JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M, menegaskan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak cukup hanya menjalankan tugas administratif.

Tetapi harus hadir sebagai garda terdepan yang mampu memberikan pelayanan cepat sekaligus solusi nyata bagi masyarakat.

Penegasan itu disampaikan Maulana saat menjadi keynote speaker dalam Webinar ASN Siginjai Belajar Seri 02 Tahun 2026 bertema “Jambi Bahagia: Sigap Layani, Tuntas Beri Solusi” yang digelar secara daring dan dipusatkan di Ruang Kerja Wali Kota Jambi, Kamis 18 Juni 2026.

Kegiatan yang diinisiasi BKPSDMD Kota Jambi tersebut diikuti lebih dari 1.100 ASN dari lingkungan Pemkot Jambi serta peserta dari instansi luar daerah.

Dalam pemaparannya, Maulana menekankan bahwa kualitas pelayanan publik menjadi kunci utama dalam mewujudkan visi Kota Jambi sebagai kota perdagangan dan jasa yang “Bahagia”, sebagaimana tertuang dalam regulasi daerah terbaru.

Ia menjelaskan, konsep “Bahagia” bukan sekadar slogan, melainkan akronim dari Bersih, Aman, Harmonis, Agamis, Inovatif, dan Sejahtera yang menjadi arah pembangunan kota.

“Pelayanan publik harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. ASN bukan hanya bekerja, tetapi harus menghadirkan solusi,” ujar Maulana.

10 Ribu ASN Jadi Kekuatan Layanan Publik

Maulana juga menyoroti kekuatan besar birokrasi Kota Jambi yang kini memiliki 10.067 ASN, terdiri dari PNS dan PPPK.

Jumlah tersebut, menurutnya, merupakan potensi besar jika dikelola dengan semangat pelayanan yang benar.

Ia mencontohkan, jika setiap ASN mampu memberikan satu pelayanan berkualitas setiap hari, maka ribuan layanan akan langsung dirasakan masyarakat.

“Ini bukan hanya soal jumlah, tetapi soal komitmen. ASN harus berangkat kerja dengan niat melayani,” tegasnya.

Tantangan Baru: Publik Kian Kritis dan Digital

Dalam kesempatan itu, Maulana juga mengingatkan bahwa era digital dan media sosial telah mengubah wajah pelayanan publik.

Masyarakat kini lebih cepat memberikan penilaian terhadap kinerja pemerintah, bahkan dari satu layanan yang dianggap kurang memuaskan.

“Standar pelayanan kita harus semakin tinggi. Satu kesalahan bisa viral, maka disiplin SOP menjadi kunci,” katanya.

Ia menambahkan, tantangan lain yang dihadapi ASN saat ini adalah tuntutan transparansi, kecepatan layanan, serta integrasi sistem digital di seluruh sektor pelayanan publik.

Transformasi Layanan Menuju Digital Terpadu

Pemerintah Kota Jambi, lanjut Maulana, terus mempercepat transformasi layanan berbasis digital.

Mulai dari administrasi kependudukan, perizinan, pajak, hingga pengaduan masyarakat kini diarahkan dalam satu ekosistem layanan terpadu.

Salah satu inovasi yang dikembangkan adalah aplikasi pengaduan masyarakat yang terintegrasi untuk mempercepat respon pemerintah.

“Ke depan, masyarakat cukup satu aplikasi untuk semua layanan. Ini bagian dari transformasi besar kita,” jelasnya.

Integritas ASN Jadi Sorotan

Selain soal layanan, Maulana juga menekankan pentingnya integritas ASN. Ia mengingatkan agar tidak ada praktik pungutan liar dalam bentuk apa pun.

Menurutnya, ASN sudah mendapatkan hak berupa gaji dan tunjangan kinerja, sehingga seluruh pelayanan harus diberikan secara profesional.

“Jangan ada yang menyalahgunakan jabatan. Fokus kita adalah melayani masyarakat,” ujarnya.

Program Kota Jambi Bahagia Diperkuat

Dalam kesempatan itu, Maulana juga memaparkan sejumlah program unggulan daerah seperti Kartu Bahagia, Kampung Bahagia, Lansia Bahagia, hingga Call Center 112.

