JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Gubernur Jambi Al Haris menerapkan sistem reward dan punishment kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berdasarkan hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2026.

Kebijakan tersebut dilakukan sebagai upaya mendorong peningkatan kinerja birokrasi sekaligus memperkuat budaya pemerintahan yang berorientasi pada hasil.

Penyerahan penghargaan dan sanksi berlangsung di Auditorium Kantor Inspektorat Provinsi Jambi, Senin 27 Juli 2026, dan dihadiri jajaran kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.

Dalam arahannya, Al Haris menegaskan bahwa evaluasi SAKIP bukan sekadar kegiatan administratif tahunan, melainkan instrumen untuk mengukur kualitas pelayanan publik dan efektivitas kinerja perangkat daerah.

“Hari ini kami memberikan apresiasi kepada SKPD yang mampu menyusun SAKIP dengan baik, mengalami peningkatan nilai, dan memahami tugas serta fungsinya. Sebaliknya, bagi yang nilainya belum baik juga kami berikan punishment sebagai bahan evaluasi. Reward yang diberikan berupa dukungan kegiatan,” ujar Al Haris.

Ia menjelaskan, OPD yang memperoleh nilai terbaik tidak hanya menerima piagam penghargaan, tetapi juga mendapatkan tambahan dukungan anggaran kegiatan sebagai bentuk apresiasi atas kinerja yang dinilai efektif.

Menurut Al Haris, SAKIP menjadi pedoman penting dalam menjalankan roda pemerintahan karena mengintegrasikan proses perencanaan, penganggaran, hingga pelaporan kinerja sehingga setiap program memiliki target yang jelas dan dapat diukur.

“SAKIP ibarat lampu penerang dalam bekerja. Kalau kita memahami SAKIP, maka arah kerja menjadi jelas, regulasi dipahami, tugas dan fungsi dikuasai, sehingga tujuan organisasi bisa tercapai secara terukur, transparan, dan akuntabel,” tegasnya.

Ia berharap OPD yang berhasil meraih predikat terbaik dapat menjadi contoh bagi perangkat daerah lainnya untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

Sementara itu, Inspektur Daerah Provinsi Jambi Agus Heriyanto mengatakan paradigma penilaian SAKIP kini telah berubah.

Evaluasi tidak lagi berfokus pada kelengkapan administrasi, melainkan pada dampak nyata dari setiap program yang dijalankan pemerintah.

“Evaluator sekarang lebih menitikberatkan pada outcome atau manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat. Jadi bukan hanya melihat proses administrasi, tetapi hasil akhirnya,” jelas Agus.

Ia menambahkan, capaian nilai SAKIP yang tinggi juga menjadi indikator bahwa program pembangunan daerah berjalan lebih efektif dan selaras dengan target pembangunan, termasuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta penurunan angka kemiskinan.

Menurut Agus, peningkatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi pada periode pelaporan menjadi salah satu indikator yang mendukung hasil evaluasi SAKIP tahun ini.

Dalam evaluasi SAKIP Tahun 2026, terdapat sembilan OPD yang berhasil meraih Predikat A, yakni Dinas Kesehatan, Inspektorat Daerah Provinsi Jambi, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), Biro Organisasi, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pendidikan, Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi.

Pemerintah Provinsi Jambi berharap penerapan sistem reward dan punishment ini mampu menciptakan budaya kerja yang lebih kompetitif, profesional, serta berorientasi pada hasil sehingga pelayanan kepada masyarakat terus meningkat dari tahun ke tahun.(*)

SUNGAIPENUH, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Sungai Penuh, Alfin, SH, secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sungai Penuh Tahun 2027.

Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Kantor Wali Kota Sungai Penuh, Rabu (11/3/2026).

Musrenbang ini menghadirkan narasumber dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Fidelia Silvana, yang mengikuti kegiatan secara virtual melalui Zoom.

Selain itu, hadir pula perwakilan Bappeda Provinsi Jambi, Dr. Ahmad Subhan, S.IP., M.Si., yang memaparkan arah kebijakan pembangunan serta pentingnya sinkronisasi antara program pembangunan daerah dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi.

Kegiatan Musrenbang RKPD tahun ini mengusung tema digitalisasi pelayanan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai upaya memperkuat arah pembangunan Kota Sungai Penuh di masa mendatang.

