JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Pemerintah Kota Jambi mulai menyiapkan pergantian Sekretaris Daerah (Sekda) menyusul berakhirnya masa jabatan Ridwan pada 1 Desember 2026.

Wali Kota Jambi Maulana menyatakan akan mengusulkan calon Penjabat (Pj) Sekda kepada gubernur, tetapi belum mengungkap nama pejabat yang masuk pertimbangan.

Pergantian ini menjadi agenda penting bagi Pemkot Jambi untuk menjaga kesinambungan administrasi pemerintahan.

Sebelum Sekda definitif ditetapkan, pejabat sementara akan mengisi posisi tersebut sesuai mekanisme yang berlaku.

“Jabatan beliau (Ridwan) sebagai Sekda, memasuki masa purna 1 Desember 2026,” kata Maulana.

Ia menjelaskan, pemerintah kota akan mengajukan calon Pj Sekda kepada gubernur untuk mendapatkan persetujuan.

Penunjukan tersebut berlaku sampai pemerintah menetapkan Sekda definitif.

“Kita akan mengusulkan ke gubernur untuk pelantikan Pj sampai dengan definitif,” ujarnya.

Hingga pernyataan tersebut disampaikan, Maulana belum menyebutkan siapa pejabat yang akan mengisi posisi sementara itu.

Ia hanya memastikan calon Pj Sekda berasal dari pejabat aktif eselon II.

“Nanti, lihat saja. Mencari Pj susah. Yang jelas Pj-nya pejabat aktif eselon II,” kata Maulana.

Pernyataan itu belum menjelaskan siapa saja pejabat yang masuk dalam pertimbangan maupun kapan Pemkot Jambi akan mengajukan nama calon kepada gubernur.

Dengan demikian, perhatian berikutnya tertuju pada proses pengusulan calon, persetujuan gubernur, dan penetapan pejabat yang akan mengisi posisi Sekda selama masa transisi.

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjabat Sekretaris Daerah mengatur mekanisme pengangkatan Pj Sekda kabupaten/kota.

Pasal 5 ayat (2) menyatakan bahwa bupati atau wali kota mengangkat Pj Sekda setelah memperoleh persetujuan gubernur selaku wakil pemerintah pusat.

Artinya, usulan kepala daerah harus melewati tahapan persetujuan gubernur sebelum penetapan pejabat.

Pasal 8 juga mengatur pengajuan satu calon secara tertulis kepada gubernur, disertai dokumen persyaratan dan daftar riwayat hidup.

Gubernur memberikan persetujuan atau penolakan paling lambat lima hari kerja setelah menerima usulan.

Jika gubernur menolak calon tersebut, wali kota harus mengajukan nama pengganti sesuai ketentuan.

Setelah persetujuan terbit, wali kota menetapkan Pj Sekda melalui keputusan wali kota.

Pelantikan kemudian harus berlangsung paling lambat lima hari kerja sejak keputusan pengangkatan ditetapkan.

Mekanisme penunjukan Pj Sekda dalam Perpres Nomor 3 Tahun 2018 tidak mensyaratkan persetujuan DPRD.

Prosesnya berpusat pada pengusulan oleh wali kota dan persetujuan gubernur.

Aturan tersebut juga menetapkan sejumlah persyaratan bagi calon Pj Sekda kabupaten/kota.

Calon harus berstatus pegawai negeri sipil (PNS) yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama atau eselon II/b, dengan pangkat paling rendah Pembina Tingkat I golongan IV/b.

Selain persyaratan jabatan dan pangkat, calon juga harus memenuhi ketentuan terkait usia, prestasi kerja, rekam jejak, integritas, dan disiplin.

Ketentuan ini menjadi dasar bagi Pemkot Jambi dalam menentukan calon yang memenuhi syarat untuk menjalankan tugas Sekda selama masa transisi.

Pensiunnya Ridwan pada 1 Desember 2026 membuat proses pergantian Sekda menjadi salah satu agenda penting Pemkot Jambi menjelang akhir tahun.

Namun, pernyataan Maulana sejauh ini baru memastikan rencana pengusulan Pj Sekda dan kriteria umum calon.

Nama pejabat yang akan diajukan serta jadwal pengusulannya belum diumumkan.

Kepastian mengenai calon Pj Sekda akan menjadi perkembangan berikutnya yang perlu dicermati, terutama untuk memastikan kesinambungan koordinasi birokrasi dan administrasi pemerintahan Kota Jambi selama menunggu penetapan Sekda definitif.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Pemerintah Provinsi Jambi mengambil langkah lebih jauh untuk menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih terjadi di sejumlah wilayah.

Gubernur Jambi Al Haris menyiapkan personel aparatur sipil negara (ASN) untuk turun langsung membantu Satgas Karhutla memadamkan api.

Kebijakan tersebut muncul ketika kondisi udara Jambi juga menjadi perhatian.

Indeks kualitas udara yang dihimpun pemerintah tercatat mencapai 392, sehingga paparan asap berpotensi meningkatkan risiko gangguan kesehatan bagi masyarakat.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jambi, Ariansyah, mengatakan Gubernur Al Haris telah menyiapkan Satgas ASN sebagai tambahan kekuatan bagi personel yang saat ini menangani karhutla di lapangan.

“Pak Gubernur membuat Satgas ASN untuk membantu Satgas Karhutla di lapangan sebagai upaya memadamkan api,” ujar Ariansyah, Kamis, 8 Oktober 2026.