Program Kampung Bahagia disebut menjadi salah satu strategi mendekatkan layanan hingga tingkat RT dengan dukungan teknologi seperti CCTV terintegrasi yang terhubung ke pusat kendali kota.

Tahap awal program ini telah berjalan dan akan diperluas dengan pemasangan ribuan CCTV untuk meningkatkan keamanan lingkungan.

BKPSDMD: ASN Harus Adaptif

Kepala BKPSDMD Kota Jambi, Rizalul Fikri, menyebut kegiatan ini merupakan bagian dari penguatan kapasitas ASN agar lebih adaptif terhadap perubahan.

Ia menegaskan bahwa konsep “sigap melayani dan tuntas memberi solusi” harus menjadi budaya kerja, bukan sekadar slogan.

“ASN harus responsif, profesional, dan benar-benar hadir untuk menyelesaikan masalah masyarakat,” ujarnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, dr Maulana, mengirim sinyal tegas kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Jambi.

Setelah lebih dari satu tahun memberikan ruang pembinaan, Maulana menyatakan akan mulai melakukan evaluasi kinerja secara objektif terhadap pejabat yang dinilai tidak mendukung program prioritas pemerintah.

Peringatan itu disampaikan saat memimpin apel pagi ASN di Lapangan Balaikota Jambi, Senin 15 Juni 2026.

Dalam arahannya, Maulana mengaku masih menemukan sejumlah program strategis daerah yang belum dijalankan secara optimal oleh OPD terkait.

Menurutnya, pemerintah daerah selama ini telah berupaya memenuhi hak-hak ASN, termasuk mempertahankan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) secara penuh di tengah berbagai tantangan fiskal.

Namun, kata dia, perhatian terhadap kesejahteraan ASN harus diimbangi dengan peningkatan kinerja dan komitmen terhadap visi pembangunan daerah.

“Saya sudah memperjuangkan anggaran untuk kesejahteraan ASN. Kalau hak sudah dipenuhi, tentu kita juga harus melihat hasil kerjanya. Program pemerintah harus berjalan dan target pembangunan harus tercapai,” ujar Maulana.

Ia menilai kondisi Kota Jambi berbeda dengan sejumlah daerah lain yang terpaksa memangkas TPP atau bahkan tidak mampu membayarkannya karena keterbatasan anggaran.

Karena itu, seluruh ASN diminta menunjukkan tanggung jawab yang sama dalam mendukung program pemerintah.

Dalam kesempatan tersebut, Maulana mengungkapkan bahwa selama sekitar 1,3 tahun masa kepemimpinannya, dirinya belum pernah memberikan penilaian kinerja di bawah ekspektasi kepada kepala OPD maupun melakukan demosi jabatan.

Namun fase tersebut disebut telah berakhir.

Ke depan, Pemkot Jambi akan menerapkan sistem evaluasi yang lebih ketat dan berbasis capaian kinerja.

ASN maupun pejabat yang dinilai tidak mampu memenuhi target kerja akan mendapatkan konsekuensi sesuai aturan yang berlaku.

“Saya akan melakukan evaluasi secara objektif. Dalam aturan yang ada, ASN yang mendapat nilai di bawah ekspektasi bisa dikenakan pengurangan TPP hingga 30 persen. Namun saya meminta cukup 10 persen karena menyangkut kebutuhan keluarga dan kehidupan pegawai,” katanya.

Meski demikian, Maulana menegaskan pemotongan TPP bukanlah sanksi paling berat yang akan diterapkan.

Ia mengingatkan bahwa pejabat yang terus menunjukkan kinerja rendah selama tiga bulan berturut-turut berpotensi menghadapi demosi atau penurunan jabatan.

“Kalau tiga bulan berturut-turut nilainya di bawah ekspektasi, tentu akan dievaluasi lebih lanjut. Termasuk kemungkinan demosi sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.

Selain soal kinerja individu, Maulana juga menyoroti masih adanya OPD yang dinilai kurang responsif terhadap berbagai program prioritas daerah.

Ia mencontohkan program kebersihan kota yang menurutnya masih belum mendapat dukungan maksimal dari seluruh perangkat daerah.

Padahal, setelah lebih dari satu tahun pemerintahan berjalan, hasil dan perubahan seharusnya mulai terlihat secara nyata.

“Ada perangkat daerah yang bergerak cepat dan aktif. Tetapi ada juga yang terkesan pasif. Ini yang menjadi perhatian karena pembangunan membutuhkan kerja bersama,” ujarnya.

