Rp90 Miliar Digelontorkan untuk Jalan Tanjab Timur, Tantangannya Tanah Gambut

MUARASABAK, SEPUCUKJAMBI.ID – Kabupaten Tanjung Jabung Timur mendapat alokasi sekitar Rp90 miliar melalui program Instruksi Presiden (IJD) 2026.

Nilai tersebut disebut menjadi porsi terbesar untuk satu daerah di Provinsi Jambi.

Anggota Komisi V DPR RI Edi Purwanto mengatakan, dari total alokasi IJD Provinsi Jambi sekitar Rp381 miliar tahun ini, Tanjung Jabung Timur memperoleh sekitar Rp90 miliar.

Salah satu pertimbangannya adalah kondisi geografis wilayah yang banyak berada di kawasan gambut.

Besarnya alokasi tersebut menjadi penting karena kebutuhan infrastruktur jalan di Tanjung Jabung Timur masih cukup besar.

Dalam kunjungannya ke daerah tersebut, Edi menyebut berdasarkan laporan Bupati Dillah Hikmah Sari, tingkat kemantapan jalan di Tanjab Timur baru sekitar 16 persen.

“Bu Bupati menyampaikan jalan mantap Tanjung Jabung Timur hanya 16 persen. Tentu ini menjadi tugas kami sebagai anggota DPR RI untuk berpikir keras mencari solusi perbaikan infrastruktur,” ujar Edi.

Program IJD tersebut mencakup sejumlah seksi jalan di Tanjung Jabung Timur.

Rencana pembangunan meliputi ruas Desa Simpang/Berbak–Simpang Jembatan Muara Sabak serta Jalan Simpang 4 Kantor Camat–Batas Kecamatan Nipah Panjang.

Dari rencana empat seksi pembangunan, tiga seksi disebut akan dikerjakan pada 2026.

Sebelumnya, Edi juga menyebut pekerjaan fisik ditargetkan mulai Oktober 2026 setelah tahapan desain dan tender berjalan pada September.

Besarnya anggaran tidak otomatis membuat pekerjaan menjadi sederhana.

Karakter tanah Tanjung Jabung Timur yang didominasi gambut menjadi tantangan tersendiri dalam pembangunan jalan. Karena itu, Edi meminta kualitas konstruksi menjadi perhatian sejak awal.

Menurutnya, proyek tidak boleh hanya mengejar penyelesaian pekerjaan atau penyerapan anggaran.

Jalan yang dibangun diharapkan memiliki umur layanan panjang sehingga pemerintah tidak harus berulang kali mengeluarkan anggaran untuk ruas yang sama.

Ia juga meminta Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Jambi memperhatikan kualitas pembangunan jalan yang dibiayai melalui IJD tersebut.

Harapannya, jalan yang dibangun dapat bertahan dalam jangka panjang sehingga anggaran pembangunan berikutnya bisa diarahkan untuk membuka akses maupun memperbaiki ruas lain yang masih membutuhkan penanganan.

Masuknya dana IJD menjadi semakin strategis di tengah keterbatasan fiskal daerah akibat berkurangnya Transfer Keuangan Daerah (TKD).

Edi mengatakan kondisi tersebut membuat pemerintah daerah perlu lebih aktif mengawal usulan pembangunan melalui program pemerintah pusat.

Untuk IJD sendiri, secara nasional tersedia anggaran sekitar Rp11 triliun yang harus dialokasikan ke berbagai daerah.

Edi menyebut koordinasi antara pemerintah daerah, Komisi V DPR RI, Kementerian PU dan BPJN menjadi bagian dari proses pengawalan usulan tersebut.

Dalam konteks Tanjung Jabung Timur, Edi juga mengapresiasi Bupati Dillah Hikmah Sari yang dinilainya aktif menyampaikan kebutuhan pembangunan daerah kepada pemerintah pusat.

Dukungan pemerintah pusat ke Tanjung Jabung Timur tidak hanya melalui IJD.

Bupati Dillah Hikmah Sari menyebut hampir Rp100 miliar dana APBN masuk ke Tanjung Jabung Timur melalui berbagai program pembangunan tahun ini.

Selain IJD, program tersebut antara lain Dana Alokasi Khusus (DAK), penanganan kawasan permukiman kumuh, Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), serta bedah rumah.

Dillah menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat dan Edi Purwanto dalam mengawal berbagai program tersebut.

Bagi Tanjung Jabung Timur, alokasi Rp90 miliar untuk jalan menjadi lebih dari sekadar angka dalam dokumen anggaran.

Keberhasilan program pada akhirnya akan terlihat dari kualitas ruas yang dibangun, daya tahan infrastruktur di tengah karakter tanah gambut, serta dampaknya terhadap mobilitas masyarakat dan distribusi hasil ekonomi daerah.

Jika pembangunan berjalan sesuai target, pekerjaan fisik jalan IJD tersebut mulai memasuki tahap pelaksanaan pada Oktober 2026.(*)