SUMBAR, SEPUCUKJAMBI.ID – Satbrimob Polda Jambi menunjukkan kepedulian nyata terhadap masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Agam, Sumatera Barat.

Melalui Batalyon A Pelopor, 24 personel Brimob diterjunkan untuk membangun jembatan darurat yang menghubungkan Desa Kampung Tengah Timur dengan Desa Padang Landua, Kamis (15/1/2026).

Jembatan ini menjadi vital karena sebelumnya akses antar desa sempat terputus akibat bencana, menghambat mobilitas warga serta distribusi kebutuhan pokok.

Selama pengerjaan, personel Brimob bekerja bergotong royong, mengangkut kayu dan material konstruksi, sambil didukung perlengkapan SAR, logistik, dan kendaraan operasional.

Kehadiran jembatan darurat ini diharapkan dapat memulihkan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat, memperlancar transportasi, dan mendukung kehidupan sehari-hari warga terdampak.

“Kegiatan ini adalah wujud nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat yang membutuhkan bantuan. Dengan akses transportasi kembali terbuka, pemulihan aktivitas warga akan lebih cepat,” Kabid Humas Polda Jambi, Kombes Pol Erlan Munaji.

Ia menambahkan, Polri akan terus mengoptimalkan seluruh sumber daya untuk mendukung pemulihan pascabencana, tidak hanya dari aspek keamanan, tetapi juga kegiatan kemanusiaan.

“Langkah seperti ini diharapkan meringankan beban warga dan mempercepat kebangkitan wilayah terdampak,” ungkapnya.

Kegiatan pembangunan jembatan darurat Satbrimob Polda Jambi berjalan aman, tertib, dan lancar, menjadi bukti sinergi kepolisian dalam membantu masyarakat dan mempercepat pemulihan pascabencana di Sumatera Barat.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Solidaritas dan kepedulian masyarakat Kota Jambi tercermin kuat di malam pergantian Tahun Baru 2025 ke 2026.

Dalam waktu singkat, donasi sebesar Rp1.090.000.000 berhasil terkumpul untuk membantu korban bencana alam banjir bandang dan tanah longsor di sejumlah wilayah Pulau Sumatera, khususnya Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Penggalangan dana tersebut dilakukan dalam rangkaian kegiatan bertajuk “Nada Peduli Bahagia Berbagi”, yang digelar Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi pada Rabu malam (31/12/2025) di Taman Banjuran Budayo.

Kegiatan ini menjadi alternatif perayaan malam tahun baru tanpa euforia, tanpa pesta kembang api, dan diganti dengan doa serta aksi kemanusiaan.

Wali Kota Jambi Dr. dr. H. Maulana, M.K.M menyampaikan bahwa donasi yang terkumpul merupakan hasil partisipasi berbagai unsur masyarakat, mulai dari tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, pelaku UMKM, komunitas seni, hingga masyarakat umum.

“Dalam waktu yang sangat singkat, alhamdulillah terkumpul kembali donasi Rp1,09 miliar. Ini merupakan tahap kedua. Sebelumnya kita juga telah mengumpulkan Rp1,2 miliar. Seluruh bantuan akan disalurkan melalui Baznas kepada daerah yang membutuhkan, terutama Aceh dan beberapa wilayah di Sumatera Utara,” ujar Maulana.

Ia menegaskan, besarnya donasi tersebut menjadi bukti nyata tingginya solidaritas sosial warga Kota Jambi, sekaligus menunjukkan bahwa perayaan tahun baru dapat dimaknai dengan cara yang lebih bermanfaat dan bermakna.

“Kegiatan yang biasanya diisi euforia, malam ini kita ganti dengan doa dan berbagi. Ini jauh lebih bernilai bagi sesama,” tuturnya.

Selain penggalangan dana, kegiatan Nada Peduli Bahagia Berbagi juga diisi dengan doa bersama lintas agama yang dipimpin oleh para tokoh agama dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Jambi.

Enam agama resmi di Indonesia turut menyampaikan doa, harapan, dan pesan persaudaraan demi kedamaian Kota Jambi dan bangsa Indonesia.

Acara tersebut dihadiri langsung oleh Wali Kota Jambi, Wakil Wali Kota Diza Hazra Aljosha, Ketua TP PKK Kota Jambi, jajaran Forkopimda, ASN Pemkot Jambi, Forum RT, tokoh adat, organisasi masyarakat, pelaku UMKM, komunitas seni budaya, hingga masyarakat Kota Jambi.