Pernyataan paling tegas disampaikan Maulana saat menyinggung kemungkinan pergantian pejabat.

Ia bahkan mempersilakan kepala OPD yang merasa tidak mampu mengikuti arah kebijakan pemerintah untuk mengajukan pengunduran diri.

Menurut dia, jabatan harus diisi oleh figur yang memiliki semangat kerja, loyalitas terhadap program pembangunan, dan kemampuan menghasilkan kinerja nyata bagi masyarakat.

“Kami ingin birokrasi yang bergerak cepat dan menghasilkan dampak. Jika ada yang tidak siap mengikuti ritme kerja ini, tentu akan ada evaluasi dan regenerasi,” katanya.

Di sisi lain, kebijakan tersebut juga membuka peluang bagi ASN berprestasi untuk mendapatkan promosi jabatan.

Maulana menegaskan bahwa pejabat eselon III yang memiliki kinerja baik akan menjadi kandidat utama mengisi posisi strategis di lingkungan Pemkot Jambi.

Langkah evaluasi yang mulai diterapkan ini menjadi penanda bahwa Pemerintah Kota Jambi memasuki fase penguatan kinerja birokrasi.

Fokusnya bukan hanya pada disiplin aparatur, tetapi juga memastikan seluruh OPD bergerak dalam satu arah untuk mempercepat realisasi program pembangunan dan pelayanan publik.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, Maulana, mengeluarkan peringatan tegas kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Jambi agar lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial.

ASN diminta tidak membuat konten yang bertentangan dengan etika profesi maupun aturan kepegawaian.

Peringatan tersebut disampaikan Maulana usai memimpin apel peningkatan disiplin ASN di lingkungan Pemerintah Kota Jambi yang digelar di Lapangan Kantor Wali Kota Jambi, Senin.

Menurut Maulana, profesionalisme ASN saat ini tidak hanya diukur dari kinerja di kantor, tetapi juga dari perilaku dan jejak digital yang ditampilkan di ruang publik, termasuk media sosial.

Karena itu, ASN diminta menjaga sikap dan tidak memanfaatkan jam kerja untuk kepentingan pribadi, termasuk melakukan siaran langsung atau membuat konten pribadi saat menjalankan tugas kedinasan.

“ASN tidak boleh membuat konten yang bertentangan dengan etika,” tegas Maulana.

Ia mengungkapkan, saat ini terdapat ASN yang telah terbukti melakukan pelanggaran dan sedang menjalani proses sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemerintah Kota Jambi juga mengingatkan seluruh pegawai agar tidak mengulangi tindakan serupa.

Meski demikian, Maulana menegaskan pemerintah tidak melarang ASN menggunakan media sosial.

Sebaliknya, platform digital justru diharapkan menjadi sarana untuk menyebarluaskan informasi pembangunan, program pemerintah, serta edukasi kepada masyarakat.

Menurut dia, pemanfaatan media sosial secara positif dapat membantu mempercepat penyebaran informasi sekaligus meningkatkan keterlibatan masyarakat terhadap berbagai program pembangunan daerah.

Selain menyoroti etika bermedia sosial, Maulana juga menekankan pentingnya peran aktif ASN dalam mendukung agenda pembangunan Kota Jambi.

Ia menilai setiap ASN harus memiliki rasa tanggung jawab dan kepedulian terhadap program pemerintah daerah, bukan sekadar menjalankan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

“ASN harus menjadi contoh dan teladan bagi masyarakat,” ujarnya.

Maulana menegaskan bahwa keterlibatan ASN dalam menyukseskan program pemerintah akan menjadi salah satu indikator evaluasi kinerja.

Sebaliknya, pegawai yang tidak mendukung atau bahkan menghambat pelaksanaan program pemerintah dapat menjadi perhatian khusus dalam penilaian.

Sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas birokrasi, Pemerintah Kota Jambi juga akan menerapkan sistem penghargaan dan sanksi secara berjenjang.

