JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Kesiapan personel dan koordinasi lintas instansi menjadi perhatian dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Jambi.

Untuk memperkuat kemampuan tersebut, Batalyon Infanteri (Yonif) 142/Ksatria Jaya bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Jambi menggelar latihan pemantapan penanggulangan kebakaran pada Selasa 13 Oktober 2026.

Latihan ini bertujuan meningkatkan kemampuan personel dalam menghadapi potensi kebakaran, terutama ketika kondisi kemarau dan vegetasi kering dapat meningkatkan risiko penyebaran api.

Selain mengasah keterampilan teknis, kegiatan tersebut menjadi sarana bagi prajurit TNI dan petugas BPBD untuk memperkuat koordinasi, memahami pembagian tugas, serta menyelaraskan langkah ketika menghadapi situasi darurat.

Komandan Yonif 142/Ksatria Jaya, Letkol Inf Aries Munandar Effendi, menegaskan bahwa kesiapsiagaan membutuhkan latihan berkelanjutan, penguasaan prosedur, dan kemampuan personel untuk bertindak secara terkoordinasi.

“Latihan ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kesiapsiagaan personel dalam menghadapi potensi kebakaran. Kemampuan yang dimiliki harus terus diasah agar prajurit dapat bertindak cepat, tepat, dan terkoordinasi ketika dibutuhkan dalam penanggulangan bencana,” ujarnya.

Menurutnya, kesiapan menghadapi kebakaran tidak hanya bergantung pada jumlah personel.

Penguasaan teknik penanganan, pemahaman prosedur operasional, serta penggunaan peralatan yang tepat juga menentukan efektivitas respons di lapangan.

Personel juga perlu mengutamakan keselamatan selama menjalankan tugas, mengingat penanganan kebakaran dapat menghadirkan risiko dari panas, asap, perubahan arah angin, hingga kondisi medan yang sulit.

Penanggulangan karhutla membutuhkan kerja sama berbagai unsur, mulai dari TNI, BPBD, pemerintah daerah, hingga pihak lain yang terlibat dalam penanganan bencana.

Melalui latihan bersama, setiap unsur dapat memperkuat pemahaman mengenai peran dan tanggung jawab masing-masing.

Koordinasi yang baik juga membantu mengurangi risiko tumpang tindih tugas ketika personel harus bergerak dalam situasi darurat.

Kolaborasi tersebut penting agar upaya penanganan tidak hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga mendukung pencegahan, pengamanan wilayah, dan perlindungan masyarakat di sekitar lokasi kebakaran.

Meski demikian, efektivitas kesiapsiagaan juga bergantung pada tindak lanjut setelah latihan, termasuk pemeliharaan peralatan, kesiapan personel, kejelasan jalur komunikasi, dan kemampuan merespons laporan kebakaran secara cepat.

Kebakaran hutan dan lahan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, serta aktivitas ekonomi.

Asap kebakaran berpotensi mengganggu kualitas udara, sedangkan api yang meluas dapat mengancam permukiman dan kawasan produktif.

Karena itu, latihan penanggulangan perlu berjalan seiring dengan upaya pencegahan. Pemantauan wilayah rawan, penyampaian informasi kepada masyarakat, pelaporan dini, serta penanganan sumber api sesuai prosedur menjadi bagian penting dalam mengurangi risiko.

Melalui kegiatan bersama BPBD Kota Jambi, Yonif 142/Ksatria Jaya diharapkan semakin siap mendukung penanggulangan bencana sesuai tugas dan kewenangannya.

Kesiapan personel, koordinasi antarlembaga, dan partisipasi masyarakat menjadi unsur penting untuk memperkuat perlindungan terhadap lingkungan serta mengurangi dampak kebakaran di wilayah Jambi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, melakukan peletakan batu pertama pembangunan Masjid Al Muhajirin yang berlokasi di Perumahan Bila Kenali Permai, Kelurahan Mayang Mangurai, Kecamatan Alam Barajo, Senin 15 Juni 2026.

Kegiatan tersebut disambut antusias oleh masyarakat setempat. Sejumlah tokoh turut hadir dalam acara tersebut, di antaranya Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jambi, unsur pemerintah kecamatan, tokoh masyarakat, serta pengurus dan panitia pembangunan masjid.

