JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) bersama tim gabungan mempercepat penanganan kayu hanyut dan material yang terseret banjir besar di Sumatra.

Upaya ini dilakukan untuk membuka akses jalan, permukiman, dan fasilitas umum yang terhambat tumpukan kayu gelondongan akibat banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Kepala Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (BBTNGL), Subhan, menyampaikan bahwa tim gabungan telah menurunkan puluhan alat berat untuk membersihkan kayu di titik-titik strategis.

Hingga awal Januari 2026, sekitar 300 batang kayu dengan volume mencapai 469,26 meter kubik telah dikumpulkan dan dipilah untuk potensi pemanfaatan.

“Kami memprioritaskan pembersihan kayu yang menghalangi jalan, permukiman, dan fasilitas publik. Kayu yang masih bernilai guna kami data dan manfaatkan untuk kebutuhan darurat warga,” ujar Subhan.

Beberapa kayu hasil pembersihan kini sedang diproses untuk digunakan, termasuk pembuatan hunian sementara bagi korban banjir.

Program ini melibatkan tim terpadu dari Kemenhut, TNI, Polri, dan pemerintah daerah setempat.

Selain mengangkat kayu, tim juga melakukan pendataan komprehensif terkait jumlah, jenis, dan potensi pemanfaatan kayu sesuai aturan yang berlaku.

Kemenhut juga memperkuat pengawasan untuk mencegah praktik ilegal yang memanfaatkan situasi bencana.

Kanal pengaduan dan pengawasan diperluas agar tidak terjadi pemanfaatan kayu secara ilegal di tengah kondisi darurat.

Penanganan kayu hanyut merupakan bagian dari respons terpadu pemerintah terhadap dampak banjir sejak November 2025.

Tumpukan kayu tidak hanya menghambat aktivitas warga, tetapi juga menimbulkan risiko bagi keselamatan publik.

Kemenhut menghentikan sementara pengangkutan kayu biasa di wilayah terdampak untuk memastikan pengawasan sektor kehutanan berjalan tertib dan mencegah penyalahgunaan di masa darurat.

Melalui langkah ini, Kemenhut berharap dapat memulihkan akses masyarakat, sekaligus membangun basis data akurat untuk pemanfaatan kayu secara tepat guna di masa pemulihan.

Kolaborasi lintas lembaga menjadi kunci agar proses pembersihan, pendataan, dan pemanfaatan kayu berlangsung transparan dan sesuai hukum.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Indonesia terus mengintensifkan upaya pemulihan bagi warga terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dengan mempercepat pembangunan hunian sementara (huntara).

Program ini menjadi bagian penting dari fase transisi pascatanggap darurat guna menyediakan tempat tinggal yang lebih layak bagi ribuan keluarga korban bencana.

Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk pembangunan hunian sementara maupun hunian tetap bagi masyarakat terdampak.

Namun, ia mengakui proses pembangunan membutuhkan waktu.

“Ada hunian sementara dan hunian tetap yang sudah kita rencanakan. Anggarannya sudah dialokasikan, tetapi memang akan memakan waktu untuk pembangunannya,” ujar Prabowo saat mengunjungi penyintas banjir di Aceh.

Dalam rapat kabinet pada akhir Desember, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan target pemerintah untuk menyelesaikan pembangunan sekitar 15.000 unit rumah, baik hunian sementara maupun hunian tetap, dalam waktu tiga bulan ke depan.

“Targetnya adalah membuat sebanyak 15.000 rumah dalam tiga bulan ke depan bagi warga yang rumahnya rusak berat atau hilang akibat banjir,” kata Teddy.

Percepatan pembangunan huntara dilakukan melalui kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), BNPB, pemerintah daerah, serta dukungan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Selain itu, sektor swasta turut berkontribusi melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyatakan bahwa pihak swasta telah berkomitmen membangun sekitar 2.000 unit rumah tambahan bagi korban bencana di Sumatra.

“Ini merupakan wujud gotong royong bagi saudara-saudara kita yang terdampak bencana di Sumatra,” ujar Maruarar.

Di tingkat daerah, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi menekankan pentingnya percepatan penyediaan lahan untuk hunian sementara.

Menurutnya, masyarakat membutuhkan tempat tinggal yang aman dan layak secepat mungkin.

“Kita harus mempercepat pembangunan hunian sementara. Masyarakat yang terdampak butuh tempat tinggal yang aman dan manusiawi sekarang juga,” katanya saat meninjau persiapan lahan di Padang Pariaman.

Saat ini, pembangunan huntara telah dimulai di sejumlah lokasi, seperti Kabupaten Agam dan Aceh Tamiang, dengan sistem kerja dua shift untuk mempercepat progres konstruksi.