Melalui mekanisme tersebut, ASN yang menunjukkan kinerja baik akan mendapatkan apresiasi. Sementara pegawai dengan capaian kerja di bawah target selama tiga bulan berturut-turut akan dievaluasi lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

Langkah ini dinilai menjadi bagian dari upaya Pemkot Jambi memperkuat disiplin, profesionalisme, dan akuntabilitas aparatur di tengah perkembangan era digital yang menuntut ASN semakin adaptif sekaligus menjaga integritas dalam menjalankan tugas pelayanan publik.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional.

Di bawah kepemimpinan Wali Kota Maulana dan Wakil Wali Kota Diza Hazra Aljosha, Pemkot Jambi berhasil meraih Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2025 sebesar 82,36 dengan predikat A-.

Capaian tersebut berdasarkan hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2025 yang tertuang dalam surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Nomor B/157/RB.06/2026 tertanggal 10 April 2026.

Hasil ini menunjukkan peningkatan signifikan dibanding tahun sebelumnya. Pada 2024, Pemerintah Kota Jambi masih berada pada kategori BB dengan nilai 72,97.

Kini, nilainya melonjak lebih dari 9 poin hingga berhasil masuk kategori A-.

Tak hanya mengalami kenaikan tajam, capaian tersebut juga menempatkan Kota Jambi berada di atas nilai Reformasi Birokrasi Provinsi Jambi yang sama-sama meraih kategori A-, namun dengan skor 81,35.

Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Jambi, Rini Yuliani, mengatakan peningkatan tersebut menjadi bukti komitmen seluruh jajaran Pemerintah Kota Jambi dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang semakin profesional, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

“Alhamdulillah tahun ini Indeks Reformasi Birokrasi Kota Jambi meningkat signifikan menjadi 82,36 dengan kategori A-. Ini merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Jambi,” ujarnya, Selasa (19/5/2026).

Menurut Rini, keberhasilan tersebut tidak lepas dari berbagai upaya pembenahan birokrasi yang terus dilakukan, mulai dari peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan tata kelola pemerintahan digital, hingga pembangunan budaya kerja ASN yang profesional dan adaptif.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh organisasi perangkat daerah yang telah berkontribusi dalam meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi di Kota Jambi.

“Semoga capaian ini menjadi motivasi untuk terus melakukan inovasi dan pembenahan agar pelayanan kepada masyarakat semakin baik,” tambahnya.

Peningkatan nilai Reformasi Birokrasi ini sekaligus menjadi indikator bahwa implementasi tata kelola pemerintahan di Kota Jambi berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Ke depan, Pemerintah Kota Jambi berkomitmen terus menghadirkan birokrasi yang sigap, transparan, responsif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat melalui pelayanan publik yang optimal.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, memimpin langsung apel pagi di Kantor Camat Telanaipura pada Senin (6/4/2026).

Dalam arahannya, ia menekankan pentingnya peningkatan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) serta respon cepat terhadap keluhan masyarakat, terutama terkait permasalahan sampah.

Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen DPRD Kota Jambi dalam mendorong kinerja pelayanan publik di tingkat kecamatan dan kelurahan agar lebih optimal dan tepat sasaran.

Apresiasi Kedisiplinan dan Solidaritas ASN

Dalam amanatnya, Kemas Faried memberikan apresiasi kepada jajaran kecamatan dan kelurahan di Telanaipura yang dinilai konsisten menjaga kedisiplinan.

Menurutnya, kekompakan adalah fondasi utama dalam memberikan pelayanan terbaik bagi warga.

“Saya mengapresiasi Camat dan teman-teman Lurah yang terus menjaga kedisiplinan. Saya minta kita semua terus membangun solidaritas dan kekompakan,” ujar Kemas Faried.

Ia menegaskan bahwa ASN adalah garda terdepan pemerintah dalam menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. “Kita adalah tonggak utama dalam melayani masyarakat,” tegas politisi ini.

Dukungan Anggaran dan Pembinaan dari DPRD

Sebagai lembaga legislatif, Kemas Faried menjelaskan bahwa DPRD memiliki peran strategis dalam pembinaan ASN.

Hal ini mencakup dukungan dari sisi penganggaran guna menunjang fasilitas kerja di lapangan.

* Fungsi Pembinaan: Memastikan ASN bekerja sesuai koridor dan target kinerja.

* Dukungan Anggaran: Mengawal pengusulan anggaran untuk sarana dan prasarana yang dibutuhkan unit kerja di tingkat bawah.