Dalam kesempatan itu, Maulana juga menyerahkan bantuan pribadi sebesar Rp5 juta sebagai bentuk dukungan awal terhadap pembangunan rumah ibadah tersebut.

Maulana menyampaikan apresiasi atas tingginya semangat gotong royong masyarakat dalam merealisasikan pembangunan Masjid Al Muhajirin.

Menurutnya, keterlibatan aktif warga menjadi faktor penting dalam mempercepat terwujudnya fasilitas ibadah yang lebih representatif.

“Saya melihat semangat panitia dan masyarakat sangat luar biasa. Kalau masyarakatnya kompak, tentu pemerintah juga ikut terdorong untuk memberikan dukungan,” ujar Maulana.

Ia menilai kebutuhan pembangunan masjid tersebut sudah cukup mendesak mengingat tingginya aktivitas jamaah di wilayah tersebut.

Kapasitas masjid yang ada saat ini dinilai tidak lagi mampu menampung seluruh jamaah, sehingga diperlukan pengembangan yang lebih memadai.

“Jamaah di sini sangat banyak dan aktif. Karena itu, pengembangan fasilitas ibadah menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditunda,” tambahnya.

Selain memberikan dukungan moral dan materi, Maulana juga menegaskan komitmennya untuk terus memantau progres pembangunan hingga masjid tersebut selesai dan dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama, ia turut mengapresiasi warga yang telah menghibahkan atau menyediakan lahan untuk mendukung pembangunan masjid.

Menurutnya, kontribusi tersebut menjadi bukti kuatnya kepedulian sosial dan keagamaan masyarakat setempat.

“Partisipasi warga yang menyediakan lahan tentu sangat membantu dan mempercepat proses pembangunan,” katanya.

Maulana berharap pembangunan Masjid Al Muhajirin dapat berjalan lancar, sesuai rencana, dan selesai tepat waktu sehingga dapat digunakan tidak hanya untuk ibadah, tetapi juga berbagai kegiatan keagamaan dan sosial masyarakat.

“Semoga pembangunan ini berjalan lancar dan Masjid Al Muhajirin bisa segera dimanfaatkan oleh masyarakat luas,” pungkasnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, dr Maulana, mengirim sinyal tegas kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Jambi.

Setelah lebih dari satu tahun memberikan ruang pembinaan, Maulana menyatakan akan mulai melakukan evaluasi kinerja secara objektif terhadap pejabat yang dinilai tidak mendukung program prioritas pemerintah.

Peringatan itu disampaikan saat memimpin apel pagi ASN di Lapangan Balaikota Jambi, Senin 15 Juni 2026.

Dalam arahannya, Maulana mengaku masih menemukan sejumlah program strategis daerah yang belum dijalankan secara optimal oleh OPD terkait.

Menurutnya, pemerintah daerah selama ini telah berupaya memenuhi hak-hak ASN, termasuk mempertahankan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) secara penuh di tengah berbagai tantangan fiskal.

Namun, kata dia, perhatian terhadap kesejahteraan ASN harus diimbangi dengan peningkatan kinerja dan komitmen terhadap visi pembangunan daerah.

“Saya sudah memperjuangkan anggaran untuk kesejahteraan ASN. Kalau hak sudah dipenuhi, tentu kita juga harus melihat hasil kerjanya. Program pemerintah harus berjalan dan target pembangunan harus tercapai,” ujar Maulana.

Ia menilai kondisi Kota Jambi berbeda dengan sejumlah daerah lain yang terpaksa memangkas TPP atau bahkan tidak mampu membayarkannya karena keterbatasan anggaran.

Karena itu, seluruh ASN diminta menunjukkan tanggung jawab yang sama dalam mendukung program pemerintah.

Dalam kesempatan tersebut, Maulana mengungkapkan bahwa selama sekitar 1,3 tahun masa kepemimpinannya, dirinya belum pernah memberikan penilaian kinerja di bawah ekspektasi kepada kepala OPD maupun melakukan demosi jabatan.

Namun fase tersebut disebut telah berakhir.

Ke depan, Pemkot Jambi akan menerapkan sistem evaluasi yang lebih ketat dan berbasis capaian kinerja.

ASN maupun pejabat yang dinilai tidak mampu memenuhi target kerja akan mendapatkan konsekuensi sesuai aturan yang berlaku.

