JATENG, SEPUCUKJAMBI.ID – Sejumlah wilayah di Jawa Tengah masih terendam banjir akibat curah hujan tinggi yang berlangsung berhari-hari.

Genangan air tidak hanya mengganggu aktivitas warga, tetapi juga berdampak pada infrastruktur transportasi, distribusi logistik, dan mobilitas ekonomi di beberapa kabupaten.

Pemerintah daerah dan pusat terus meningkatkan upaya tanggap darurat untuk meminimalkan dampak bencana.

Kabupaten Kudus menjadi salah satu wilayah paling terdampak. Data terbaru menunjukkan jumlah warga yang mengungsi terus bertambah.

Kepala BPBD Kudus, Eko Djumartono, menyatakan bahwa jumlah pengungsi masih bersifat dinamis.

“Berdasarkan data per hari ini (17/1), total pengungsi mencapai 1.822 jiwa. Data ini akan terus diperbarui,” ujar Eko.

Pemerintah setempat menyiapkan titik pengungsian serta menyalurkan bantuan makanan, air bersih, dan obat-obatan.

Dampak banjir juga terasa di sektor transportasi. Di Kabupaten Pekalongan, genangan air merendam jalur kereta api sehingga PT KAI mengalihkan perjalanan kereta jarak jauh melalui jalur selatan seperti Tegal–Kroya–Solo–Semarang.

Kondisi ini menyebabkan keterlambatan dan perubahan jadwal bagi ribuan penumpang.

Wilayah lain seperti Demak, Kendal, Batang, dan Pemalang juga mengalami genangan luas.

Warga harus meninggikan barang berharga atau memindahkan kendaraan. Sebagian memilih mengungsi sementara ke balai desa dan masjid.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menyalurkan bantuan logistik senilai ratusan juta rupiah ke daerah terdampak, termasuk bahan pangan, perlengkapan bayi, selimut, dan peralatan kebersihan.

Pemprov berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota agar distribusi bantuan berjalan efektif.

Di tingkat nasional, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan BNPB memperkuat penanganan di lapangan, khususnya di Kudus.

Kepala BNPB turun langsung ke lokasi untuk memastikan koordinasi lintas lembaga berjalan optimal, mulai dari evakuasi, distribusi logistik, hingga pemantauan titik rawan.

Selain penanganan darurat, Pemprov Jateng juga mengintensifkan modifikasi cuaca di beberapa wilayah seperti Jepara, Kudus, dan Pati hingga 20 Januari 2026.

Langkah ini diharapkan mengurangi intensitas hujan ekstrem yang masih berpotensi terjadi.

Meski banjir meluas, pemerintah belum menetapkan status tanggap darurat karena kondisi dianggap masih terkendali, namun terus dipantau secara ketat.

Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah memastikan pasokan BBM dan elpiji di daerah terdampak tetap aman, mendukung operasional kendaraan bantuan dan kebutuhan masyarakat.

BMKG dan BNPB mengingatkan warga tetap waspada terhadap banjir susulan dan longsor, terutama di dataran rendah dan lereng perbukitan.

Warga diminta mengikuti informasi resmi serta arahan petugas di lapangan.(*)

ACEH, SEPUCUKJAMBI.ID – Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, menegaskan bahwa kayu yang terbawa arus banjir di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat hanya boleh dimanfaatkan untuk kepentingan penanganan bencana dan pemulihan, bukan untuk diperjualbelikan.

Ketentuan ini dituangkan dalam surat edaran yang diperkuat dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 863 Tahun 2025, yang berlaku sejak akhir Desember 2025.

Menurut Menhut, kebijakan ini bertujuan agar pemanfaatan kayu hanyut tetap berorientasi pada kepentingan kemanusiaan dan pemulihan lingkungan, bukan menjadi celah eksploitasi ekonomi.

Masyarakat terdampak banjir diperbolehkan menggunakan kayu hanyut untuk kebutuhan mendesak, selama tidak dikomersialkan.

“Kebijakan ini mengatur bahwa pemanfaatan kayu hanyut digunakan untuk penanganan darurat bencana, rehabilitasi, pemulihan pasca bencana, dan bantuan material untuk masyarakat terdampak, atas dasar keselamatan kemanusiaan dan selama bukan untuk kegiatan komersial,” ujar Raja Juli Antoni.