Wali Kota Maulana menjelaskan bahwa kegiatan ini memiliki tiga fokus utama, yakni doa lintas agama, apresiasi bagi pihak yang mendukung program Kota Jambi Bahagia, serta penggalangan donasi untuk korban bencana.

Selain itu, rangkaian acara juga dimeriahkan dengan berbagai penampilan seni budaya lokal, seperti orkestra melayu, perbalasan pantun, band lokal, stand-up comedy, bazar UMKM, serta Animal Expo yang menampilkan lebih dari 35 spesies hewan.

Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi antara Pemkot Jambi, Baznas, FKUB, perangkat daerah, komunitas seni budaya, UMKM, yayasan sosial, dan masyarakat.

Melalui kegiatan ini, Pemkot Jambi menegaskan komitmennya menjadikan ruang publik sebagai sarana memperkuat empati sosial dan solidaritas kemanusiaan.

Menjelang pergantian tahun, Wali Kota Jambi bersama unsur Forkopimda juga mengikuti Zoom Meeting bersama Kapolri untuk memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap aman dan kondusif dalam menyambut Tahun Baru 2026.(*)

ACEH, SEPUCUKJAMBI.ID – Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat/IOH) terus mempercepat pemulihan layanan jaringan telekomunikasi di Provinsi Aceh pascabanjir yang terjadi beberapa waktu lalu.

Hingga saat ini, tingkat pemulihan jaringan Indosat di wilayah tersebut telah mencapai 92 persen.

Pemulihan ini merupakan bagian dari komitmen Indosat untuk terus hadir mendampingi masyarakat sejak masa tanggap darurat hingga fase pemulihan

Konektivitas dinilai sebagai elemen penting dalam mendukung koordinasi, akses informasi, serta aktivitas masyarakat sehari-hari, khususnya di wilayah terdampak bencana.

EVP–Head of Circle Sumatra Indosat Ooredoo Hutchison, Agus Sulistio, menyampaikan bahwa konektivitas memiliki peran krusial dalam situasi darurat.

“Dalam kondisi bencana, jaringan komunikasi sangat penting. Indosat bergerak cepat bersama para pemangku kepentingan untuk memastikan layanan kembali berfungsi dan dapat dimanfaatkan masyarakat. Saat ini, sebagian besar wilayah terdampak di Aceh, termasuk Aceh Tamiang, telah kembali terlayani dan kami akan terus mempercepat pemulihan hingga seluruh jaringan pulih sepenuhnya,” ujar Agus Sulistio.

Dalam proses pemulihan, Indosat melakukan berbagai langkah teknis secara menyeluruh.

Upaya tersebut meliputi penggantian perangkat jaringan yang terdampak banjir, perbaikan jalur transmisi serat optik yang terputus, serta pemasangan sumber daya cadangan seperti genset dan baterai.

Untuk menjaga konektivitas di wilayah yang belum terhubung dengan serat optik, Indosat juga menyediakan alternatif transmisi melalui satelit link.

Selain penguatan infrastruktur, Indosat menambah jumlah personel teknis di seluruh lokasi terdampak, baik dari internal perusahaan maupun mitra dalam ekosistem Indosat.

Koordinasi intensif juga dilakukan dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), BNPB, serta pemerintah daerah guna memperoleh prioritas pasokan bahan bakar dan membuka akses ke wilayah yang sempat terisolasi akibat kerusakan infrastruktur.

Sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas layanan, Indosat menempatkan tim siaga di sejumlah lokasi strategis seperti bandara, terminal, stasiun, rumah sakit, dan area pengungsian.

Indosat juga mengoperasikan Posko Pemantauan (Command Center) secara terpusat di Jakarta, Medan, dan Aceh untuk memastikan dukungan maksimal bagi tim di lapangan.

Indosat SIGAP Dukung Pemulihan Masyarakat

Sejalan dengan pemulihan jaringan, Indosat melalui program tanggung jawab sosial perusahaan Indosat SIGAP turut menyalurkan bantuan kemanusiaan.

