AMBI – Penerimaan pajak reklame Kota Jambi mencapai Rp8,69 miliar hingga 4 November 2026. Angka tersebut setara 86,96 persen dari target Rp10 miliar yang ditetapkan pemerintah daerah sepanjang tahun ini.

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi kini mengejar sisa penerimaan sekitar Rp1,31 miliar agar target tersebut tercapai. Bahkan, instansi ini optimistis realisasi pajak reklame bisa menembus angka 100 persen hingga akhir Desember 2026.

Kepala BPPRD Kota Jambi, Ardi, mengatakan pihaknya masih memiliki waktu untuk mengoptimalkan penerimaan dari sektor reklame. Ia optimistis capaian akhir tahun tidak hanya memenuhi target, tetapi berpeluang melampauinya.

“Kami optimistis penerimaan pajak reklame hingga akhir tahun ini dapat tercapai, bahkan di atas 100 persen,” kata Ardi.

Untuk mengejar target tersebut, BPPRD menghadapi salah satu tantangan berupa wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya.

Berbagai alasan masih menjadi kendala dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah.

BPPRD memilih pendekatan persuasif dengan memberikan pemahaman kepada wajib pajak mengenai kewajiban perpajakan.

Langkah ini sekaligus bertujuan meningkatkan kesadaran pelaku usaha agar lebih patuh membayar pajak.

Selain pendekatan tersebut, BPPRD mengerahkan tim optimalisasi pajak daerah untuk memeriksa objek pajak reklame di sejumlah lokasi.

Petugas juga memeriksa masa berlaku pembayaran pajak dan izin pemasangan reklame guna memastikan setiap objek memenuhi ketentuan yang berlaku.

Pengawasan tidak hanya menyasar reklame konvensional. BPPRD Kota Jambi juga memberikan perhatian terhadap reklame digital, termasuk videotron yang menayangkan berbagai jenis iklan.

Ardi menjelaskan, perbedaan jenis konten menentukan pengenaan pajak reklame. Iklan komersial masuk dalam objek pajak, sedangkan reklame yang bersifat sosial tidak dikenakan pajak sesuai ketentuan.

Karena itu, pengelola videotron wajib melaporkan seluruh konten iklan yang mereka tayangkan.

BPPRD kemudian memeriksa jenis tayangan secara berkala, termasuk setiap jam, untuk menentukan kewajiban pajaknya.

“Pengelola videotron diwajibkan melaporkan seluruh konten iklan yang ditayangkan dan BPPRD melakukan pengawasan secara berkala dengan memeriksa jenis iklan yang ditampilkan setiap jam untuk menentukan pengenaan pajak reklame sesuai ketentuan yang berlaku,” jelasnya.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memastikan aktivitas periklanan digital ikut berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

BPPRD juga mulai mengembangkan pengawasan berbasis teknologi dengan memanfaatkan kamera pengawas atau CCTV di sejumlah titik Kota Jambi.

Salah satu lokasi pemantauan berada di kawasan Simpang Mayang. Keberadaan kamera tersebut membantu petugas mengamati objek reklame dan mendukung pengawasan pajak daerah.

Pemanfaatan teknologi ini diharapkan membuat pengawasan lebih efektif, terutama untuk mengidentifikasi objek reklame yang perlu mendapat pemeriksaan lebih lanjut.

Ardi menegaskan, penerimaan pajak daerah memiliki peran penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan Kota Jambi.

Karena itu, ia mengajak masyarakat dan pelaku usaha memenuhi kewajiban perpajakan sesuai aturan.

“Partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan sangat diperlukan agar pembangunan Kota Jambi dapat terus berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Dengan realisasi 86,96 persen per 4 November, BPPRD kini menghadapi pekerjaan untuk mengamankan sisa target sekaligus mengoptimalkan potensi pajak reklame yang belum tergarap.

Konsistensi pengawasan, kepatuhan wajib pajak, dan akurasi pendataan menjadi faktor penting untuk menentukan capaian penerimaan hingga akhir 2026.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi menyoroti masih rendahnya tingkat validasi data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di sejumlah wilayah.

Kepala BPPRD Kota Jambi, Ardi, mengungkapkan bahwa hingga saat ini masih terdapat 25 kelurahan yang belum melakukan validasi dan verifikasi Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) PBB.

“Dari total 68 kelurahan di Kota Jambi, baru 43 kelurahan yang sudah melakukan validasi DHKP PBB. Sisanya 25 kelurahan belum, dan ini harus segera ditindaklanjuti,” tegas Ardi.

Menurutnya, validasi lapangan menjadi langkah krusial untuk memastikan akurasi data objek pajak, sekaligus mencegah potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ia menekankan agar lurah tidak hanya mengandalkan data administrasi, tetapi aktif turun langsung ke lapangan.

“Kami minta lurah segera bergerak melakukan pengecekan langsung ke lapangan agar data PBB benar-benar sesuai kondisi riil,” ujarnya.

Ardi menyampaikan hal tersebut saat menghadiri Tax Achievement Award Wajib Pajak Kota Jambi Tahun 2025 yang digelar Pemkot Jambi di Taman Banjuran Budayo, Selasa (10/02/2025).

Ia juga mengungkapkan, secara umum kinerja penerimaan pajak daerah pada tahun 2025 menunjukkan hasil positif.

Dari target pajak sebesar Rp165 miliar, realisasi penerimaan berhasil mencapai 103 persen, dan meningkat menjadi 109 persen apabila digabungkan dengan penerimaan denda pajak.

“Alhamdulillah target pajak tercapai. Ini tidak lepas dari peran camat dan lurah yang aktif, meskipun masih ada yang perlu kita dorong lebih maksimal,” kata Ardi.

Sementara itu, Wali Kota Jambi Dr. dr. H. Maulana, M.K.M., turut menegaskan pentingnya validasi pajak sebagai fondasi utama peningkatan PAD, terutama di tengah keterbatasan dana transfer dari pemerintah pusat.

Maulana menyebutkan, terdapat selisih signifikan antara jumlah SPPT PBB yang diterbitkan Pemkot Jambi sebanyak 189 ribu dengan data objek pajak di Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang mencapai sekitar 250 ribu.

“Validasi ini menjadi tanggung jawab bersama, khususnya lurah. Ini penting untuk mengamankan PAD,” ujar Maulana.

Selain pembenahan data pajak, Pemkot Jambi juga menyiapkan berbagai strategi peningkatan PAD, di antaranya relaksasi Perizinan Bangunan Gedung (PBG) serta dorongan penyelenggaraan event ekonomi dan pariwisata.

BPPRD Kota Jambi optimistis, dengan kolaborasi lintas perangkat daerah dan peran aktif lurah, target pendapatan daerah hingga Rp1 triliun dapat diwujudkan guna mendukung pembangunan dan pelayanan publik.(*)