SAROLANGUN, SEPUCUKJAMBI.ID – Gubernur Al Haris turun langsung meninjau lokasi banjir bandang yang melanda wilayah Kabupaten Sarolangun.

Kunjungan tersebut sekaligus untuk memastikan penanganan darurat berjalan cepat serta menyerahkan bantuan kepada warga terdampak, Sabtu (2/5/2026).

Peninjauan dilakukan di Desa Lubuk Resam Ilir, Kecamatan Cerminan Gedang, salah satu wilayah yang terdampak cukup parah akibat luapan Sungai Batang Asai. Banjir yang terjadi sejak sepekan terakhir dipicu oleh tingginya curah hujan.

Data sementara menunjukkan, sebanyak 26 desa terdampak banjir dengan total 1.552 rumah warga terendam air setinggi 50 sentimeter hingga lebih.

Selain merendam permukiman, bencana ini juga menyebabkan satu jembatan roboh sehingga mengganggu akses masyarakat.

Dalam kunjungannya, Gubernur Al Haris menegaskan bahwa pemerintah fokus pada percepatan penanganan serta distribusi bantuan yang tepat sasaran.

Bantuan yang disalurkan meliputi kebutuhan pokok, perlengkapan sandang, hingga logistik darurat bagi warga.

Ia juga menyampaikan keprihatinan mendalam atas musibah tersebut.

Menurutnya, banjir tidak hanya dipengaruhi faktor alam, tetapi juga aktivitas manusia seperti kerusakan lingkungan dan pendangkalan sungai.

“Ini menjadi tanggung jawab bersama. Selain faktor alam, kita juga harus memperhatikan kondisi lingkungan, termasuk hutan dan sungai,” ujarnya.

Gubernur menambahkan, sejak awal kejadian pihaknya terus memantau perkembangan situasi melalui laporan dari tim lapangan, termasuk dari BPBD Provinsi Jambi dan dinas terkait yang telah diterjunkan ke lokasi.

Selain penanganan darurat, perhatian juga difokuskan pada dampak pascabanjir. Gubernur mengingatkan potensi munculnya penyakit serta trauma, terutama pada anak-anak.

Oleh karena itu, pemulihan lingkungan dan kondisi psikologis masyarakat menjadi prioritas berikutnya.

Ia juga meminta pemerintah daerah segera melakukan pendataan menyeluruh terhadap rumah warga yang terdampak serta infrastruktur yang rusak, termasuk jembatan yang roboh, agar penanganan dapat dilakukan secara cepat dan terkoordinasi.

Dalam kesempatan tersebut, bantuan dari Pemerintah Provinsi Jambi disalurkan secara simbolis kepada warga, berupa paket sembako seperti mie instan, beras, minyak goreng, gula, teh, dan kebutuhan pokok lainnya.

Selain itu, bantuan logistik dari BPBD juga mencakup makanan siap saji, perlengkapan keluarga, matras, hingga air mineral.

Sementara itu, Bupati Sarolangun, Hurmin, menyampaikan apresiasi atas perhatian langsung Gubernur Jambi yang turun ke lokasi di tengah agenda padat.

Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen untuk melakukan penanganan pascabencana secara komprehensif, termasuk merumuskan langkah jangka panjang agar kejadian serupa dapat diminimalisir di masa mendatang.

Dengan sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten, diharapkan penanganan banjir di Sarolangun dapat berjalan lebih efektif serta mempercepat pemulihan kondisi masyarakat.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, mengusulkan tambahan anggaran Rp 5,1 triliun untuk mempercepat pemulihan sektor pertanian di tiga provinsi Sumatera yang terdampak banjir bandang, luapan sungai, dan tanah longsor pada akhir November 2025.

Usulan ini disampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta.

Amran menjelaskan, meskipun APBN 2026 sudah mengalokasikan dana pemulihan, kebutuhan di lapangan jauh lebih besar.

Oleh karena itu, pemerintah menilai perlu adanya tambahan anggaran agar rehabilitasi pertanian bisa berjalan lebih cepat dan menyeluruh.

“Selain dengan mengoptimalkan alokasi anggaran yang tersedia saat ini, kami memperkirakan kebutuhan anggaran untuk membantu pemulihan sektor pertanian di tiga provinsi terdampak memerlukan tambahan Rp 5,1 triliun,” kata Amran.

