JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan fenomena La Nina yang selama ini memicu peningkatan curah hujan di Indonesia akan melemah secara bertahap hingga Maret 2026.

Setelah periode tersebut, kondisi iklim nasional diperkirakan berangsur masuk ke fase netral atau normal.

Prediksi ini disampaikan BMKG di tengah meningkatnya perhatian masyarakat terhadap cuaca ekstrem yang masih kerap terjadi di berbagai wilayah, seperti hujan lebat berkepanjangan, banjir, hingga potensi tanah longsor.

BMKG menjelaskan bahwa sejumlah indikator iklim global menunjukkan tren pelemahan La Nina.

Meski dampaknya masih dirasakan pada awal 2026, intensitasnya dinilai tidak sekuat fase sebelumnya yang memicu anomali cuaca signifikan.

“La Nina saat ini berada dalam fase melemah dan diperkirakan berakhir sekitar Maret 2026. Setelah itu, kondisi iklim Indonesia akan bergerak menuju fase normal,” demikian keterangan BMKG.

Meski tren menunjukkan perbaikan, BMKG mengingatkan bahwa cuaca ekstrem masih berpotensi terjadi selama masa peralihan.

Beberapa daerah tetap berisiko mengalami hujan dengan intensitas tinggi, terutama wilayah rawan bencana hidrometeorologi.

Karena itu, masyarakat diminta untuk tetap meningkatkan kewaspadaan, namun tidak perlu panik.

BMKG memastikan pemantauan dinamika atmosfer dan laut terus dilakukan secara intensif untuk memberikan peringatan dini yang akurat.

Ke depan, pola curah hujan diprediksi akan lebih terkendali dibandingkan puncak La Nina sebelumnya.

Kondisi ini diharapkan dapat membantu mengurangi gangguan aktivitas masyarakat serta meminimalkan dampak bencana.

BMKG juga mendorong pemerintah daerah dan instansi terkait untuk menyesuaikan langkah mitigasi bencana sesuai kondisi cuaca yang masih fluktuatif.

Koordinasi lintas sektor dinilai krusial agar risiko dapat ditekan semaksimal mungkin.

Di sisi lain, sektor pertanian dan ketahanan pangan diproyeksikan mulai mendapat angin segar.

Dengan berkurangnya anomali iklim, petani diharapkan bisa menyusun pola tanam yang lebih stabil dan terencana.

Sebagai penutup, BMKG mengimbau masyarakat untuk rutin memantau informasi cuaca dari kanal resmi dan tidak mudah percaya pada kabar yang belum terverifikasi.

“Informasi cuaca terbaru terus kami sampaikan melalui kanal resmi BMKG agar dapat menjadi acuan masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari,” tutup BMKG.(*)

ACEH, SEPUCUKJAMBI.ID – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen penuh pemerintah dalam menangani bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera, meskipun pemerintah belum menetapkan status bencana nasional.

Penegasan itu disampaikan Prabowo saat kunjungan kerja di Aceh, Kamis (1/1/2026).

Presiden menjelaskan bahwa keputusan tidak menetapkan status bencana nasional bukan berarti pemerintah menganggap remeh dampak bencana.

Menurutnya, penetapan status tersebut bergantung pada kemampuan negara dalam menangani bencana yang terjadi.

“Masih ada yang mempertanyakan kenapa tidak ditetapkan bencana nasional. Kita ini punya 38 provinsi, dan bencana ini berdampak di tiga provinsi. Selama negara masih mampu menangani, kita tidak perlu menyatakan bencana nasional,” ujar Prabowo.

Ia menambahkan, status bencana nasional biasanya diberlakukan jika suatu bencana telah melampaui kapasitas negara, baik dari sisi sumber daya, logistik, maupun anggaran.

Selama pemerintah masih dapat mengerahkan kekuatan yang ada, fokus utama adalah penanganan langsung di lapangan.

Meski demikian, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah memandang bencana di Sumatera sebagai persoalan yang sangat serius.

Hal itu dibuktikan dengan kehadiran sejumlah menteri dan pejabat tinggi negara di wilayah terdampak.

“Ini bukan berarti kita tidak serius. Faktanya, banyak menteri turun langsung. Ada yang di Aceh Utara, ada sekitar 10 menteri di Aceh hari ini, dan lainnya di wilayah terdampak lain,” katanya.

Selain pengerahan personel, pemerintah pusat juga telah menyiapkan anggaran besar untuk penanganan darurat dan pemulihan pascabencana.

Bantuan logistik, layanan kesehatan, serta perbaikan infrastruktur menjadi prioritas utama dalam upaya pemulihan.

“Kita akan habis-habisan membantu. Anggaran sudah disiapkan untuk memastikan masyarakat terdampak bisa segera pulih,” tegas Prabowo.

Presiden meminta seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah untuk terus memperkuat koordinasi agar penanganan bencana berjalan cepat, efektif, dan tepat sasaran, dengan keselamatan warga sebagai prioritas utama.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menindak tegas praktik pembalakan liar yang dinilai memperparah kerusakan lingkungan dan meningkatkan risiko bencana alam.

Penegasan tersebut disampaikan menyusul rangkaian bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera dalam beberapa waktu terakhir.

Dalam pernyataannya, Prabowo menekankan bahwa pemerintah tidak akan mentoleransi aktivitas penebangan hutan ilegal, terutama yang merusak daerah aliran sungai dan kawasan hutan lindung.

Ia menyebutkan bahwa langkah penertiban terhadap pembalakan liar telah dimulai dan akan terus diperkuat melalui koordinasi lintas kementerian, lembaga, serta aparat penegak hukum.

“Pembalakan liar akan kita tertibkan. Ini bukan hanya soal hukum, tetapi juga menyangkut keselamatan rakyat dan masa depan lingkungan kita,” ujar Prabowo.

Presiden menilai kerusakan hutan akibat aktivitas ilegal telah memperburuk dampak bencana hidrometeorologi.

Khususnya banjir bandang dan tanah longsor yang menimbulkan korban jiwa serta kerusakan infrastruktur.

Oleh karena itu, ia meminta aparat penegak hukum bertindak tegas dan profesional tanpa pandang bulu terhadap pihak-pihak yang terbukti melanggar aturan.

Selain penegakan hukum, Prabowo juga menyoroti peran penting pemerintah daerah dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Ia meminta para kepala daerah untuk memperketat pengawasan di wilayah masing-masing dan memastikan tidak ada pembiaran terhadap praktik penebangan hutan ilegal.

Menurutnya, lemahnya pengawasan di tingkat daerah kerap menjadi celah bagi maraknya pembalakan liar.

Dalam konteks penanganan bencana, Presiden menegaskan bahwa pemerintah pusat tetap fokus pada pemulihan wilayah terdampak, termasuk perbaikan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Namun, ia mengingatkan bahwa upaya pemulihan harus dibarengi dengan langkah pencegahan jangka panjang agar bencana serupa tidak terus berulang.

Pernyataan Prabowo ini menjadi sinyal kuat bahwa isu lingkungan dan perlindungan hutan menjadi perhatian serius pemerintah.

Penindakan pembalakan liar dipandang tidak hanya sebagai agenda penegakan hukum, tetapi juga sebagai bagian dari strategi nasional untuk mengurangi risiko bencana dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam.

Pemerintah berharap langkah tegas tersebut dapat memberikan efek jera sekaligus mendorong semua pihak untuk lebih bertanggung jawab dalam menjaga dan mengelola lingkungan hidup secara berkelanjutan.(*)