JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan klarifikasi terkait pernyataannya yang sempat menuai sorotan publik.

Pernyataan tersebut berkaitan dengan bantuan kemanusiaan dari Malaysia dalam penanganan bencana di Aceh, yang dinilai kontroversial setelah potongan ucapannya beredar luas di media sosial dan sejumlah media nasional.

Tito menegaskan bahwa dirinya tidak pernah bermaksud mengecilkan atau meremehkan bantuan dari Malaysia maupun negara sahabat lainnya.

Ia menyebut polemik yang muncul lebih disebabkan oleh perbedaan penafsiran konteks pernyataannya.

“Saya sama sekali tidak bermaksud mengecilkan bantuan dan dukungan dari saudara-saudara kita di Malaysia. Kalau ada yang salah paham, saya minta maaf,” ujar Tito menanggapi reaksi publik.

Ia menjelaskan, inti dari pernyataannya adalah menegaskan bahwa pemerintah Indonesia memiliki kapasitas dan kesiapan dalam menangani bencana secara mandiri.

Penekanan tersebut, kata Tito, bukan berarti menolak atau menutup diri dari bantuan internasional, melainkan menunjukkan kesiapsiagaan negara dalam menghadapi situasi darurat.

Lebih lanjut, Tito menegaskan bahwa pemerintah tetap menghargai setiap bentuk bantuan kemanusiaan yang datang dari luar negeri, baik dari pemerintah asing maupun komunitas internasional.

Menurutnya, bantuan harus dipandang dari niat solidaritas dan kepedulian, bukan semata dari besar kecilnya nominal.

Polemik sebelumnya mencuat setelah potongan pernyataan Tito yang menyebut nominal bantuan asing tertentu menjadi perhatian publik.

Sejumlah pihak menilai pernyataan tersebut berpotensi menyinggung negara pemberi bantuan.

Menanggapi hal tersebut, Mendagri menekankan pentingnya menjaga hubungan baik antara Indonesia dan Malaysia.

Ia berharap klarifikasi ini dapat meluruskan kesalahpahaman sekaligus mengembalikan fokus publik pada upaya penanganan bencana dan pemulihan masyarakat terdampak.

Klarifikasi ini diharapkan dapat mengakhiri polemik yang berkembang akibat potongan pernyataan di luar konteks.

Pemerintah pun mengajak semua pihak untuk terus mendukung kerja sama kemanusiaan dan memperkuat solidaritas dalam menghadapi bencana alam.(*)

BANDAACEH, SEPUCUKJAMBI.ID – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, membantah keras kabar yang menyebut Pemerintah Provinsi Aceh meminta bantuan langsung kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait bencana banjir dan longsor di beberapa wilayah.

Ia menegaskan informasi tersebut keliru dan tidak sesuai fakta.

Isu ini muncul setelah beredar kabar mengenai surat yang disebut dikirim Pemerintah Aceh ke PBB.

Kabar tersebut memicu polemik publik terkait kewenangan pemerintah daerah dalam menjalin komunikasi internasional.

Muzakir Manaf, yang akrab disapa Mualem, menegaskan dirinya tidak mengetahui adanya permintaan bantuan ke PBB. Ia menyebut terjadi kesalahan tafsir terhadap surat yang dimaksud.

“Saya tidak tahu apa-apa, sebenarnya keliru, (surat) bukan ke PBB, tapi kepada LSM yang ada di Aceh,” ujar Mualem.

Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, menjelaskan surat yang dikirim memang ada, namun ditujukan kepada lembaga atau mitra kemanusiaan lokal, bukan PBB.

Koordinasi ini dilakukan untuk memperkuat penanganan dan pemulihan bencana, bukan untuk mengalihkan tanggung jawab pemerintah.

Menurut Muhammad MTA, langkah ini wajar mengingat Aceh memiliki pengalaman panjang bekerja sama dengan lembaga kemanusiaan sejak masa pemulihan pascatsunami 2004.

Pemerintah Aceh menegaskan tidak ada pelanggaran kewenangan karena tidak mengajukan permintaan resmi kepada organisasi internasional.

Pemerintah Aceh berharap klarifikasi ini meluruskan informasi yang berkembang di masyarakat.

