JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi mulai memperkuat strategi penanganan sampah dengan menggabungkan pemberdayaan masyarakat, perlindungan pekerja, hingga penegakan aturan.

Wali Kota Jambi, Maulana bahkan menegaskan, pemerintah akan menindak warga yang masih membuang sampah sembarangan, terutama ke sungai dan saluran air.

Langkah tersebut menjadi bagian dari pembenahan sistem pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir.

Salah satu upayanya melalui Jambore Organisasi Pengelola Bank Sampah Mandiri (OPBM) se-Kota Jambi yang melibatkan para operator dan pengelola depo sampah.

Kegiatan tersebut juga mendapat dukungan Polda Jambi melalui program Green Policing.

Selain memperkuat koordinasi antarpelaku pengelolaan sampah, kegiatan ini menjadi momentum penyerahan bantuan sembako dan fasilitasi perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi operator OPBM.

Wali Kota Jambi, Maulana mengatakan, persoalan sampah tidak mungkin diselesaikan hanya dengan mengandalkan pemerintah.

Keterlibatan masyarakat, lembaga, dan berbagai pemangku kepentingan menjadi faktor penting untuk membangun sistem pengelolaan yang berkelanjutan.

“Alhamdulillah, pagi ini jajaran Pemerintah Kota Jambi mendapat dukungan penuh dari Bapak Kapolda Jambi yang juga memiliki program Green Policing. Ini menjadi bentuk sinergi dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dan meningkatkan kepedulian terhadap persoalan sampah,” ujar Maulana, Sabtu 14 November 2026.

Menurutnya, Jambore OPBM menjadi ruang konsolidasi bagi seluruh operator di Kota Jambi.

Pemerintah ingin memperkuat komunikasi dan soliditas antara operator bank sampah dengan pengelola depo agar proses penanganan sampah berjalan lebih terkoordinasi.

Sistem tersebut mencakup pengelolaan sampah sejak dari sumbernya, pengumpulan dan pemrosesan di depo, hingga pengangkutan menuju tempat pemrosesan akhir (TPA) Talang Gulo.

Selain membenahi sistem pengelolaan sampah, Pemkot Jambi juga memberi perhatian terhadap keselamatan para pekerja lapangan.

Maulana menyebut pekerjaan operator OPBM memiliki risiko kecelakaan kerja.

Karena itu, pemerintah memfasilitasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan agar para pekerja memperoleh perlindungan ketika menghadapi risiko selama menjalankan tugas.

“Melalui BPJS Ketenagakerjaan, apabila terjadi kecelakaan dalam bekerja, bahkan risiko meninggal dunia, mereka memiliki jaminan perlindungan. Kita ingin para operator ini bekerja dengan lebih tenang karena keselamatan dan kesejahteraan mereka juga menjadi perhatian pemerintah,” katanya.

Para operator juga menerima bantuan sembako. Sementara itu, Polda Jambi turut memberikan dukungan, termasuk bantuan untuk kebutuhan operasional dan perpanjangan yang diperlukan dalam menunjang aktivitas pengelolaan sampah.

Pemkot Jambi juga berupaya mengubah cara pandang masyarakat terhadap sampah. Pemerintah menggandeng Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui pembinaan dan edukasi mengenai potensi ekonomi dari pengelolaan sampah.

Maulana mengatakan, masyarakat perlu mendapat pemahaman bahwa sampah tidak selalu berakhir sebagai limbah yang harus dibuang. Melalui pemilahan, pengolahan, dan pemberdayaan, sebagian sampah dapat memiliki nilai ekonomi.

Upaya ini diharapkan mendorong partisipasi masyarakat sekaligus membuka peluang penghasilan melalui aktivitas pengelolaan sampah.

Namun, pemerintah juga menyiapkan langkah penegakan aturan untuk mengatasi perilaku masyarakat yang masih mengabaikan kebersihan lingkungan.

Maulana menegaskan, setelah program pembenahan sistem dan peningkatan kapasitas masyarakat berjalan, Pemkot Jambi akan mengoptimalkan penindakan terhadap pelanggaran aturan kebersihan.

Warga yang masih membuang sampah sembarangan, terutama ke sungai dan lokasi yang tidak semestinya, akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Sanksi hingga denda menjadi bagian dari penegakan aturan tersebut.

“Setelah program ini berjalan dengan baik, penindakan akan kita jalankan secara penuh. Siapa pun yang tidak taat dan masih membuang sampah sembarangan, baik ke sungai maupun tempat yang tidak semestinya, akan diproses sesuai aturan dan diberikan sanksi,” tegasnya.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa strategi Pemkot Jambi tidak hanya bertumpu pada edukasi dan imbauan.