Pemprov Jambi akan menerbitkan surat keputusan bagi anggota Korpri yang masuk kelompok usia 25 hingga 40 tahun untuk bergabung dalam penanganan karhutla.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi akan menerbitkan SK tersebut sebagai dasar penugasan ASN.

Setelah menerima penugasan, ASN yang masuk dalam Satgas tidak menjalankan aktivitas kantor seperti biasa.

Mereka akan membantu personel Satgas Karhutla di lapangan.

“Setelah menerima SK, nanti mereka tidak masuk kantor, tetapi membantu para Satgas Karhutla di lapangan,” jelas Ariansyah.

Kebijakan tersebut bertujuan menambah jumlah personel yang dapat membantu pemadaman, terutama di tengah masih munculnya titik kebakaran di sejumlah kawasan Jambi.

Langkah ini juga menunjukkan bahwa Pemprov Jambi tidak hanya mengandalkan personel teknis yang selama ini menangani karhutla, tetapi mulai mengerahkan sumber daya aparatur untuk memperkuat operasi di lapangan.

Persoalan karhutla kini tidak hanya menyangkut pemadaman api. Asap yang muncul dari kebakaran juga meningkatkan risiko terhadap kesehatan masyarakat.

Berdasarkan informasi yang dihimpun pemerintah, indeks kualitas udara di Provinsi Jambi tercatat mencapai 392.

Kondisi tersebut membuat pemerintah meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan, terutama kelompok yang rentan terhadap paparan asap.

Masyarakat juga diminta mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kondisi udara memburuk.

Selain memperkuat pemadaman, Pemprov Jambi menyiapkan langkah untuk menangani dampak kesehatan akibat asap karhutla.

Dua lokasi posko kesehatan dibuka, yakni di halaman Gedung Bank Jambi dan cabang Bank Jambi di kawasan Pasar Jambi.

Posko tersebut memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang terdampak kondisi udara.

Pemerintah juga menyiapkan masker serta bantuan oksigen bagi warga yang membutuhkan.

“Pemprov Jambi membuka posko kesehatan untuk masyarakat di halaman Gedung Bank Jambi dan cabang Bank Jambi di Pasar Jambi. Nanti akan ada bantuan kesehatan berupa masker dan oksigen untuk masyarakat,” kata Ariansyah.

Keberadaan posko menjadi bagian dari respons pemerintah terhadap potensi gangguan kesehatan yang muncul akibat paparan asap, termasuk risiko infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

Pemprov Jambi kini menjalankan penanganan karhutla dari dua sisi sekaligus.

Di lapangan, pemerintah menambah kekuatan personel melalui Satgas ASN untuk membantu pemadaman.

Sementara dari sisi kesehatan, pemerintah membuka akses pelayanan bagi masyarakat yang terdampak asap.

Langkah tersebut menjadi penting karena karhutla tidak hanya menimbulkan persoalan lingkungan, tetapi juga dapat mengganggu aktivitas masyarakat dan meningkatkan risiko kesehatan ketika asap menumpuk.

Dengan pengerahan ASN dan pembukaan posko kesehatan, Pemprov Jambi berharap penanganan karhutla dapat berjalan lebih cepat sekaligus mengurangi dampak asap terhadap masyarakat.

Pemerintah juga mengingatkan warga agar membatasi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk serta meningkatkan kewaspadaan terhadap gejala gangguan pernapasan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Memburuknya kualitas udara akibat dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) membuat Pemerintah Kota Jambi menyiapkan perlindungan khusus bagi aparatur sipil negara (ASN) yang masuk kelompok rentan.

Pemkot Jambi memberikan kelonggaran bagi ASN yang sedang hamil serta ASN yang mengalami gangguan pernapasan atau Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) untuk bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) ketika nilai Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) di Kota Jambi berada di atas 200.

Kebijakan tersebut tertuang dalam pemberitahuan yang disampaikan Pemkot Jambi kepada jajaran perangkat daerah.

Langkah ini diambil sebagai respons terhadap kondisi udara yang terdampak karhutla di Provinsi Jambi.

Namun, kebijakan tersebut bukan berarti seluruh ASN otomatis diperbolehkan bekerja dari rumah.

ASN yang masuk kategori tersebut tetap harus mendapatkan persetujuan atau izin dari pimpinan maupun kepala perangkat daerah masing-masing.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Jambi, A. Ridwan menjelaskan, kebijakan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap kondisi kesehatan ASN di tengah memburuknya kualitas udara.

Menurut A. Ridwan, ASN yang sedang hamil maupun mengalami gangguan pernapasan membutuhkan perhatian lebih ketika kualitas udara masuk kategori tidak sehat.

“Meski demikian, fleksibilitas bekerja dari rumah tetap harus berjalan seiring dengan tanggung jawab kedinasan,” kata dia, Rabu 7 Oktober 2026.

ASN yang memperoleh izin WFH tetap wajib menjalankan tugas dan memastikan pekerjaan pelayanan pemerintahan tidak terhenti.

A. Ridwan juga menegaskan bahwa, penerapan WFH tidak berlaku otomatis bagi seluruh ASN. Mekanisme tersebut tetap membutuhkan persetujuan pimpinan perangkat daerah masing-masing.

“Meski bekerja dari rumah, ASN tetap wajib menjalankan tugas dan tanggung jawab kedinasan,” timpalnya.

Pemkot Jambi juga mewajibkan ASN yang memperoleh izin WFH tetap melakukan presensi sesuai mekanisme yang berlaku.