Pemanfaatan kayu hanyut bisa mencakup perbaikan rumah, pembangunan fasilitas sementara, atau kebutuhan material lain yang berkaitan langsung dengan pemulihan pascabencana.

Namun, segala bentuk perdagangan, pengolahan industri, atau distribusi komersial terhadap kayu tersebut tetap dilarang.

Untuk memperkuat pengawasan, Kementerian Kehutanan memberlakukan moratorium penebangan dan pengangkutan kayu di wilayah terdampak banjir.

Selama moratorium, tidak ada dokumen legalitas kayu yang diterbitkan, sehingga kayu hanyut tidak dapat masuk ke rantai perdagangan resmi.

Pemerintah juga melakukan pendataan bersama aparat penegak hukum dan otoritas daerah untuk mengidentifikasi jumlah dan jenis kayu hanyut di lapangan, memastikan pemanfaatannya tepat sasaran, dan mencegah penyalahgunaan oleh pihak yang ingin mengambil keuntungan di tengah bencana.

Kebijakan ini lahir sebagai respons terhadap banjir besar yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera, menyebabkan kayu dari hulu terbawa arus hingga ke permukiman warga.

Pengaturan terhadap kayu hanyut dianggap penting tidak hanya untuk membantu pemulihan masyarakat, tetapi juga mencegah praktik perdagangan kayu ilegal yang dapat merusak hutan dan ekosistem.

Dengan larangan komersialisasi dan pengawasan ketat, pemerintah berharap pemanfaatan kayu pascabencana berjalan selaras dengan prinsip keselamatan, kemanusiaan, dan keberlanjutan lingkungan.(*)

SUMBAR, SEPUCUKJAMBI.ID – Satbrimob Polda Jambi menunjukkan kepedulian nyata terhadap masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Agam, Sumatera Barat.

Melalui Batalyon A Pelopor, 24 personel Brimob diterjunkan untuk membangun jembatan darurat yang menghubungkan Desa Kampung Tengah Timur dengan Desa Padang Landua, Kamis (15/1/2026).

Jembatan ini menjadi vital karena sebelumnya akses antar desa sempat terputus akibat bencana, menghambat mobilitas warga serta distribusi kebutuhan pokok.

Selama pengerjaan, personel Brimob bekerja bergotong royong, mengangkut kayu dan material konstruksi, sambil didukung perlengkapan SAR, logistik, dan kendaraan operasional.

Kehadiran jembatan darurat ini diharapkan dapat memulihkan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat, memperlancar transportasi, dan mendukung kehidupan sehari-hari warga terdampak.

“Kegiatan ini adalah wujud nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat yang membutuhkan bantuan. Dengan akses transportasi kembali terbuka, pemulihan aktivitas warga akan lebih cepat,” Kabid Humas Polda Jambi, Kombes Pol Erlan Munaji.

Ia menambahkan, Polri akan terus mengoptimalkan seluruh sumber daya untuk mendukung pemulihan pascabencana, tidak hanya dari aspek keamanan, tetapi juga kegiatan kemanusiaan.

“Langkah seperti ini diharapkan meringankan beban warga dan mempercepat kebangkitan wilayah terdampak,” ungkapnya.

Kegiatan pembangunan jembatan darurat Satbrimob Polda Jambi berjalan aman, tertib, dan lancar, menjadi bukti sinergi kepolisian dalam membantu masyarakat dan mempercepat pemulihan pascabencana di Sumatera Barat.(*)

MUARABUNGO, SEPUCUKJAMBI.ID – Dampak banjir akibat luapan Sungai Jujuhan yang melanda Kecamatan Jujuhan Ilir, Kabupaten Bungo, mulai dirasakan serius oleh para petani.

Musibah tersebut menyebabkan sebagian lahan pertanian warga rusak parah dan tidak bisa diselamatkan.

Dari total sekitar 15 hektare lahan cetak sawah yang sebelumnya terendam banjir, sebanyak 3 hektare di Dusun Aurgading dipastikan mengalami gagal panen.

Hingga kini, kondisi lahan masih dipenuhi lumpur, sementara tanaman padi yang ditanam petani telah membusuk dan tidak menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan.

Situasi ini membuat para petani harus menerima kenyataan pahit kehilangan hasil panen pada musim tanam tahun ini.

Upaya penyelamatan tanaman pun tidak lagi memungkinkan karena kerusakan sudah terlanjur parah.

