BANDUNG, SEPUCUKJAMBI.ID — Perangkat elektronik yang sudah tidak terpakai kini menjadi perhatian baru di tengah pesatnya penggunaan teknologi digital.

Menjawab persoalan tersebut, PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk (XLSMART) bersama REMIND membawa mesin pengumpulan limbah elektronik #ByeByeBox ke Institut Teknologi Bandung (ITB).

Program bertajuk #ByeByeBox Campus Roadshow to ITB tersebut berlangsung pada 14-28 September 2026.

Peluncurannya dilakukan di Aula Timur ITB pada 14 September dan dilanjutkan dengan aktivasi mesin pengumpulan e-waste di lingkungan kampus hingga 28 September.

Dalam tahap awal kampanye yang berlangsung hingga November 2026, XLSMART dan REMIND menargetkan pengumpulan 600 kilogram limbah elektronik.

Target tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong masyarakat, khususnya generasi muda, agar tidak membuang perangkat elektronik yang sudah tidak digunakan melalui jalur sampah biasa.

#ByeByeBox dikembangkan sebagai E-Waste Reverse Vending Machine, yang memungkinkan masyarakat menyerahkan perangkat elektronik berukuran kecil yang sudah tidak digunakan.

Prosesnya dibuat relatif sederhana. Pengguna memasukkan perangkat ke mesin dan mengikuti petunjuk pada layar.

Perangkat kemudian dipindai dan divalidasi menggunakan kamera serta teknologi kecerdasan buatan (AI). Setelah itu, berat e-waste ditimbang secara otomatis dan datanya dicatat dalam sistem REMIND.

Limbah elektronik yang terkumpul selanjutnya diarahkan ke proses pemulihan material.

Dengan mekanisme tersebut, pengumpulan tidak hanya berorientasi pada memindahkan sampah dari satu tempat ke tempat lain, tetapi juga mencatat volume limbah sekaligus mengidentifikasi material yang masih memiliki nilai untuk dimanfaatkan kembali.

Founder & CEO REMIND, Muhammad Dzikri Ahira Soefihara, mengatakan teknologi menjadi bagian penting untuk membuat pengelolaan e-waste lebih mudah sekaligus terukur.

“#ByeByeBox kami kembangkan untuk membuat pengelolaan e-waste menjadi lebih mudah diakses dan terukur,” ujarnya.

ITB dipilih sebagai lokasi awal Campus Roadshow karena dinilai memiliki ekosistem yang mempertemukan teknologi, pendidikan, riset dan isu keberlanjutan.

Program tersebut juga memiliki keterkaitan dengan ekosistem kampus karena REMIND berkembang dari lingkungan ITB.

Kehadiran #ByeByeBox di kampus diharapkan tidak berhenti pada pengumpulan limbah.

Mahasiswa juga didorong memahami bagaimana perangkat elektronik yang telah memasuki akhir masa pakai masih dapat memiliki nilai ekonomi melalui pemulihan material.

Dekan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB, Prof. Dr.Eng. Ir. Syafrizal, S.T., M.T., menilai kampus memiliki posisi penting dalam membangun kebiasaan baru yang lebih ramah lingkungan.

“Kampus memiliki peran penting dalam mendorong lahirnya solusi dan kebiasaan baru yang lebih berkelanjutan,” katanya.

Selama periode aktivasi di ITB, program ini juga menawarkan insentif bagi peserta.

Pengguna XL, AXIS dan Smartfren bisa mendapatkan bonus kuota utama berdasarkan berat e-waste yang diserahkan melalui #ByeByeBox.

Rinciannya, e-waste dengan berat di bawah 1 kilogram mendapat bonus 500 MB, berat 1-2 kilogram memperoleh 1 GB, sedangkan lebih dari 2 kilogram mendapatkan 1,5 GB.

Bonus tersebut berlaku selama satu hari.

Sementara peserta yang belum menggunakan ketiga layanan tersebut dapat memperoleh kartu perdana selama persediaan masih tersedia.

Skema insentif tersebut menjadi cara untuk mendorong partisipasi sekaligus memperkenalkan kebiasaan baru dalam menyerahkan perangkat elektronik bekas ke jalur pengelolaan yang lebih bertanggung jawab.

XLSMART dan REMIND menyatakan keberhasilan program tidak hanya akan diukur dari total berat e-waste yang berhasil dikumpulkan.