Indosat mendirikan Posko Dapur Umum di sejumlah wilayah terdampak, terutama di Aceh, seperti Kampung Durian (Aceh Tamiang), Geulanggang Rayeuk (Bireuen), serta Panti Asuhan Darul Aitam (Meureudu, Pidie Jaya).

Posko serupa juga beroperasi di Langkat (Sumatra Utara), Kota Padang, dan Kabupaten Agam (Sumatra Barat).

Menyesuaikan kebutuhan lapangan, jumlah posko dioptimalkan dari rencana awal sepuluh menjadi sembilan titik, dengan prioritas utama di wilayah Aceh.

Kapasitas bantuan ditingkatkan hingga ribuan porsi makanan per hari, serta dilengkapi pembangunan sumur bor di Aceh Tamiang guna mendukung ketersediaan air bersih dan pemulihan jangka panjang.

Ke depan, Indosat berkomitmen menuntaskan pemulihan jaringan secara menyeluruh melalui penguatan infrastruktur, penambahan sumber daya pendukung, serta koordinasi berkelanjutan dengan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan.

Indosat memastikan layanan komunikasi tetap tangguh dan responsif agar masyarakat dapat terus terhubung, termasuk dalam situasi darurat.(*)

MEDAN, SEPUCUKJAMBI.ID — Pemerintah Kota (Pemko) Medan memastikan bahwa bantuan beras sebanyak 30 ton tetap disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan, setelah sebelumnya sempat direncanakan akan dikembalikan.

Bantuan tersebut kini diserahkan kepada organisasi Muhammadiyah yang akan menyalurkan langsung ke warga terdampak.

Wali Kota Medan, Bobby Nasution, menegaskan bahwa Pemko Medan hanya berperan dalam tahap penyerahan bantuan.

Sedangkan mekanisme distribusi sepenuhnya menjadi tanggung jawab Muhammadiyah sebagai lembaga kemanusiaan yang berpengalaman.

Keputusan ini diambil melalui koordinasi dan klarifikasi terkait prosedur penyaluran bantuan.

“Pemko Medan menyerahkan bantuan ke Muhammadiyah. Proses distribusi sepenuhnya mereka yang mengelola,” jelas Bobby Nasution.

Rencana awal pengembalian bantuan beras sempat menjadi sorotan publik, karena adanya keraguan soal mekanisme penerimaan bantuan dan prosedur administrasi.

Namun, setelah evaluasi dan komunikasi intensif dengan berbagai pihak, diputuskan bahwa bantuan tetap disalurkan untuk memenuhi kebutuhan warga.

Pemko Medan menekankan bahwa pertimbangan utama dalam penyaluran adalah kondisi sosial dan kebutuhan pangan masyarakat, terutama di tengah tekanan ekonomi dan dampak bencana di sejumlah wilayah.

Bantuan beras ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat berpenghasilan rendah.

Dengan melibatkan Muhammadiyah, pemerintah berharap proses distribusi dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

Muhammadiyah dianggap memiliki pengalaman dan jaringan yang luas dalam penyaluran bantuan kemanusiaan, khususnya di situasi darurat.

Pemko Medan menegaskan komitmen untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas setiap penyaluran bantuan.

Koordinasi dengan organisasi penyalur akan terus dilakukan agar bantuan diterima oleh masyarakat yang berhak tanpa menimbulkan polemik di kemudian hari.(*)

MEDAN, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Medan mengembalikan bantuan kemanusiaan berupa 30 ton beras dan sejumlah logistik lainnya yang berasal dari Uni Emirat Arab (UEA).

Bantuan tersebut sebelumnya ditujukan untuk membantu warga terdampak banjir di Kota Medan.

Keputusan pengembalian dilakukan setelah Pemkot Medan berkoordinasi dengan pemerintah pusat serta instansi terkait.

Pemerintah daerah menilai bahwa penerimaan bantuan dari luar negeri harus mengikuti mekanisme dan regulasi nasional, sehingga tidak dapat diterima secara langsung oleh pemerintah kota.

Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan pengecekan aturan sebelum mengambil langkah tersebut.

Pemkot Medan berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta Kementerian Pertahanan untuk memastikan kebijakan yang diambil sesuai ketentuan yang berlaku.

“Intinya kita sudah mengecek regulasi dan mekanisme penyaluran. Setelah berkoordinasi dengan BNPB dan Kementerian Pertahanan, disimpulkan bahwa bantuan ini belum dapat diterima,” ujar Rico.