BNPB juga memanfaatkan lahan Hak Guna Usaha (HGU) milik perkebunan sebagai lokasi huntara, dengan memastikan setiap unit memenuhi standar kelayakan huni.

Selain pembangunan fisik, pemerintah juga menyalurkan Dana Tunggu Hunian (DTH) sebesar sekitar Rp600.000 per kepala keluarga per bulan bagi warga yang masih berada di pengungsian atau belum dapat menempati huntara.

Bantuan ini ditujukan untuk membantu kebutuhan dasar masyarakat selama masa transisi pemulihan.

Melalui percepatan pembangunan hunian sementara dan dukungan sosial tersebut, pemerintah berharap kehidupan para penyintas banjir dan longsor di Sumatera dapat segera pulih, sembari menyiapkan pembangunan hunian tetap yang lebih permanen di masa mendatang.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah memastikan korban banjir di sejumlah wilayah Sumatra akan menerima bantuan minimal Rp8 juta per kepala keluarga (KK).

Bantuan tersebut diberikan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga terdampak sekaligus mendukung pemulihan ekonomi pascabencana.

Kebijakan ini dibahas dalam pertemuan antara Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul di Kantor Sekretariat Kabinet, Jakarta.

Informasi tersebut disampaikan melalui unggahan resmi Instagram Sekretariat Kabinet pada Rabu (24/12).

Dalam keterangannya disebutkan bahwa setiap kepala keluarga yang terdampak banjir atau harus mengungsi akan memperoleh bantuan tunai minimal Rp8 juta.

Bantuan tersebut terdiri dari Rp3 juta untuk kebutuhan isian rumah serta Rp5 juta yang dialokasikan khusus bagi pemulihan ekonomi keluarga terdampak.

Selain bantuan tunai, pemerintah juga menyalurkan bantuan pendukung lainnya.

Bantuan tersebut meliputi beras sebanyak 10 kilogram per bulan, uang lauk pauk sebesar Rp300 ribu hingga Rp450 ribu per bulan, pembangunan hunian sementara dan hunian tetap, serta uang tunggu hunian senilai Rp600 ribu.

Pemerintah juga menyiapkan santunan khusus bagi korban banjir. Untuk korban meninggal dunia, santunan diberikan sebesar Rp15 juta.

Sementara korban luka berat akan menerima bantuan sebesar Rp5 juta.

Dalam pertemuan tersebut, pemerintah turut menegaskan bahwa penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) tetap berjalan bersamaan.

BLT reguler diberikan sebesar Rp200 ribu per bulan, ditambah BLT tambahan selama tiga bulan dengan total Rp900 ribu.

Program ini menyasar sekitar 35 juta kepala keluarga atau setara dengan 120 juta jiwa.

Seluruh bantuan dan santunan akan disalurkan langsung oleh Kementerian Sosial berdasarkan data yang telah diverifikasi serta persetujuan pemerintah daerah, baik bupati maupun wali kota, agar bantuan tepat sasaran.

Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat dampak banjir dan longsor di Sumatra masih cukup besar.

Hingga Selasa (23/12), jumlah korban meninggal dunia tercatat mencapai 1.112 jiwa di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Rinciannya, Aceh mencatat 483 korban jiwa, Sumatra Utara sebanyak 369 jiwa, dan Sumatra Barat mencapai 260 jiwa.

Selain itu, korban hilang tercatat sebanyak 176 orang, sedangkan jumlah pengungsi mencapai 498.447 jiwa, meskipun jumlah tersebut mulai mengalami penurunan.

Pemerintah pusat dan daerah terus mengintensifkan penyaluran bantuan logistik.

Termasuk kebutuhan pangan dan sandang, guna memastikan kebutuhan dasar para pengungsi di wilayah terdampak tetap terpenuhi.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Presiden RI Prabowo Subianto menyerukan pentingnya memasukkan materi lingkungan hidup ke dalam silabus sekolah di seluruh Indonesia.

Ajakan ini disampaikan dalam peringatan Hari Guru Nasional 2025 di Indonesia Arena, Jakarta, Jumat (28/11/2025), setelah banjir dan longsor menerjang Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Dalam pidatonya, Prabowo menekankan perlunya meningkatkan pendidikan lingkungan bagi siswa, tidak hanya secara teori tetapi juga melalui tindakan nyata.

“Saya yakin para guru sudah mulai, tapi kita perlu menambah kesadaran akan pentingnya menjaga alam, menjaga hutan-hutan kita,” ujarnya.

Prabowo menambahkan bahwa pelestarian lingkungan harus menjadi gerakan bersama.