Presensi dilakukan melalui aplikasi Siap Kota maupun Absen Lapangan, mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah daerah.

Dengan skema tersebut, pemerintah berupaya mencari titik tengah antara perlindungan kesehatan ASN dan kebutuhan menjaga pelayanan kepada masyarakat.

“Ketentuan tersebut berlaku ketika kualitas udara Kota Jambi menunjukkan nilai ISPU di atas 200,” sebutnya.

Artinya, penerapan WFH bersifat situasional dan mengikuti perkembangan kualitas udara.

Ketika kondisi udara kembali membaik, ASN kembali menjalankan pekerjaan dari kantor seperti biasa.

Kebijakan ini sekaligus menjadi langkah antisipasi Pemkot Jambi dalam menghadapi dampak karhutla yang berpengaruh terhadap kualitas udara.

Bagi pemerintah daerah, perlindungan terhadap ASN yang rentan tidak boleh mengorbankan pelayanan publik.

“Karena itu, keputusan WFH tetap berada dalam koordinasi pimpinan perangkat daerah,” jelasnya.

Kepala perangkat daerah bertanggung jawab terhadap ASN yang menjalankan tugas dari rumah. Pimpinan juga perlu memastikan pekerjaan tetap berjalan sesuai target dan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.

ASN yang mendapatkan izin WFH tetap wajib melakukan presensi melalui aplikasi yang telah ditentukan.

Jika kualitas udara kembali membaik dan situasi memungkinkan, ASN kembali melaksanakan aktivitas kedinasan di kantor.

Pemberitahuan mengenai ketentuan WFH tersebut telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

“Kebijakan ini menjadi langkah Pemkot Jambi untuk melindungi ASN yang rentan terhadap dampak kualitas udara buruk sekaligus memastikan roda pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan,” tutupnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Penataan ulang jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Jambi mulai menjadi perhatian setelah sejumlah posisi pejabat dipastikan akan kosong.

Wali Kota Jambi, Maulana mengungkapkan Pemkot Jambi tengah menyiapkan pengisian sejumlah jabatan yang kosong, termasuk posisi strategis di tingkat eselon II dan III.

Maulana mengatakan, pengisian jabatan tidak akan dilakukan secara sporadis.

Sejumlah posisi yang kosong akan dikumpulkan terlebih dahulu sebelum proses pengisian dilakukan secara bertahap.

“Nanti kita kumpulkan dan akan dilakukan pengisian pada akhir tahun,” ujar Maulana.

Rencana tersebut muncul di tengah adanya sejumlah pejabat yang mengundurkan diri dari jabatan struktural serta pejabat yang akan memasuki masa pensiun.

Salah satu posisi yang menjadi sorotan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi yang sebelumnya dijabat Sugiyono.

Hingga kini, Maulana memastikan belum ada pejabat yang ditunjuk untuk menggantikan Sugiyono.

“Untuk Kadis Pendidikan, surat pengunduran dirinya belum disahkan oleh BKN. Jadi belum ada penunjukan khusus,” katanya.

Maulana mengungkapkan, penataan pejabat Pemkot Jambi akan cukup besar karena terdapat sejumlah jabatan yang akan ditinggalkan pejabatnya akibat memasuki masa pensiun.

Setidaknya terdapat sekitar enam jabatan eselon II yang diperkirakan kosong.

Selain itu, lebih dari 17 jabatan eselon III juga akan mengalami kekosongan karena pejabat yang menduduki posisi tersebut memasuki masa pensiun.

Kondisi tersebut membuat Pemkot Jambi harus menyiapkan skema pengisian jabatan secara terencana.

Maulana mengatakan, pemerintah tidak akan melakukan pelantikan setiap kali terdapat satu jabatan yang kosong.

Jabatan-jabatan tersebut akan dikonsolidasikan agar proses pengisian dapat dilakukan secara lebih efektif.

“Tidak bisa setiap waktu dilakukan pelantikan,” ujarnya.

Untuk jabatan eselon II, Maulana memastikan mekanisme pengisiannya akan dilakukan melalui seleksi terbuka sesuai ketentuan.

Sejumlah pejabat eselon II disebut akan memasuki masa pensiun pada Februari dan Maret mendatang. Posisi tersebut termasuk jabatan asisten dan staf ahli.

“Untuk eselon II yang pensiun Februari dan Maret, termasuk asisten dan staf ahli, akan dilakukan seleksi terbuka,” jelasnya.

Menurut Maulana, pengumpulan sejumlah jabatan yang akan kosong juga berkaitan dengan efisiensi proses seleksi.

Pemerintah akan mengatur pelaksanaan seleksi untuk beberapa posisi secara bersamaan.

“Kita kumpulkan terlebih dahulu karena biaya seleksinya sama,” katanya.

Proses penataan tersebut juga akan berkaitan dengan persiapan pengisian jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Jambi.

Berbeda dengan eselon II, pengisian jabatan eselon III akan lebih mengedepankan kaderisasi dari internal organisasi.

Maulana menyebut, pejabat yang berada di bawah posisi yang kosong dan memenuhi persyaratan akan menjadi salah satu opsi untuk dipertimbangkan.

Skema tersebut membuka ruang bagi pejabat internal Pemkot Jambi untuk naik mengisi posisi yang ditinggalkan pejabat sebelumnya.

Dengan banyaknya posisi yang akan kosong, penataan jabatan ini berpotensi menjadi salah satu agenda besar Pemkot Jambi pada akhir tahun.