Jumlah peserta, tingkat keterlibatan, perubahan perilaku serta dampak pengelolaan limbah juga menjadi indikator yang diperhatikan.

Direktur & Chief Regulatory Officer XLSMART, Merza Fachys, mengatakan pertumbuhan penggunaan teknologi perlu dibarengi dengan tanggung jawab terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkannya.

“Pertumbuhan konektivitas dan teknologi digital perlu berjalan beriringan dengan tanggung jawab dalam mengelola dampak lingkungannya,” kata Merza.

Pendekatan tersebut menempatkan #ByeByeBox bukan hanya sebagai tempat membuang perangkat elektronik, tetapi sebagai bagian dari upaya memperkenalkan prinsip ekonomi sirkular kepada masyarakat.

Material dari perangkat yang masih memiliki nilai dapat dipulihkan dan dikembalikan ke siklus pemanfaatan berikutnya.

Program ini melibatkan sejumlah pihak, mulai dari XLSMART, REMIND, Ikatan Mahasiswa Metalurgi ITB, ITB, GSMA hingga BAPPENAS.

Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/BAPPENAS, Nizhar Marizi, mengatakan penerapan ekonomi sirkular membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk masyarakat.

“Ekonomi sirkular membutuhkan kolaborasi lintas sektor dan partisipasi masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, inisiatif seperti #ByeByeBox dapat membawa konsep ekonomi sirkular lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari, terutama melalui keterlibatan anak muda dan pemanfaatan teknologi.

Di luar kampanye kepada masyarakat, XLSMART juga memiliki pengelolaan e-waste dari kegiatan operasional perusahaan.

Limbah tersebut antara lain berasal dari pembongkaran atau dismantling tower, perangkat jaringan, perangkat teknologi informasi, baterai serta aset elektronik yang telah mencapai akhir masa pakai.

Pengelolaan dilakukan melalui pihak ketiga yang memiliki kompetensi dan mengikuti ketentuan serta regulasi yang berlaku.

Dengan demikian, pendekatan XLSMART terhadap limbah elektronik berjalan melalui dua jalur: membenahi pengelolaan e-waste dari kegiatan internal sekaligus mendorong perubahan perilaku masyarakat.

Melalui #ByeByeBox, perusahaan kini membawa isu tersebut lebih dekat ke lingkungan kampus.

ITB menjadi titik awal untuk menguji bagaimana teknologi, insentif dan edukasi dapat digunakan untuk meningkatkan partisipasi generasi muda dalam pengelolaan limbah elektronik.

Program Campus Roadshow tersebut dijadwalkan berlangsung hingga November 2026, dengan pengumpulan 600 kilogram e-waste sebagai target tahap awal.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Bima Arya Sugiarto, memberikan apresiasi terhadap keberhasilan Pemerintah Kota Jambi di bawah kepemimpinan Wali Kota Maulana bersama Wakil Wali Kota Diza Hazra Aljosha dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengawalan program strategis nasional.

Apresiasi tersebut disampaikan dalam forum Rakorbangpus atau Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027 yang digelar Kementerian PPN/Bappenas di Jakarta, Kamis (7/5/2026).

Dalam sambutannya, Bima Arya menilai Kota Jambi berhasil menjadi contoh sinkronisasi pembangunan daerah dengan agenda pembangunan nasional.

“Ada kepala daerah yang semangat, tapi ada juga kepala daerah yang memilih mengeluh daripada berpeluh,” ujar Bima Arya.

Ia mengungkapkan bahwa Kota Jambi mampu menjaga laju pembangunan melalui pengawalan program prioritas pemerintah pusat, sehingga berhasil memperoleh dukungan pembiayaan pembangunan dari berbagai sumber.

“Kebetulan minggu lalu saya baru ke sana, Kota Jambi. Setelah dihitung-hitung, karena wali kotanya cukup gesit menjemput dukungan pembiayaan pembangunan dari berbagai pihak, nilainya hampir sama dengan APBD-nya sendiri, sekitar dua triliun,” ungkapnya.

Menurut Bima Arya, pengawasan terhadap pelaksanaan program strategis nasional menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Ia juga menegaskan pentingnya sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyusunan RKP Tahun 2027 agar seluruh program prioritas nasional dapat berjalan efektif hingga ke tingkat daerah.

“Ekonomi daerah merupakan pengungkit pertumbuhan ekonomi nasional,” katanya.