Ketua Kelompok Tani Aurgading, H. Manan, membenarkan kondisi tersebut.

Ia menyebut banjir luapan Sungai Jujuhan telah memberikan dampak besar terhadap lahan persawahan milik warga.

“Pasca banjir luapan Sungai Jujuhan beberapa waktu lalu, dari sekitar 15 hektare lahan cetak sawah yang terendam, sebanyak 3 hektare dipastikan gagal panen. Saat ini lahan masih berlumpur dan batang padi sudah membusuk,” ujar H. Manan.

Menurutnya, gagal panen ini menyebabkan kerugian ekonomi yang cukup besar bagi petani.

Pasalnya, biaya yang dikeluarkan untuk mengelola lahan cetak sawah tidak sedikit, mulai dari tahap awal hingga perawatan tanaman.

“Rata-rata petani menghabiskan sekitar Rp5 juta per hektare. Itu mencakup biaya pengolahan lahan, pembelian bibit, pupuk, hingga perawatan tanaman sampai masa panen,” jelasnya.

Dengan kondisi tersebut, total kerugian yang dialami petani ditaksir mencapai puluhan juta rupiah.

Ironisnya, setelah mengalami gagal panen, para petani kini tidak lagi memiliki kemampuan finansial untuk membeli bibit baru atau menggarap ulang lahan sawah mereka.

Kondisi ekonomi petani pun semakin tertekan. Jika tidak ada bantuan, keberlanjutan usaha pertanian di Dusun Aurgading dikhawatirkan terhenti, sekaligus berdampak pada ketahanan pangan lokal.

Atas musibah ini, H. Manan mewakili para petani berharap adanya perhatian dan bantuan dari pemerintah daerah, baik tingkat kabupaten maupun provinsi.

Bantuan yang diharapkan antara lain berupa bibit padi, sarana produksi pertanian, serta dukungan lain yang dapat meringankan beban petani.

“Kami sangat berharap ada bantuan dari pemerintah. Saat ini kami juga sedang berupaya mendukung program ketahanan pangan nasional yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto,” ungkapnya.

Para petani berharap banjir luapan Sungai Jujuhan ini menjadi perhatian serius semua pihak.

Mereka juga meminta adanya solusi jangka panjang, seperti normalisasi sungai atau pembangunan sistem pengendalian banjir, agar lahan pertanian tidak terus-menerus terancam saat musim hujan tiba.(*()

TAPSEL, SEPUCUKJAMBI.ID – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memilih menghabiskan malam pergantian Tahun Baru 2026 bersama warga terdampak banjir di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.

Kehadiran Presiden di posko pengungsian menjadi simbol nyata kehadiran negara di tengah masyarakat yang sedang menghadapi musibah.

Prabowo tiba di kawasan Batang Toru pada Rabu malam, 31 Desember 2025. Tanpa agenda perayaan mewah, Presiden merayakan tahun baru secara sederhana bersama para pengungsi.

Ia tampak berbaur, makan malam bersama warga, serta menyapa anak-anak yang berada di lokasi pengungsian.

Menjelang detik-detik pergantian tahun, suasana hangat dan penuh kebersamaan tercipta di posko. Presiden mengikuti hiburan sederhana yang disiapkan relawan dan aparat setempat.

Tepat saat tahun berganti, Prabowo bersama warga menyanyikan lagu kebangsaan sebagai simbol solidaritas dan penguatan semangat di tengah situasi darurat.

Dalam sambutannya, Prabowo mengajak masyarakat untuk tetap tegar menghadapi cobaan. Ia menekankan pentingnya semangat gotong royong sebagai kekuatan utama bangsa.

“Kita menghadapi kesulitan, musibah, dan tantangan. Tapi kita harus tetap kuat, tegar, dan saling bergotong royong menghadapi semua ini bersama-sama,” ujar Prabowo di hadapan para pengungsi.

Presiden juga menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk terus hadir membantu rakyat. Menurutnya, tugas utama pemerintah adalah memastikan masyarakat tidak menghadapi kesulitan sendirian.

“Percaya dan yakinlah bahwa pemerintah dengan seluruh kekuatan yang ada bertekad membantu rakyat mengatasi kesulitan. Itu tujuan dan tanggung jawab kami,” tegasnya.

Selain memberikan dukungan moral, Prabowo turut menyampaikan perkembangan penanganan bencana di Sumatera Utara. Ia menyebut bahwa proses pemulihan menunjukkan kemajuan signifikan.