Sementara itu, khusus pengunduran diri Sugiyono dari jabatan Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi, Maulana kembali menegaskan bahwa prosesnya belum final secara administratif.

Ia menjelaskan Sugiyono dan Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Nanang Suryana memiliki latar belakang sebagai pejabat fungsional, yakni guru dan pengawas sekolah.

Keduanya memilih kembali ke jalur fungsional menjelang masa pensiun.

“Menjelang masa pensiun mereka memilih, apakah tetap di struktural atau kembali ke fungsional. Kalau memilih fungsional, jabatan itu dihidupkan kembali,” jelas Maulana.

Karena proses pengunduran diri Sugiyono belum disahkan BKN, Pemkot Jambi belum menetapkan penggantinya.

Dengan demikian, penataan pejabat yang disiapkan Pemkot Jambi tidak hanya menyangkut posisi Kadisdik, tetapi juga sejumlah jabatan lain yang akan kosong akibat pensiun.

Maulana memastikan seluruh proses pengisian akan dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku.

Pemerintah juga dituntut memastikan perubahan komposisi pejabat tidak mengganggu pelayanan publik maupun program pembangunan Kota Jambi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kursi Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi belum memiliki pengganti setelah Sugiyono mengajukan pengunduran diri dari jabatan strukturalnya.

Wali Kota Jambi Maulana menegaskan, hingga saat ini belum ada pejabat yang ditunjuk untuk menggantikan Sugiyono sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi.

Menurut Maulana, pengisian jabatan tersebut masih menunggu proses administrasi pengunduran diri Sugiyono selesai.

Surat pengunduran diri yang diajukan belum mendapatkan pengesahan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Untuk Kadis Pendidikan, surat pengunduran dirinya belum disahkan oleh BKN. Jadi belum ada penunjukan khusus,” ujar Maulana.

Dengan kondisi tersebut, Pemkot Jambi belum mengambil keputusan mengenai siapa yang akan mengisi posisi Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi.

Maulana sebelumnya membenarkan bahwa Sugiyono dan Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Dinas Pendidikan Kota Jambi Nanang Suryana mengajukan pengunduran diri dari jabatan struktural.

Ia menjelaskan, keputusan tersebut berkaitan dengan latar belakang keduanya yang sebelumnya merupakan pejabat fungsional.

Sugiyono dan Nanang diketahui memiliki latar belakang sebagai tenaga pendidik dan pengawas sekolah.

Ketika menduduki jabatan struktural, jabatan fungsional mereka untuk sementara tidak dijalankan.

“Background-nya pejabat fungsional, sebagai guru dan pengawas. Ketika masuk jabatan struktural, jabatan awalnya berhenti sementara,” jelas Maulana.

Menurutnya, menjelang masa pensiun, keduanya memiliki pilihan untuk tetap berada di jabatan struktural atau kembali menjalankan jabatan fungsional.

“Menjelang masa pensiun mereka memilih, apakah tetap di struktural atau kembali ke fungsional. Kalau memilih fungsional, jabatan itu dihidupkan kembali,” katanya.

Maulana menilai keputusan tersebut bukan persoalan yang perlu dipermasalahkan. Namun, untuk posisi yang ditinggalkan, pemerintah tetap harus menyiapkan mekanisme pengisian sesuai ketentuan.

“Saya rasa itu tidak masalah soal pengunduran diri. Nanti jabatan yang kosong akan kita isi,” tegasnya.

Kekosongan posisi Kepala Dinas Pendidikan bukan satu-satunya jabatan yang akan dihadapi Pemkot Jambi.

Maulana mengungkapkan terdapat sejumlah pejabat yang akan memasuki masa pensiun.

Sekitar enam jabatan eselon II diperkirakan kosong, sementara lebih dari 17 jabatan eselon III juga akan mengalami kekosongan.

Pemkot Jambi tidak akan melakukan pengisian seluruh jabatan tersebut secara terpisah. Pemerintah kota akan mengumpulkan sejumlah posisi yang kosong untuk kemudian diproses secara bertahap.

“Tidak bisa setiap waktu dilakukan pelantikan. Nanti kita kumpulkan dan akan dilakukan pengisian pada akhir tahun,” ungkapnya.

Untuk jabatan eselon III, proses kaderisasi internal akan menjadi salah satu pertimbangan. Pejabat yang berada di bawahnya dan memenuhi persyaratan berpeluang dipersiapkan untuk mengisi posisi tersebut.

Sedangkan pengisian jabatan eselon II akan dilakukan melalui mekanisme seleksi terbuka.

“Untuk eselon II yang pensiun Februari dan Maret, termasuk asisten dan staf ahli, akan dilakukan seleksi terbuka. Kita kumpulkan terlebih dahulu karena biaya seleksinya sama,” jelas Maulana.

Meski posisi Kepala Dinas Pendidikan belum ditentukan penggantinya, Maulana memastikan kondisi tersebut tidak akan mengganggu pelayanan pemerintahan.

Program pendidikan yang selama ini berjalan tetap harus dilaksanakan sembari menunggu proses administrasi dan penataan jabatan diselesaikan.

Pemkot Jambi juga akan menentukan langkah pengisian posisi Kepala Dinas Pendidikan setelah proses pengunduran diri Sugiyono mendapatkan kepastian secara administratif.

Dengan demikian, untuk sementara belum ada nama pejabat yang ditunjuk Maulana sebagai pengganti Sugiyono.