Bantuan yang dikembalikan meliputi 30 ton beras, ratusan paket sembako, perlengkapan bayi, serta perlengkapan ibadah.

Seluruh bantuan tersebut masih dalam kondisi utuh karena belum sempat didistribusikan kepada warga terdampak banjir.

Meski demikian, Pemkot Medan tetap menyampaikan apresiasi atas niat baik dan solidaritas dari pihak pemberi bantuan.

Pemerintah kota mengucapkan terima kasih atas perhatian komunitas internasional terhadap kondisi masyarakat Medan yang terdampak bencana.

Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri menjelaskan bahwa bantuan tersebut berasal dari organisasi kemanusiaan di Uni Emirat Arab, bukan langsung dari pemerintah negara tersebut.

Namun, karena belum adanya mekanisme resmi penerimaan bantuan asing melalui pemerintah daerah, bantuan tersebut tidak dapat disalurkan di Medan.

Pemkot Medan memastikan bahwa penanganan dampak banjir tetap berjalan dengan mengandalkan bantuan dalam negeri, serta dukungan dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Pemerintah daerah menegaskan kebutuhan dasar warga terdampak, termasuk pangan, masih dapat terpenuhi melalui jalur bantuan nasional.(*)

ACEH, SEPUCUKJAMBI.ID – Warga di sejumlah wilayah di Provinsi Aceh mengibarkan bendera putih sebagai simbol keputusasaan sekaligus permohonan bantuan di tengah kondisi pascabencana banjir dan tanah longsor yang dinilai belum sepenuhnya tertangani.

Bendera putih terlihat terpasang di depan rumah warga, di pinggir jalan, hingga di area persawahan.

Gubernur Aceh Muzakir Manaf membenarkan adanya fenomena pengibaran bendera putih tersebut.

Namun, ia menegaskan bahwa makna di balik aksi warga itu beragam dan tidak dapat disimpulkan secara tunggal.

“Saya tidak tahu apa-apa, sebenarnya keliru, (bendera putih) bukan ke PBB, kepada LSM yang ada di Aceh,” ujar Muzakir Manaf saat memberikan klarifikasi kepada awak media.

Menurut Muzakir, sebagian warga mengibarkan bendera putih sebagai bentuk permintaan bantuan akibat keterbatasan logistik dan tekanan ekonomi yang dialami pascabencana.

Meski demikian, ia menegaskan pemerintah daerah tetap berupaya memastikan penanganan bencana dan distribusi bantuan terus berjalan.

Banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah kabupaten di Aceh mengakibatkan kerusakan infrastruktur, terputusnya akses jalan, serta terganggunya distribusi bahan pangan.

Kondisi tersebut membuat sebagian warga kesulitan memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari.

Fenomena bendera putih di Aceh juga menjadi sorotan media internasional.

Channel News Asia (CNA) melaporkan bahwa, warga mengibarkan bendera putih sebagai tanda kekurangan makanan dan bantuan yang belum menjangkau seluruh wilayah terdampak.

Sejumlah warga terdampak bencana mengaku bantuan belum diterima secara merata.

“Kami mengibarkan bendera putih agar orang tahu kami masih membutuhkan bantuan. Kami hanya ingin makan dan bertahan hidup,” sebut seorang warga Aceh, yang dikutip media asing.

Di Banda Aceh, kelompok masyarakat sipil turut mengibarkan bendera putih di kawasan Masjid Raya Baiturrahman.

Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk desakan kepada pemerintah agar menetapkan status bencana nasional, sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan terkoordinasi.

Pemberitaan terkait pengibaran bendera putih di Aceh semakin meluas setelah mendapat perhatian media asing.

Aksi simbolik ini dinilai mencerminkan situasi darurat kemanusiaan yang membutuhkan respons cepat dan konkret dari pemerintah.

Sementara itu, hasil penelusuran cek fakta Tempo memastikan bahwa pengibaran bendera putih oleh warga Aceh benar terjadi dan tidak terkait dengan informasi palsu.

Simbol tersebut digunakan warga sebagai upaya menarik perhatian agar bantuan segera disalurkan secara merata.