“Dilaporkan kepada saya, di Tapanuli Selatan sudah tidak ada lagi desa yang terisolasi. Secara umum, di Sumatera Utara sebagian besar wilayah sudah mengalami perbaikan,” ungkapnya.

Banjir yang melanda Tapanuli Selatan merupakan bagian dari bencana hidrometeorologi yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatra pada akhir 2025.

Ribuan warga terpaksa mengungsi akibat kerusakan permukiman dan infrastruktur, serta terganggunya aktivitas ekonomi.

Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah telah menyalurkan bantuan logistik, layanan kesehatan, serta dukungan infrastruktur darurat.

Prabowo juga menyampaikan apresiasi kepada TNI, Polri, pemerintah daerah, dan para relawan atas kerja keras mereka sejak awal bencana.

Kunjungan Presiden ke posko pengungsian ini menutup tahun 2025 dengan pesan kuat tentang solidaritas dan kepedulian.

Tahun Baru 2026 pun disambut tanpa kemeriahan, namun penuh makna kebersamaan dan kehadiran negara di tengah rakyatnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini cuaca Jambi pada 31 Desember 2025 pukul 13:55 WIB.

Warga diimbau waspada terhadap potensi hujan sedang hingga lebat, yang kemungkinan disertai kilat/petir dan angin kencang mulai pukul 14:25 WIB.

Wilayah yang terdampak awal meliputi:

• Kabupaten Batanghari: Mersam

• Kabupaten Muaro Jambi: Sekernan, Sungai Bahar

• Kabupaten Tanjung Jabung Barat: Pengabuan, Betara, Seberang Kota, Bram Itam, Kuala Betara

• Kabupaten Tanjung Jabung Timur: Mendahara Ulu dan sekitarnya

Hujan lebat ini diprediksi meluas ke wilayah lainnya, termasuk:

• Kabupaten Batanghari: Muara Tembesi, Muara Bulian, Batin XXIV, Pemayung, Maro Sebo Ulu, Bajubang, Maro Sebo Ilir

• Kabupaten Muaro Jambi: Jambi Luar Kota, Kumpeh, Maro Sebo, Mestong, Kumpeh Ulu, Sungai Gelam, Bahar Utara, Bahar Selatan, Taman Rajo

• Kabupaten Tanjung Jabung Barat: Tungkal Ulu, Tungkal Ilir, Merlung, Tebing Tinggi, Batang Asam, Renah Mendaluh, Muara Papalik, Senyerang

• Kabupaten Tanjung Jabung Timur: Mendahara, Sadu, Dendang, Muara Sabak Barat, Geragai, Berbak

• Kota Jambi: Telanaipura, Jambi Selatan, Jambi Timur, Pasar Jambi, Pelayangan, Danau Teluk, Kota Baru, Jelutung, Alam Barajo, Danau Sipin, Paal Merah, dan sekitarnya

BMKG memperkirakan kondisi ini masih berlangsung hingga pukul 17:30 WIB.

Warga diimbau untuk tetap waspada, menghindari aktivitas di luar ruangan saat hujan deras, dan memastikan keamanan rumah serta kendaraan dari potensi angin kencang dan petir.(*)

MUARABUNGO, SEPUCUKJAMBI.ID – Hujan deras yang mengguyur Kecamatan Jujuhan sejak Sabtu malam (27/12/2025) menyebabkan anak Sungai Tukum meluap, mengakibatkan banjir di Dusun Tukum Dua, Desa Sirih Sekapur, Kabupaten Bungo.

Luapan air mulai terjadi sekitar pukul 20.00 WIB dengan ketinggian mencapai sekitar 2 meter.

Genangan merendam permukiman warga sejak Minggu dini hari (28/12/2025) pukul 00.04 WIB dan berlangsung hingga pagi bahkan siang hari.

Akibatnya, sebanyak 50 rumah warga (KK) terdampak, sementara satu unit mushola juga ikut terendam dengan ketinggian air sekitar satu meter.

Banyak warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman, termasuk rumah sanak keluarga yang tidak terdampak.

Kepala Dusun Tukum Dua, Antoni Nuzerman, membenarkan kejadian tersebut.

Ia menyebut luapan banjir terjadi akibat intensitas hujan yang tinggi sehingga debit anak Sungai Tukum meningkat drastis.