Keputusan tersebut masih menunggu tahapan administrasi serta mekanisme pengisian jabatan yang akan ditempuh Pemkot Jambi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, Maulana akhirnya buka suara terkait pengunduran diri Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi Sugiyono dan Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Nanang Suryana dari jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Kota Jambi.

Maulana membenarkan bahwa dirinya telah menerima surat pengunduran diri kedua pejabat tersebut. Namun, ia menegaskan keputusan itu bukan berkaitan dengan persoalan dalam pemerintahan.

Menurut Maulana, Sugiyono dan Nanang sebelumnya memiliki latar belakang sebagai pejabat fungsional.

Keduanya pernah menjalankan tugas sebagai tenaga pendidik dan pengawas sekolah sebelum dipercaya menduduki jabatan struktural.

“Background-nya pejabat fungsional, sebagai guru dan pengawas. Ketika masuk jabatan struktural, jabatan awalnya berhenti sementara,” ujar Maulana.

Ia menjelaskan, pejabat yang sebelumnya menduduki jabatan fungsional memiliki pilihan untuk tetap melanjutkan karier di jabatan struktural atau kembali ke jabatan fungsional.

Pilihan tersebut, kata Maulana, berkaitan dengan masa pengabdian serta rencana karier menjelang memasuki masa pensiun.

“Menjelang masa pensiun mereka memilih, apakah tetap di struktural atau kembali ke fungsional. Kalau memilih fungsional, jabatan itu dihidupkan kembali,” jelasnya.

Dengan demikian, Maulana menilai keputusan Sugiyono dan Nanang untuk mengundurkan diri dari jabatan struktural merupakan pilihan karier dan tidak perlu dipersoalkan.

“Saya rasa itu tidak masalah soal pengunduran diri. Nanti jabatan yang kosong akan kita isi,” katanya.

Sejumlah Jabatan Pemkot Jambi Akan Kosong

Di sisi lain, Maulana mengungkapkan Pemkot Jambi memang tengah menghadapi sejumlah kekosongan jabatan akibat beberapa pejabat memasuki masa pensiun.

Ia menyebut sekitar enam jabatan eselon II akan kosong karena pejabatnya memasuki masa pensiun. Selain itu, terdapat lebih dari 17 jabatan eselon III yang juga diperkirakan mengalami kekosongan.

Namun, pengisian jabatan tidak akan dilakukan setiap saat. Pemkot Jambi akan mengumpulkan sejumlah jabatan yang kosong untuk kemudian dilakukan pengisian secara bertahap.

“Tidak bisa setiap waktu dilakukan pelantikan. Nanti kita kumpulkan dan akan dilakukan pengisian pada akhir tahun,” ungkapnya.

Untuk jabatan eselon III, Pemkot Jambi akan mengutamakan proses kaderisasi dengan mempertimbangkan pejabat yang berada satu tingkat di bawahnya serta memenuhi persyaratan.

Sementara untuk jabatan eselon II, pengisian akan dilakukan melalui mekanisme seleksi terbuka sesuai ketentuan yang berlaku.

“Untuk eselon II yang pensiun Februari dan Maret, termasuk asisten dan staf ahli, akan dilakukan seleksi terbuka. Kita kumpulkan terlebih dahulu karena biaya seleksinya sama,” jelas Maulana.

Proses pengisian jabatan tersebut juga akan dipersiapkan untuk kebutuhan jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Jambi.

Belum Ada Pengganti Sugiyono

Khusus posisi Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi yang ditinggalkan Sugiyono, Maulana memastikan hingga saat ini belum ada pejabat yang ditunjuk sebagai pengganti.

Pasalnya, surat pengunduran diri Sugiyono masih menjalani proses administrasi dan belum mendapatkan pengesahan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Untuk Kadis Pendidikan, surat pengunduran dirinya belum disahkan oleh BKN. Jadi belum ada penunjukan khusus,” tegasnya.

Maulana memastikan proses administrasi tersebut akan diselesaikan terlebih dahulu sebelum Pemkot Jambi mengambil langkah terkait jabatan Kepala Dinas Pendidikan.

Ia juga memastikan perubahan posisi pejabat tersebut tidak akan mengganggu pelayanan pemerintahan maupun pelaksanaan program pendidikan yang tengah berjalan di Kota Jambi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi memastikan seleksi terbuka atau open bidding Jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Jambi) tidak akan digelar pada 2026.

Pengisian jabatan tertinggi dalam struktur aparatur sipil negara (ASN) tersebut diperkirakan baru dilakukan pada awal 2027.

Penundaan ini terjadi karena proses pengisian jabatan Sekda membutuhkan sejumlah tahapan administrasi dan persetujuan yang tidak dapat dilakukan secara singkat.

Sementara masa jabatan Sekda Kota Jambi saat ini, A. Ridwan, akan berakhir pada November 2026.

Dengan kondisi tersebut, Pemerintah Kota Jambi berpotensi menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Sekda untuk mengisi kekosongan jabatan hingga pejabat definitif hasil seleksi terbuka ditetapkan.

Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M., mengatakan pemerintah daerah harus mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan sebelum melakukan proses seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama tersebut.

Menurutnya, sebelum open bidding dimulai, Pemkot Jambi terlebih dahulu harus melaporkan berakhirnya masa jabatan Sekda kepada Gubernur Jambi.

Setelah itu, masih terdapat sejumlah tahapan yang harus diselesaikan, mulai dari koordinasi, pembentukan panitia seleksi, hingga pemenuhan persyaratan sesuai regulasi.