Dana tambahan ini akan difokuskan pada:

• Rehabilitasi lahan sawah yang rusak

• Perbaikan jaringan irigasi

• Penyediaan benih dan sarana produksi pertanian

• Alat mesin pertanian untuk mendukung produktivitas

Prioritas utama diarahkan ke wilayah dengan tingkat kerusakan paling parah agar petani bisa segera kembali berproduksi.

Mentan juga meminta dukungan penuh dari DPR agar usulan ini segera disetujui dan diimplementasikan tanpa hambatan birokrasi.

Menurut data Kementerian Pertanian, lebih dari 107 ribu hektare sawah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terdampak bencana, dengan puluhan ribu hektare mengalami kerusakan berat hingga puso.

Selain itu, ribuan hektare lahan perkebunan dan hortikultura rusak, sementara ratusan ribu ekor ternak mati atau hilang.

Amran menekankan, percepatan pemulihan sektor pertanian bukan hanya penting bagi petani terdampak, tetapi juga penting untuk ketahanan pangan nasional.

Ia berharap sinergi antara pemerintah pusat, DPR, dan pemerintah daerah dapat memastikan bantuan benar-benar sampai ke petani yang membutuhkan.

Ke depan, realisasi tambahan anggaran Rp 5,1 triliun akan menjadi sorotan publik, terutama terkait efektivitas penggunaannya untuk mengembalikan produktivitas pertanian di wilayah yang paling terdampak bencana.(*)

SAMOSIR, SEPUCUKJAMBI.ID – Kejari Samosir menetapkan Kepala Dinas Sosial dan Pemerintahan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Samosir sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana bantuan bencana alam.

Dana yang diduga diselewengkan mencapai Rp1,5 miliar dan bersumber dari Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Dana bantuan tersebut seharusnya disalurkan kepada 303 kepala keluarga korban banjir bandang yang terjadi di tiga desa di Kecamatan Harian pada tahun 2024.

Setiap keluarga penerima manfaat semestinya memperoleh bantuan tunai sebesar Rp5 juta untuk mendukung pemulihan ekonomi pascabencana.

Kepala Kejari Samosir, Satria Irawan, menjelaskan bahwa bantuan tersebut pada awalnya memang disalurkan dalam bentuk uang tunai kepada masyarakat terdampak bencana.

Namun dalam pelaksanaannya, bantuan tersebut tidak diterima sepenuhnya oleh masyarakat sesuai ketentuan.

Penyidik menemukan bahwa dana bantuan kemudian dialihkan menjadi bantuan barang dengan nilai yang lebih rendah dari yang seharusnya diterima oleh setiap kepala keluarga.

Menurut Satria Irawan, barang bantuan yang disalurkan kepada masyarakat hanya bernilai sekitar Rp3 juta hingga Rp3,5 juta per kepala keluarga.

Perubahan mekanisme penyaluran bantuan tersebut diduga dilakukan tanpa persetujuan dari Kementerian Sosial sebagai pihak pemberi anggaran.

Selain itu, tersangka juga diduga menunjuk secara sepihak sebuah badan usaha milik desa (BUMDes) sebagai penyedia barang bantuan.

Penunjukan tersebut dinilai tidak sesuai prosedur dan menjadi salah satu fokus penyidikan.

Akibat dugaan penyimpangan tersebut, negara diperkirakan mengalami kerugian sekitar Rp516 juta.

Nilai kerugian ini masih bersifat sementara dan berpotensi bertambah seiring dengan pendalaman perkara oleh penyidik.

Saat ini, tersangka telah ditahan di Lapas Kelas III Pangururan guna kepentingan penyidikan.

Kejari Samosir juga masih menelusuri aliran dana bantuan serta mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam kasus tersebut.

Di sisi lain, kuasa hukum tersangka menyatakan keberatan atas penetapan status tersangka dan menilai proses hukum dilakukan sebelum audit kerugian negara rampung.

