MUARABUNGO, SEPUCUKJAMBI.ID – Hujan deras yang mengguyur Kecamatan Jujuhan sejak Sabtu malam (27/12/2025) menyebabkan anak Sungai Tukum meluap, mengakibatkan banjir di Dusun Tukum Dua, Desa Sirih Sekapur, Kabupaten Bungo.

Luapan air mulai terjadi sekitar pukul 20.00 WIB dengan ketinggian mencapai sekitar 2 meter.

Genangan merendam permukiman warga sejak Minggu dini hari (28/12/2025) pukul 00.04 WIB dan berlangsung hingga pagi bahkan siang hari.

Akibatnya, sebanyak 50 rumah warga (KK) terdampak, sementara satu unit mushola juga ikut terendam dengan ketinggian air sekitar satu meter.

Banyak warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman, termasuk rumah sanak keluarga yang tidak terdampak.

Kepala Dusun Tukum Dua, Antoni Nuzerman, membenarkan kejadian tersebut.

Ia menyebut luapan banjir terjadi akibat intensitas hujan yang tinggi sehingga debit anak Sungai Tukum meningkat drastis.

“Betul, sebanyak 50 kepala keluarga terdampak luapan banjir anak Sungai Tukum,” ujar Antoni.

Untuk mengantisipasi kerugian lebih lanjut, pemerintah desa bersama warga mengevakuasi barang-barang berharga ke dataran tinggi.

Kepala kampung dan ketua RT diminta melaporkan setiap kerusakan atau kerugian akibat banjir.

“Seluruh kejadian ini telah kami laporkan ke pihak kecamatan sebagai langkah awal koordinasi penanganan lebih lanjut,” tambah Antoni.

Hingga saat ini, warga tetap waspada terhadap kemungkinan banjir susulan karena kondisi cuaca belum sepenuhnya membaik.

Pemerintah desa bersama aparat terkait terus melakukan pemantauan di lokasi terdampak.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah memastikan korban banjir di sejumlah wilayah Sumatra akan menerima bantuan minimal Rp8 juta per kepala keluarga (KK).

Bantuan tersebut diberikan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga terdampak sekaligus mendukung pemulihan ekonomi pascabencana.

Kebijakan ini dibahas dalam pertemuan antara Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul di Kantor Sekretariat Kabinet, Jakarta.

Informasi tersebut disampaikan melalui unggahan resmi Instagram Sekretariat Kabinet pada Rabu (24/12).

Dalam keterangannya disebutkan bahwa setiap kepala keluarga yang terdampak banjir atau harus mengungsi akan memperoleh bantuan tunai minimal Rp8 juta.

Bantuan tersebut terdiri dari Rp3 juta untuk kebutuhan isian rumah serta Rp5 juta yang dialokasikan khusus bagi pemulihan ekonomi keluarga terdampak.

Selain bantuan tunai, pemerintah juga menyalurkan bantuan pendukung lainnya.

Bantuan tersebut meliputi beras sebanyak 10 kilogram per bulan, uang lauk pauk sebesar Rp300 ribu hingga Rp450 ribu per bulan, pembangunan hunian sementara dan hunian tetap, serta uang tunggu hunian senilai Rp600 ribu.

Pemerintah juga menyiapkan santunan khusus bagi korban banjir. Untuk korban meninggal dunia, santunan diberikan sebesar Rp15 juta.

Sementara korban luka berat akan menerima bantuan sebesar Rp5 juta.

Dalam pertemuan tersebut, pemerintah turut menegaskan bahwa penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) tetap berjalan bersamaan.

BLT reguler diberikan sebesar Rp200 ribu per bulan, ditambah BLT tambahan selama tiga bulan dengan total Rp900 ribu.

Program ini menyasar sekitar 35 juta kepala keluarga atau setara dengan 120 juta jiwa.

Seluruh bantuan dan santunan akan disalurkan langsung oleh Kementerian Sosial berdasarkan data yang telah diverifikasi serta persetujuan pemerintah daerah, baik bupati maupun wali kota, agar bantuan tepat sasaran.

Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat dampak banjir dan longsor di Sumatra masih cukup besar.

Hingga Selasa (23/12), jumlah korban meninggal dunia tercatat mencapai 1.112 jiwa di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Rinciannya, Aceh mencatat 483 korban jiwa, Sumatra Utara sebanyak 369 jiwa, dan Sumatra Barat mencapai 260 jiwa.

Selain itu, korban hilang tercatat sebanyak 176 orang, sedangkan jumlah pengungsi mencapai 498.447 jiwa, meskipun jumlah tersebut mulai mengalami penurunan.

Pemerintah pusat dan daerah terus mengintensifkan penyaluran bantuan logistik.

Termasuk kebutuhan pangan dan sandang, guna memastikan kebutuhan dasar para pengungsi di wilayah terdampak tetap terpenuhi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi mengimbau masyarakat untuk merayakan malam pergantian Tahun Baru dengan cara yang sederhana, tertib, dan penuh kepedulian.

Salah satu imbauan utama yang ditekankan adalah larangan penggunaan kembang api dan petasan, serta larangan konvoi kendaraan.

Wali Kota Jambi, Maulana, mengatakan kebijakan tersebut diambil sebagai bentuk empati terhadap saudara-saudara yang saat ini tengah terdampak bencana.

Sekaligus untuk menjaga keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat.

“Kami mempersilakan masyarakat merayakan Natal dan Tahun Baru, tetapi tidak berlebihan. Tidak ada kembang api, tidak ada petasan, dan tidak ada konvoi,” kata Maulana.

“Kita ingin menjaga perasaan saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah,” ujar Maulana.

Sebagai pengganti euforia perayaan, Pemerintah Kota Jambi akan menggelar doa bersama pada malam pergantian tahun yang dipusatkan di Taman Banjuran Budaya, eks Taman Remaja Kota Jambi.

Kegiatan ini terbuka untuk masyarakat dan ditujukan untuk mendoakan korban bencana serta memohon keselamatan bagi Kota Jambi.

“Pergantian tahun ini kita isi dengan doa bersama. Kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang terkena bencana dan agar Kota Jambi dijauhkan dari segala musibah,” lanjut Maulana.

Selain doa bersama, pada malam tahun baru tersebut juga akan dilakukan penggalangan dana kemanusiaan.

Sejumlah pihak dan komunitas telah menyatakan kesiapan untuk berpartisipasi menyalurkan bantuan melalui Pemerintah Kota Jambi bekerja sama dengan Baznas.

Maulana menyebutkan, salah satu donasi yang sudah terkumpul berasal dari Kecamatan Alam Barajo dengan nilai mencapai Rp81 juta.

Disusul kontribusi dari berbagai komunitas, termasuk kelompok Tionghoa dan organisasi sosial lainnya.

“Dana yang terkumpul akan kita salurkan langsung ke lokasi-lokasi terdampak bencana. Ini adalah bentuk solidaritas dan kepedulian kita bersama,” tutupnya.

Pemerintah Kota Jambi berharap seluruh masyarakat dapat memahami dan mendukung imbauan tersebut, sehingga perayaan Tahun Baru dapat berlangsung aman, tertib, dan penuh makna.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa pemerintah lebih mengutamakan aksi nyata dan kecepatan penanganan bencana, dibandingkan penetapan status bencana nasional.

Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas desakan sejumlah pihak yang meminta pemerintah menetapkan status bencana nasional atas bencana alam yang terjadi di beberapa daerah.

Menurut Teddy, sejak awal kejadian, pemerintah pusat telah bergerak secara aktif dan terkoordinasi tanpa menunggu keputusan administratif.

Fokus utama pemerintah adalah keselamatan serta pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak.

“Penanganan bencana itu tidak menunggu status. Pemerintah sudah bergerak sejak detik pertama kejadian,” ujar Teddy dalam keterangannya.

Ia menjelaskan, berbagai unsur langsung dikerahkan sejak hari pertama, mulai dari BNPB, Basarnas, TNI, Polri, hingga pemerintah daerah dan relawan.