“Masa jabatan Sekretaris Daerah Kota Jambi akan berakhir pada November 2026. Sebelum dilakukan seleksi terbuka, pemerintah daerah harus terlebih dahulu melaporkan kepada Gubernur Jambi. Setelah itu masih ada beberapa tahapan administrasi yang harus dilalui sesuai aturan,” ujar Maulana.

Ia menilai waktu yang tersedia pada akhir tahun tidak memungkinkan seluruh rangkaian proses seleksi selesai hingga pelantikan pejabat definitif.

“Kemungkinan besar proses lelang Sekda dilakukan pada awal tahun depan. Kita menyesuaikan dengan berakhirnya masa jabatan dan seluruh tahapan yang harus dipenuhi,” katanya.

Pernyataan tersebut sekaligus memastikan bahwa rencana seleksi Sekda yang sebelumnya diperkirakan berlangsung lebih cepat tidak dapat direalisasikan pada tahun ini.

Plt Sekda Disiapkan Jaga Stabilitas Pemerintahan

Jika seleksi baru berjalan pada awal 2027, Pemkot Jambi akan menunjuk pejabat sementara untuk memastikan roda pemerintahan tetap berjalan normal.

Posisi Sekda memiliki peran strategis karena menjadi koordinator utama seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), pengendali birokrasi, sekaligus penghubung antara kepala daerah dengan jajaran aparatur pemerintahan.

Karena itu, pengisian jabatan Sekda harus dilakukan secara hati-hati agar pejabat yang terpilih memiliki kompetensi, rekam jejak, dan kemampuan menjalankan agenda prioritas pemerintah daerah.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Jambi, Rizalul Fikri, menyebut pemerintah saat ini masih mempersiapkan penerapan sistem manajemen talenta sebagai bagian dari penguatan sistem merit ASN.

Menurutnya, apabila sistem tersebut telah memenuhi seluruh persyaratan, pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) dapat dilakukan melalui mekanisme manajemen talenta.

“Namun apabila belum siap, pengisian jabatan tetap dilaksanakan melalui seleksi terbuka sesuai ketentuan perundang-undangan,” jelasnya.

BKPSDMD Kota Jambi masih melakukan koordinasi dengan Kantor Regional VII BKN Palembang dan BKN RI untuk memastikan seluruh persyaratan terpenuhi sebelum proses pengisian jabatan strategis tersebut dilakukan.

Pemerintah Kota Jambi memastikan proses pengisian Sekda akan dilakukan sesuai aturan agar menghasilkan pejabat yang mampu memperkuat kinerja birokrasi dan mendukung pelaksanaan program pembangunan daerah.(*)

OLEH : Andri Brilliant

REGENERASI Kepala Dinas Pemprov Jambi asal Kabupaten Kerinci terjadi. Kadis Kelautan dan Perikanan Asraf serta Kadis Perpustakaan Arsip Daerah Tema Wisman yang mendekati pensiun disegarkan dengan 2 kadis baru asal Bumi Sakti Alam Kerinci.

Gubernur Al Haris pada Kamis malam 16 Juli 2026 memutuskan melantik 2 anak buahnya itu hasil dari seleksi lelang jabatan.

Disclaimer dahulu ya, tulisan ini tentu bukan soal Primordialisme atau penulis tak nasionalisme, tapi lebih tentang semangat keduanya membawa harapan dampak bagi masyarakat jambi sebagai perwakilan kabupaten paling ujung barat Jambi itu.

Dialah Ir. Nasrul, ST, MT dan Drs. Atma Jaya, M. Si. Satunya pejabat kenyang pengalaman mengerti khatam sistem ke-PU-an dan satunya lagi senior ASN Pemprov Jambi yang teruji alias dedengkotnya IPDN Jambi.

Keduanya dipercaya mempimpin dinas beranggaran jumbio untuk pemberdayaan masyarakat di Pemprov Jambi.

Nasrul merupakan Kadis baru rasa lama, ia telah dipercaya menjadi Pelaksana Tugas Kadis PUPR dan Perkim hingga meraih peringkat satu terbaik sebagai Kadis Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Jambi.

Nasrul merupakan sosok kelahiran Keliling Danau Kabupaten Kerinci tahun 1975. Ia kenyang pengalaman, semua bidang di PU hampir pernah didudukinya.

Mulai dari UPTD Alkal, Bidang Sumber Daya Air hingga terakhir menjadi Kepala Bidang Cipta Karya. Jabatan bidang CK paling mentereng, ia menjadi penanggung jawab bidang pekerjaan Stadion Swarna Bhumi dan Islamic Center, salah dia dari lima proyek Multiyears Gubernur Al Haris yang akan menjadi legacy itu.

Berangkat dari itu, pria yang sering disapa Wo Nasrul itu memiliki pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan.

Tantangan di depan mata adalah merealisasikan program ‘tahunan’ bedah rumah 2026. Yang saat ini masuk tahap rekrut pendamping.

Tahun ini ada 555 kuota yang bedah rumah yang dinantikan masyarakat kurang mampu. Rumah yang termasuk tak layak huni akan disulap menjadi layak untuk ditinggali menggunakan fulus APBD Provinsi Jambi masing-masing Rp20 juta per rumah.

Program ini jadi salah satu unggulan Haris-Sani sejak periode pertama menjabat ini.

Kini perkembangan terakhirnya, diakui Nasrul sedang direkrut tenaga pendamping atau tenaga teknis untuk mengawasi pelaksanaan ini.