Dalam forum tersebut, Bima Arya juga mengingatkan adanya tiga tantangan besar yang dihadapi kepala daerah saat ini, yakni dinamika geopolitik global, pengawalan program prioritas nasional, serta tingginya harapan masyarakat di tingkat lokal.

Karena itu, pemerintah daerah diminta menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran serta memperkuat inovasi fiskal dan kemudahan investasi.

Sementara itu, Pemerintah Kota Jambi tercatat memiliki total dukungan pembiayaan pembangunan tahun 2025 mencapai sekitar Rp2,013 triliun.

Nilai tersebut berasal dari berbagai sumber, mulai dari APBN, APBD Provinsi, program revitalisasi sungai, jaringan gas, CSR, Baznas hingga program pendidikan aparatur.

Rakorbangpus 2026 sendiri dihadiri kementerian, lembaga, dan perwakilan pemerintah daerah dari seluruh Indonesia guna memperkuat sinergi pembangunan nasional dan daerah.(*)

SUNGAIPENUH, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Sungai Penuh, Alfin, SH, secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sungai Penuh Tahun 2027.

Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Kantor Wali Kota Sungai Penuh, Rabu (11/3/2026).

Musrenbang ini menghadirkan narasumber dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Fidelia Silvana, yang mengikuti kegiatan secara virtual melalui Zoom.

Selain itu, hadir pula perwakilan Bappeda Provinsi Jambi, Dr. Ahmad Subhan, S.IP., M.Si., yang memaparkan arah kebijakan pembangunan serta pentingnya sinkronisasi antara program pembangunan daerah dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi.

Kegiatan Musrenbang RKPD tahun ini mengusung tema digitalisasi pelayanan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai upaya memperkuat arah pembangunan Kota Sungai Penuh di masa mendatang.

Dalam sambutannya, Wali Kota Alfin menegaskan bahwa Musrenbang merupakan tahapan penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah karena menjadi ruang strategis untuk menyelaraskan program pemerintah dengan aspirasi masyarakat.

Menurutnya, melalui forum ini berbagai masukan dari pemangku kepentingan sangat diperlukan agar program pembangunan yang dirancang benar-benar tepat sasaran.

“Melalui Musrenbang RKPD ini kita berharap seluruh pihak dapat memberikan saran dan masukan yang konstruktif sehingga program pembangunan yang disusun mampu mendorong kemajuan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Sungai Penuh,” ujar Wali Kota Alfin.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota juga memaparkan sejumlah program prioritas pembangunan yang menjadi fokus pemerintah daerah dalam waktu dekat.

Beberapa program tersebut di antaranya penataan dan revitalisasi Pasar Rakyat Tanjung Bajure, pembangunan jalur pedestrian, penataan kawasan ruang terbuka hijau khususnya di Lapangan Eks Pemda, serta digitalisasi pelayanan publik guna meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

Menurutnya, program-program tersebut merupakan langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, memperindah tata kota, serta menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, efektif, dan modern.

Melalui Musrenbang RKPD ini diharapkan dapat dihasilkan berbagai rekomendasi strategis yang nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan program dan kegiatan pembangunan Kota Sungai Penuh pada tahun 2027.

Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Wali Kota Sungai Penuh Azhar Hamzah, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Alpian, staf ahli, para asisten, kepala OPD, camat, akademisi, perwakilan BUMD, APDESI, organisasi perempuan, KONI, IDI, serta sejumlah tamu undangan lainnya.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi dalam mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) melalui kemitraan inklusif kembali membuahkan hasil.

Kota Jambi berhasil menembus Top 3 Nasional dalam kategori inovasi pada ajang Integrate Sustainable Indonesia Movement (I-SIM) 2025 yang digelar Kementerian PPN/Bappenas bersama Badan Gizi Nasional (BGN), PT Surveyor Indonesia, dan APEKSI.

Penghargaan tersebut diraih setelah melalui penjurian Top 5 Kabupaten/Kota Peserta I-SIM 2025 yang berlangsung di Aula Graha Surveyor Indonesia, Jakarta, Senin (17/11/2025).

Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M, menyampaikan presentasi terkait inovasi unggulan Lahan Abadi Agro Kota Jambi (LAGRO KOJA) di hadapan dewan juri yang terdiri dari unsur Pentahelix: pemerintah, akademisi, serta dunia usaha.

LAGRO KOJA: Inovasi Ketahanan Pangan Kota Jambi

LAGRO KOJA merupakan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan Pemkot Jambi bersama Bank Indonesia, BULOG, BMKG, BRMP, dan BPS.