Upaya yang dilakukan mencakup evakuasi korban, distribusi bantuan logistik, layanan kesehatan, serta pendataan warga terdampak.

Teddy menilai, perdebatan mengenai status bencana nasional justru berpotensi mengalihkan fokus dari kebutuhan mendesak di lapangan.

Ia menegaskan bahwa, penanganan bencana tetap dilakukan dengan pendekatan nasional, terlepas dari ada atau tidaknya penetapan status secara formal.

“Yang terpenting adalah bagaimana masyarakat terdampak bisa segera tertolong, bukan soal label atau statusnya,” tegasnya.

Selain itu, Seskab Teddy juga mengajak media dan masyarakat untuk berperan secara konstruktif dalam menyampaikan informasi terkait bencana.

Ia berharap pemberitaan dapat memberikan gambaran yang berimbang mengenai upaya penanganan yang dilakukan pemerintah, sekaligus menjaga optimisme publik.

“Kami mengajak semua pihak, termasuk media, untuk bersama-sama menjaga semangat dan optimisme dalam proses penanganan dan pemulihan,” kata Teddy.

Lebih lanjut, Teddy memastikan pemerintah akan terus melakukan evaluasi sesuai perkembangan situasi di lapangan serta memperkuat koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Langkah ini dilakukan agar seluruh kebutuhan korban bencana dapat terpenuhi secara optimal.

Ia juga menegaskan komitmen pemerintah untuk hadir dalam setiap tahap penanganan bencana, mulai dari masa tanggap darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Pernyataan ini menegaskan sikap pemerintah yang menempatkan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama.

Sekaligus menunjukkan bahwa penanganan bencana dilakukan secara cepat, terpadu, dan tidak bergantung pada label administratif semata.(*)

ACEH, SEPUCUKJAMBI.ID – Warga di sejumlah wilayah di Provinsi Aceh mengibarkan bendera putih sebagai simbol keputusasaan sekaligus permohonan bantuan di tengah kondisi pascabencana banjir dan tanah longsor yang dinilai belum sepenuhnya tertangani.

Bendera putih terlihat terpasang di depan rumah warga, di pinggir jalan, hingga di area persawahan.

Gubernur Aceh Muzakir Manaf membenarkan adanya fenomena pengibaran bendera putih tersebut.

Namun, ia menegaskan bahwa makna di balik aksi warga itu beragam dan tidak dapat disimpulkan secara tunggal.

“Saya tidak tahu apa-apa, sebenarnya keliru, (bendera putih) bukan ke PBB, kepada LSM yang ada di Aceh,” ujar Muzakir Manaf saat memberikan klarifikasi kepada awak media.

Menurut Muzakir, sebagian warga mengibarkan bendera putih sebagai bentuk permintaan bantuan akibat keterbatasan logistik dan tekanan ekonomi yang dialami pascabencana.

Meski demikian, ia menegaskan pemerintah daerah tetap berupaya memastikan penanganan bencana dan distribusi bantuan terus berjalan.

Banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah kabupaten di Aceh mengakibatkan kerusakan infrastruktur, terputusnya akses jalan, serta terganggunya distribusi bahan pangan.

Kondisi tersebut membuat sebagian warga kesulitan memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari.

Fenomena bendera putih di Aceh juga menjadi sorotan media internasional.

Channel News Asia (CNA) melaporkan bahwa, warga mengibarkan bendera putih sebagai tanda kekurangan makanan dan bantuan yang belum menjangkau seluruh wilayah terdampak.

Sejumlah warga terdampak bencana mengaku bantuan belum diterima secara merata.

“Kami mengibarkan bendera putih agar orang tahu kami masih membutuhkan bantuan. Kami hanya ingin makan dan bertahan hidup,” sebut seorang warga Aceh, yang dikutip media asing.

Di Banda Aceh, kelompok masyarakat sipil turut mengibarkan bendera putih di kawasan Masjid Raya Baiturrahman.

Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk desakan kepada pemerintah agar menetapkan status bencana nasional, sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan terkoordinasi.

Pemberitaan terkait pengibaran bendera putih di Aceh semakin meluas setelah mendapat perhatian media asing.

Aksi simbolik ini dinilai mencerminkan situasi darurat kemanusiaan yang membutuhkan respons cepat dan konkret dari pemerintah.

Sementara itu, hasil penelusuran cek fakta Tempo memastikan bahwa pengibaran bendera putih oleh warga Aceh benar terjadi dan tidak terkait dengan informasi palsu.

Simbol tersebut digunakan warga sebagai upaya menarik perhatian agar bantuan segera disalurkan secara merata.

Pemerintah pusat dan daerah menyatakan terus memantau perkembangan di lapangan serta berupaya mempercepat penyaluran bantuan bagi warga terdampak, sembari menjaga situasi keamanan dan ketertiban tetap kondusif.(*)

BANDAACEH, SEPUCUKJAMBI.ID – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, membantah keras kabar yang menyebut Pemerintah Provinsi Aceh meminta bantuan langsung kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait bencana banjir dan longsor di beberapa wilayah.

Ia menegaskan informasi tersebut keliru dan tidak sesuai fakta.

Isu ini muncul setelah beredar kabar mengenai surat yang disebut dikirim Pemerintah Aceh ke PBB.

Kabar tersebut memicu polemik publik terkait kewenangan pemerintah daerah dalam menjalin komunikasi internasional.

Muzakir Manaf, yang akrab disapa Mualem, menegaskan dirinya tidak mengetahui adanya permintaan bantuan ke PBB. Ia menyebut terjadi kesalahan tafsir terhadap surat yang dimaksud.

“Saya tidak tahu apa-apa, sebenarnya keliru, (surat) bukan ke PBB, tapi kepada LSM yang ada di Aceh,” ujar Mualem.

Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, menjelaskan surat yang dikirim memang ada, namun ditujukan kepada lembaga atau mitra kemanusiaan lokal, bukan PBB.

Koordinasi ini dilakukan untuk memperkuat penanganan dan pemulihan bencana, bukan untuk mengalihkan tanggung jawab pemerintah.

Menurut Muhammad MTA, langkah ini wajar mengingat Aceh memiliki pengalaman panjang bekerja sama dengan lembaga kemanusiaan sejak masa pemulihan pascatsunami 2004.

Pemerintah Aceh menegaskan tidak ada pelanggaran kewenangan karena tidak mengajukan permintaan resmi kepada organisasi internasional.

Pemerintah Aceh berharap klarifikasi ini meluruskan informasi yang berkembang di masyarakat.

Fokus utama tetap pada percepatan penanganan bencana dan pemulihan kondisi masyarakat terdampak secara optimal melalui koordinasi yang sesuai ketentuan hukum.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menindak tegas praktik pembalakan liar yang dinilai memperparah kerusakan lingkungan dan meningkatkan risiko bencana alam.

Penegasan tersebut disampaikan menyusul rangkaian bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera dalam beberapa waktu terakhir.

Dalam pernyataannya, Prabowo menekankan bahwa pemerintah tidak akan mentoleransi aktivitas penebangan hutan ilegal, terutama yang merusak daerah aliran sungai dan kawasan hutan lindung.

Ia menyebutkan bahwa langkah penertiban terhadap pembalakan liar telah dimulai dan akan terus diperkuat melalui koordinasi lintas kementerian, lembaga, serta aparat penegak hukum.

“Pembalakan liar akan kita tertibkan. Ini bukan hanya soal hukum, tetapi juga menyangkut keselamatan rakyat dan masa depan lingkungan kita,” ujar Prabowo.

Presiden menilai kerusakan hutan akibat aktivitas ilegal telah memperburuk dampak bencana hidrometeorologi.

Khususnya banjir bandang dan tanah longsor yang menimbulkan korban jiwa serta kerusakan infrastruktur.

Oleh karena itu, ia meminta aparat penegak hukum bertindak tegas dan profesional tanpa pandang bulu terhadap pihak-pihak yang terbukti melanggar aturan.