“Kita harus mencegah pembabatan pohon, perusakan hutan, dan menjaga sungai tetap bersih agar mampu menampung debit air yang datang tiba-tiba,” katanya.

Seruan ini sejalan dengan upaya pemerintah memitigasi dampak bencana yang terjadi di wilayah Sumatra.

Kurikulum lingkungan diharapkan dapat menanamkan kepedulian ekologis sejak usia dini dan membentuk generasi yang lebih bertanggung jawab terhadap hutan, sungai, dan ekosistem Indonesia.

Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi jangka panjang negara dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan mencegah bencana melalui pendidikan.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Ribuan kayu gelondongan yang terbawa banjir beberapa waktu lalu sempat membuat heboh publik.

Banyak warganet menduga kayu tersebut berasal dari pembalakan liar.

Namun, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menegaskan bahwa tidak semua kayu hanyut otomatis berasal dari aktivitas ilegal.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho, menjelaskan bahwa kayu-kayu yang hanyut bisa berasal dari berbagai sumber.

“Beberapa kayu bisa dari pohon tumbang alami, pohon lapuk, sisa penebangan legal, atau memang ada juga kemungkinan kayu dari pembalakan liar,” ujarnya.

Dwi menekankan, temuan awal di lapangan belum bisa dijadikan dasar untuk menuding semua kayu sebagai hasil penebangan ilegal.

Analisis awal menunjukkan sebagian kayu merupakan pohon lama yang sudah lapuk atau tumbang sendiri, bukan tebang baru.

Meski begitu, Kemenhut tetap menindaklanjuti kemungkinan adanya kayu ilegal.

Investigasi akan dilakukan dengan menelusuri dokumen dan alur distribusi kayu, termasuk mengawasi potensi pencucian kayu ilegal melalui jalur legal.

“Kalau terbukti ada unsur illegal logging, kami akan menindak tegas sesuai hukum,” tegas Dwi.

Fenomena ini menjadi pengingat penting bagi masyarakat.

Selain menyoroti dampak banjir terhadap lingkungan, kejadian kayu hanyut juga menunjukkan perlunya pengawasan lebih ketat terhadap hutan dan distribusi kayu.

Pakar kehutanan menilai klarifikasi Kemenhut ini membantu masyarakat memahami bahwa tidak semua kayu gelondongan bisa diidentifikasi sebagai ilegal hanya dari penampakan fisiknya.

Kemenhut juga berjanji memperkuat patroli hutan dan koordinasi dengan aparat terkait untuk memastikan distribusi kayu tetap legal, mencegah praktik ilegal, dan menjaga kelestarian hutan.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Starlink memberikan layanan internet satelit gratis bagi warga terdampak banjir dan longsor di sejumlah wilayah Sumatra, seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Program ini berlaku untuk pelanggan baru dan lama yang berada di zona bencana hingga 31 Desember 2025.

Dalam pernyataan resminya di platform X, Starlink menyampaikan bahwa layanan gratis tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat yang kehilangan akses komunikasi akibat bencana.

Pengguna akan otomatis menerima kredit layanan, sementara pelanggan yang sebelumnya menonaktifkan layanan dapat melakukan aktivasi ulang.

Upaya ini dilakukan untuk mendukung pemulihan komunikasi pasca-bencana.

BNPB melaporkan bahwa 17 unit perangkat Starlink beserta genset dan peralatan darurat lainnya telah dikirim ke wilayah terdampak untuk memperkuat jaringan komunikasi.

Di tengah kerusakan infrastruktur darat seperti kabel internet dan menara seluler, Starlink menjadi solusi alternatif karena berbasis satelit.

Layanan ini hanya membutuhkan antena dan sumber daya listrik, sehingga tetap berfungsi di daerah yang terisolasi.

Masyarakat di lokasi bencana merasakan manfaatnya secara langsung, mulai dari akses informasi resmi, berkomunikasi dengan keluarga, hingga mempermudah koordinasi evakuasi dan distribusi bantuan.

Tim penyelamat pun dapat bergerak lebih cepat berkat koneksi internet yang stabil.

Starlink menegaskan bahwa layanan gratis ini murni bantuan kemanusiaan. Mereka menulis bahwa tidak etis mencari keuntungan dari sebuah bencana.

Langkah ini memperlihatkan peran penting teknologi satelit dalam komunikasi darurat ketika jaringan konvensional lumpuh.

Bagi para korban, Starlink tidak hanya menyediakan internet, tetapi juga menjadi jembatan komunikasi di tengah situasi kritis.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Serangkaian banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November 2025 memunculkan peringatan keras mengenai kerusakan lingkungan di Pulau Sumatera.

