JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Sebanyak 58.873 jemaah umrah asal Indonesia masih berada di Arab Saudi dan belum dapat kembali ke Tanah Air karena gangguan penerbangan imbas eskalasi konflik Timur Tengah yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel.

Ketegangan geopolitik membuat beberapa wilayah udara ditutup dan jadwal penerbangan internasional berubah secara mendadak.

Pemerintah melalui perwakilan RI di Arab Saudi terus melakukan pemantauan serta koordinasi dengan otoritas setempat dan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).

Namun, ketidakpastian jadwal kepulangan menimbulkan kekhawatiran di kalangan keluarga jemaah di Indonesia.

Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, menegaskan negara memiliki tanggung jawab penuh untuk melindungi warganya, termasuk jemaah umrah, dalam situasi krisis global.

“Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan perlindungan maksimal bagi seluruh warga negara Indonesia, termasuk jemaah umrah, tidak hanya dalam aspek administratif, tetapi juga keselamatan, kepastian layanan, serta kepastian kepulangan,” ujar Selly, Minggu (1/3/2026).

Selly menekankan bahwa langkah pemerintah tidak boleh berhenti pada koordinasi administratif semata.

Skema pemulangan yang jelas, terukur, dan tepat waktu harus segera disiapkan agar jemaah tidak berada dalam ketidakpastian akibat dinamika global.

Ia juga menyoroti pentingnya menyesuaikan sistem perlindungan jemaah dengan risiko geopolitik internasional, sehingga setiap kebijakan penyelenggaraan umrah ke depan lebih adaptif terhadap situasi global yang tidak terduga.

DPR mendorong pemerintah mempercepat koordinasi lintas kementerian dan otoritas penerbangan agar pemulangan jemaah umrah dapat dilakukan dengan aman, tertib, dan terukur, serta memastikan setiap warga negara kembali ke tanah air dengan bermartabat.(*)

RIYADH, SEPUCUKJAMBI.ID – Fenomena cuaca ekstrem melanda Arab Saudi menjelang akhir tahun 2025. Negara yang selama ini identik dengan gurun pasir dan suhu panas tersebut mendadak diselimuti salju tebal, terutama di wilayah utara.

Peristiwa langka ini terjadi sejak pertengahan Desember dan langsung menarik perhatian dunia.

Salju dilaporkan turun di sejumlah kawasan dataran tinggi, seperti Jabal Al-Lawz di Tabuk serta kawasan pegunungan Trojena, destinasi wisata yang berada di wilayah utara Arab Saudi.

Pemandangan putih menutupi permukaan tanah, bebatuan granit, hingga puncak gunung, menciptakan lanskap musim dingin yang jarang terlihat di kawasan Timur Tengah.

Otoritas Meteorologi Arab Saudi, National Centre for Meteorology (NCM), menjelaskan bahwa fenomena ini dipicu oleh masuknya massa udara dingin dari kawasan Mediterania yang bertemu dengan sistem tekanan rendah sarat kelembapan.

Kombinasi tersebut menyebabkan penurunan suhu ekstrem, bahkan di beberapa wilayah tercatat berada di bawah nol derajat Celsius.

Selain Tabuk, salju juga dilaporkan turun di wilayah Hail, Al-Ghat, Qassim, hingga beberapa area di bagian utara Riyadh, meskipun dengan intensitas yang berbeda-beda.

Faktor ketinggian wilayah menjadi penentu utama ketebalan salju yang terbentuk.

Fenomena ini langsung viral di media sosial. Warga lokal maupun wisatawan tampak antusias mengabadikan momen langka tersebut dalam bentuk foto dan video.

Banyak yang menyebut peristiwa ini sebagai salah satu musim dingin paling unik yang pernah dialami Arab Saudi.

Pemerintah setempat pun bergerak cepat. NCM mengeluarkan peringatan cuaca ekstrem, termasuk potensi jalan licin, kabut tebal, serta risiko banjir di sejumlah wilayah akibat kombinasi hujan deras dan suhu rendah.

Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan, khususnya saat melakukan perjalanan darat.

Para ahli meteorologi menilai, meski tergolong jarang, turunnya salju di Arab Saudi bukanlah hal yang mustahil.

Kondisi ini dapat terjadi ketika dinamika atmosfer global memungkinkan interaksi udara dingin dan kelembapan dalam skala besar.

Fenomena tersebut juga menjadi refleksi perubahan dan ketidakstabilan pola iklim global.

Bagi warga Arab Saudi, hujan salju ini bukan sekadar peristiwa cuaca, melainkan pengalaman alam yang luar biasa.

Gurun yang biasanya gersang kini berubah menjadi hamparan putih, menghadirkan pemandangan kontras yang jarang disaksikan sepanjang sejarah cuaca di kawasan tersebut.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) akan segera menandatangani nota kesepahaman terkait pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi, setelah moratorium dengan negara tersebut dicabut.

Penandatanganan MoU direncanakan akan berlangsung pada 20 Maret 2025, seperti yang diungkapkan Menteri KP2MI, Abdul Kadir Karding, di Tangerang, pada Sabtu.

Menteri Karding menjelaskan bahwa, pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi akan melibatkan sekitar 600.000 orang.

Sekitar 60% di antaranya akan bekerja di sektor domestik, terutama dalam pekerjaan rumah tangga, sementara sekitar 40% akan ditempatkan di sektor pekerjaan formal.

“Untuk pekerja sektor domestik, kami sudah menyiapkan skema pelatihan khusus. Sementara sektor formal akan melibatkan pekerja terampil yang memiliki keahlian tertentu,” ujar Karding.

Pengiriman pekerja migran ini akan disahkan melalui perjanjian kerja sama bilateral antara Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi yang akan segera ditandatangani.

Dalam kesepakatan ini, para pekerja migran Indonesia akan mendapatkan perlindungan maksimal.

Berupa asuransi kesehatan, jiwa, dan ketenagakerjaan, serta diatur mengenai pembagian waktu kerja, jam lembur, dan jam istirahat.

Salah satu poin penting dalam perjanjian ini adalah jaminan upah minimum bagi pekerja migran Indonesia, dengan nilai terendah 1.500.000 Riyal Saudi, yang setara dengan sekitar Rp6.300.000.

Kesepakatan ini diharapkan dapat memberikan kesejahteraan lebih bagi para pekerja migran Indonesia di Arab Saudi.

Selama masa kerja sama ini, seluruh pekerja migran Indonesia akan terdaftar dan terintegrasi dalam data ketenagakerjaan resmi antara kedua negara.

Dengan adanya integrasi data ini, pekerja migran yang semula bekerja secara nonprosedural dapat diubah statusnya menjadi prosedural, yang akan memastikan perlindungan dan hak-hak mereka selama bekerja di Arab Saudi.

Moratorium penempatan pekerja migran Indonesia ke Arab Saudi telah diberlakukan sejak tahun 2015 sebagai respons terhadap banyaknya kasus penyelundupan pekerja secara ilegal.

Penurunan angka pekerja migran ilegal diharapkan dapat mengurangi angka permasalahan yang sering terjadi dalam penyaluran PMI.

Karding juga menegaskan bahwa dengan dibukanya kembali pengiriman pekerja migran ke Arab Saudi, potensi devisa yang dapat diterima Indonesia diperkirakan mencapai Rp31 triliun.

Oleh karena itu, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk memastikan proses pengiriman pekerja migran ini berjalan sesuai prosedur dan memberikan manfaat yang maksimal bagi negara.(*)