JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Dinas Sosial (Dinsos) Kota Jambi mengebut proses verifikasi dan validasi (verval) data fakir miskin secara menyeluruh dengan melibatkan seluruh Ketua RT.

Langkah ini diambil untuk memastikan seluruh program bantuan sosial di Kota Jambi berjalan tepat sasaran dan berbasis data yang akurat.

Kepala Dinsos Kota Jambi, Yunita Indrawati, menyebutkan bahwa dari total 342 ribu jiwa penduduk Kota Jambi, ada 75 ribu data warga miskin yang harus diverifikasi ulang.

Namun hingga saat ini, baru sekitar 13 ribu kepala keluarga (KK) yang berhasil diverifikasi.

“Kami sudah bentuk 265 tim verval, tapi itu belum cukup. Area yang luas dan dinamika masyarakat membuat proses ini tidak bisa diselesaikan oleh tim teknis saja. Maka kami libatkan semua Ketua RT sebagai garda terdepan,” jelas Yunita saat kegiatan Bimtek Verval Data Fakir Miskin, Selasa (23/9).

Menurutnya, tantangan verval bukan hanya dari sisi teknis, tetapi juga keterbatasan jumlah petugas dan kondisi sosial masyarakat yang sulit dijangkau secara cepat.

Karena itu, sinergi bersama Ketua RT se-Kota Jambi menjadi strategi efektif agar pendataan kemiskinan bisa lebih representatif dan berbasis fakta di lapangan.

“RT yang paling tahu kondisi warga, baik dari segi rumah, pekerjaan, maupun anggota keluarganya. Maka kami beri pelatihan agar mereka bisa menjalankan verval dengan benar,” tambah Yunita.

Dinsos menargetkan seluruh proses verval rampung bertahap hingga akhir 2025, dengan tahapan awal berupa pemeringkatan berdasarkan indikator kemiskinan.

Selain itu, sistem pendataan yang digunakan adalah Sistem Informasi Atensi dan Tata Sosial Kota Jambi (ATASEE), yang memungkinkan proses digitalisasi data lebih transparan dan cepat dipantau.

Sementara itu, Wali Kota Jambi Dr dr H Maulana, MKM yang membuka secara resmi kegiatan bimtek tersebut, mendukung penuh langkah Dinsos Jambi dalam menyiapkan data kemiskinan berbasis digital.

“Seluruh program sosial seperti Kartu Bahagia, BPJS Ketenagakerjaan, dan bantuan lainnya harus bersandar pada data yang valid,” kata dia.

“Tidak bisa lagi pakai cara lama. Kami ingin pastikan semua tepat sasaran dan akuntabel,” tegas Maulana.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, Dr dr H Maulana, MKM, memberikan penegasan tegas kepada seluruh verifikator data kemiskinan agar bekerja objektif, akurat, dan berdasarkan data riil.

Hal itu disampaikan saat membuka kegiatan Bimbingan Teknis Verifikasi dan Validasi (Verval) Data Fakir Miskin, Selasa (23/9), di Aula Kantor Wali Kota Jambi.

Kegiatan ini merupakan langkah awal Pemkot Jambi dalam mengakselerasi pembaruan data kemiskinan berbasis teknologi dan digital, sebagai dasar pemberian bantuan sosial yang lebih tepat sasaran.

“Dulu banyak yang bilang bantuannya tidak tepat, karena datanya tidak akurat. Sekarang tidak bisa lagi pakai perkiraan atau asumsi. Semua harus by data, diverifikasi langsung, dan terekam digital,” tegas Maulana di hadapan ratusan Ketua RT se-Kota Jambi.

Maulana menegaskan bahwa, proses verval bukan sekadar formalitas, melainkan menjadi fondasi penting dalam menyusun kebijakan sosial jangka panjang.

Oleh sebab itu, keterlibatan RT sebagai ujung tombak di lapangan sangat krusial untuk memastikan akurasi dan transparansi data.

Menurutnya, dari total angka kemiskinan 7,73 persen di Kota Jambi, setiap RT yang membawahi 200 warga diperkirakan memiliki sekitar 24 orang tergolong fakir miskin.

Data ini akan diolah secara digital melalui sistem ATASEE (Sistem Informasi Atensi dan Tata Sosial Kota Jambi) yang terintegrasi dengan program-program perlindungan sosial.

“Dengan sistem digital, kita bisa tahu kondisi rumahnya, jumlah anggota keluarganya, pekerjaannya, hingga akses kesehatannya. Ini bukan hanya untuk bantuan, tapi jadi pijakan kebijakan pemerintah ke depan,” kata Maulana.

Ia juga menyoroti pentingnya membangun kolaborasi sistemik antara pemerintah, Ketua RT, dan Dinas Sosial untuk mempercepat penanganan kemiskinan.

Termasuk integrasi dengan program seperti Kartu Bahagia, BPJS Ketenagakerjaan, dan bantuan lainnya.

“Kami ingin penanganan kemiskinan ini sistemik. Tidak bisa langsung selesai, tapi kalau gradual dan berbasis data, hasilnya akan lebih akurat,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Jambi, Yunita Indrawati, menyampaikan bahwa pelibatan RT dilakukan karena jumlah data yang perlu diverifikasi masih besar.

“Dari 342 ribu jiwa, ada sekitar 75 ribu jiwa yang perlu diverifikasi. Tim verval yang kami bentuk sebanyak 265 belum mencukupi, karena area luas dan kondisi warga yang dinamis. Maka RT kami libatkan penuh,” jelas Yunita.

Saat ini, sekitar 13 ribu KK telah diverifikasi, namun masih ada sekitar 60 ribu jiwa yang belum tervalidasi.

Pemerintah menargetkan proses ini selesai secara bertahap pada tahun 2025, dengan fokus pada pemeringkatan berdasarkan indikator kemiskinan.

“Kami belum fokus ke finish, tapi ke kualitas data. Supaya nanti kebijakan sosial kita benar-benar menyasar yang paling membutuhkan,” tutup Yunita.(*)