JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Indonesia terus mengintensifkan upaya pemulihan bagi warga terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dengan mempercepat pembangunan hunian sementara (huntara).

Program ini menjadi bagian penting dari fase transisi pascatanggap darurat guna menyediakan tempat tinggal yang lebih layak bagi ribuan keluarga korban bencana.

Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk pembangunan hunian sementara maupun hunian tetap bagi masyarakat terdampak.

Namun, ia mengakui proses pembangunan membutuhkan waktu.

“Ada hunian sementara dan hunian tetap yang sudah kita rencanakan. Anggarannya sudah dialokasikan, tetapi memang akan memakan waktu untuk pembangunannya,” ujar Prabowo saat mengunjungi penyintas banjir di Aceh.

Dalam rapat kabinet pada akhir Desember, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan target pemerintah untuk menyelesaikan pembangunan sekitar 15.000 unit rumah, baik hunian sementara maupun hunian tetap, dalam waktu tiga bulan ke depan.

“Targetnya adalah membuat sebanyak 15.000 rumah dalam tiga bulan ke depan bagi warga yang rumahnya rusak berat atau hilang akibat banjir,” kata Teddy.

Percepatan pembangunan huntara dilakukan melalui kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), BNPB, pemerintah daerah, serta dukungan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Selain itu, sektor swasta turut berkontribusi melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyatakan bahwa pihak swasta telah berkomitmen membangun sekitar 2.000 unit rumah tambahan bagi korban bencana di Sumatra.

“Ini merupakan wujud gotong royong bagi saudara-saudara kita yang terdampak bencana di Sumatra,” ujar Maruarar.

Di tingkat daerah, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi menekankan pentingnya percepatan penyediaan lahan untuk hunian sementara.

Menurutnya, masyarakat membutuhkan tempat tinggal yang aman dan layak secepat mungkin.

“Kita harus mempercepat pembangunan hunian sementara. Masyarakat yang terdampak butuh tempat tinggal yang aman dan manusiawi sekarang juga,” katanya saat meninjau persiapan lahan di Padang Pariaman.

Saat ini, pembangunan huntara telah dimulai di sejumlah lokasi, seperti Kabupaten Agam dan Aceh Tamiang, dengan sistem kerja dua shift untuk mempercepat progres konstruksi.

BNPB juga memanfaatkan lahan Hak Guna Usaha (HGU) milik perkebunan sebagai lokasi huntara, dengan memastikan setiap unit memenuhi standar kelayakan huni.

Selain pembangunan fisik, pemerintah juga menyalurkan Dana Tunggu Hunian (DTH) sebesar sekitar Rp600.000 per kepala keluarga per bulan bagi warga yang masih berada di pengungsian atau belum dapat menempati huntara.

Bantuan ini ditujukan untuk membantu kebutuhan dasar masyarakat selama masa transisi pemulihan.

Melalui percepatan pembangunan hunian sementara dan dukungan sosial tersebut, pemerintah berharap kehidupan para penyintas banjir dan longsor di Sumatera dapat segera pulih, sembari menyiapkan pembangunan hunian tetap yang lebih permanen di masa mendatang.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Harapan baru hadir bagi keluarga Jihan, seorang anak penderita gizi buruk asal Kota Jambi, setelah dikunjungi langsung oleh Wali Kota Jambi, Dr. Maulana, pada Selasa (26/8/2025).

Kunjungan tersebut dilakukan di Rumah Sakit dr. Bratanata Jambi, tempat Jihan kini tengah dirawat intensif.

Jihan sebelumnya didiagnosis menderita sejumlah penyakit serius, yakni gizi buruk, dehidrasi berat, suspect TBC, dan cerebral palsy. Kondisinya yang sangat lemah diperparah dengan keterbatasan ekonomi keluarganya.

“Alhamdulillah, saat ini kondisi Jihan sudah membaik. Berat badannya naik sekitar 2 kilogram dan terus dipantau oleh dokter spesialis anak,” ujar Maulana kepada awak media.

Tak hanya itu, Pemerintah Kota Jambi juga menyalurkan bantuan makanan tambahan untuk mendukung proses pemulihan Jihan.

Wali Kota Maulana telah menginstruksikan kepada Puskesmas dan Dinas Sosial setempat untuk melakukan pemantauan rutin dan memastikan asupan gizi Jihan terpenuhi secara berkelanjutan.

Selain bantuan medis, pihak keluarga juga akan diberikan edukasi mengenai pentingnya pola makan seimbang, terutama bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus.

Maulana juga menegaskan kepada dinas-dinas terkait agar kejadian serupa tidak terulang kembali.

Ia menekankan pentingnya peran aktif seluruh pihak dalam mendeteksi dan menangani kasus gizi buruk sejak dini.

“Yang paling penting, jangan sampai ada lagi anak-anak di Kota Jambi yang tidak terpenuhi gizinya. Semua pihak harus peduli,” tegasnya.(*)