Soroti Masalah Sampah di Media Sosial

Salah satu poin krusial yang disampaikan adalah mengenai keresahan warga terkait tumpukan sampah yang kerap viral di media sosial.

Kemas Faried meminta para lurah untuk tidak pasif dan lebih peka terhadap kondisi lingkungan.

“Saya minta Lurah hadir di tengah masyarakat. Banyak masalah krusial, salah satunya sampah, yang selalu muncul di media sosial. Kita harus responsif,” ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa Pemerintah Kota Jambi saat ini tengah berupaya meningkatkan fasilitas pendukung, termasuk penambahan armada pengangkutan sampah, agar persoalan tersebut dapat ditangani secara optimal dan tidak berlarut-larut.

Wujudkan Visi “Kota Jambi Bahagia”

Menutup arahannya, Kemas Faried membuka ruang koordinasi bagi para ASN jika menemukan kendala buntu di lapangan.

Ia berharap sinergi antara legislatif dan eksekutif dapat mewujudkan kesejahteraan bagi warga.

“Tugas saya adalah memastikan kebijakan pemerintah berpihak pada kepentingan rakyat demi mewujudkan Kota Jambi Bahagia,” pungkasnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi resmi mengangkat sebanyak 43 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam sebuah prosesi yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Jambi, Maulana, Rabu (1/4/2026).

Kegiatan penyerahan Surat Keputusan (SK) sekaligus pengambilan sumpah/janji PNS formasi 2024 tersebut berlangsung di Aula Griya Mayang, Rumah Dinas Wali Kota Jambi. Prosesi ini turut dihadiri Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Aljosha.

Dalam sambutannya, Maulana menegaskan bahwa para PNS yang dilantik merupakan individu terpilih dari ribuan peserta yang mengikuti seleksi secara ketat dan transparan.

“Saudara adalah orang-orang yang terpilih. Dari ribuan peserta, Anda yang lulus. Ini adalah amanah besar yang harus dijaga dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya,” tegas Maulana.

Ia menjelaskan, pengangkatan tersebut merupakan hasil dari proses panjang, mulai dari seleksi CPNS, masa percobaan selama satu tahun, hingga pendidikan dan pelatihan prajabatan.

Dari total 43 PNS yang dilantik, formasi terbanyak berasal dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dengan 10 orang.

Selebihnya tersebar di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk tenaga kesehatan seperti dokter gigi yang akan bertugas di puskesmas dan rumah sakit.

Maulana juga menyoroti pentingnya peran ASN di tengah keterbatasan jumlah pegawai akibat banyaknya yang memasuki masa pensiun.

Ia berharap para PNS baru mampu menunjukkan kinerja optimal serta menjunjung tinggi profesionalisme.

“Kami berharap mereka dapat bekerja maksimal. Ke depan, sistem merit akan terus diperkuat agar ASN yang berprestasi mendapatkan penghargaan sesuai kinerjanya,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Aljosha, menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga disiplin dan integritas ASN.

Ia mengungkapkan bahwa Pemkot Jambi tidak segan memberikan sanksi tegas kepada pegawai yang melanggar aturan, baik PNS maupun PPPK, berdasarkan hasil evaluasi bersama Inspektorat.

“Kami melakukan pengawasan secara serius. Jika ditemukan pelanggaran dengan bukti yang kuat, maka akan diberikan sanksi tegas, bahkan hingga pemberhentian,” tegas Diza.

Menurutnya, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Ia berharap seluruh ASN menjadikan hal ini sebagai motivasi untuk bekerja lebih disiplin dan profesional.

“Jika seluruh ASN bekerja dengan baik dan penuh tanggung jawab, maka pelayanan kepada masyarakat akan semakin optimal,” pungkasnya.

Melalui pelantikan ini, Pemerintah Kota Jambi menegaskan komitmennya dalam membangun birokrasi yang profesional, berintegritas, serta berorientasi pada pelayanan publik guna mewujudkan visi Kota Jambi Bahagia.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Gangguan layanan ATM dan mobile banking Bank Jambi kembali memicu keluhan dari nasabah, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Jambi.

Mereka mengaku kesulitan melakukan transaksi seperti transfer, pembayaran, dan pencairan gaji karena sistem digital belum pulih sepenuhnya.

Keluhan resmi disampaikan melalui surat kepada Ketua DPRD Kota Jambi.