Fokus utama tetap pada percepatan penanganan bencana dan pemulihan kondisi masyarakat terdampak secara optimal melalui koordinasi yang sesuai ketentuan hukum.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Indonesia memastikan hingga saat ini bantuan internasional untuk penanganan bencana di Sumatera belum dibuka.

Keputusan ini diambil karena pemerintah menilai sumber daya nasional masih memadai untuk memenuhi kebutuhan pangan dan distribusi logistik di wilayah terdampak.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menilai keputusan pemerintah menolak sementara bantuan asing mencerminkan kemampuan negara menangani bencana secara mandiri.

“Keputusan pemerintah untuk sementara tidak menerima bantuan asing mencerminkan kepercayaan diri negara ini terhadap kemampuan aparat, lembaga, dan masyarakat dalam menghadapi situasi darurat,” ujar Dave Laksono di Jakarta, Senin (8/12/2025).

Juru bicara pemerintah menambahkan, meskipun sejumlah negara sahabat menawarkan bantuan, pemerintah tetap mengedepankan kemandirian nasional.

Dana Siap Pakai (DSP) sekitar Rp 500 miliar dan stok kebutuhan dasar di wilayah terdampak dianggap cukup untuk penanganan awal.

Presiden juga telah meminta kesiapan anggaran tambahan apabila situasi memburuk.

Di lapangan, kerusakan infrastruktur seperti rumah, jembatan, dan fasilitas publik masih signifikan di beberapa provinsi terdampak.

Beberapa pejabat daerah mengakui bantuan nasional belum sepenuhnya mencukupi, terutama untuk wilayah terisolasi yang kesulitan distribusi logistik.

Keputusan pemerintah ini memunculkan pro dan kontra. Di satu sisi, menunjukkan kedaulatan dan kemandirian negara.

Di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa keterlambatan membuka bantuan internasional dapat memperlambat pemulihan korban dan infrastruktur terdampak.

Pemerintah menegaskan keputusan membuka bantuan asing akan dievaluasi jika situasi di lapangan semakin kritis, dengan fokus utama memastikan keselamatan dan pemenuhan kebutuhan warga terdampak.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Aceh mulai menerima bantuan internasional setelah banjir dan longsor melanda sejumlah wilayah pada akhir November 2025.

Malaysia mengirimkan obat-obatan dan peralatan medis untuk membantu korban dan mempercepat penanganan darurat di lapangan.

Sebanyak dua ton obat-obatan dan alat medis tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, menggunakan pesawat kargo dari Kuala Lumpur.

Paket ini berisi sekitar dua juta pieces obat dan perlengkapan medis dasar yang akan dibagikan ke pengungsi serta fasilitas kesehatan terdampak banjir.

Pengiriman ini menjadi bantuan medis internasional pertama yang berhasil masuk ke Aceh sejak bencana terjadi.

Banjir di Aceh dipicu hujan ekstrem yang dalam beberapa hari mencapai lebih dari 400 milimeter di sejumlah wilayah.

Ribuan rumah terdampak, banyak jalan terputus, dan ribuan warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman.

Selain kebutuhan dasar seperti makanan dan air bersih, layanan kesehatan menjadi fokus utama karena risiko penyakit pascabanjir meningkat, termasuk infeksi kulit, diare, dan masalah pernapasan.

Distribusi bantuan difokuskan ke daerah terdampak paling parah dan lokasi pengungsian.

Pemerintah daerah dan posko bencana memastikan obat-obatan dan peralatan medis sampai ke warga yang membutuhkan, termasuk di wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau.

Bantuan ini diharapkan bisa meringankan beban tenaga medis lokal yang bekerja tanpa henti sejak awal bencana.

Selain Malaysia, beberapa organisasi internasional juga menyiapkan dukungan tambahan yang dijadwalkan tiba dalam beberapa hari ke depan.

Koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat terus diperkuat agar semua bantuan dapat tersalurkan tepat waktu dan tepat sasaran.

Kehadiran bantuan dari Malaysia tidak hanya membantu secara nyata di lapangan, tetapi juga menjadi simbol solidaritas regional.

Di tengah kondisi cuaca yang masih tidak menentu, dukungan internasional ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan masyarakat Aceh dan membantu mereka melalui masa sulit pasca-banjir.(*)