Tantangannya perlu percepatan mengingat tahun 2026 yang makin dekat ke penghujung tahun.

Yang tak boleh luput dari harapan adalah kuota bedah rumah yang tahun lalu banyak mendapat protes masyarakat Kerinci. Saat itu kalangan aktivis Kerinci-Sungai penuh protes jumlah kuota Kerinci Sungai Penuh yang dinilai sedikit hingga membuat anggota Komisi III Dapil Kerinci-Sungai Penuh Arwianto tak bisa tidur dan bertekad lebih banyak di 2026.

Hal itu, tentu akan menjadi ujian tersendiri bagi Nasrul memformulasikan pembagian bedah rumah sesuai regulasi yang berkeadilan.

Untuk Kerinci yang tanah kelahirannya itu, perlu satu kesatuan untuk duduk bersama dengan sosok pemersatu DPRD Provinsi Jambi Dapil Kerinci-Sungai Penuh seperti Arwiyanto, Edminuddin.

Jangan juga lupa dengan sosok legislator muda progresif seperti Afuan Yuza Putra (AYP), Rucita, dan Darmaiyansyah.

Nasrul sendiri telah menyusun langkah usai pelantikan. Saat di wawancara para wartawan menurutnya program bantuan perumahan masyarakat miskin ekstrem di Provinsi Jambi juga akan didorong melalui skema pendanaan alternatif.

Nasrul mengklaim pihaknya segera menggandeng sektor swasta dan memanfaatkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) untuk menyiasati efisiensi anggaran pemerintah.

Dikatakannya, inovasi pelibatan pihak ketiga menjadi solusi mendesak agar target penyediaan hunian layak bagi masyarakat kurang mampu tidak terhambat oleh keterbatasan anggaran daerah.

Terpisah, kemudian yang tak kalah beratnya adalah tugas Atma Jaya. Pria yang diangkat Gubernur jambi Al haris karena telah teruji pengalaman dan senioritasnya. Terakhir ia promosi dari Sekretaris Dinas Perhubungan menjadi Pejabat Eselon II Pemprov.

Atma Jaya dipercaya menjadi Kepala Dinas yang paling panjang namanya di Pemprov Jambi : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2).

Tugas Atma Jaya yang kelahiran tahun 1970 ini tentu kompleks. Tercermin dari panjangnya nama dinas ini, tepat bila ada usulan dari dalam dinas itu untuk pemisahan dinas seperti Pengendalian Penduduk dipisahkan tersendiri menjadi Dinas Pemerintah Masyarakat Desa.

Atma Jaya akan dihadapkan pada penyaluran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) Rp100 juta untuk setiap desa di Provinsi Jambi. Dimana pada Juli ini yang telah disalurkan adalah tunda bayar untuk tahun 2025.

Sedangkan untuk penyaluran tahun 2026 masih proses penyusunan penyesuaian regulasi baru.

Makin tinggi tingkat kesulitannya, karena eksekusi kegiatan di tingkat bawah ke depan makin beragam seperti BKBK bisa dipergunakan untuk program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), Reformasi Birokrasi Integratif (RBI), hingga rencana pengadaan kendaraan roda dua untuk operasional perangkat desa dan kelurahan.

Penyaluran yang tepat waktu dan draft perubahan regulasi yang jelas harus secepatnya dirampungkan dan adil bagi semua.

Dari sisi sosialisasi dan action perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan pun juga perlu ditingkatkan Atma Jaya yang juga Ketua Atlet Tenis Veteran-nya (Baveti) Provinsi Jambi ini.

Negara melalui pemprov harus selalu hadir untuk melindungi anak dan memberdayakan perempuan Jambi. (*)

*Penulis Adalah Wartawan Lulusan Jenjang Utama UKW PWI. Pernah menjadi Ketua Harian Ikatan Pemuda Kerinci-Sungai Penuh 2022-2024.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Gubernur Jambi, Al Haris melontarkan kritik keras terhadap tingkat kedisiplinan sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.

Sorotan itu disampaikan saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi, Senin 27 Juli 2026.

Di hadapan pimpinan dan anggota DPRD Jambi, Al Haris mengaku kecewa melihat sejumlah kursi pejabat pemerintah daerah kosong dalam agenda resmi lembaga legislatif tersebut.

Menurutnya, ketidakhadiran pejabat pada kegiatan penting pemerintahan menjadi indikator yang perlu mendapat perhatian serius karena berkaitan dengan komitmen dan tanggung jawab aparatur sipil negara.

“Jadi kita ini susah. Dulu dengan undang-undang yang lama pejabat bisa kita nonjob-kan. Sekarang tidak bisa lagi. Harus evaluasi kinerja, izin BKN, izin Mendagri. Jadi susah,” ujar Al Haris.

Ia menjelaskan, mekanisme pemberian sanksi terhadap pejabat saat ini memiliki prosedur yang lebih panjang.

Kepala daerah tidak dapat langsung mengganti atau menonaktifkan pejabat tanpa melalui tahapan evaluasi sesuai aturan yang berlaku.

Meski demikian, Al Haris menegaskan perilaku dan kedisiplinan pejabat tetap menjadi bagian dari penilaian kinerja.

Kehadiran dalam agenda pemerintahan, termasuk rapat paripurna DPRD, akan menjadi bahan evaluasi terhadap kinerja masing-masing pejabat.