Dalam sambutannya, Wali Kota Alfin menegaskan bahwa Musrenbang merupakan tahapan penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah karena menjadi ruang strategis untuk menyelaraskan program pemerintah dengan aspirasi masyarakat.

Menurutnya, melalui forum ini berbagai masukan dari pemangku kepentingan sangat diperlukan agar program pembangunan yang dirancang benar-benar tepat sasaran.

“Melalui Musrenbang RKPD ini kita berharap seluruh pihak dapat memberikan saran dan masukan yang konstruktif sehingga program pembangunan yang disusun mampu mendorong kemajuan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Sungai Penuh,” ujar Wali Kota Alfin.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota juga memaparkan sejumlah program prioritas pembangunan yang menjadi fokus pemerintah daerah dalam waktu dekat.

Beberapa program tersebut di antaranya penataan dan revitalisasi Pasar Rakyat Tanjung Bajure, pembangunan jalur pedestrian, penataan kawasan ruang terbuka hijau khususnya di Lapangan Eks Pemda, serta digitalisasi pelayanan publik guna meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

Menurutnya, program-program tersebut merupakan langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, memperindah tata kota, serta menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, efektif, dan modern.

Melalui Musrenbang RKPD ini diharapkan dapat dihasilkan berbagai rekomendasi strategis yang nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan program dan kegiatan pembangunan Kota Sungai Penuh pada tahun 2027.

Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Wali Kota Sungai Penuh Azhar Hamzah, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Alpian, staf ahli, para asisten, kepala OPD, camat, akademisi, perwakilan BUMD, APDESI, organisasi perempuan, KONI, IDI, serta sejumlah tamu undangan lainnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M, memimpin langsung Rapat Koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Kota Jambi yang digelar di Aula Bappeda Kota Jambi, Rabu (15/1).

Rapat ini menjadi langkah konkret Pemerintah Kota Jambi untuk mempercepat pelaksanaan program strategis nasional tersebut agar berjalan efektif dan tepat sasaran di tingkat daerah.

Dalam arahannya, Maulana menegaskan bahwa rakor ini merupakan inisiatif langsung kepala daerah untuk memperkuat komunikasi lintas sektor, mengingat pelaksanaan MBG melibatkan banyak pihak dan memiliki tantangan yang cukup kompleks di lapangan.

“Hari ini saya menginisiasi rapat koordinasi percepatan MBG di Kota Jambi. Kita mempertemukan seluruh stakeholder yang terlibat langsung di lapangan agar komunikasi lebih intens, terarah, dan permasalahan bisa diselesaikan bersama,” ujar Maulana.

Rakor ini dihadiri berbagai unsur penting, mulai dari perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN), koordinator wilayah, SPPI, SPPG, mitra investor, hingga distributor bahan pokok.

Selain itu, dibahas pula peran tenaga kerja di setiap dapur SPPG yang rata-rata melibatkan sekitar 47 orang, termasuk rantai distribusi pangan yang menopang keberlangsungan program MBG.

Maulana menekankan bahwa keberhasilan MBG sangat bergantung pada kesiapan bahan pokok dan stabilitas pasokan. Jika hal ini tidak dikelola dengan baik, dikhawatirkan dapat berdampak pada inflasi dan ketersediaan kebutuhan pokok di pasar.

“Kalau bahan pokok tidak siap, bisa memicu inflasi. Pasar kekurangan bahan, masyarakat terdampak. Karena itu, semua aspek mulai dari SOP, filosofi program, hingga kondisi riil di lapangan kita bahas secara menyeluruh,” jelasnya.

Pemkot Jambi juga membuka ruang lahirnya kebijakan berbasis kearifan lokal, yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat.

Maulana bahkan menyebut, kebijakan daerah tersebut berpotensi menjadi referensi bagi kebijakan nasional di kemudian hari.

Sebagai tindak lanjut, pemerintah daerah akan memfasilitasi pembentukan kelompok kerja kecil sesuai dengan isu yang dihadapi, seperti ketersediaan bahan pangan, regulasi, hingga koordinasi dengan RT, lurah, dan unsur masyarakat lainnya.