Meski demikian, Kejari Samosir menegaskan penanganan perkara ini akan dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kasus ini menjadi sorotan publik karena menyangkut dana bantuan bencana alam yang seharusnya digunakan sepenuhnya untuk membantu meringankan beban masyarakat terdampak.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan kritik tajam kepada Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, yang diketahui sedang menunaikan ibadah umrah saat wilayahnya dilanda banjir bandang dan longsor.

Kritik tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi penanganan bencana di Lanud Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, pada Minggu malam, 7 Desember 2025.

Dalam forum yang turut dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan para kepala daerah di Aceh itu, Prabowo menyoroti tindakan Mirwan yang dinilai meninggalkan tanggung jawabnya di tengah situasi darurat.

“Kalau ada yang mau lari, ya silakan. Tapi kalau perlu dicopot Mendagri bisa, diproses,” tegas Prabowo.

Ia kemudian mencontohkan disiplin militer dalam menghadapi situasi kritis.

“Kalau di tentara itu namanya desersi. Dalam keadaan bahaya meninggalkan anak buah, itu tidak bisa diterima. Saya nggak mau tanya partai mana,” lanjutnya.

Keberangkatan Mirwan ke Arab Saudi pada 2 Desember 2025 sebelumnya menuai kritik publik karena dilakukan tepat saat bencana melanda sejumlah kecamatan di Aceh Selatan.

Pemkab Aceh Selatan berdalih bahwa situasi sudah stabil ketika ia berangkat, namun penjelasan itu tetap memicu polemik.

Setelah pernyataan Prabowo mencuat, Partai Gerindra langsung menjatuhkan sanksi internal, dengan memberhentikan Mirwan dari posisi Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan.

Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri menyatakan siap melakukan pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran kode etik dan kelalaian tugas sebagai kepala daerah.

Kasus ini memantik diskusi luas soal komitmen pejabat publik dalam menghadapi krisis.

Sindiran keras Prabowo disebut sebagai sinyal bahwa, pemerintah pusat menuntut kedisiplinan dan kehadiran penuh para kepala daerah, terutama ketika bencana mengancam keselamatan masyarakat.(*)

ACEH, SEPUCUKJAMBI.ID – Banjir bandang yang melanda Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, menyisakan temuan mengejutkan.

Warga menemukan seekor gajah Sumatera mati di tumpukan kayu dan lumpur di Desa Meunasah Lhok, Kecamatan Meureudu.

Lokasi penemuan berada di kawasan hutan yang hanya dapat dicapai dengan berjalan kaki selama hampir dua jam.

Menurut keterangan warga, sebagian tubuh gajah terbenam lumpur dan ditemukan dalam posisi kepala menghadap ke bawah.

“Gajahnya terseret arus banjir dan terjebak di tumpukan kayu hutan,” ujar Muhammad Ardi, warga yang ikut melakukan penyisiran.

Warga menduga gajah tersebut terbawa arus kuat dari kawasan hulu sungai karena sebelumnya tidak pernah ada satwa gajah yang berkeliaran di desa tersebut.

Banjir bandang membawa kayu, lumpur, dan material hutan sehingga diduga menjadi penyebab kematian satwa dilindungi itu.

Wakil Bupati Pidie Jaya, H. Tarmizi, mengatakan pihaknya masih menyelidiki apakah banjir bandang diperparah oleh kerusakan hutan di hulu, termasuk aktivitas penebangan liar.

“Kami akan memeriksa kondisi hutan di hulu sungai untuk menilai potensi risiko serupa ke depan,” ujarnya.

Ahli konservasi dari Forum Konservasi Gajah Sumatera, Dr. Lestari Widjaja, menilai kasus ini menunjukkan besarnya ancaman terhadap Gajah Sumatera, yang statusnya sudah rentan.

“Tidak hanya manusia dan infrastruktur yang perlu dilindungi dari bencana, tapi juga satwa liar. Gajah Sumatera menghadapi ancaman ganda dari kerusakan hutan dan bencana alam,” kata Dr. Lestari.

Penemuan bangkai gajah ini mempertegas pentingnya pengelolaan hutan dan daerah aliran sungai secara berkelanjutan.

Upaya mitigasi bencana berbasis ekologi dinilai dapat meminimalkan dampak bagi warga sekaligus melindungi satwa liar di Aceh dan wilayah rawan bencana lainnya di Sumatera.(*)