Pemerintah pusat dan daerah menyatakan terus memantau perkembangan di lapangan serta berupaya mempercepat penyaluran bantuan bagi warga terdampak, sembari menjaga situasi keamanan dan ketertiban tetap kondusif.(*)

BANDAACEH, SEPUCUKJAMBI.ID – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, membantah keras kabar yang menyebut Pemerintah Provinsi Aceh meminta bantuan langsung kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait bencana banjir dan longsor di beberapa wilayah.

Ia menegaskan informasi tersebut keliru dan tidak sesuai fakta.

Isu ini muncul setelah beredar kabar mengenai surat yang disebut dikirim Pemerintah Aceh ke PBB.

Kabar tersebut memicu polemik publik terkait kewenangan pemerintah daerah dalam menjalin komunikasi internasional.

Muzakir Manaf, yang akrab disapa Mualem, menegaskan dirinya tidak mengetahui adanya permintaan bantuan ke PBB. Ia menyebut terjadi kesalahan tafsir terhadap surat yang dimaksud.

“Saya tidak tahu apa-apa, sebenarnya keliru, (surat) bukan ke PBB, tapi kepada LSM yang ada di Aceh,” ujar Mualem.

Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, menjelaskan surat yang dikirim memang ada, namun ditujukan kepada lembaga atau mitra kemanusiaan lokal, bukan PBB.

Koordinasi ini dilakukan untuk memperkuat penanganan dan pemulihan bencana, bukan untuk mengalihkan tanggung jawab pemerintah.

Menurut Muhammad MTA, langkah ini wajar mengingat Aceh memiliki pengalaman panjang bekerja sama dengan lembaga kemanusiaan sejak masa pemulihan pascatsunami 2004.

Pemerintah Aceh menegaskan tidak ada pelanggaran kewenangan karena tidak mengajukan permintaan resmi kepada organisasi internasional.

Pemerintah Aceh berharap klarifikasi ini meluruskan informasi yang berkembang di masyarakat.

Fokus utama tetap pada percepatan penanganan bencana dan pemulihan kondisi masyarakat terdampak secara optimal melalui koordinasi yang sesuai ketentuan hukum.(*)

PADANG, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, Maulana, menyerahkan langsung bantuan senilai Rp200 juta kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai bentuk kepedulian terhadap korban bencana di wilayah tersebut.

Bantuan itu disampaikan saat Maulana bersilaturahmi dengan Gubernur Sumatera Barat di Rumah Dinas Gubernur, Kamis 11 Desember 2025 sore.

Sebelum penyerahan bantuan, Wali Kota Jambi bersama rombongan mengunjungi Rumah Dinas Wali Kota Padang, kemudian meninjau salah satu titik lokasi terdampak bencana serta area pengungsian.

Dalam kunjungan tersebut, Maulana menyampaikan bahwa bantuan tersebut merupakan amanah dari seluruh masyarakat Kota Jambi.

“Kami menyampaikan amanah warga Kota Jambi, dan bantuan ini sudah diterima langsung oleh Bapak Gubernur,” kata dia.

“Terima kasih kepada seluruh warga Kota Jambi yang telah membantu dan peduli terhadap saudara-saudara kita di Sumatera Barat,” ujar Wali Kota Jambi Maulana.

Bantuan dari warga Kota Jambi ini diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat Sumatera Barat yang terdampak bencana.

Pemerintah Kota Jambi memastikan akan terus membuka ruang kolaborasi dan dukungan antar daerah dalam situasi darurat kemanusiaan.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Ferry Irwandi akhirnya angkat suara setelah aksinya menggalang donasi Rp10 miliar untuk korban bencana di Sumatera disindir oleh anggota DPR Endipat Wijaya.

Melalui akun pribadinya, Ferry merespons kritik tersebut dengan tenang sekaligus mengucapkan terima kasih atas dukungan publik.

Dalam unggahannya, Ferry menegaskan bahwa ia tidak merasa tersinggung maupun marah.

“Saya sama sekali tidak merasa amarah dan kesal. Berkat dukungan luar biasa dari teman-teman semua yang sangat masif, tidak ada alasan untuk kesal ketika dapat support sebesar ini. Makasih ya semuanya,” tulis Ferry melalui akun @irwandiferry.

Ferry juga mengungkapkan bahwa, Endipat sudah menghubunginya secara pribadi untuk meminta maaf, dan ia memilih untuk menerima permintaan tersebut demi menjaga situasi tetap kondusif.