“Saya akan melakukan evaluasi secara objektif. Dalam aturan yang ada, ASN yang mendapat nilai di bawah ekspektasi bisa dikenakan pengurangan TPP hingga 30 persen. Namun saya meminta cukup 10 persen karena menyangkut kebutuhan keluarga dan kehidupan pegawai,” katanya.

Meski demikian, Maulana menegaskan pemotongan TPP bukanlah sanksi paling berat yang akan diterapkan.

Ia mengingatkan bahwa pejabat yang terus menunjukkan kinerja rendah selama tiga bulan berturut-turut berpotensi menghadapi demosi atau penurunan jabatan.

“Kalau tiga bulan berturut-turut nilainya di bawah ekspektasi, tentu akan dievaluasi lebih lanjut. Termasuk kemungkinan demosi sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.

Selain soal kinerja individu, Maulana juga menyoroti masih adanya OPD yang dinilai kurang responsif terhadap berbagai program prioritas daerah.

Ia mencontohkan program kebersihan kota yang menurutnya masih belum mendapat dukungan maksimal dari seluruh perangkat daerah.

Padahal, setelah lebih dari satu tahun pemerintahan berjalan, hasil dan perubahan seharusnya mulai terlihat secara nyata.

“Ada perangkat daerah yang bergerak cepat dan aktif. Tetapi ada juga yang terkesan pasif. Ini yang menjadi perhatian karena pembangunan membutuhkan kerja bersama,” ujarnya.

Pernyataan paling tegas disampaikan Maulana saat menyinggung kemungkinan pergantian pejabat.

Ia bahkan mempersilakan kepala OPD yang merasa tidak mampu mengikuti arah kebijakan pemerintah untuk mengajukan pengunduran diri.

Menurut dia, jabatan harus diisi oleh figur yang memiliki semangat kerja, loyalitas terhadap program pembangunan, dan kemampuan menghasilkan kinerja nyata bagi masyarakat.

“Kami ingin birokrasi yang bergerak cepat dan menghasilkan dampak. Jika ada yang tidak siap mengikuti ritme kerja ini, tentu akan ada evaluasi dan regenerasi,” katanya.

Di sisi lain, kebijakan tersebut juga membuka peluang bagi ASN berprestasi untuk mendapatkan promosi jabatan.

Maulana menegaskan bahwa pejabat eselon III yang memiliki kinerja baik akan menjadi kandidat utama mengisi posisi strategis di lingkungan Pemkot Jambi.

Langkah evaluasi yang mulai diterapkan ini menjadi penanda bahwa Pemerintah Kota Jambi memasuki fase penguatan kinerja birokrasi.

Fokusnya bukan hanya pada disiplin aparatur, tetapi juga memastikan seluruh OPD bergerak dalam satu arah untuk mempercepat realisasi program pembangunan dan pelayanan publik.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Perjuangan ratusan warga terdampak persoalan Zona Merah di Kota Jambi mulai menemukan titik terang.

Setelah menggelar aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Kota Jambi dan Kantor Wali Kota Jambi, Selasa (2/6/2026), masyarakat berhasil mendorong lahirnya kesepakatan penting antara DPRD, Pemerintah Kota Jambi, dan perwakilan warga.

Kesepakatan tersebut berupa pengajuan surat resmi kepada Presiden Republik Indonesia guna meminta penyelesaian terhadap persoalan tumpang tindih aset yang menyebabkan ribuan bidang tanah masyarakat berstatus terblokir.

Pertemuan yang berlangsung di Gedung Grha Siginjai itu dihadiri langsung Wali Kota Jambi Maulana, Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried Alfarelly, jajaran legislatif, serta perwakilan warga yang selama ini terdampak kebijakan Zona Merah.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried Alfarelly membacakan surat permohonan yang akan dikirimkan kepada Presiden RI.

Surat itu berisi permintaan agar pemerintah pusat memberikan perhatian khusus terhadap persoalan lahan yang diklaim sebagai Barang Milik Negara (BMN), meskipun sebagian besar bidang tanah telah memiliki sertifikat hak milik.

Berdasarkan data yang dihimpun, sedikitnya 5.506 bidang tanah bersertifikat terdampak persoalan tersebut.

Lokasinya tersebar di sejumlah wilayah, antara lain Simpang III Sipin, Murni, Kenali Asam, Kenali Asam Bawah, Kenali Asam Atas, Paal Lima, hingga Suka Karya, dengan luas keseluruhan diperkirakan mencapai sekitar 300 hektare.

