Bukan Sekadar Tempat Mengadu, Ini Cara “Rumah Bunda” Dampingi Warga Batang Hari

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID — Sebuah percakapan sederhana dengan warga bisa menjadi awal lahirnya solusi.

Pendekatan itulah yang dikembangkan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Batang Hari, Zulva Fadhil, melalui program “Rumah Bunda”.

Konsep pemberdayaan masyarakat tersebut dibawa Zulva ke Mata Lokal Fest 2026 di Thamrin Nine Ballroom, Chubb Square, Jakarta, Rabu, 7 Oktober 2026.

Di hadapan peserta festival, Zulva menceritakan bagaimana Rumah Bunda dibangun dari kebutuhan masyarakat.

Program itu tidak sekadar menyediakan tempat bagi warga untuk menyampaikan keluhan, tetapi menjadi ruang untuk mendengar, mendampingi, sekaligus menghubungkan masyarakat dengan solusi yang sesuai.

Menurut Zulva, persoalan warga sering kali muncul dalam percakapan sehari-hari.

Ketika masyarakat merasa aman dan nyaman untuk bercerita, berbagai masalah yang sebelumnya tidak terlihat dapat diketahui lebih awal.

“Rumah Bunda hadir dari kebutuhan masyarakat. Banyak persoalan yang sebenarnya muncul dari percakapan sederhana, ketika masyarakat merasa nyaman untuk bercerita dan menyampaikan apa yang mereka hadapi,” kata Zulva.

Zulva menempatkan interaksi langsung dengan masyarakat sebagai bagian penting dari program tersebut.

Melalui kunjungan dan dialog dengan warga, khususnya perempuan dan keluarga, pengelola dapat mengetahui persoalan yang mereka hadapi secara lebih dekat.

Dari proses tersebut, Rumah Bunda kemudian diarahkan menjadi ruang pendampingan.

Warga tidak berhenti pada penyampaian masalah, tetapi mendapat bantuan untuk mencari jalan keluar dan mengakses layanan yang relevan.

“Yang kami bangun bukan sekadar tempat untuk mengadu. Rumah Bunda diharapkan menjadi ruang untuk menyapa, mendengarkan, mendampingi, kemudian mencari jalan keluar bersama,” ujar Zulva.

Pendekatan ini membuat program pemberdayaan tidak hanya berangkat dari kebijakan yang dibuat dari atas, tetapi juga dari kebutuhan yang muncul langsung di tengah masyarakat.

Dalam praktiknya, pendekatan tersebut memberi ruang lebih besar bagi perempuan dan keluarga untuk menyampaikan persoalan yang mereka hadapi.

Bagi Zulva, kedekatan dengan masyarakat menjadi bagian penting untuk memastikan pemerintah dan penggerak pemberdayaan tidak salah membaca kebutuhan warga.

Sebuah program, menurut dia, baru memiliki arti ketika masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung.

“Ketika masyarakat merasa didengar dan kemudian mendapatkan pendampingan serta akses menuju solusi, di situlah sebuah program pemberdayaan memiliki arti,” tuturnya.

Karena itu, Rumah Bunda diarahkan untuk membangun hubungan yang lebih terbuka antara masyarakat dan berbagai layanan yang tersedia.

Kehadiran Zulva dalam Mata Lokal Fest 2026 menjadi ruang untuk memperkenalkan praktik pemberdayaan masyarakat dari Kabupaten Batang Hari kepada audiens yang lebih luas.

Dalam forum tersebut, ia memperkenalkan konsep Rumah Bunda melalui Next Way Lab, sekaligus berbagi pengalaman mengenai pendekatan pemberdayaan yang menempatkan masyarakat sebagai sumber utama untuk membaca kebutuhan.

Alih-alih hanya mengejar banyaknya program, pendekatan tersebut menekankan pentingnya mengetahui apakah program benar-benar menjawab persoalan warga.

Rumah Bunda pada akhirnya bukan hanya tentang sebuah tempat. Konsep utamanya terletak pada proses menyapa, mendengar, mendampingi, lalu mencari solusi bersama.

Pendekatan itu menjadi pengalaman dari Batang Hari yang kini dibawa ke ruang diskusi yang lebih luas melalui Mata Lokal Fest 2026. (*)




Kabut Asap Ganggu Sekolah, Sekda Batang Hari Cek Langsung PJJ di SMPN 21

MUARABULIAN, SEPUCUKJAMBI.ID – Kabut asap yang menyelimuti wilayah Kabupaten Batang Hari mulai berdampak pada aktivitas pendidikan.