Aspek lingkungan, termasuk pengelolaan limbah dan sampah dari operasional dapur MBG, turut menjadi perhatian utama.

“Target kita Juni nanti, dapur MBG yang aktif meningkat dari 38 menjadi 74 dapur. Jumlah penerima manfaat juga kita dorong dari 94 ribu menjadi 274 ribu orang, mulai dari anak sekolah hingga ibu hamil,” tegas Maulana.

Sementara itu, Anggota DPD RI, Elviana, mengapresiasi langkah cepat Wali Kota Jambi dalam mengawal program MBG di daerah.

Menurutnya, meskipun MBG merupakan program pemerintah pusat, dampaknya sangat dirasakan langsung oleh masyarakat di daerah.

“Program pusat dijalankan di daerah, dan kepala daerah memang harus hadir memastikan semuanya berjalan baik. Apa yang dibahas hari ini sangat penting untuk keberhasilan MBG,” ujar Elviana.

Ia menambahkan, berbagai masukan dari rakor tersebut akan menjadi bahan yang akan ia sampaikan langsung kepada Kepala BGN dalam pertemuan selanjutnya.

“Kita berharap Juni 2026 nanti seluruh dapur MBG di Kota Jambi bisa berjalan tanpa kendala. Itu harapan kita bersama,” pungkasnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi menorehkan prestasi nasional di bidang kesehatan masyarakat.

Pada peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-61, Kota Jambi menerima penghargaan Kota Berkinerja Baik dalam Pencegahan dan Penanganan Stunting Tahun 2024 dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri).

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Wihaji, disaksikan oleh Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, dalam kegiatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2025 di Auditorium Dr. J. Leimena, Kementerian Kesehatan RI, Jakarta.

Wali Kota Jambi, Maulana menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menurunkan angka stunting di daerahnya.

Ia menegaskan, penghargaan ini menjadi bukti nyata kolaborasi antara pemerintah, tenaga kesehatan, kader posyandu, dan masyarakat.

“Penghargaan ini bukan akhir, tetapi motivasi untuk terus memperkuat langkah bersama dalam menyiapkan generasi Kota Jambi yang sehat dan berkualitas,” ujar Wali Kota Jambi, Maulana Rabu (12/11/2025).

Sebelumnya, Wali Kota Jambi, Maulana membuka kegiatan Konsolidasi Tim Pengendalian Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting) Kota Jambi Tahun 2025, di Aula Bappeda Kota Jambi.

Acara tersebut dihadiri oleh jajaran perangkat daerah, camat se-Kota Jambi, serta para relawan Genting.

Kegiatan ini menjadi langkah strategis Pemkot Jambi dalam memperkuat koordinasi lintas sektor guna menekan angka stunting.

Ketua Pelaksana, Mulyadi, menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Jambi memiliki komitmen kuat dalam menurunkan angka stunting melalui program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting), yang melibatkan ASN, dunia usaha, dan masyarakat.

“Gerakan ini merupakan wujud gotong royong sosial untuk membantu keluarga berisiko stunting,” jelas Mulyadi.

Ia menambahkan, program Genting dibiayai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2025.

Berdasarkan data per 21 Oktober 2025, dari target 1.474 sasaran, jumlah penerima bantuan telah mencapai 2.172 sasaran, melampaui target yang ditetapkan.

Maulana, menegaskan bahwa Gerakan Genting merupakan simbol gotong royong seluruh elemen masyarakat.

Bantuan untuk keluarga berisiko stunting berisi beras premium, telur, dan susu, disalurkan secara transparan dan tepat sasaran.

“Kami membuka ruang bagi masyarakat untuk melaporkan jika ada penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran, tentunya dengan bukti yang valid,” ujarnya.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Jambi, sebanyak 301 ibu hamil (5,62%) mengalami kekurangan energi kronis dan 9,72% menderita anemia.

Melalui Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) lokal, sebanyak 1.470 penerima manfaat telah mendapatkan bantuan gizi.

Dia menambahkan, program Genting akan diperluas ke organisasi kepemudaan dan organisasi wanita agar dampaknya lebih luas.

“Langkah pencegahan harus dimulai sejak masa kehamilan agar ibu dan bayi lahir sehat, menciptakan generasi unggul bagi masa depan Kota Jambi,” pungkasnya.(*)