Akibat status blokir tersebut, masyarakat mengalami berbagai kesulitan dalam mengurus administrasi pertanahan.

Mulai dari proses balik nama sertifikat, pemecahan lahan, transaksi jual beli, hingga pengajuan kredit perbankan tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya.

Kondisi itu dinilai telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan berdampak langsung terhadap kehidupan ekonomi ribuan warga yang telah menguasai lahan tersebut selama bertahun-tahun.

Surat kepada Presiden RI tersebut ditandatangani oleh Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried Alfarelly, Wali Kota Jambi Maulana, Ketua Panitia Khusus Zona Merah Muhili Amin, serta Kepala Kantor Pertanahan Kota Jambi Ridho G. Ali.

Melalui langkah tersebut, DPRD dan Pemerintah Kota Jambi berharap pemerintah pusat dapat segera mengambil keputusan yang memberikan kepastian hukum bagi masyarakat sekaligus menyelesaikan persoalan sengketa aset yang telah berlangsung cukup lama.

Kesepakatan itu pun disambut antusias oleh warga yang hadir.

Mereka menilai surat kepada Presiden menjadi harapan baru setelah bertahun-tahun menghadapi ketidakjelasan status lahan.

Sebelumnya, aksi demonstrasi berlangsung emosional di halaman DPRD Kota Jambi.

Massa yang didominasi kaum ibu secara bergantian menyampaikan tuntutan agar pemerintah segera menyelesaikan persoalan 5.506 sertifikat tanah yang masuk dalam kawasan Zona Merah.

Warga menegaskan persoalan tersebut bukan lagi sekadar masalah administrasi, melainkan telah memengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

Banyak pemilik tanah mengaku tidak dapat menjual aset, mengurus sertifikat, maupun mengakses layanan pembiayaan dari perbankan.

Dalam aksi tersebut, DPRD Kota Jambi juga mendapat sorotan dari massa.

Sejumlah peserta aksi menilai lembaga legislatif belum menunjukkan keberpihakan maksimal terhadap perjuangan warga selama proses penyelesaian sengketa berlangsung.

Aksi demonstrasi semakin menyita perhatian publik dengan hadirnya replika pocong yang dibawa massa sebagai simbol kekecewaan terhadap lambannya penyelesaian persoalan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.

Warga berharap surat yang dikirim kepada Presiden RI dapat menjadi langkah awal penyelesaian konflik lahan yang selama ini membayangi ribuan keluarga di Kota Jambi.

Aksi berjalan aman dan tertib di bawah pengawalan aparat kepolisian hingga seluruh rangkaian kegiatan berakhir.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Momentum peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Pemerintah Kota Jambi dan Hari Jadi Tanah Pilih Pusako Betuah ke-625 Tahun 2026 dimanfaatkan DPRD Kota Jambi untuk memaparkan berbagai capaian strategis yang telah dilakukan sepanjang tahun terakhir.

Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, saat memimpin Rapat Paripurna Istimewa yang digelar di Ruang Paripurna Swarna Bhumi DPRD Kota Jambi, Selasa (2/6/2026).

Rapat tersebut turut dihadiri Wali Kota Jambi, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), jajaran organisasi perangkat daerah, tokoh masyarakat, serta berbagai elemen undangan lainnya.

Dalam pidatonya, Kemas Faried menegaskan bahwa DPRD Kota Jambi terus menjalankan fungsi legislasi guna mendukung percepatan pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Sepanjang tahun 2025, DPRD Kota Jambi berhasil menghasilkan delapan produk hukum yang menjadi landasan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Beberapa regulasi strategis yang dibahas meliputi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, APBD Kota Jambi Tahun Anggaran 2026, perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, hingga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi Tahun 2025-2029.

Selain itu, DPRD juga mendorong pembahasan sejumlah rancangan peraturan daerah penting lainnya, seperti perubahan struktur perangkat daerah, pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, hingga pengarusutamaan gender.

Menurut Kemas Faried, seluruh produk hukum tersebut dirancang untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan efektivitas pelayanan publik, serta menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Ia menilai, keberhasilan pembangunan daerah membutuhkan sinergi antara legislatif, eksekutif, dan seluruh elemen masyarakat agar berbagai program pembangunan dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.