Selain penegakan hukum, Prabowo juga menyoroti peran penting pemerintah daerah dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Ia meminta para kepala daerah untuk memperketat pengawasan di wilayah masing-masing dan memastikan tidak ada pembiaran terhadap praktik penebangan hutan ilegal.

Menurutnya, lemahnya pengawasan di tingkat daerah kerap menjadi celah bagi maraknya pembalakan liar.

Dalam konteks penanganan bencana, Presiden menegaskan bahwa pemerintah pusat tetap fokus pada pemulihan wilayah terdampak, termasuk perbaikan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Namun, ia mengingatkan bahwa upaya pemulihan harus dibarengi dengan langkah pencegahan jangka panjang agar bencana serupa tidak terus berulang.

Pernyataan Prabowo ini menjadi sinyal kuat bahwa isu lingkungan dan perlindungan hutan menjadi perhatian serius pemerintah.

Penindakan pembalakan liar dipandang tidak hanya sebagai agenda penegakan hukum, tetapi juga sebagai bagian dari strategi nasional untuk mengurangi risiko bencana dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam.

Pemerintah berharap langkah tegas tersebut dapat memberikan efek jera sekaligus mendorong semua pihak untuk lebih bertanggung jawab dalam menjaga dan mengelola lingkungan hidup secara berkelanjutan.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Banjir besar yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November 2025 meninggalkan tantangan besar dalam proses pemulihan.

Selain merusak infrastruktur dan ratusan ribu rumah warga, banjir bandang juga membawa ribuan batang kayu gelondongan yang hanyut mengikuti arus sungai hingga ke permukiman penduduk.

Kini, kayu-kayu hanyut tersebut dimanfaatkan sebagai bahan untuk membangun kembali rumah warga dan memenuhi kebutuhan darurat pascabanjir.

Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya percepatan pemulihan di wilayah terdampak bencana.

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) telah mengeluarkan kebijakan yang memperbolehkan pemanfaatan kayu hanyutan hasil banjir untuk mendukung proses rekonstruksi pascabencana.

Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Kemenhut, Laksmi Wijayanti, menyatakan bahwa kebijakan tersebut ditujukan untuk membantu percepatan pemulihan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Ia menegaskan bahwa penyaluran dan pemanfaatan kayu dilakukan secara terkoordinasi bersama pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta aparat penegak hukum guna memastikan penggunaan kayu berjalan sesuai ketentuan.

“Penyaluran pemanfaatan kayu hanyutan untuk penanganan dan pemulihan pascabencana diselenggarakan secara terpadu antara Kementerian Kehutanan dengan pemerintah daerah dan unsur aparat penegak hukum,” ujar Laksmi.

Di lapangan, masyarakat bersama aparat desa dan relawan mulai memanfaatkan kayu gelondongan yang sebelumnya menghambat akses evakuasi.

Kayu-kayu tersebut dipotong dan diolah menjadi bahan bangunan untuk rumah darurat serta fasilitas sementara lainnya.

Upaya ini membantu mempercepat proses pemulihan di tengah keterbatasan pasokan material bangunan akibat terganggunya jalur distribusi.

Pemanfaatan kayu hasil banjir juga mencerminkan kemandirian masyarakat terdampak dalam menghadapi situasi darurat.

Banyak warga memilih menggunakan sumber daya yang tersedia di sekitar mereka sebagai solusi cepat untuk membangun hunian sementara sambil menunggu bantuan lanjutan dari pemerintah.

Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa setiap pemanfaatan kayu hanyut harus dilaporkan dan diawasi agar tidak disalahgunakan.

Aparat bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan masih melakukan verifikasi untuk memastikan kayu tersebut berasal dari material alami akibat banjir, bukan hasil pembalakan liar.

Dengan dukungan kebijakan pemerintah serta partisipasi aktif masyarakat, proses pemulihan pascabanjir di wilayah Sumatera diharapkan dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran bagi ribuan warga yang terdampak bencana.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Korem 042/Gapu kembali menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat terdampak bencana di Provinsi Sumatera Barat.

