JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menyoroti tumpukan kayu gelondongan yang masih banyak ditemukan di wilayah terdampak banjir di Sumatera.

Menurutnya, kayu tersebut memiliki potensi dimanfaatkan untuk pemulihan pascabencana maupun kepentingan ekonomi daerah.

Hal ini disampaikan Tito dalam rapat bersama Satgas Pemulihan Pascabencana DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (18/2/2026).

Ia menegaskan bahwa pemanfaatan kayu masih menunggu arah Presiden agar dapat digunakan secara legal dan tepat sasaran.

“Mengenai tumpukan kayu yang masih sangat banyak di beberapa tempat, begitu ada arahan Bapak Presiden dapat dipakai, langsung dipakai oleh warga atau pemda untuk dijadikan papan guna kepentingan bencana,” ujar Tito.

Selain untuk kebutuhan warga, Tito menyebut beberapa kepala daerah mengusulkan agar kayu gelondongan dapat mendukung industri lokal, misalnya pembuatan batu bata dan kayu olahan.

Mendagri juga membuka peluang agar pengelolaan kayu dilakukan melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sehingga selain membantu proses pemulihan, langkah ini berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Apakah mungkin ini bisa dikelola oleh BUMD, kemudian dijual ke industri-industri, sehingga bisa mendatangkan PAD pada mereka,” tambah Tito.

Pernyataan Tito menegaskan pemerintah tengah merancang skema pemanfaatan kayu pascabanjir yang terstruktur, legal, dan memiliki kepastian hukum.

Langkah ini diharapkan mempercepat pemulihan pascabanjir, sekaligus memberi nilai ekonomi bagi daerah terdampak.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, mengusulkan tambahan anggaran Rp 5,1 triliun untuk mempercepat pemulihan sektor pertanian di tiga provinsi Sumatera yang terdampak banjir bandang, luapan sungai, dan tanah longsor pada akhir November 2025.

Usulan ini disampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta.

Amran menjelaskan, meskipun APBN 2026 sudah mengalokasikan dana pemulihan, kebutuhan di lapangan jauh lebih besar.

Oleh karena itu, pemerintah menilai perlu adanya tambahan anggaran agar rehabilitasi pertanian bisa berjalan lebih cepat dan menyeluruh.

“Selain dengan mengoptimalkan alokasi anggaran yang tersedia saat ini, kami memperkirakan kebutuhan anggaran untuk membantu pemulihan sektor pertanian di tiga provinsi terdampak memerlukan tambahan Rp 5,1 triliun,” kata Amran.

Dana tambahan ini akan difokuskan pada:

• Rehabilitasi lahan sawah yang rusak

• Perbaikan jaringan irigasi

• Penyediaan benih dan sarana produksi pertanian

• Alat mesin pertanian untuk mendukung produktivitas

Prioritas utama diarahkan ke wilayah dengan tingkat kerusakan paling parah agar petani bisa segera kembali berproduksi.

Mentan juga meminta dukungan penuh dari DPR agar usulan ini segera disetujui dan diimplementasikan tanpa hambatan birokrasi.

Menurut data Kementerian Pertanian, lebih dari 107 ribu hektare sawah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terdampak bencana, dengan puluhan ribu hektare mengalami kerusakan berat hingga puso.

Selain itu, ribuan hektare lahan perkebunan dan hortikultura rusak, sementara ratusan ribu ekor ternak mati atau hilang.

Amran menekankan, percepatan pemulihan sektor pertanian bukan hanya penting bagi petani terdampak, tetapi juga penting untuk ketahanan pangan nasional.

Ia berharap sinergi antara pemerintah pusat, DPR, dan pemerintah daerah dapat memastikan bantuan benar-benar sampai ke petani yang membutuhkan.

Ke depan, realisasi tambahan anggaran Rp 5,1 triliun akan menjadi sorotan publik, terutama terkait efektivitas penggunaannya untuk mengembalikan produktivitas pertanian di wilayah yang paling terdampak bencana.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID –  Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kebijakan penghapusan utang bagi petani di sejumlah wilayah Sumatera yang terdampak bencana alam.