Meski berbagai capaian telah diraih, Kemas Faried mengakui masih terdapat sejumlah kekurangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Karena itu, pihaknya berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Kami akan terus berupaya meningkatkan kinerja dan memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan Kota Jambi. Kritik dan masukan dari masyarakat menjadi bagian penting dalam upaya penyempurnaan pelayanan publik ke depan,” ujarnya.

Peringatan HUT ke-80 Pemerintah Kota Jambi dan Hari Jadi Tanah Pilih Pusako Betuah ke-625 diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan Kota Jambi yang maju, modern, dan berdaya saing.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID –  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jambi memastikan seluruh persiapan untuk Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) Pemerintah Kota Jambi ke-80 dan Hari Jadi Tanah Pilih Pusako Batuah ke-625 telah selesai dilakukan.

Agenda penting tersebut dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 2 Juni 2026, di Gedung Swarna Bumi DPRD Kota Jambi.

Sejumlah pejabat daerah, tokoh masyarakat, hingga perwakilan pemerintah pusat dijadwalkan hadir dalam momentum bersejarah tersebut.

Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris DPRD Kota Jambi, Feny Nivertity, menyampaikan bahwa seluruh tahapan persiapan telah dituntaskan.

Bahkan, gladi bersih pelaksanaan acara telah digelar sehari sebelumnya bersama unsur Pemerintah Kota Jambi dan pimpinan DPRD.

Menurutnya, hasil gladi bersih menunjukkan kesiapan panitia telah mencapai tahap maksimal sehingga pelaksanaan rapat paripurna dapat berjalan sesuai agenda yang telah disusun.

“Seluruh persiapan sudah selesai dan berjalan lancar. Gladi bersih juga telah dilaksanakan bersama Wali Kota Jambi, Wakil Wali Kota Jambi, serta pimpinan DPRD. Kami optimistis pelaksanaan rapat paripurna akan berlangsung dengan baik,” ujar Feny, Senin 1 Juni 2026.

Tak hanya dihadiri unsur pemerintah daerah, rapat paripurna puncak peringatan hari jadi Kota Jambi tahun ini juga diperkirakan mendapat perhatian dari pemerintah pusat.

Sejumlah pejabat tinggi negara dijadwalkan hadir sebagai tamu kehormatan.

Beberapa nama yang disebut akan menghadiri kegiatan tersebut antara lain Wakil Menteri Dalam Negeri, Wakil Menteri Transmigrasi, Menteri Koordinator Bidang Pangan, serta sejumlah pejabat kementerian lainnya.

Kehadiran para pejabat pusat tersebut dinilai menjadi bentuk perhatian terhadap perkembangan dan pembangunan Kota Jambi yang terus menunjukkan kemajuan dari waktu ke waktu.

Untuk memastikan seluruh unsur masyarakat dapat terlibat dalam momentum bersejarah ini, panitia telah mendistribusikan sekitar 1.000 undangan kepada berbagai kalangan.

Mulai dari pejabat pemerintahan, anggota legislatif, tokoh adat, tokoh masyarakat, akademisi, hingga organisasi kemasyarakatan turut diundang menghadiri acara tersebut.

Rapat Paripurna Istimewa HUT Pemerintah Kota Jambi ke-80 dan Hari Jadi Tanah Pilih Pusako Batuah ke-625 menjadi salah satu agenda utama dalam rangkaian peringatan hari jadi daerah.

Selain menjadi ajang refleksi perjalanan sejarah, kegiatan ini juga menjadi momentum untuk memperkuat komitmen pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Kota Jambi.(*)

SENGETI, SEPUCKJAMBI.ID – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Muaro Jambi menggelar Musyawarah Kecamatan (Muscam) Partai Golkar Kecamatan Maro Sebo untuk periode kepengurusan 2026-2031.

Kegiatan tersebut berlangsung di Desa Bakung, Minggu (31/5/2026), dan menjadi bagian dari upaya memperkuat konsolidasi organisasi hingga tingkat desa.

Muscam dihadiri langsung Ketua DPD Partai Golkar Muaro Jambi H. Asikin, SP, MM, Sekretaris DPD Sartono, BE, jajaran pengurus partai, Kepala Desa Bakung, Ketua BPD Desa Bakung, para pimpinan desa, kader, hingga simpatisan Partai Golkar.