Meski hujan ekstrem akibat Siklon Tropis Senyar menjadi pemicu langsung, para ahli menilai bahwa bencana kali ini merupakan akumulasi dari kerusakan ekologis jangka panjang, terutama akibat deforestasi dan aktivitas pertambangan.

Data BPBD mencatat ribuan warga terpaksa mengungsi, ratusan jiwa meninggal, dan ribuan rumah serta infrastruktur hancur diterjang banjir bandang dan longsor.

Namun, faktor cuaca bukan satu-satunya penyebab.

Ketua WALHI Sumatera, Riska Aditya, menegaskan bahwa hilangnya tutupan hutan dan rusaknya lahan gambut membuat banyak wilayah kehilangan kemampuan alamiah untuk menyerap air.

“Ini bukan hanya bencana alam, tetapi bencana ekologis. Deforestasi dan ekspansi tambang telah membuat kawasan ini sangat rentan terhadap banjir dan longsor,” ujarnya.

Aktivitas pertambangan mulai dari penebangan hutan, pembangunan jalan tambang, hingga penggalian lahan mengubah struktur bentang alam.

Vegetasi yang hilang mempercepat erosi, aliran air terganggu, dan sedimentasi dari tambang menyumbat sungai, menyebabkan air meluap lebih cepat.

Kondisi ini memperbesar risiko banjir besar meski intensitas hujan sedang.

Pengamat lingkungan dari Universitas Andalas, Dr. Hendra Gunawan, menyebut kawasan pegunungan Bukit Barisan sebagai titik paling rawan.

“Hutan di lereng-lereng pegunungan banyak dibuka untuk perkebunan dan tambang. Hujan lebat sedikit saja sudah cukup untuk memicu longsor besar,” katanya.

Pemerintah pusat melalui KLHK menyatakan akan mempercepat evaluasi pengelolaan hutan dan rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS) di wilayah terdampak.

Upaya ini penting untuk mengurangi kerentanan masyarakat dalam jangka panjang.

Para aktivis menilai bencana ini harus menjadi momentum reformasi tata kelola lingkungan di Indonesia.

“Jika eksploitasi alam terus dibiarkan tanpa pengawasan ketat, bencana serupa akan semakin sering terjadi,” lanjut Riska.

Banjir dan longsor di Sumatra tahun ini menjadi bukti bahwa kombinasi cuaca ekstrem dan kerusakan lingkungan menghasilkan dampak yang jauh lebih destruktif.

Perbaikan tata kelola hutan, pengawasan tambang, serta pemulihan DAS menjadi kunci untuk mencegah bencana yang lebih parah di masa depan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M., menyampaikan duka cita mendalam atas bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra, terutama di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.

Pernyataan itu disampaikannya pada Sabtu (29/11) sebagai wujud kepedulian dan solidaritas Pemerintah Kota Jambi terhadap masyarakat yang tengah terdampak musibah.

“Kami turut berduka cita sedalam-dalamnya atas banjir yang terjadi di Aceh, Sumbar, dan Sumut. Semoga para korban diberikan ketabahan dan wilayah yang terdampak segera pulih,” ujar Maulana dalam keterangannya.

Sebagai bentuk respons cepat, Pemerintah Kota Jambi menyiapkan tim khusus bantuan bencana yang akan diberangkatkan ke Sumatera Barat, yang dijadwalkan berangkat pekan depan.

Tim tersebut akan melakukan pendataan kebutuhan mendesak sekaligus mengatur penyaluran bantuan darurat.

Bantuan mencakup pasokan air bersih dari PDAM, personel dan armada pemadam kebakaran, tenaga medis, dokter, serta logistik kesehatan yang diperlukan dalam pelayanan di lokasi bencana.

Tak hanya itu, Wali Kota Maulana juga menginstruksikan Baznas Kota Jambi untuk menyiapkan dukungan berupa bahan pangan, perlengkapan keluarga, serta kebutuhan logistik lainnya guna memperkuat misi kemanusiaan tersebut.

Sekretaris Daerah bersama sejumlah kepala OPD turut ditugaskan untuk mempersiapkan seluruh kebutuhan operasional tim selama satu minggu sebelum keberangkatan menuju wilayah terdampak.

“Semua dipersiapkan secara matang. Kita ingin bantuan ini tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi saudara-saudara kita di Sumatera Barat,” tegas Maulana.

Di sisi lain, Maulana juga mengingatkan warga Kota Jambi untuk tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana, terutama memasuki musim hujan.

“Jangan sampai kita lalai. Jaga lingkungan, tingkatkan kesiapsiagaan, dan tetap waspada. Kita bersyukur Jambi dalam kondisi aman, dan ini harus terus kita jaga bersama,” tutupnya.(*)