JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman, memberikan bantahan keras terhadap penilaian Dana Moneter Internasional (IMF) yang menyebut sektor pertanian Indonesia mengalami kemunduran.

Saat melakukan peninjauan stok beras di Gudang JDP Karawang 1 Logistic Park, Jawa Barat, Kamis (23/4/2026), Amran menegaskan bahwa kondisi pertanian Indonesia tidak dapat digeneralisasi sebagaimana laporan lembaga internasional tersebut.

“IMF salah. Kebijakan yang pernah diterapkan justru berdampak besar terhadap sektor pertanian kita,” tegas Andi Amran Sulaiman.

Ia mencontohkan sektor kedelai yang pernah mencapai swasembada pada awal 1990-an, namun kemudian mengalami penurunan setelah adanya kebijakan liberalisasi perdagangan.

Menurutnya, keterbukaan impor tanpa kontrol ketat menyebabkan produk dalam negeri kesulitan bersaing, sehingga ketergantungan terhadap impor meningkat.

“Kedelai dulu kita swasembada tahun 1993. Setelah kebijakan liberalisasi, impor masuk tanpa batas, dan itu berdampak besar sampai sekarang,” ujarnya.

Andi Amran Sulaiman juga menyoroti sektor susu yang mengalami peningkatan impor signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

Ia menyebut ketergantungan impor susu sempat mencapai hampir 80 persen.

“Dulu impor susu sekitar 48 persen, sekarang bisa sampai 79 persen. Ini menunjukkan ada perubahan besar akibat kebijakan sebelumnya,” tambahnya.

Meski demikian, pemerintah saat ini disebut terus melakukan berbagai langkah perbaikan untuk memperkuat sektor pertanian nasional, termasuk peningkatan produksi dalam negeri, pengendalian impor, dan percepatan program swasembada pangan.

Amran menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen memperkuat ketahanan pangan nasional dan meningkatkan kesejahteraan petani melalui kebijakan yang lebih berpihak pada produksi lokal.

Ia juga optimistis bahwa sektor pertanian Indonesia masih memiliki peluang besar untuk kembali mandiri dan menjadi salah satu kekuatan utama ekonomi nasional.

Pernyataan ini sekaligus menjadi respons atas penilaian IMF yang sebelumnya menyoroti kondisi sektor pertanian Indonesia, yang menurut pemerintah tidak sepenuhnya mencerminkan realitas di lapangan.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah memastikan ketersediaan dan harga bahan pokok nasional berada dalam kondisi aman dan terkendali menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

Kepastian ini disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat pada periode libur akhir tahun.

Mentan Amran menegaskan bahwa negara hadir untuk menjamin kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi, termasuk saat momentum hari besar keagamaan.

Ia menyebut stok pangan strategis, khususnya beras dan minyak goreng, berada pada level yang sangat aman.

“Nilai kebersamaan, kepedulian, dan persatuan menjadi semangat kita dalam menjaga pangan nasional. Negara harus hadir memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi, termasuk pada perayaan Natal,” kata dia.

“Kita produsen minyak goreng yang menyuplai dunia. Stok kita aman. Beras kita perkirakan stoknya 3,53 juta ton di akhir tahun, dan itu tertinggi,” ujar Amran dalam keterangan resminya.

Menurut Amran, jumlah stok beras tersebut dinilai cukup untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga hingga melewati puncak konsumsi akhir tahun.

Selain beras, pemerintah juga memastikan ketersediaan komoditas strategis lain seperti minyak goreng, gula, daging ayam, telur, dan bawang dalam kondisi terkendali.

Untuk menjaga stabilitas tersebut, Kementerian Pertanian bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas) serta kementerian dan lembaga terkait terus melakukan pemantauan harga dan distribusi pangan di lapangan.

Pengawasan dilakukan melalui inspeksi langsung ke pasar tradisional dan modern.

Hasil pemantauan menunjukkan sebagian besar harga bahan pokok masih berada sesuai atau di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

Pemerintah juga menegaskan akan bertindak tegas terhadap pelaku usaha yang mencoba memainkan harga menjelang Nataru.

Pengawasan diperkuat melalui koordinasi dengan Satgas Pangan, aparat penegak hukum, dan pemerintah daerah guna mencegah praktik penimbunan serta kenaikan harga yang tidak wajar.

Langkah antisipatif ini dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat dan memastikan perayaan Natal dan Tahun Baru dapat berlangsung aman, tenang, dan kondusif tanpa tekanan lonjakan harga bahan pokok.

Pemerintah berharap stabilitas pangan yang terjaga dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem ketahanan pangan nasional, sekaligus mendukung suasana positif selama libur akhir tahun.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi resmi menyalurkan bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng “Minyak Kita” kepada masyarakat yang berhak menerima.

Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Jambi, A. Ridwan, di Kantor Lurah Selamat, Kecamatan Danau Sipin, Rabu (5/11/2025).

Program ini merupakan bagian dari penyaluran bantuan pangan nasional dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) bekerja sama dengan Perum Bulog.

Setiap keluarga penerima manfaat (KPM) mendapat 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng, untuk jatah dua bulan, yakni November dan Desember 2025.

“Kalau dinilai dalam bentuk uang, nilainya hampir mencapai Rp300 ribu per keluarga. Mudah-mudahan bisa membantu meringankan beban masyarakat,” ujar Sekda Ridwan.

Di Kota Jambi, bantuan ini menyasar 24.595 KPM, dengan total distribusi mencapai 491 ton beras dan 98.380 liter minyak goreng.

Secara keseluruhan, untuk Provinsi Jambi, bantuan yang disalurkan mencapai 3.500 ton beras dan 706 ribu liter minyak goreng, dengan total 157 ribu penerima manfaat.

Penyaluran bantuan di Kota Jambi telah dimulai sejak Kamis pekan lalu di Kecamatan Jambi Selatan dan ditargetkan rampung pada Jumat, 7 November 2025.

Ridwan mengingatkan seluruh camat dan lurah agar memastikan bantuan diterima tepat sasaran.

Ia menekankan pentingnya pendataan akurat untuk menjaga transparansi dan efektivitas program.

“Bantuan ini tidak hanya membantu kebutuhan pangan masyarakat, tetapi juga berperan menekan inflasi di daerah. Terlebih, cuaca yang tidak menentu membuat sebagian petani gagal panen,” tuturnya.

Pemerintah Kota Jambi berharap, program ini dapat menjaga stabilitas ekonomi daerah dan memperkuat ketahanan pangan masyarakat menjelang akhir tahun.(*)