Pemerintah Kabupaten Batang Hari mengambil langkah antisipasi dengan menerapkan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) bagi siswa.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Batang Hari bersama Asisten I Setda Batang Hari turun langsung ke SMPN 21 Batang Hari, Senin 5 Oktober 2026, untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan dan proses belajar siswa tetap berlangsung.

Kunjungan itu menjadi bagian dari pemantauan Pemkab Batang Hari terhadap pelaksanaan pembelajaran di tengah kondisi kualitas udara yang belum mendukung aktivitas tatap muka.

Sekda melihat langsung metode pembelajaran yang diterapkan sekolah, baik melalui sistem daring maupun pemberian tugas terstruktur yang siswa kerjakan dari rumah.

Sekda Kabupaten Batang Hari, Mula P. Rambe, S.Sos., M.H menegaskan, pemerintah tidak ingin kondisi kabut asap mengganggu hak siswa untuk mendapatkan pendidikan.

Namun, pemerintah juga tidak ingin mengabaikan risiko kesehatan akibat paparan udara yang buruk.

“Dalam kondisi seperti ini, kesehatan dan keselamatan anak-anak kita menjadi prioritas. Tetapi proses pendidikan juga harus tetap berjalan. Karena itu, PJJ menjadi langkah sementara agar siswa tetap belajar tanpa harus beraktivitas di sekolah ketika kondisi udara belum mendukung,” ujar Sekda.

Menurutnya, pemerintah daerah perlu mengambil langkah preventif untuk mengurangi risiko gangguan kesehatan yang dapat muncul akibat paparan kabut asap.

Salah satu risiko yang menjadi perhatian ialah Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), terutama bagi anak-anak yang memiliki aktivitas di luar ruangan.

“Jangan sampai karena ingin mempertahankan pembelajaran tatap muka, kita justru mengabaikan kesehatan anak-anak. Kita ingin pembelajaran tetap berjalan, tetapi keselamatan siswa dan guru harus menjadi pertimbangan utama,” tegasnya.

Dalam kunjungan tersebut, Sekda dan Asisten I disambut Kepala SMPN 21 Batang Hari bersama jajaran majelis guru.

Keduanya kemudian meninjau pelaksanaan PJJ untuk melihat kesiapan sekolah dalam menjaga keberlangsungan proses belajar dari rumah.

Sekolah memanfaatkan pembelajaran daring serta penugasan terstruktur untuk memastikan siswa tetap mendapatkan materi selama kebijakan PJJ berlangsung.

Sekda mengapresiasi respons cepat pihak SMPN 21 Batang Hari dalam menyesuaikan metode pembelajaran dengan kondisi kabut asap.

Menurutnya, perubahan pola belajar membutuhkan kesiapan guru, sekolah, siswa, dan orang tua agar kegiatan pendidikan tidak terputus.

“Kami mengapresiasi sekolah yang cepat beradaptasi. PJJ bukan berarti kegiatan belajar berhenti. Guru tetap memberikan materi, siswa tetap belajar, dan sekolah tetap melakukan pemantauan terhadap prosesnya,” katanya.

Pemkab Batang Hari juga meminta sekolah memastikan PJJ berjalan secara efektif dan tidak sekadar memindahkan aktivitas belajar dari ruang kelas ke rumah.

Guru tetap perlu memberikan materi, tugas, serta pendampingan kepada siswa sesuai kondisi pembelajaran.

Sekda berharap sekolah juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah apabila menghadapi kendala selama pelaksanaan PJJ.

“Kita ingin pelaksanaan PJJ tetap terukur. Kalau ada kendala di lapangan, segera komunikasikan sehingga pemerintah bisa mencari solusi bersama,” ujarnya.

Penerapan PJJ menjadi salah satu langkah Pemkab Batang Hari menghadapi dampak kabut asap terhadap sektor pendidikan.

Pemerintah daerah akan terus memantau perkembangan kondisi udara sebelum menentukan langkah selanjutnya terkait pembelajaran tatap muka.

Sekda menegaskan, keputusan terkait aktivitas sekolah harus mempertimbangkan kondisi kesehatan dan keselamatan seluruh warga sekolah.

“Ketika kondisi sudah memungkinkan, tentu pembelajaran tatap muka bisa kembali berjalan. Tetapi selama kondisi udara belum aman, kita harus mengambil langkah yang paling melindungi siswa dan tenaga pendidik,” katanya.