Ketua Panitia Muscam, Ardiyanto, mengatakan agenda tersebut bukan sekadar memilih kepengurusan baru, tetapi juga menjadi langkah strategis untuk memperkuat struktur partai di tingkat akar rumput.

Menurutnya, keberhasilan partai ke depan sangat bergantung pada soliditas kader dan kemampuan organisasi dalam membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat.

“Muscam ini menjadi momentum untuk menyatukan langkah seluruh kader. Kami ingin Golkar semakin kuat hingga ke tingkat desa dan mampu melahirkan pemimpin yang memahami nilai-nilai perjuangan partai,” ujar Ardiyanto.

Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar Muaro Jambi, H. Asikin, mengapresiasi kerja panitia serta seluruh kader yang telah berkontribusi menyukseskan pelaksanaan Muscam di Kecamatan Maro Sebo.

Dalam sambutannya, Asikin menegaskan bahwa kebangkitan Partai Golkar di wilayah Maro Sebo, khususnya Desa Bakung, harus menjadi perhatian bersama.

Ia mengakui perolehan suara Golkar saat ini belum mampu menyamai capaian pada periode-periode sebelumnya.

Menurutnya, salah satu faktor yang perlu dievaluasi adalah intensitas komunikasi antara kader dan masyarakat yang dinilai masih perlu ditingkatkan.

“Kita ingin Golkar kembali menjadi kekuatan besar di Desa Bakung dan Maro Sebo. Untuk itu, kader harus lebih aktif hadir di tengah masyarakat, mendengar aspirasi warga, dan membangun komunikasi yang berkelanjutan,” kata Asikin.

Ia juga meminta pengurus yang nantinya terpilih untuk melakukan pembenahan organisasi secara menyeluruh.

Pengurus desa yang dinilai tidak aktif atau tidak menjalankan tugas organisasi dengan baik akan dievaluasi demi menjaga efektivitas roda organisasi.

“Aspek kedisiplinan dan keaktifan kader harus menjadi perhatian. Jika ada struktur yang tidak berjalan optimal, tentu perlu dilakukan evaluasi agar organisasi tetap bergerak sesuai target,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Desa Bakung berharap Partai Golkar dapat semakin dekat dengan masyarakat dan hadir tidak hanya saat momentum politik berlangsung.

Ia menilai masyarakat membutuhkan kehadiran partai politik yang mampu mendengar persoalan warga dan turut memberikan solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi.

“Kami berharap kader Golkar lebih sering bersilaturahmi dengan masyarakat, mendengarkan aspirasi warga, dan memberikan kontribusi nyata. Semua masyarakat harus dirangkul tanpa membedakan satu dengan yang lainnya,” ujarnya.

Suasana Muscam berlangsung dalam nuansa kekeluargaan dan penuh semangat kebersamaan.

Selain agenda organisasi, para peserta juga mendapatkan pemahaman mengenai peran pimpinan desa dalam struktur Partai Golkar.

Pimpinan Kecamatan Maro Sebo menjelaskan bahwa pengabdian kader di tingkat desa didasarkan pada semangat solidaritas dan perjuangan bersama untuk membesarkan partai, bukan karena faktor materi.

Melalui Muscam ini, Partai Golkar Kecamatan Maro Sebo diharapkan semakin solid dalam menjalankan program organisasi, memperkuat hubungan dengan masyarakat, serta mengembalikan kejayaan partai di Desa Bakung dan Kabupaten Muaro Jambi secara umum.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Wakil Ketua I DPRD Kota Jambi, Muhammad Yasir, S.Pd., M.M menyampaikan ucapan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah sekaligus Selamat Hari Ulang Tahun ke-625 Tanah Pilih Pusako Betuah dan Hari Jadi ke-79 Pemerintah Kota Jambi kepada seluruh masyarakat.

Menurut Muhammad Yasir, dua momentum besar tersebut menjadi pengingat penting bagi seluruh elemen masyarakat untuk terus memperkuat nilai kebersamaan, kepedulian sosial, dan semangat membangun daerah secara bersama-sama.

Ia menilai, Hari Raya Idul Adha tidak hanya dimaknai sebagai ibadah kurban semata, tetapi juga menjadi simbol keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian terhadap sesama.

“Idul Adha mengajarkan kita tentang keikhlasan, solidaritas, dan pentingnya berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan. Nilai-nilai itu harus terus dijaga dalam kehidupan sosial maupun dalam membangun daerah,” ujar Muhammad Yasir.

