JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Konsumen di Kota Jambi mulai kesulitan menemukan beras premium kemasan 5 kilogram di sejumlah pasar.

Kelangkaan tersebut terpantau di pasar tradisional hingga jaringan ritel modern.

Kondisi itu terungkap dalam pemantauan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi bersama Tim Satgas Pangan dan Bulog di sejumlah titik penjualan pada Sabtu lalu.

Salah satu lokasi yang mengalami kekosongan adalah Pasar Angso Duo.

Beberapa merek beras premium kemasan 5 kilogram yang selama ini beredar, di antaranya Belido dan Topi Koki, disebut tidak lagi ditemukan saat pemantauan.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, Johansyah, membenarkan kondisi tersebut.

“Memang khususnya di Pasar Angso Duo, beras kemasan 5 kilo yang premium dari beberapa jenis beras premium itu tidak dapat kita jumpai lagi,” ujar Johansyah.

Gangguan pasokan tersebut ternyata bukan semata-mata disebabkan tingginya permintaan di Jambi.

Johansyah menyebut distributor beras dari Palembang untuk sementara menghentikan produksi beras premium kemasan 5 kilogram.

Keputusan tersebut dipengaruhi meningkatnya biaya produksi, terutama harga bahan kemasan dan ongkos distribusi.

Di sisi lain, ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) juga menjadi persoalan yang ikut membebani proses distribusi.

Akibat tekanan biaya tersebut, produksi beras kemasan 5 kilogram diperkirakan berhenti selama sekitar dua bulan.

“Ini dikarenakan biaya kemasannya sudah naik. Kemudian ongkos angkutnya juga meningkat. Belum lagi ditambah susahnya mendapat BBM,” jelas Johansyah.

Kondisi ini berpotensi membuat pilihan beras premium kemasan di tingkat konsumen semakin terbatas jika pasokan alternatif belum segera masuk ke pasar.

Meski beras premium kemasan 5 kilogram dari sejumlah merek mengalami kekosongan, pemerintah memastikan masyarakat masih memiliki pilihan pasokan lain.

Bulog menyiapkan beras SPHP jenis medium serta beras premium Befood untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Konsumen dapat memperoleh beras tersebut melalui gudang Bulog maupun toko TPID yang berada di Pasar Angso Duo dan Pasar Talang Banjar.

Johansyah memastikan beras yang disediakan Bulog dijual mengikuti Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan.

Pemerintah pun mengarahkan masyarakat yang kesulitan mendapatkan beras premium kemasan 5 kilogram di pasar untuk sementara beralih ke produk yang disediakan Bulog.

“Bagi masyarakat yang ingin mencari beras medium seperti jenis Belido dan sebagainya, kami arahkan membeli beras Bulog, baik medium SPHP maupun premium Befood,” katanya.

Selain mengandalkan stok Bulog, upaya menambah pasokan juga dilakukan melalui sektor swasta.

Bulog pusat telah meminta perusahaan swasta, termasuk Wilmar, untuk membantu memasok beras ke pasar tradisional maupun ritel modern.

Namun, waktu masuknya pasokan tambahan tersebut ke Jambi belum dapat dipastikan.

Artinya, dalam waktu dekat konsumen masih berpotensi menghadapi keterbatasan pilihan beras premium kemasan 5 kilogram, terutama untuk merek tertentu yang pasokannya bergantung pada distributor dari Palembang.

Pemerintah kini mengandalkan pasokan Bulog sebagai salah satu penyangga untuk menjaga kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi selama distribusi beras premium kembali normal.(*)

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Merangin mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) pengendalian inflasi yang dirangkaikan dengan sosialisasi Jaminan Produk Halal serta evaluasi Program 3 Juta Rumah secara virtual, Rabu (18/02).

Kegiatan yang digelar dari Ruang MPC Bappeda tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Merangin, A. Khafidh.

Rakor ini terhubung melalui Zoom Meeting bersama Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan diikuti sejumlah pemerintah daerah di Indonesia.

Fokus utama pembahasan meliputi stabilitas harga pangan, percepatan sertifikasi halal bagi pelaku usaha, serta kesiapan daerah dalam menyukseskan Program 3 Juta Rumah yang menjadi prioritas pemerintah pusat.

Usai mengikuti rapat, Wabup A. Khafidh menyampaikan bahwa kondisi pasar di wilayah Kabupaten Merangin masih relatif kondusif.

Harga sembilan bahan pokok (sembako) disebut masih berada dalam batas wajar dan belum mengalami lonjakan signifikan.

“Kondisi pasar di Kabupaten Merangin untuk sembilan bahan pokok masih stabil,” ujarnya.

Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Merangin tetap melakukan langkah antisipatif.

Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) diinstruksikan untuk terus memantau pergerakan harga agar tetap sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET).

Untuk menjaga ketersediaan pasokan dan mencegah potensi kenaikan harga, pemerintah daerah juga meminta pihak Bulog segera mendistribusikan komoditas strategis seperti Minyak Kita dan beras ke mitra-mitra pasar, khususnya di wilayah Kecamatan Bangko dan kecamatan lainnya.

TPID yang terdiri dari unsur Ketahanan Pangan, Perindagkop, dan Dinas Pertanian dijadwalkan turun langsung ke lapangan guna memastikan kondisi riil harga sesuai ketentuan HET.

Selain isu inflasi, rakor tersebut juga membahas evaluasi dukungan daerah terhadap Program 3 Juta Rumah.

Pemkab Merangin menyatakan komitmennya untuk mendukung percepatan pembangunan rumah rakyat sesuai arahan pemerintah pusat.

Tak kalah penting, sosialisasi Jaminan Produk Halal turut menjadi perhatian. Pemerintah daerah diharapkan mendorong pelaku UMKM segera mengurus sertifikasi halal guna meningkatkan daya saing produk lokal.

Melalui koordinasi intensif ini, Pemkab Merangin berharap stabilitas ekonomi daerah tetap terjaga, pasokan pangan aman, serta program strategis nasional dapat berjalan optimal di daerah.(*)