Pemkab Batang Hari berharap koordinasi antara pemerintah, sekolah, guru, orang tua, dan siswa dapat menjaga dua hal sekaligus, pendidikan tetap berjalan dan kesehatan anak tetap terlindungi.

Dengan demikian, kabut asap tidak sampai membuat proses belajar terhenti, sekaligus tidak menempatkan siswa pada risiko kesehatan yang tidak perlu.(*)




Pemkab Batang Hari Siapkan Langkah Menuju Daerah Ramah Disabilitas, Hak Warga Tuli Disorot

MUARABULIAN, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Batang Hari mulai memperkuat langkah menuju daerah yang lebih inklusif bagi penyandang disabilitas, khususnya komunitas Tuli.

Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan Pemkab Batang Hari bersama Pusat Bahasa Isyarat Indonesia (Pusbisindo) dan DPC Gerakan untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (GERKATIN) Kabupaten Batang Hari, Minggu 4 Oktober 2026.

Pertemuan ini tidak hanya membahas keberadaan komunitas Tuli, tetapi juga menyoroti kebutuhan mereka terhadap akses pelayanan publik, pendidikan, informasi, dan komunikasi yang setara.

Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari, H. Muhamad Rifa’i, S.P., M.E. mengatakan, pemerintah daerah menyambut baik kolaborasi dengan Pusbisindo dan GERKATIN.

Menurutnya, warga Tuli memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan dan informasi dari pemerintah.

“Pemkab Batang Hari berkomitmen untuk terus mendorong kesetaraan. Bahasa Isyarat adalah jembatan komunikasi, dan kita harus memastikan tidak ada warga Batang Hari yang tertinggal, termasuk saudara-saudara kita Tuna Rungu,” ujarnya.

Ketua Pusbisindo, Yoga Prawira menekankan pentingnya pengakuan sekaligus pembelajaran Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO) bagi masyarakat.

Menurut Yoga, BISINDO memiliki posisi penting bagi komunitas Tuli karena digunakan sebagai bahasa ibu oleh banyak warga Tuli di Indonesia.

Karena itu, pemahaman bahasa isyarat tidak hanya dibutuhkan oleh komunitas Tuli.

Lingkungan pemerintahan dan masyarakat juga perlu memiliki kemampuan komunikasi yang lebih inklusif agar akses terhadap layanan publik tidak terhambat persoalan komunikasi.

Isu tersebut menjadi semakin penting ketika warga Tuli berhadapan dengan layanan pemerintahan, fasilitas kesehatan, pendidikan, maupun kebutuhan memperoleh informasi.

Ketua DPC GERKATIN Kabupaten Batang Hari, Pratiwi Hani, berharap pertemuan tersebut tidak berhenti pada komitmen dan diskusi.

Ia mendorong lahirnya program konkret yang dapat meningkatkan kesejahteraan, kemandirian, serta pemberdayaan penyandang Tuli di Kabupaten Batang Hari.

Harapan tersebut sejalan dengan tujuan GERKATIN sebagai organisasi yang memperjuangkan kesetaraan hak dan kesejahteraan warga Tuli di Indonesia.

Dengan adanya kolaborasi antara pemerintah daerah, Pusbisindo, dan GERKATIN, kebutuhan komunitas Tuli di Batang Hari diharapkan dapat masuk lebih kuat dalam agenda pembangunan daerah.

Langkah berikutnya menjadi penting untuk memastikan komitmen tersebut diterjemahkan dalam bentuk program yang bisa dirasakan langsung, terutama pada akses pelayanan publik, pendidikan, informasi, dan pemberdayaan.

Bagi Kabupaten Batang Hari, pembangunan daerah yang inklusif bukan hanya soal menyediakan fasilitas, tetapi juga memastikan seluruh warga dapat berkomunikasi, memperoleh layanan, dan berpartisipasi tanpa hambatan.(*)




Benteng Tembesi Ingin Direvitalisasi, Pemkab Batang Hari Bangun Sinergi dengan Balai Pelestarian Kebudayaan

MUARABULIAN, SEPUCUKJAMBI.ID — Pemerintah Kabupaten Batang Hari terus mendorong pelestarian dan revitalisasi Cagar Budaya Benteng Tembesi.

Setelah sebelumnya berkoordinasi dengan Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, Pemkab Batang Hari kini memperkuat komunikasi dengan Balai Pelestarian Kebudayaan Provinsi Jambi.

Langkah tersebut dilakukan melalui audiensi yang dihadiri langsung Wakil Bupati Batang Hari H. Bakhtiar, belum lama ini.

Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya Pemkab Batang Hari mencari dukungan dan menyusun langkah lanjutan agar Benteng Tembesi tidak hanya dipertahankan sebagai peninggalan sejarah.

Tetapi juga dapat dikembangkan secara tepat tanpa menghilangkan nilai budaya yang melekat pada kawasan tersebut.

Wakil Bupati Batang Hari, H. Bakhtiar mengatakan, pelestarian Benteng Tembesi membutuhkan sinergi lintas lembaga karena kawasan tersebut merupakan bagian dari warisan sejarah yang perlu dijaga secara berkelanjutan.

“Benteng Tembesi merupakan bagian dari sejarah dan warisan budaya Kabupaten Batang Hari. Karena itu, pelestariannya tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah daerah,” sebutnya.

“Kami perlu membangun sinergi dengan pemerintah pusat maupun pihak terkait agar upaya pelestarian dan revitalisasinya dapat berjalan dengan baik,” tambahnya.

Bakhtiar mengatakan, Pemkab Batang Hari ingin memastikan upaya pelestarian Benteng Tembesi memiliki arah yang jelas.

Koordinasi dengan Balai Pelestarian Kebudayaan Provinsi Jambi menjadi salah satu langkah untuk mendapatkan masukan sekaligus dukungan dalam menentukan program yang sesuai dengan ketentuan pelestarian cagar budaya.

Menurutnya, pengembangan kawasan Benteng Tembesi juga harus mempertimbangkan nilai sejarah dan budaya yang terkandung di dalamnya.

“Kami ingin Benteng Tembesi tetap terjaga nilai sejarahnya, tetapi pada saat yang sama bisa dikembangkan dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” kata dia.

“Tentunya semua harus dilakukan dengan tetap mengikuti aturan dan prinsip pelestarian cagar budaya,” ungkapnya.

Setelah Bertemu Kementerian, Kini Koordinasi ke Balai Pelestarian

Audiensi dengan Balai Pelestarian Kebudayaan Provinsi Jambi merupakan tindak lanjut dari langkah Pemkab Batang Hari sebelumnya.

Pemerintah daerah telah melakukan audiensi dengan Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia untuk menyampaikan perhatian terhadap keberadaan dan masa depan Cagar Budaya Benteng Tembesi.

Kini, komunikasi diperluas di tingkat provinsi agar pembahasan mengenai pelestarian dan revitalisasi dapat ditindaklanjuti bersama.

Bakhtiar menegaskan, pemerintah daerah akan terus mendorong koordinasi dengan pihak-pihak yang memiliki kewenangan dan kompetensi dalam pelestarian cagar budaya.

“Kami akan terus melakukan koordinasi. Harapan kami, ada langkah konkret yang bisa kita dorong bersama untuk Benteng Tembesi, sehingga keberadaan situs ini benar-benar terpelihara dan bisa dikenal oleh generasi berikutnya,” tegasnya.

Benteng Tembesi Diharapkan Jadi Warisan yang Tetap Hidup

Pemkab Batang Hari melihat pelestarian Benteng Tembesi bukan sekadar menjaga peninggalan masa lalu.

Kawasan tersebut juga memiliki potensi untuk memperkuat identitas sejarah dan kebudayaan daerah.

Karena itu, revitalisasi perlu dirancang secara hati-hati agar pengembangan kawasan tidak menghilangkan karakter dan nilai sejarahnya.

Pemerintah daerah juga membuka ruang kolaborasi dengan pemerintah pusat, Balai Pelestarian Kebudayaan, komunitas, akademisi, serta pihak lain yang memiliki perhatian terhadap pelestarian warisan budaya.

Bakhtiar berharap langkah koordinasi yang terus dilakukan dapat menghasilkan dukungan dan program yang lebih konkret untuk Benteng Tembesi.

“Yang paling penting adalah bagaimana kita menjaga warisan ini agar tetap ada, tetap memiliki nilai sejarah, dan bisa diwariskan kepada anak cucu kita. Pemerintah Kabupaten Batang Hari berkomitmen untuk terus mengupayakan hal tersebut,” tutupnya.

Melalui rangkaian koordinasi tersebut, Pemkab Batang Hari berharap pelestarian Benteng Tembesi dapat masuk pada tahap tindak lanjut yang lebih konkret, sekaligus memperkuat posisi kawasan tersebut sebagai bagian penting dari sejarah Kabupaten Batang Hari.(*)