Nasabah menyebut gangguan ini membuat mereka harus datang langsung ke kantor cabang untuk bertransaksi, sehingga antrean panjang tak terhindarkan dan beberapa ASN terpaksa meninggalkan pekerjaan demi mengurus keperluan perbankan.

Menanggapi hal ini, Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, meminta manajemen Bank Jambi segera mengambil langkah konkret untuk memulihkan layanan.

“Kami meminta pihak bank berkoordinasi intensif dengan seluruh regulator, khususnya Bank Indonesia, guna mempercepat pemulihan operasional ATM sehingga kenyamanan transaksi nasabah kembali terjaga,” ujarnya.

Selain itu, DPRD mendorong bank untuk memberikan informasi secara transparan kepada masyarakat terkait kondisi layanan.

Jika diperlukan, manajemen diminta melakukan langkah jemput bola, misalnya menambah teller di OPD maupun cabang untuk mengurai antrean, khususnya saat pencairan gaji ASN.

Gangguan ini bukan kali pertama terjadi. Pada 22 Februari 2026, layanan ATM dan mobile banking Bank Jambi sempat terganggu akibat dugaan serangan siber yang membuat sistem tidak bisa digunakan untuk waktu yang cukup lama.

Terbaru, Selasa (3/3/2026), gangguan kembali terjadi, memicu antrean panjang dan menimbulkan keluhan luas dari nasabah.

Hingga berita ini diturunkan, nasabah masih menunggu pemulihan sistem secara menyeluruh agar gangguan serupa tidak terus berulang.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Menyambut datangnya bulan suci Ramadan 1447 Hijriah/2026 Masehi, Wali Kota Jambi, Maulana, mengungkapkan rasa syukur karena kembali diberi kesempatan untuk bertemu dengan bulan penuh ampunan dan keberkahan tersebut.

Ia mengajak seluruh masyarakat di Kota Jambi untuk mempersiapkan diri, baik secara lahir maupun batin, agar Ramadan tahun ini menjadi momentum perbaikan diri dan penguatan kebersamaan.

Menurutnya, menjelang Ramadan adalah saat terbaik untuk membersihkan hati, mempererat silaturahmi, serta saling memaafkan.

Dalam suasana penuh kekhidmatan, ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat.

“Atas nama pribadi, keluarga, dan sebagai pemimpin pemerintahan, saya memohon maaf apabila selama menjalankan amanah terdapat sikap atau kebijakan yang kurang berkenan. Semua dilakukan demi kepentingan masyarakat,” ujarnya tulus.

Maulana menegaskan, semangat saling memaafkan tidak boleh berhenti pada seremoni tahunan semata.

Nilai tersebut harus benar-benar dihayati sebagai fondasi memperkuat persatuan di tengah dinamika kehidupan sosial.

Ia juga menyoroti besarnya tanggung jawab Pemerintah Kota Jambi yang menaungi lebih dari 10 ribu aparatur serta melayani sekitar 654 ribu masyarakat.

Dengan cakupan pelayanan yang luas, ia menyadari masih terdapat berbagai kekurangan yang perlu terus diperbaiki.

Dalam momentum Ramadan 1447 H, Maulana meminta seluruh aparatur sipil negara untuk tetap menjaga disiplin, integritas, dan kualitas pelayanan publik meskipun sedang menjalankan ibadah puasa.

Menurutnya, Ramadan justru harus menjadi pendorong peningkatan etos kerja.

Selain itu, menghadapi tantangan global dan dinamika geopolitik yang tidak menentu, Pemerintah Kota Jambi berkomitmen memperkuat ikhtiar spiritual melalui kegiatan doa dan istighosah rutin di lingkungan balai kota.

Ia juga mengajak para ulama, tokoh agama, serta pengurus masjid untuk terus mendoakan Kota Jambi agar tetap dalam suasana aman, damai, dan penuh keberkahan.

Tak hanya soal pemerintahan, Maulana turut mengingatkan masyarakat untuk menjaga ketertiban selama Ramadan, menghormati pelaksanaan ibadah seperti Shalat Tarawih, tadarus Al-Qur’an, dan i’tikaf, serta mengajak generasi muda mengisi bulan suci dengan kegiatan positif.

