SUNGAIPENUH, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Sungai Penuh, Alfin, SH, secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sungai Penuh Tahun 2027.

Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Kantor Wali Kota Sungai Penuh, Rabu (11/3/2026).

Musrenbang ini menghadirkan narasumber dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Fidelia Silvana, yang mengikuti kegiatan secara virtual melalui Zoom.

Selain itu, hadir pula perwakilan Bappeda Provinsi Jambi, Dr. Ahmad Subhan, S.IP., M.Si., yang memaparkan arah kebijakan pembangunan serta pentingnya sinkronisasi antara program pembangunan daerah dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi.

Kegiatan Musrenbang RKPD tahun ini mengusung tema digitalisasi pelayanan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai upaya memperkuat arah pembangunan Kota Sungai Penuh di masa mendatang.

Dalam sambutannya, Wali Kota Alfin menegaskan bahwa Musrenbang merupakan tahapan penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah karena menjadi ruang strategis untuk menyelaraskan program pemerintah dengan aspirasi masyarakat.

Menurutnya, melalui forum ini berbagai masukan dari pemangku kepentingan sangat diperlukan agar program pembangunan yang dirancang benar-benar tepat sasaran.

“Melalui Musrenbang RKPD ini kita berharap seluruh pihak dapat memberikan saran dan masukan yang konstruktif sehingga program pembangunan yang disusun mampu mendorong kemajuan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Sungai Penuh,” ujar Wali Kota Alfin.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota juga memaparkan sejumlah program prioritas pembangunan yang menjadi fokus pemerintah daerah dalam waktu dekat.

Beberapa program tersebut di antaranya penataan dan revitalisasi Pasar Rakyat Tanjung Bajure, pembangunan jalur pedestrian, penataan kawasan ruang terbuka hijau khususnya di Lapangan Eks Pemda, serta digitalisasi pelayanan publik guna meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

Menurutnya, program-program tersebut merupakan langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, memperindah tata kota, serta menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, efektif, dan modern.

Melalui Musrenbang RKPD ini diharapkan dapat dihasilkan berbagai rekomendasi strategis yang nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan program dan kegiatan pembangunan Kota Sungai Penuh pada tahun 2027.

Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Wali Kota Sungai Penuh Azhar Hamzah, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Alpian, staf ahli, para asisten, kepala OPD, camat, akademisi, perwakilan BUMD, APDESI, organisasi perempuan, KONI, IDI, serta sejumlah tamu undangan lainnya.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi dalam mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) melalui kemitraan inklusif kembali membuahkan hasil.

Kota Jambi berhasil menembus Top 3 Nasional dalam kategori inovasi pada ajang Integrate Sustainable Indonesia Movement (I-SIM) 2025 yang digelar Kementerian PPN/Bappenas bersama Badan Gizi Nasional (BGN), PT Surveyor Indonesia, dan APEKSI.

Penghargaan tersebut diraih setelah melalui penjurian Top 5 Kabupaten/Kota Peserta I-SIM 2025 yang berlangsung di Aula Graha Surveyor Indonesia, Jakarta, Senin (17/11/2025).

Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M, menyampaikan presentasi terkait inovasi unggulan Lahan Abadi Agro Kota Jambi (LAGRO KOJA) di hadapan dewan juri yang terdiri dari unsur Pentahelix: pemerintah, akademisi, serta dunia usaha.

LAGRO KOJA: Inovasi Ketahanan Pangan Kota Jambi

LAGRO KOJA merupakan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan Pemkot Jambi bersama Bank Indonesia, BULOG, BMKG, BRMP, dan BPS.

Program ini memanfaatkan lahan Balai Produksi Benih Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (BPBTPHP) seluas 13,5 hektare sebagai kawasan pertanian hortikultura berkelanjutan.

Program ini bertujuan menjaga ketersediaan pangan lokal, menstabilkan harga komoditas, serta menjadi pusat edukasi dan percontohan pertanian hortikultura.