Program ini memanfaatkan lahan Balai Produksi Benih Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (BPBTPHP) seluas 13,5 hektare sebagai kawasan pertanian hortikultura berkelanjutan.

Program ini bertujuan menjaga ketersediaan pangan lokal, menstabilkan harga komoditas, serta menjadi pusat edukasi dan percontohan pertanian hortikultura.

Fokus utama komoditas adalah cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah agar tersedia sepanjang tahun, sekaligus memperkuat ketahanan pangan Kota Jambi.

Produksi Cabai 9–10 Ton per Hektare

LAGRO KOJA lahir dari permasalahan tingginya inflasi yang sempat terjadi akibat lonjakan harga cabai.

Kebutuhan cabai Kota Jambi mencapai 12 ton per hari, sementara 82 persen pasokannya berasal dari luar daerah.

Melalui program ini, Pemkot memanfaatkan lahan pemerintah dan memberdayakan masyarakat serta kelompok tani.

“Satu hektare lahan LAGRO mampu menghasilkan 9–10 ton cabai, jauh di atas pertanian biasa yang hanya sekitar 6,5 ton per hektare. Saat ini total produksi dari LAGRO mencapai sekitar 100 ton,” jelas Maulana.

Selain menekan inflasi, LAGRO KOJA juga meningkatkan pendapatan petani dan dikembangkan sebagai kawasan agrowisata yang diminati pelajar dan masyarakat.

Penilaian Objektif dan Berintegritas

Maulana menyampaikan rasa syukur atas capaian Kota Jambi dan mengapresiasi seluruh penyelenggara, termasuk PT Surveyor Indonesia dan APEKSI.

“Alhamdulillah, penilaian dilakukan secara objektif oleh para profesional yang berintegritas. Semoga hasil terbaik menjadi milik kita,” ujarnya.

Keberhasilan masuk Top 3 menjadi momentum bagi Kota Jambi untuk memperkuat komitmen mewujudkan pembangunan berkelanjutan serta ketahanan pangan yang adaptif.

Pengumuman peringkat dan penyerahan penghargaan Top 3 I-SIM 2025 dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 19 November 2025.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi meluncurkan Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) sebagai instrumen strategis untuk mempercepat inklusi keuangan di Indonesia, khususnya di daerah.

Peluncuran ini dilakukan bersama Kementerian PPN/Bappenas dan Kemenko Perekonomian dalam acara Indonesia International Financial Inclusion Summit (IFIS) 2025 di Jakarta, Selasa (6/5/2025).

IKAD hadir sebagai alat untuk memetakan kondisi inklusi keuangan secara lebih akurat di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.

Tujuannya adalah memperluas jangkauan layanan keuangan secara merata dan memperkuat peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di seluruh wilayah Indonesia.

“Indeks ini disusun agar seluruh pemangku kepentingan memiliki gambaran menyeluruh mengenai akses keuangan daerah. IKAD merupakan hasil kolaborasi untuk mempercepat layanan keuangan yang inklusif,” ujar Friderica Widyasari Dewi, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan OJK.

Peluncuran IKAD juga melibatkan perwakilan dari Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, dan Kemenko Perekonomian.

Indeks ini disusun dengan melibatkan akademisi dan lembaga riset, menggunakan pendekatan berbasis data dan karakteristik wilayah.

IKAD mendukung pelaksanaan RPJPN 2025–2045 dan menjadi jembatan antara data dengan kebijakan, terutama dalam mencapai target inklusi keuangan nasional 98 persen di tahun 2045.

Menurut Friderica, penguatan akses keuangan yang inklusif menjadi pilar penting dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. IKAD dirancang sebagai alat ukur kinerja daerah sekaligus sebagai bahan evaluasi efektivitas program TPAKD.

IKAD juga mendukung program strategis nasional, seperti Satu Rekening Satu Penduduk (SRSB) dan penguatan literasi serta penggunaan produk dan layanan keuangan.

Hingga saat ini, telah terbentuk 552 TPAKD di seluruh Indonesia yang terdiri atas 38 TPAKD provinsi dan 514 TPAKD kabupaten/kota.

IKAD diharapkan mendorong penyusunan kebijakan keuangan daerah yang lebih tepat sasaran dan memperkuat sinergi pusat-daerah dalam pencapaian inklusi keuangan yang merata dan berkelanjutan.(*)