BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Merangin memperkuat upaya mencegah anak dari keluarga kurang mampu kehilangan kesempatan mendapatkan pendidikan yang layak.

Salah satunya melalui dukungan terhadap program Pro Jambi Cerdas yang kini menyasar 465 peserta didik di Kabupaten Merangin.

Bantuan tersebut mencakup perlengkapan sekolah hingga pembebasan biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) bagi siswa jenjang SMA, SMK, dan SLB negeri maupun swasta.

Bupati Merangin M. Syukur mengatakan pemerintah daerah ingin memastikan persoalan biaya tidak menjadi alasan anak berhenti sekolah.

Hal itu disampaikannya saat mendampingi Gubernur Jambi Al Haris dalam penyerahan bantuan Pro Jambi Cerdas Tahun 2026 di SMAN 8 Merangin, Kecamatan Pamenang, Kamis, 8 Oktober 2026.

“Pemerintah Kabupaten Merangin sangat menyambut baik pendistribusian bantuan Pro Jambi Cerdas bagi 465 siswa kita ini. Bantuan perlengkapan sekolah hingga biaya SPP ini sangat membantu meringankan beban orang tua,” ujar M. Syukur.

Menurutnya, intervensi pemerintah pada sektor pendidikan menjadi penting, terutama bagi keluarga pra-sejahtera yang menghadapi keterbatasan biaya untuk memenuhi kebutuhan sekolah anak.

“Kita ingin memastikan tidak ada lagi anak-anak di Merangin yang terhambat atau putus sekolah hanya karena kendala biaya,” tegasnya.

Program Pro Jambi Cerdas memberikan sejumlah kebutuhan dasar pendidikan kepada penerima manfaat.

Para siswa memperoleh paket perlengkapan sekolah yang terdiri atas seragam lengkap, tas, sepatu, dan buku. Pemerintah juga memberikan bantuan pembebasan biaya SPP.

Sebanyak 465 siswa dari SMA, SMK, dan SLB negeri maupun swasta se-Kabupaten Merangin menerima bantuan tersebut.

Bagi pemerintah daerah, bantuan itu bukan sekadar memenuhi kebutuhan perlengkapan belajar.

Program tersebut juga menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan pendidikan anak-anak dari keluarga yang membutuhkan.

Selain mengawal bantuan siswa, M. Syukur juga mendorong percepatan program Sekolah Rakyat di Kabupaten Merangin.

Program tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu solusi bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu yang membutuhkan akses pendidikan lebih luas.

Upaya itu juga berkaitan dengan kondisi geografis Merangin yang memiliki wilayah luas dan tantangan pemerataan fasilitas publik.

Gubernur Jambi, Al Haris mengatakan, Pemkab Merangin aktif memperjuangkan kebutuhan masyarakat, termasuk rencana pembangunan Sekolah Rakyat.

“Pak Bupati Merangin ini luar biasa gigih berjuang, termasuk mengawal hadirnya Sekolah Rakyat di Merangin yang saat ini sedang dalam proses tender dan segera dibangun tahun ini,” kata Al Haris.

Menurut Al Haris, pemerintah mempercepat penyaluran bantuan pendidikan agar para siswa dapat segera menggunakan perlengkapan yang mereka terima.

Dukungan Pemprov Jambi terhadap sektor pendidikan di Merangin tidak hanya menyasar peserta didik.

Al Haris juga menyampaikan rencana pemberian insentif dasar Rp500 ribu per bulan bagi guru non-ASN mulai November mendatang.

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan tenaga pendidik yang berperan langsung dalam proses pembelajaran.

Dengan demikian, intervensi pendidikan berjalan pada dua sisi: membantu siswa memenuhi kebutuhan pendidikan sekaligus memberi dukungan kepada tenaga pendidik.

M. Syukur menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Jambi atas dukungan terhadap sektor pendidikan di Merangin.

Ia menilai sinergi pemerintah kabupaten dan provinsi diperlukan untuk menangani berbagai persoalan daerah, termasuk pendidikan, kesejahteraan masyarakat, hingga persoalan karhutla.

“Sinergi antara Pemkab Merangin dan Pemprov Jambi akan terus kita perkuat demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat Merangin,” pungkasnya.

Penyerahan bantuan kemudian dilanjutkan dengan pemberian secara simbolis kepada perwakilan siswa penerima manfaat serta foto bersama jajaran pimpinan daerah dan majelis guru. (*)

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Bupati Merangin, M. Syukur, menegaskan pentingnya peran kepala desa dalam memastikan seluruh program pemerintah daerah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan saat acara buka puasa bersama yang digelar di Pendopo Rumah Dinas Bupati Merangin, Selasa (17/03), bersama para kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta organisasi kepemudaan.

Dalam arahannya, Bupati meminta para kepala desa untuk lebih aktif mengawal berbagai program strategis tahun anggaran 2026, khususnya yang menyasar masyarakat kurang mampu.

Ia menekankan agar tidak ada warga yang terlewat dari program bantuan hanya karena kendala administrasi atau kurangnya informasi di tingkat desa.

“Program pemerintah harus benar-benar dimanfaatkan masyarakat. Jangan sampai ada warga yang terabaikan,” tegasnya.

Salah satu program prioritas adalah peningkatan kuota Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Pada 2026, Pemerintah Kabupaten Merangin menambah 10 ribu kuota baru, sehingga total mencapai 20 ribu penerima sejak 2025.

Menurut Bupati, dengan jumlah tersebut seharusnya seluruh masyarakat yang membutuhkan sudah tercover layanan kesehatan.

Ia pun meminta aparatur desa mengoptimalkan peran operator agar pelayanan ini tepat sasaran.

Di sektor pendidikan, Pemkab Merangin mengalokasikan anggaran sekitar Rp2,2 miliar untuk membantu mahasiswa kurang mampu, terutama dalam memenuhi kebutuhan biaya tempat tinggal dan perangkat belajar seperti laptop.

Selain itu, bantuan perlengkapan sekolah juga disiapkan bagi siswa dari keluarga tidak mampu guna mencegah angka putus sekolah serta meningkatkan kepercayaan diri pelajar.

Tak hanya itu, Bupati juga mendorong desa untuk menyosialisasikan program kursus bahasa asing bagi generasi muda sebagai bekal menghadapi persaingan global di masa depan.

“Kalau sumber daya alam suatu saat akan habis, ilmu pengetahuan tidak akan pernah habis,” ujarnya.

Di bidang infrastruktur, Pemkab Merangin menghadapi tantangan berupa pemangkasan anggaran pusat hingga Rp240 miliar pada 2026.

Meski demikian, pembangunan jalan tetap menjadi prioritas.

Pemerintah daerah telah menyiapkan alat berat berupa grader dan bomag untuk mendukung perbaikan jalan. Para kepala desa diminta menyiapkan material agar pembangunan tetap berjalan.

“Walaupun belum bisa semua jalan diaspal, minimal tidak ada lagi jalan yang tidak bisa dilalui masyarakat,” tegasnya.(*)