“Beliau sudah menghubungi saya secara personal dan minta maaf. Saya menerima karena tidak ada gunanya memelihara konflik di kondisi seperti sekarang,” ujarnya.

Selain itu, Ferry menyampaikan bahwa ia telah menyampaikan berbagai kebutuhan mendesak di lapangan kepada Endipat.

“Saya juga sudah sampaikan concern dan kebutuhan warga terdampak, dan beliau menerima. Jadi, buat yang tanya respons saya, itu aja.. hahaha,” tambahnya.

Respons Ferry tersebut muncul setelah pernyataan anggota DPR Endipat Wijaya dalam rapat Komisi I DPR bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) pekan lalu.

Dalam rapat itu, Endipat menyinggung bahwa donasi individu sebesar Rp10 miliar tidak sebanding dengan bantuan pemerintah yang mencapai triliunan rupiah.

“Orang per orang cuma nyumbang Rp10 miliar, negara sudah triliun-triliunan ke Aceh itu, Bu. Jadi mohon dijadikan perhatian agar tidak ada informasi seolah negara tidak hadir,” ujar Endipat.

Pernyataan itu memicu reaksi publik yang menilai komentar tersebut tidak menghargai bentuk solidaritas masyarakat.

Banyak yang menilai bahwa besarnya donasi pemerintah tidak mengurangi pentingnya kontribusi individu, terutama karena bantuan publik sering tiba lebih cepat ke korban bencana.

Kasus ini kembali membuka diskusi mengenai peran pemerintah dan kontribusi masyarakat dalam merespons bencana.

Meski negara memiliki anggaran besar, aksi masyarakat tetap berperan penting dalam memberikan bantuan cepat dan berbasis empati.(*)

BANDUNG, SEPUCUKJAMBI.ID – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bertolak ke Sumatera pada awal Desember 2025 untuk menyerahkan bantuan kemanusiaan sekaligus mencari anggota keluarganya yang hilang kontak akibat bencana banjir dan longsor di Aceh.

Kunjungan ini menarik perhatian publik karena memadukan tugas resmi sebagai kepala daerah dengan kepentingan pribadi yang sangat emosional.

Dedi membawa bantuan senilai sekitar Rp7 miliar yang dihimpun dari berbagai pihak, mulai dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kadin, Apindo, Baznas, hingga Bank BJB.

Bantuan tersebut dikirim menggunakan dua pesawat Susi Air agar dapat menjangkau lokasi yang sulit dilalui jalur darat.

Sejumlah kebutuhan pokok juga dibeli langsung dari pedagang di Sumatera Barat untuk mempercepat distribusi menuju wilayah-wilayah terdampak.

Dalam pernyataannya, Dedi menegaskan bahwa keluarganya di Aceh masih belum dapat dihubungi setelah bencana terjadi.

“Saudara saya sampai sekarang hilang kontak di Aceh,” ujar Dedi di Gedung Sate, Bandung.

“Saya nanti juga akan mencoba mencari apakah saudara saya bisa ditemukan,” tambahnya.

Setibanya di Sumatra Barat, Dedi disambut hangat warga. Ia meninjau sejumlah toko dan sentra logistik lokal untuk memastikan bantuan yang dibeli sesuai kebutuhan lapangan.

Dedi juga mengajak masyarakat Jawa Barat terus menunjukkan solidaritas bagi korban bencana di Sumatera serta mengingatkan para pemangku kebijakan agar lebih bijak dalam mengambil keputusan yang dapat berdampak pada kerentanan bencana.

Sementara itu, kondisi di Aceh dan beberapa wilayah Sumatra lainnya masih memprihatinkan.

Rusaknya jaringan komunikasi serta akses wilayah membuat proses pencarian korban, termasuk keluarga Dedi, berjalan lambat.

Pemerintah daerah setempat masih melakukan pendataan dan pencarian, namun banyak warga yang dilaporkan hilang kontak belum dapat dipastikan keberadaannya.

Hingga berita ini ditulis, rombongan Gubernur Jawa Barat masih melakukan distribusi bantuan.

Sementara upaya pencarian anggota keluarga Dedi terus dilakukan mengikuti perkembangan situasi di lapangan.(*)