“Kami memang sengaja akan melakukan job fit lebih dulu. Setelah izin BKN keluar, kemungkinan pelantikan akhir Agustus. Nanti pejabat yang memang malas hadir akan kita evaluasi,” tegasnya.

Pernyataan tersebut mendapat respons tepuk tangan dari peserta rapat yang hadir.

Selain menyoroti pejabat yang tidak hadir, Al Haris juga menyampaikan teguran kepada sejumlah pejabat yang hadir namun memilih duduk di bagian belakang ruang rapat.

Menurutnya, posisi dan sikap dalam agenda resmi pemerintahan juga mencerminkan keseriusan pejabat dalam menjalankan tugas.

“Harusnya di depan. Di gedung Dewan pun duduk di belakang. Nah, ini masalah. Susah kita,” katanya.

Al Haris menegaskan evaluasi terhadap pejabat bukan semata-mata terkait kehadiran, tetapi juga menyangkut kinerja, tanggung jawab, serta kesungguhan dalam menjalankan amanah pemerintahan.

Rencana job fit yang akan dilakukan Pemprov Jambi nantinya diharapkan menjadi langkah untuk memastikan posisi strategis di lingkungan pemerintah daerah diisi oleh pejabat yang memiliki kompetensi, disiplin, dan mampu memenuhi target pembangunan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Jambi, M. Saleh Ridha, menegaskan bahwa, layanan pengaduan masyarakat harus bergerak lebih dari sekadar penerimaan laporan.

Pemerintah, kata dia, dituntut menghadirkan solusi cepat, tepat, dan terukur atas setiap aduan warga.

Pernyataan itu disampaikan Saleh Ridha saat menjadi narasumber dalam Webinar ASN Siginjai Belajar Seri 02 Tahun 2026 bertajuk “Jambi Bahagia: Sigap Layani, Tuntas Beri Solusi”, Kamis 18 Juni 2026.

Dalam forum tersebut, ia hadir bersama Wali Kota Jambi Maulana, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jambi Saiful Roswandi, serta Sekretaris BKPSDMD Kota Jambi Noviardi.

Layanan 112 Jadi Ujung Tombak Respons Cepat

Dalam pemaparannya, Saleh Ridha menyoroti peran layanan darurat 112 sebagai garda terdepan respons cepat Pemerintah Kota Jambi terhadap berbagai aduan masyarakat.

Menurutnya, di tengah perkembangan teknologi dan tuntutan digitalisasi, masyarakat kini menginginkan layanan publik yang tidak hanya mudah diakses, tetapi juga cepat dalam penanganan dan tuntas dalam penyelesaian.

“Pelayanan publik tidak cukup hanya menerima laporan. Yang dibutuhkan masyarakat adalah solusi yang nyata,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa ASN dan perangkat daerah harus mampu hadir secara responsif, adaptif, dan solutif dalam setiap situasi yang dihadapi warga.

Aduan Masyarakat Jadi Sumber Perbaikan Layanan

Saleh juga menekankan bahwa setiap aduan masyarakat bukan sekadar keluhan, melainkan bentuk kepercayaan publik terhadap pemerintah.

“Pengaduan adalah suara masyarakat. Dari situ kita bisa mengevaluasi dan memperbaiki layanan,” katanya.

Ia menilai, sistem pengaduan yang efektif akan menjadi alat penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Jambi.

Super Apps JAGA Integrasikan Layanan Publik

Untuk mempercepat respons aduan, Diskominfo Kota Jambi telah mengembangkan super aplikasi bernama JAGA sebagai pusat layanan digital terpadu.

Aplikasi ini mengintegrasikan berbagai layanan OPD dalam satu platform, termasuk kanal pengaduan masyarakat dan layanan darurat 112.

“Dengan JAGA, masyarakat tidak perlu lagi mengakses banyak aplikasi. Semua layanan sudah terhubung dalam satu sistem,” jelasnya.

Aduan Darurat Didominasi Masalah Lingkungan dan Hewan Liar

Dalam pemaparannya, Saleh juga mengungkapkan data aduan masyarakat yang masuk melalui layanan darurat.

Kasus terbanyak berasal dari gangguan listrik, kebakaran, hingga lampu jalan yang tidak berfungsi. Selain itu, aduan terkait evakuasi hewan liar juga tercatat cukup tinggi.

“Persentasenya mencapai lebih dari separuh dari total aduan yang masuk. Ini menjadi perhatian serius dalam penanganan cepat di lapangan,” ujarnya.

ASN Dituntut Lebih Empatik dan Solutif

Ia menegaskan bahwa, meningkatnya ekspektasi publik menuntut ASN untuk memiliki karakter kerja baru yang lebih responsif, kolaboratif, akuntabel, dan berorientasi solusi.

Menurutnya, pelayanan publik saat ini tidak bisa lagi dilakukan dengan pola lama, melainkan harus mengikuti dinamika kebutuhan masyarakat.

“Kami mengajak seluruh ASN untuk memiliki empati. Karena setiap aduan yang masuk adalah masalah nyata yang dirasakan warga,” tegasnya.

Transformasi Menuju Pemerintahan Digital

Saleh berharap integrasi layanan melalui super apps JAGA dan sistem 112 dapat memperkuat wajah Pemerintah Kota Jambi sebagai pemerintahan yang responsif dan modern.

Ia menekankan bahwa transformasi digital bukan hanya soal teknologi, tetapi juga perubahan budaya kerja birokrasi.

“Ini adalah wajah baru pelayanan publik Kota Jambi yang harus terus kita perbaiki bersama,” katanya.(*)