Pada Selasa (9/12/2025), Danrem 042/Gapu Brigjen TNI Heri Purwanto secara resmi memberangkatkan bantuan sosial hasil penggalangan dari masyarakat Jambi, instansi pemerintah, hingga pihak swasta.

Pelepasan bantuan dilakukan di halaman Kantor Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi.

Bantuan yang dikirim meliputi kebutuhan pokok, logistik darurat, obat-obatan, pakaian, serta perlengkapan penanganan bencana lainnya.

Seluruh barang langsung diangkut menggunakan truk logistik menuju kawasan yang terdampak paling parah.

Brigjen Heri menegaskan bahwa, pengiriman bantuan ini merupakan bentuk respons cepat TNI dalam mendukung masyarakat yang sedang mengalami musibah.

“Ini wujud nyata kehadiran TNI di tengah rakyat. Korem 042/Gapu akan terus memantau perkembangan dan siap memberikan dukungan lanjutan bila diperlukan,” ujarnya.

Kegiatan kemanusiaan tersebut juga mendapat dukungan berbagai instansi dan mitra yang turut menyiapkan personel untuk memastikan bantuan tiba tepat sasaran.

Korem 042/Gapu juga berkoordinasi dengan satuan TNI di wilayah Sumbar guna mempercepat pendistribusian kepada para korban.

Acara pelepasan bantuan dihadiri Kasiter Kasrem 042/Gapu, Pabung Muaro Jambi, serta Kadis Damkar dan Penyelamatan Kota Jambi.

Keberangkatan bantuan sosial ini sekaligus menunjukkan komitmen Korem 042/Gapu beserta pemerintah dan masyarakat Jambi.

Untuk memperkuat solidaritas antarwilayah dan membantu pemulihan masyarakat yang terdampak bencana.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyerukan ajakan “taubat nasuha” kepada sejumlah menteri setelah banjir dan longsor melanda beberapa wilayah di Sumatera.

Seruan tersebut ia sampaikan sebagai bentuk dorongan agar para pejabat mengevaluasi kebijakan pengelolaan lingkungan dan penanganan bencana.

Cak Imin menegaskan pentingnya introspeksi dan pembenahan tata kelola pemerintahan, terutama terkait mitigasi bencana dan perlindungan lingkungan.

“Evaluasi total seluruh kebijakan dan langkah-langkah kita adalah bentuk taubatan nasuha,” ujarnya, merujuk pada istilah pertobatan tulus dalam tradisi Nahdlatul Ulama.

Ia juga mengungkapkan telah mengirim surat resmi kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, serta Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq.

Respons para menteri pun berbeda-beda. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyambut positif ajakan tersebut dan mengakui perlunya pembenahan pengelolaan lingkungan.

Raja Juli Antoni juga menerima ajakan itu, seraya menyebut bahwa Cak Imin sempat menghubunginya melalui WhatsApp untuk menyampaikan klarifikasi dan permintaan maaf.

Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memberikan respons yang lebih kritis.

Ia menilai bahwa ajakan untuk bertobat dan mengevaluasi diri berlaku untuk semua pihak, termasuk Cak Imin sendiri.

Pernyataan Cak Imin memicu reaksi publik. Sebagian masyarakat menilai seruan “taubat nasuha” kurang tepat di tengah kondisi korban bencana yang masih berduka.

Kritik lain menyoroti kewenangan Cak Imin, karena penilaian atau evaluasi terhadap para menteri seharusnya berada di bawah wewenang presiden.

Meski menuai pro dan kontra, seruan Cak Imin menyoroti pentingnya perbaikan kebijakan lingkungan, mitigasi risiko bencana, dan peningkatan kesiapsiagaan pemerintah di tengah meningkatnya ancaman perubahan iklim.

Ajakan tersebut sekaligus mengingatkan bahwa keselamatan dan kesejahteraan masyarakat harus menjadi prioritas utama, dengan tetap mempertimbangkan sensitivitas situasi para korban bencana.(*)