“Betul, sebanyak 50 kepala keluarga terdampak luapan banjir anak Sungai Tukum,” ujar Antoni.

Untuk mengantisipasi kerugian lebih lanjut, pemerintah desa bersama warga mengevakuasi barang-barang berharga ke dataran tinggi.

Kepala kampung dan ketua RT diminta melaporkan setiap kerusakan atau kerugian akibat banjir.

“Seluruh kejadian ini telah kami laporkan ke pihak kecamatan sebagai langkah awal koordinasi penanganan lebih lanjut,” tambah Antoni.

Hingga saat ini, warga tetap waspada terhadap kemungkinan banjir susulan karena kondisi cuaca belum sepenuhnya membaik.

Pemerintah desa bersama aparat terkait terus melakukan pemantauan di lokasi terdampak.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah memastikan korban banjir di sejumlah wilayah Sumatra akan menerima bantuan minimal Rp8 juta per kepala keluarga (KK).

Bantuan tersebut diberikan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga terdampak sekaligus mendukung pemulihan ekonomi pascabencana.

Kebijakan ini dibahas dalam pertemuan antara Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul di Kantor Sekretariat Kabinet, Jakarta.

Informasi tersebut disampaikan melalui unggahan resmi Instagram Sekretariat Kabinet pada Rabu (24/12).

Dalam keterangannya disebutkan bahwa setiap kepala keluarga yang terdampak banjir atau harus mengungsi akan memperoleh bantuan tunai minimal Rp8 juta.

Bantuan tersebut terdiri dari Rp3 juta untuk kebutuhan isian rumah serta Rp5 juta yang dialokasikan khusus bagi pemulihan ekonomi keluarga terdampak.

Selain bantuan tunai, pemerintah juga menyalurkan bantuan pendukung lainnya.

Bantuan tersebut meliputi beras sebanyak 10 kilogram per bulan, uang lauk pauk sebesar Rp300 ribu hingga Rp450 ribu per bulan, pembangunan hunian sementara dan hunian tetap, serta uang tunggu hunian senilai Rp600 ribu.

Pemerintah juga menyiapkan santunan khusus bagi korban banjir. Untuk korban meninggal dunia, santunan diberikan sebesar Rp15 juta.

Sementara korban luka berat akan menerima bantuan sebesar Rp5 juta.

Dalam pertemuan tersebut, pemerintah turut menegaskan bahwa penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) tetap berjalan bersamaan.

BLT reguler diberikan sebesar Rp200 ribu per bulan, ditambah BLT tambahan selama tiga bulan dengan total Rp900 ribu.

Program ini menyasar sekitar 35 juta kepala keluarga atau setara dengan 120 juta jiwa.

Seluruh bantuan dan santunan akan disalurkan langsung oleh Kementerian Sosial berdasarkan data yang telah diverifikasi serta persetujuan pemerintah daerah, baik bupati maupun wali kota, agar bantuan tepat sasaran.

Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat dampak banjir dan longsor di Sumatra masih cukup besar.

Hingga Selasa (23/12), jumlah korban meninggal dunia tercatat mencapai 1.112 jiwa di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Rinciannya, Aceh mencatat 483 korban jiwa, Sumatra Utara sebanyak 369 jiwa, dan Sumatra Barat mencapai 260 jiwa.

Selain itu, korban hilang tercatat sebanyak 176 orang, sedangkan jumlah pengungsi mencapai 498.447 jiwa, meskipun jumlah tersebut mulai mengalami penurunan.

Pemerintah pusat dan daerah terus mengintensifkan penyaluran bantuan logistik.

Termasuk kebutuhan pangan dan sandang, guna memastikan kebutuhan dasar para pengungsi di wilayah terdampak tetap terpenuhi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi mengimbau masyarakat untuk merayakan malam pergantian Tahun Baru dengan cara yang sederhana, tertib, dan penuh kepedulian.

Salah satu imbauan utama yang ditekankan adalah larangan penggunaan kembang api dan petasan, serta larangan konvoi kendaraan.

Wali Kota Jambi, Maulana, mengatakan kebijakan tersebut diambil sebagai bentuk empati terhadap saudara-saudara yang saat ini tengah terdampak bencana.

Sekaligus untuk menjaga keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat.

“Kami mempersilakan masyarakat merayakan Natal dan Tahun Baru, tetapi tidak berlebihan. Tidak ada kembang api, tidak ada petasan, dan tidak ada konvoi,” kata Maulana.