Pemerintah juga ingin memastikan masyarakat mematuhi aturan dalam membuang dan mengelola sampah.

Meski demikian, efektivitas kebijakan penindakan nantinya akan bergantung pada kesiapan fasilitas pembuangan, pengawasan di lapangan, sosialisasi aturan, serta konsistensi penerapan sanksi.

Di sisi lain, Pemkot Jambi terus meningkatkan kemampuan aparatur kewilayahan, khususnya lurah, melalui pendidikan dan pelatihan.

Program tersebut menyasar penguatan kedisiplinan, kepemimpinan, serta kemampuan aparatur dalam menggerakkan masyarakat untuk menjaga lingkungan.

Melalui berbagai langkah tersebut, Pemkot Jambi menargetkan sistem pengelolaan sampah yang lebih terintegrasi.

Tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh program berjalan konsisten, mulai dari pengelolaan di tingkat masyarakat hingga penegakan aturan terhadap pelanggaran kebersihan lingkungan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Perlindungan terhadap pekerja pengelola sampah di Kota Jambi mulai mendapat perhatian melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pemerintah Kota Jambi mencatat sebanyak 623 operator Pengelolaan Bank Sampah Mandiri (OPBM) telah masuk dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Namun, upaya memperluas perlindungan tersebut belum sepenuhnya tuntas. Sejumlah operator lainnya masih menunggu proses pengusulan dan penyelesaian administrasi.

Selain memfasilitasi kepesertaan jaminan sosial, Pemkot Jambi juga menyalurkan bantuan sembako kepada para operator OPBM.

Program ini menyasar pekerja yang selama ini berperan langsung dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Jambi, Mahruzar, menjelaskan program tersebut mulai diusulkan dan direalisasikan pada periode pertama kepemimpinan Wali Kota Jambi Maulana.

Menurutnya, pemerintah menjalankan program secara bertahap dengan menyasar operator dari sejumlah kategori.

Pada tahap pertama, program menjangkau sekitar 200 orang. Pemerintah kemudian melanjutkannya pada tahap kedua dengan sasaran sekitar 170 orang.

Berdasarkan data DLH, total operator yang telah menerima atau mendapatkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan mencapai 623 orang.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 53 orang berasal dari kategori OPBM mandiri, sedangkan lainnya berasal dari kelompok gabungan dan program Kampung Bahagia.

“Pelaksanaannya memang dilakukan secara bertahap. Saat ini sudah ada 623 orang yang masuk dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Untuk yang belum, masih terus kami proses, termasuk menyelesaikan sejumlah kendala administrasi agar seluruh sasaran yang memenuhi persyaratan bisa terakomodasi,” kata Mahruzar.

Capaian 623 peserta tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memberikan perlindungan kepada pekerja sektor pengelolaan sampah.

Namun, proses administrasi yang masih berlangsung menunjukkan bahwa perluasan jaminan sosial bagi seluruh operator yang memenuhi syarat masih membutuhkan perhatian.

DLH Kota Jambi menyatakan terus mengupayakan penyelesaian kendala teknis agar operator yang belum terakomodasi bisa memperoleh perlindungan serupa.

Mahruzar menilai operator OPBM memiliki peran strategis dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Mereka tidak hanya mengelola sampah, tetapi juga membantu mengurangi volume sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam menjaga lingkungan.

Karena itu, menurutnya, perhatian terhadap kesejahteraan dan keselamatan kerja para operator perlu berjalan seiring dengan upaya pemerintah membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih baik.

“Program ini merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada para operator OPBM. Mereka memiliki kontribusi besar dalam membantu pengelolaan sampah dan menjaga kebersihan lingkungan. Karena itu, sudah sepatutnya mereka mendapatkan perhatian, termasuk dalam hal kesejahteraan dan perlindungan jaminan sosial,” ujarnya.

Pemkot Jambi berharap bantuan sembako dan fasilitasi BPJS Ketenagakerjaan dapat memberikan manfaat nyata bagi para operator.

Pemerintah juga menargetkan program tersebut terus berlanjut sehingga semakin banyak pekerja pengelolaan sampah yang memenuhi persyaratan bisa memperoleh perlindungan.

Ke depan, tantangan program ini bukan hanya mempertahankan kepesertaan yang sudah berjalan, melainkan juga memastikan seluruh operator yang memenuhi kriteria mendapatkan akses perlindungan sosial secara merata.(*)