Kegiatan Nasional Dongkrak Ekonomi, Pendapatan Daerah Kota Jambi Tembus 83 Persen

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Realisasi pendapatan daerah Pemerintah Kota Jambi hingga 20 November 2026 mencapai 83,15 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2026 yang nilainya lebih dari Rp1,992 triliun.

Sementara itu, realisasi belanja daerah tercatat sebesar 78,06 persen. Perbedaan capaian tersebut menjadi gambaran perkembangan pengelolaan keuangan daerah menjelang berakhirnya tahun anggaran 2026.

Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jambi, Achmad Faisal, S.STP., M.H., mengatakan kondisi kemampuan keuangan Pemkot Jambi saat ini masih tergolong aman.

“Secara kemampuan keuangan daerah, Pemkot Jambi tergolong aman,” ungkap Faisal.

Menurut Faisal, meningkatnya aktivitas ekonomi di Kota Jambi turut memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah.

Salah satu faktor yang dinilai memberikan dampak adalah penyelenggaraan berbagai kegiatan berskala nasional dengan konsep MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition).

Kegiatan tersebut tidak hanya mendatangkan peserta dari berbagai daerah, tetapi juga menggerakkan sejumlah sektor usaha di Kota Jambi.

Perhotelan, kuliner, transportasi, perdagangan hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi sektor yang ikut merasakan perputaran ekonomi selama penyelenggaraan berbagai agenda tersebut.

Selain memberikan peluang usaha bagi masyarakat, aktivitas ekonomi itu juga berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD), terutama melalui penerimaan pajak daerah.

Faisal menilai semakin banyak kegiatan berskala besar yang berlangsung di Kota Jambi, semakin terbuka pula peluang peningkatan aktivitas ekonomi dan penerimaan pajak.

Hingga 20 November 2026, realisasi pendapatan daerah telah mencapai 83,15 persen, sedangkan belanja daerah berada pada angka 78,06 persen.

Capaian tersebut menjadi salah satu indikator perkembangan pelaksanaan APBD-P Kota Jambi menjelang penutupan tahun anggaran.

Pemerintah daerah masih perlu mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan agar belanja yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai target, dengan tetap memperhatikan ketentuan pengelolaan keuangan daerah.

Di sisi lain, optimalisasi pendapatan juga menjadi perhatian agar berbagai potensi penerimaan daerah dapat tergarap secara maksimal.

Penyelenggaraan kegiatan nasional dengan konsep MICE dinilai memiliki dampak yang lebih luas daripada sekadar mendatangkan pengunjung.

Kehadiran peserta dan tamu dari luar daerah membuka peluang peningkatan transaksi di hotel, restoran, pusat perdagangan, jasa transportasi, hingga pelaku UMKM.

Perputaran ekonomi tersebut juga berpotensi memperkuat penerimaan pajak daerah sehingga memberikan kontribusi terhadap kapasitas fiskal pemerintah.

Ke depan, Pemkot Jambi diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara optimalisasi pendapatan dan realisasi belanja daerah.

Dengan pengelolaan anggaran yang terukur serta dukungan aktivitas ekonomi masyarakat, APBD diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi pembangunan dan pelayanan publik di Kota Jambi.(*)




APBD-P Merangin 2026 Disahkan, Bupati: Serapan 100 Persen Bukan Ukuran Utama

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2026 akhirnya tuntas.

DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Merangin menyepakati Ranperda Perubahan APBD 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah pada Kamis 17 September 2026.

Pengesahan tersebut berlangsung melalui tiga rapat paripurna dalam satu hari, mulai dari penyampaian pandangan umum fraksi, jawaban pemerintah daerah, hingga pendapat akhir fraksi sekaligus penandatanganan kesepakatan bersama.

Rangkaian pembahasan dimulai Kamis pagi. Dalam agenda pertama, masing-masing fraksi DPRD Merangin menyampaikan pandangan umum terhadap Nota Keuangan Perubahan APBD 2026.

Wakil Bupati Merangin, A. Khafidh hadir dalam rapat tersebut bersama Sekretaris Daerah, Zulhifni.

Bupati Merangin M. Syukur belum menghadiri paripurna pertama karena berada di Kecamatan Muara Siau untuk meninjau lokasi kebakaran hutan.

Pembahasan berlanjut pada siang hari dengan agenda jawaban dan tanggapan pemerintah daerah atas pandangan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD.

Baru pada paripurna ketiga yang berlangsung Kamis malam, Bupati M. Syukur hadir secara langsung.

Sidang terakhir menjadi tahap penentu dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi dan penandatanganan persetujuan bersama.

Dengan tahapan tersebut, proses pembahasan Perubahan APBD Kabupaten Merangin 2026 dinyatakan selesai dan Ranperda ditetapkan menjadi Perda.

Setelah pengesahan, perhatian Pemkab Merangin kini diarahkan pada pelaksanaan anggaran.

Bupati M. Syukur menekankan bahwa perubahan APBD harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat, bukan berhenti pada capaian administratif.

Menurutnya, perubahan anggaran disusun untuk menyesuaikan kebijakan pemerintah daerah dengan perkembangan kondisi ekonomi serta kebutuhan riil masyarakat.

Fokus penggunaan anggaran diarahkan antara lain pada pelayanan dasar, pembangunan dan perbaikan infrastruktur, serta penguatan ekonomi lokal.

Syukur juga meminta seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengubah orientasi pengelolaan anggaran.

Menurut dia, keberhasilan tidak semestinya hanya diukur dari seberapa besar anggaran dapat direalisasikan.

“Anggaran terserap 100 persen itu prestasi administrasi. Tetapi masalah rakyat selesai 100 persen, itulah prestasi yang sesungguhnya.”

Ia bahkan mengaitkan capaian pengelolaan keuangan dengan tingkat kepuasan masyarakat.

Pemerintah daerah, katanya, tidak cukup hanya mengejar opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan.

“Kita tidak ingin hanya laporan keuangan yang berstatus WTP, tetapi kepuasan masyarakat kita juga harus berstatus WTP: Warga Total Puas.”

Pernyataan tersebut menempatkan pelaksanaan APBD-P 2026 sebagai tahap penting berikutnya.

Setelah regulasi anggaran disahkan, efektivitas program dan dampaknya terhadap masyarakat menjadi ukuran yang harus dibuktikan oleh masing-masing OPD.

Ketua DPRD Kabupaten Merangin, M. Rifaldi yang memimpin rapat paripurna menyampaikan apresiasi atas selesainya seluruh tahapan pembahasan Perubahan APBD 2026.

Ia berharap penetapan Ranperda tersebut dapat memberikan manfaat bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Merangin.

“Marilah kita bersama-sama memohon ridha ke hadirat Allah SWT, semoga penetapan Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan Daerah ini membawa kebaikan dan mendapat ridha-Nya,” ujar Rifaldi.

Dengan disahkannya APBD-P 2026, tantangan berikutnya bukan lagi berada pada proses pembahasan di ruang sidang.

Pemerintah Kabupaten Merangin kini harus memastikan program yang telah mendapat legitimasi anggaran benar-benar berjalan dan menyentuh kebutuhan masyarakat.(*)