“Kita ingin menjaga perasaan saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah,” ujar Maulana.

Sebagai pengganti euforia perayaan, Pemerintah Kota Jambi akan menggelar doa bersama pada malam pergantian tahun yang dipusatkan di Taman Banjuran Budaya, eks Taman Remaja Kota Jambi.

Kegiatan ini terbuka untuk masyarakat dan ditujukan untuk mendoakan korban bencana serta memohon keselamatan bagi Kota Jambi.

“Pergantian tahun ini kita isi dengan doa bersama. Kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang terkena bencana dan agar Kota Jambi dijauhkan dari segala musibah,” lanjut Maulana.

Selain doa bersama, pada malam tahun baru tersebut juga akan dilakukan penggalangan dana kemanusiaan.

Sejumlah pihak dan komunitas telah menyatakan kesiapan untuk berpartisipasi menyalurkan bantuan melalui Pemerintah Kota Jambi bekerja sama dengan Baznas.

Maulana menyebutkan, salah satu donasi yang sudah terkumpul berasal dari Kecamatan Alam Barajo dengan nilai mencapai Rp81 juta.

Disusul kontribusi dari berbagai komunitas, termasuk kelompok Tionghoa dan organisasi sosial lainnya.

“Dana yang terkumpul akan kita salurkan langsung ke lokasi-lokasi terdampak bencana. Ini adalah bentuk solidaritas dan kepedulian kita bersama,” tutupnya.

Pemerintah Kota Jambi berharap seluruh masyarakat dapat memahami dan mendukung imbauan tersebut, sehingga perayaan Tahun Baru dapat berlangsung aman, tertib, dan penuh makna.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa pemerintah lebih mengutamakan aksi nyata dan kecepatan penanganan bencana, dibandingkan penetapan status bencana nasional.

Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas desakan sejumlah pihak yang meminta pemerintah menetapkan status bencana nasional atas bencana alam yang terjadi di beberapa daerah.

Menurut Teddy, sejak awal kejadian, pemerintah pusat telah bergerak secara aktif dan terkoordinasi tanpa menunggu keputusan administratif.

Fokus utama pemerintah adalah keselamatan serta pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak.

“Penanganan bencana itu tidak menunggu status. Pemerintah sudah bergerak sejak detik pertama kejadian,” ujar Teddy dalam keterangannya.

Ia menjelaskan, berbagai unsur langsung dikerahkan sejak hari pertama, mulai dari BNPB, Basarnas, TNI, Polri, hingga pemerintah daerah dan relawan.

Upaya yang dilakukan mencakup evakuasi korban, distribusi bantuan logistik, layanan kesehatan, serta pendataan warga terdampak.

Teddy menilai, perdebatan mengenai status bencana nasional justru berpotensi mengalihkan fokus dari kebutuhan mendesak di lapangan.

Ia menegaskan bahwa, penanganan bencana tetap dilakukan dengan pendekatan nasional, terlepas dari ada atau tidaknya penetapan status secara formal.

“Yang terpenting adalah bagaimana masyarakat terdampak bisa segera tertolong, bukan soal label atau statusnya,” tegasnya.

Selain itu, Seskab Teddy juga mengajak media dan masyarakat untuk berperan secara konstruktif dalam menyampaikan informasi terkait bencana.

Ia berharap pemberitaan dapat memberikan gambaran yang berimbang mengenai upaya penanganan yang dilakukan pemerintah, sekaligus menjaga optimisme publik.

“Kami mengajak semua pihak, termasuk media, untuk bersama-sama menjaga semangat dan optimisme dalam proses penanganan dan pemulihan,” kata Teddy.

Lebih lanjut, Teddy memastikan pemerintah akan terus melakukan evaluasi sesuai perkembangan situasi di lapangan serta memperkuat koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Langkah ini dilakukan agar seluruh kebutuhan korban bencana dapat terpenuhi secara optimal.

Ia juga menegaskan komitmen pemerintah untuk hadir dalam setiap tahap penanganan bencana, mulai dari masa tanggap darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Pernyataan ini menegaskan sikap pemerintah yang menempatkan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama.

Sekaligus menunjukkan bahwa penanganan bencana dilakukan secara cepat, terpadu, dan tidak bergantung pada label administratif semata.(*)