Selain itu, peringatan HUT ke-625 Tanah Pilih Pusako Betuah dan Hari Jadi ke-79 Pemerintah Kota Jambi disebutnya menjadi refleksi perjalanan panjang pembangunan Kota Jambi yang terus berkembang dari waktu ke waktu.

Politisi Partai Gerindra tersebut berharap Kota Jambi dapat terus tumbuh menjadi daerah yang maju, religius, nyaman, serta memiliki daya saing kuat sebagai kota perdagangan dan jasa di wilayah Sumatera.

“Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dan Selamat HUT ke-625 Tanah Pilih Pusako Betuah serta Hari Jadi ke-79 Pemerintah Kota Jambi. Semoga Kota Jambi semakin maju, aman, nyaman, dan masyarakatnya semakin sejahtera,” katanya.

Muhammad Yasir juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung percepatan pembangunan di berbagai sektor.

Menurutnya, kolaborasi yang baik sangat dibutuhkan untuk mendorong pengembangan UMKM, peningkatan kualitas pendidikan, pembangunan infrastruktur, hingga penciptaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Kota Jambi.

Ia memastikan DPRD Kota Jambi akan terus mendukung berbagai program pembangunan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat dan mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan warga.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Jambi memberikan penjelasan terkait sorotan masyarakat terhadap program Kampung Ramadhan Z-Corner yang belakangan menjadi topik perbincangan publik.

Program tersebut menuai beragam tanggapan. Sebagian pihak menilai kegiatan tersebut membuka ruang usaha bagi kalangan tertentu dan dianggap melampaui kewenangan instansi lain.

Namun BAZNAS Kota Jambi menegaskan bahwa Z-Corner merupakan bagian dari program pemberdayaan ekonomi mustahik melalui skema zakat produktif.

Ketua BAZNAS Kota Jambi, M. Fadli, menjelaskan bahwa Z-Corner merupakan implementasi program pendayagunaan zakat yang memiliki dasar hukum yang jelas.

Ia menyebutkan bahwa pengelolaan zakat telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang kemudian diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2024.

Menurutnya, regulasi tersebut mengatur bahwa penyaluran zakat tidak hanya dilakukan dalam bentuk bantuan konsumtif, tetapi juga melalui program produktif yang bertujuan meningkatkan kemandirian ekonomi para penerima zakat.

“Z-Corner ini bagian dari zakat produktif. Tujuannya bukan hanya memberi bantuan sesaat, tetapi memberdayakan mustahik agar memiliki usaha dan mampu mandiri secara ekonomi,” ujar Fadli.

Fadli juga menegaskan bahwa pelaku usaha yang mengisi tenant di Z-Corner tidak dipilih secara sembarangan.

Proses seleksi dilakukan berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola oleh Dinas Sosial Kota Jambi.

DTKS sendiri memuat data masyarakat dari kelompok desil 1 hingga desil 5, yaitu kategori sangat miskin hingga rentan miskin.

Para pelaku usaha yang masuk dalam data tersebut kemudian direkomendasikan untuk mengikuti program pemberdayaan ekonomi yang dijalankan oleh BAZNAS.

“Tenant yang berjualan di Z-Corner merupakan pelaku UMKM dari kalangan mustahik yang terdata dalam DTKS. Mereka juga mendapat rekomendasi dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi,” jelasnya.

Selain menyediakan ruang usaha bagi para pelaku UMKM binaan, BAZNAS Kota Jambi juga menggelar kegiatan Kampung Ramadhan di kawasan Z-Corner.

Kegiatan tersebut menghadirkan berbagai aktivitas selama bulan suci, seperti penjualan takjil hingga kegiatan hiburan dan perlombaan untuk anak-anak.

Menurut Fadli, kegiatan tersebut bertujuan menarik lebih banyak pengunjung sehingga dapat meningkatkan aktivitas ekonomi di lokasi tersebut.

“Kampung Ramadhan ini kita buat agar masyarakat datang dan meramaikan kawasan Z-Corner. Dengan begitu diharapkan penjualan para tenant mustahik juga meningkat,” katanya.

Ia menegaskan bahwa kegiatan tersebut bukan ditujukan sebagai pasar umum, melainkan bagian dari strategi untuk membantu meningkatkan omzet pelaku usaha binaan.