“Ramadan bukan sekadar menahan lapar dan dahaga, tetapi juga menahan amarah, memperbanyak sedekah, dan memperkuat kepedulian sosial,” tegasnya.

Pemerintah Kota Jambi berharap Ramadan 1447 H menjadi bulan yang membawa kedamaian, mempererat persaudaraan, dan menghadirkan keberkahan bagi seluruh masyarakat.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi resmi menggelar Turnamen Mini Soccer KORPRI 2025 di Lapangan JMS, Selasa (2/11).

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Aljosha, dan diikuti oleh 30 tim dari 22 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Jambi.

Pertandingan akan berlangsung selama tiga hari, mulai 11 hingga 13 November 2025.

Dalam sambutannya, Diza Hazra menegaskan bahwa turnamen ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan KORPRI yang rutin digelar setiap tahun.

Ajang ini, katanya, tidak hanya menjadi wadah kompetisi olahraga, tetapi juga sarana mempererat kebersamaan dan memperkuat kolaborasi antarpegawai pemerintah.

“Sebelumnya kami sudah mengadakan turnamen bulu tangkis dan voli, dan kali ini mini soccer. Kegiatan ini penting untuk menumbuhkan rasa kebersamaan serta memperkuat kolaborasi antar-OPD. Dengan kebersamaan, pelayanan publik dapat berjalan lebih baik,” ujar Diza.

Diza berharap kegiatan olahraga antar-OPD seperti ini dapat menumbuhkan semangat sportivitas, solidaritas, dan kejujuran di kalangan ASN.

Menurutnya, nilai-nilai tersebut penting untuk menciptakan aparatur yang sehat, produktif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Ia juga memberikan apresiasi kepada panitia dan seluruh peserta yang telah mendukung terselenggaranya turnamen ini.

“Kami berterima kasih kepada panitia dan seluruh peserta. Semoga semuanya diberi kesehatan, tidak ada yang cedera, dan bisa kembali memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” pungkasnya.

Turnamen Mini Soccer KORPRI 2025 ini menjadi salah satu upaya Pemerintah Kota Jambi dalam memperkuat semangat kebersamaan serta menjaga kesehatan dan kekompakan ASN di era kerja yang dinamis.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pagi ini, 1203 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) gelombang 2 tahun 2024 dan 4 pegawai IPDN angkatan 32  di lingkungan Pemkot Jambi, menerima Surat Keputusan (SK), Kamis 25 September 2025

Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Janji serta Penyerahan secara Simbolis SK PPPK Kota Jambi 2024 itu dipimpin langsung oleh Wali Kota Jambi, Maulana, di Lapangan Balaikota Jambi.

Dalam arahannya, Maulana meminta agar PPPK Kota Jambi bisa menjalankan tugas dengan baik sebagai abdi negara.

“Utamakan kepentingan negara dan daerah dibandingkan kepentingan diri sendiri ataupun golongan,” katanya.

Selain itu, ia juga meminta agar PPPK untuk bekerja secara optimal dan kinerjanya semakin baik.

“Saya percaya bahwa saudara bisa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tupoksi masing-masing,” tambahnya.

Sebelumnya, Maulana mengungkapkan kebanggaannya atas keberhasilan Kota Jambi memperoleh formasi PPPK terbanyak se-Provinsi Jambi.

“Total PPPK di Kota Jambi akan mencapai 5.907 orang,” ungkapnya.

Ia menekankan pentingnya membalas kepercayaan pemerintah pusat dengan kinerja prima dan pelayanan publik yang berkualitas.

Wali Kota juga menekankan pentingnya nilai-nilai ASN yang Ber-AKHLAK: berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif.

“Kinerja pegawai akan terus kami evaluasi selama lima tahun ke depan. Jangan sampai kenaikan pendapatan diikuti dengan menurunnya kinerja. Itu namanya kufur nikmat,” tegas Maulana.

Ia juga mengutip Buya Hamka untuk memotivasi peserta: “Kalau bekerja hanya sekadar bekerja, kera juga bekerja.”

Selain itu, Pemkot Jambi juga tengah mengkaji solusi untuk tenaga kerja kontrak (TKK) yang belum lolos menjadi PPPK, salah satunya melalui mekanisme outsourcing dengan tetap memperhatikan aturan dan kemampuan keuangan daerah. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah terhadap keadilan dan kesinambungan pengelolaan SDM.(*)