Fokus utama komoditas adalah cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah agar tersedia sepanjang tahun, sekaligus memperkuat ketahanan pangan Kota Jambi.

Produksi Cabai 9–10 Ton per Hektare

LAGRO KOJA lahir dari permasalahan tingginya inflasi yang sempat terjadi akibat lonjakan harga cabai.

Kebutuhan cabai Kota Jambi mencapai 12 ton per hari, sementara 82 persen pasokannya berasal dari luar daerah.

Melalui program ini, Pemkot memanfaatkan lahan pemerintah dan memberdayakan masyarakat serta kelompok tani.

“Satu hektare lahan LAGRO mampu menghasilkan 9–10 ton cabai, jauh di atas pertanian biasa yang hanya sekitar 6,5 ton per hektare. Saat ini total produksi dari LAGRO mencapai sekitar 100 ton,” jelas Maulana.

Selain menekan inflasi, LAGRO KOJA juga meningkatkan pendapatan petani dan dikembangkan sebagai kawasan agrowisata yang diminati pelajar dan masyarakat.

Penilaian Objektif dan Berintegritas

Maulana menyampaikan rasa syukur atas capaian Kota Jambi dan mengapresiasi seluruh penyelenggara, termasuk PT Surveyor Indonesia dan APEKSI.

“Alhamdulillah, penilaian dilakukan secara objektif oleh para profesional yang berintegritas. Semoga hasil terbaik menjadi milik kita,” ujarnya.

Keberhasilan masuk Top 3 menjadi momentum bagi Kota Jambi untuk memperkuat komitmen mewujudkan pembangunan berkelanjutan serta ketahanan pangan yang adaptif.

Pengumuman peringkat dan penyerahan penghargaan Top 3 I-SIM 2025 dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 19 November 2025.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi meluncurkan Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) sebagai instrumen strategis untuk mempercepat inklusi keuangan di Indonesia, khususnya di daerah.

Peluncuran ini dilakukan bersama Kementerian PPN/Bappenas dan Kemenko Perekonomian dalam acara Indonesia International Financial Inclusion Summit (IFIS) 2025 di Jakarta, Selasa (6/5/2025).

IKAD hadir sebagai alat untuk memetakan kondisi inklusi keuangan secara lebih akurat di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.

Tujuannya adalah memperluas jangkauan layanan keuangan secara merata dan memperkuat peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di seluruh wilayah Indonesia.

“Indeks ini disusun agar seluruh pemangku kepentingan memiliki gambaran menyeluruh mengenai akses keuangan daerah. IKAD merupakan hasil kolaborasi untuk mempercepat layanan keuangan yang inklusif,” ujar Friderica Widyasari Dewi, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan OJK.

Peluncuran IKAD juga melibatkan perwakilan dari Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, dan Kemenko Perekonomian.

Indeks ini disusun dengan melibatkan akademisi dan lembaga riset, menggunakan pendekatan berbasis data dan karakteristik wilayah.

IKAD mendukung pelaksanaan RPJPN 2025–2045 dan menjadi jembatan antara data dengan kebijakan, terutama dalam mencapai target inklusi keuangan nasional 98 persen di tahun 2045.

Menurut Friderica, penguatan akses keuangan yang inklusif menjadi pilar penting dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. IKAD dirancang sebagai alat ukur kinerja daerah sekaligus sebagai bahan evaluasi efektivitas program TPAKD.

IKAD juga mendukung program strategis nasional, seperti Satu Rekening Satu Penduduk (SRSB) dan penguatan literasi serta penggunaan produk dan layanan keuangan.

Hingga saat ini, telah terbentuk 552 TPAKD di seluruh Indonesia yang terdiri atas 38 TPAKD provinsi dan 514 TPAKD kabupaten/kota.

IKAD diharapkan mendorong penyusunan kebijakan keuangan daerah yang lebih tepat sasaran dan memperkuat sinergi pusat-daerah dalam pencapaian inklusi keuangan yang merata dan berkelanjutan.(*)