BAZNAS Kota Jambi juga menekankan bahwa berbagai program yang dijalankan tidak dilakukan secara mandiri, melainkan melalui kolaborasi dengan sejumlah instansi pemerintah daerah.

Dalam pengelolaan kawasan Z-Corner, BAZNAS bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup.

Sementara untuk pembinaan pelaku usaha, BAZNAS berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.

Menurut Fadli, sinergi tersebut penting agar program pemberdayaan masyarakat dapat berjalan lebih optimal dan tepat sasaran.

“Program-program BAZNAS selalu dilakukan melalui kerja sama dengan pemerintah daerah. Ini penting agar pemberdayaan masyarakat bisa berjalan lebih efektif,” ujarnya.

Ia berharap masyarakat dapat melihat program Z-Corner sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat kurang mampu.

“Harapannya, para mustahik yang saat ini menjalankan usaha melalui program ini nantinya dapat mandiri bahkan menjadi muzakki,” pungkasnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wakil Gubernur Jambi, Abdullah Sani, memberikan apresiasi kepada Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Provinsi Jambi yang menggelar kegiatan penyaluran infaq dan sedekah bagi masyarakat yang membutuhkan.

Apresiasi tersebut disampaikan saat menghadiri kegiatan pemberian bantuan yang berlangsung di Kantor PUSKUD Provinsi Jambi di Kota Jambi, Rabu (11/3/2026).

Kegiatan tersebut turut dihadiri Asisten II Setda Provinsi Jambi Syamsurizal, Ketua Umum PUSKUD Jambi Sugiono, Ketua Umum Induk KUD Portasius Nggedi, serta sejumlah undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Abdullah Sani menyampaikan bahwa infaq dan sedekah merupakan amalan yang memiliki nilai sosial dan spiritual yang sangat besar dalam ajaran Islam.

Menurutnya, melalui kegiatan berbagi tersebut masyarakat tidak hanya membantu meringankan beban sesama, tetapi juga memperkuat rasa kebersamaan, kepedulian sosial, serta persaudaraan di tengah kehidupan bermasyarakat.

Ia juga menekankan bahwa harta yang dimiliki setiap individu tidak sepenuhnya menjadi milik pribadi, melainkan terdapat hak orang lain yang membutuhkan.

“Melalui infaq dan sedekah kita diajarkan untuk saling peduli dan berbagi. Nilai-nilai seperti inilah yang sangat penting untuk membangun masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wagub juga menyinggung kondisi ekonomi masyarakat yang biasanya mengalami peningkatan kebutuhan selama bulan Ramadhan hingga menjelang Hari Raya Idul Fitri.

Menurutnya, pada periode tersebut permintaan kebutuhan pokok meningkat yang seringkali diikuti dengan kenaikan harga bahan pangan di pasaran.

Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Jambi terus berupaya menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan bahan pokok tetap aman bagi masyarakat.

Beberapa langkah yang dilakukan pemerintah di antaranya melalui program pasar murah, operasi pasar, serta penguatan koordinasi dengan berbagai pihak terkait.

Wagub Abdullah Sani juga memberikan apresiasi kepada PUSKUD Provinsi Jambi yang selama ini berperan dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan.

Ia menilai PUSKUD memiliki peran penting sebagai mitra pemerintah dalam mendukung sektor pertanian, distribusi kebutuhan pokok, hingga penyediaan pupuk bagi petani.

“Kegiatan sosial seperti ini sangat membantu masyarakat yang membutuhkan. Saya berharap kegiatan ini dapat menjadi inspirasi bagi koperasi lain di Provinsi Jambi untuk menumbuhkan budaya berbagi,” katanya.

Sementara itu, Ketua Umum Induk KUD Portasius Nggedi mengatakan kegiatan tersebut merupakan agenda rutin yang dilakukan PUSKUD Jambi sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat.

Menurutnya, meskipun kondisi ekonomi saat ini cukup menantang, PUSKUD Jambi tetap berupaya untuk berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan.

Ia juga menegaskan bahwa nilai utama dari kegiatan tersebut bukan terletak pada besarnya bantuan yang diberikan, melainkan pada semangat kebersamaan dan kepedulian sosial.

“Kita tidak perlu melihat dari besar kecilnya bantuan yang diberikan, tetapi dari niat untuk berbagi dan membantu sesama,” ujarnya.(*)