Langkah ini terutama menyasar Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang selama ini menjadi beban finansial petani, sekaligus menjadi bentuk respons pemerintah dalam meredam dampak ekonomi akibat banjir, longsor, dan kerusakan lahan pertanian.

Prabowo menegaskan bahwa, keputusan ini diambil karena situasi yang dihadapi petani merupakan keadaan darurat yang tidak dapat dihindari.

“Utang-utang KUR, karena ini keadaan alam, kita akan hapus. Jadi petani jangan khawatir tidak bisa mengembalikan utang, karena ini bukan kelalaian, tetapi keadaan terpaksa,” ujar Prabowo.

Selain penghapusan utang, pemerintah juga menyiapkan program rehabilitasi lahan pertanian, termasuk perbaikan sawah, jaringan irigasi, serta infrastruktur penunjang lainnya.

Upaya ini bertujuan agar petani bisa kembali berproduksi dan memulihkan ketahanan pangan di wilayah terdampak.

Kebijakan tersebut disambut positif oleh para petani. Banyak di antara mereka yang sebelumnya khawatir tidak mampu membayar utang karena lahan rusak kini merasa terbantu dan lebih optimistis menghadapi masa pemulihan.

Pemerintah turut memastikan bahwa distribusi pangan dari wilayah lain tetap berjalan lancar agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi selama proses perbaikan.

Namun, kebijakan ini juga menuai perhatian. Sejumlah aktivis lingkungan menilai pemerintah perlu memperbaiki tata kelola hutan dan lahan.

Mereka menyoroti dugaan deforestasi dan izin pemanfaatan hutan yang dinilai longgar sehingga memperparah dampak bencana di beberapa wilayah Sumatera.

Para ahli menilai, pengelolaan hutan berkelanjutan merupakan langkah penting untuk mencegah bencana serupa di masa mendatang.

Melalui kebijakan penghapusan utang ini, pemerintah berharap petani dapat pulih secara ekonomi dan kembali meningkatkan produktivitas pertanian.

Kebijakan tersebut sekaligus menjadi bukti komitmen negara dalam memberikan perlindungan kepada petani yang rentan terhadap risiko bencana alam.(*)

ACEH, SEPUCUKJAMBI.ID – Keberangkatan Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, ke tanah suci untuk menunaikan umrah saat wilayahnya sedang dilanda banjir dan longsor memicu kontroversi luas.

Foto Mirwan bersama istri saat berangkat umrah menjadi viral di media sosial, sementara beberapa wilayah Aceh Selatan masih menghadapi dampak banjir dan warga membutuhkan penanganan cepat.

Publik menilai keputusan Mirwan tidak tepat waktu, menimbulkan pertanyaan soal kepemimpinan dan kepekaannya terhadap kondisi darurat.

Presiden Prabowo Subianto menegur keras tindakan Mirwan dan meminta Kemendagri memproses kasus ini.

Partai Gerindra, tempat Mirwan bernaung, menjatuhkan sanksi dengan mencopotnya dari jabatan Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan.

Mirwan kemudian menyampaikan permintaan maaf terbuka melalui media sosial. Ia menulis, “Dengan segala kerendahan hati, menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan, keresahan, dan kekecewaan banyak pihak…”

Menindaklanjuti kasus ini, Kemendagri menjatuhkan sanksi administratif berupa pemberhentian sementara selama tiga bulan.

Selama masa pembinaan, Mirwan diwajibkan mengikuti pelatihan manajemen bencana dan etika kepemimpinan.

Sementara itu, Wakil Bupati Baital Mukadis menjalankan tugas sebagai pelaksana tugas bupati.

Kasus ini menjadi catatan penting tentang tanggung jawab dan kehadiran pemimpin daerah saat warganya menghadapi bencana, sekaligus mengingatkan pentingnya manajemen krisis yang tepat di tingkat lokal.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Indonesia memastikan hingga saat ini bantuan internasional untuk penanganan bencana di Sumatera belum dibuka.

Keputusan ini diambil karena pemerintah menilai sumber daya nasional masih memadai untuk memenuhi kebutuhan pangan dan distribusi logistik di wilayah terdampak.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menilai keputusan pemerintah menolak sementara bantuan asing mencerminkan kemampuan negara menangani bencana secara mandiri.

“Keputusan pemerintah untuk sementara tidak menerima bantuan asing mencerminkan kepercayaan diri negara ini terhadap kemampuan aparat, lembaga, dan masyarakat dalam menghadapi situasi darurat,” ujar Dave Laksono di Jakarta, Senin (8/12/2025).

Juru bicara pemerintah menambahkan, meskipun sejumlah negara sahabat menawarkan bantuan, pemerintah tetap mengedepankan kemandirian nasional.

Dana Siap Pakai (DSP) sekitar Rp 500 miliar dan stok kebutuhan dasar di wilayah terdampak dianggap cukup untuk penanganan awal.

Presiden juga telah meminta kesiapan anggaran tambahan apabila situasi memburuk.

Di lapangan, kerusakan infrastruktur seperti rumah, jembatan, dan fasilitas publik masih signifikan di beberapa provinsi terdampak.

Beberapa pejabat daerah mengakui bantuan nasional belum sepenuhnya mencukupi, terutama untuk wilayah terisolasi yang kesulitan distribusi logistik.

Keputusan pemerintah ini memunculkan pro dan kontra. Di satu sisi, menunjukkan kedaulatan dan kemandirian negara.

Di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa keterlambatan membuka bantuan internasional dapat memperlambat pemulihan korban dan infrastruktur terdampak.

Pemerintah menegaskan keputusan membuka bantuan asing akan dievaluasi jika situasi di lapangan semakin kritis, dengan fokus utama memastikan keselamatan dan pemenuhan kebutuhan warga terdampak.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Menyambut libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025–2026, Pemerintah Kota Jambi melakukan langkah antisipasi untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan.

Terutama setelah sejumlah daerah di Sumatera mengalami bencana alam yang berpotensi mengganggu distribusi kebutuhan pokok.

Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, MKM, menegaskan bahwa pemerintah kota telah melakukan pemantauan sejak dini untuk mencegah terjadinya lonjakan harga di pasar tradisional maupun ritel.

“Kita sudah mengantisipasi kemungkinan kenaikan harga akibat terganggunya distribusi dari provinsi lain yang terdampak bencana,” kata dia.

“Di internal, kami akan menggerakkan program Gerakan Pangan Murah agar harga tetap stabil menjelang Nataru,” ujar Maulana, Jumat 5 Desember 2025.

Maulana menjelaskan bahwa, Pemerintah Kota Jambi sedang menyiapkan bantuan paket sembako khusus untuk Pegawai Harian Lepas (PHL) non-Muslim.

Bantuan ini diharapkan dapat membantu meringankan kebutuhan mereka dalam menyambut perayaan Natal dan Tahun Baru.

“Saat ini sedang kami data. PHL non-Muslim akan kami berikan paket sembako agar bisa merayakan Nataru dengan layak. Ini adalah bentuk kepedulian pemerintah terhadap seluruh masyarakat tanpa kecuali,” tegasnya.

Selain itu, Pemkot juga menggencarkan operasi pasar dan memastikan stok beras, minyak goreng, telur, daging, serta komoditas utama lainnya tetap aman selama periode akhir tahun.

Dinas terkait turut berkoordinasi dengan Bulog dan distributor untuk menjamin pasokan tidak terganggu walaupun distribusi dari Sumbar, Sumut, maupun Aceh sedang mengalami hambatan.

“Kita ingin memastikan bahwa masyarakat Kota Jambi dapat menyambut Nataru tanpa kekhawatiran terkait harga kebutuhan pokok,” tambah Maulana.

Dengan pengawasan ketat dan penyaluran bantuan, Pemkot Jambi optimistis stabilitas pangan tetap terjaga hingga memasuki awal 2026.(*)