RAPBD Merangin 2027 Tembus Rp1,61 Triliun, Bupati M. Syukur Hadapi Tantangan Pemangkasan Transfer Rp268 Miliar

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Merangin menyiapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp1,61 triliun.

Namun, di balik besarnya rancangan anggaran tersebut, pemerintah daerah menghadapi tantangan serius berupa potensi pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat sekitar Rp268 miliar.

Kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian utama Bupati Merangin M. Syukur saat menyampaikan nota keuangan RAPBD 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Merangin, Sabtu 21 November 2026) malam.

Nilai RAPBD 2027 itu meningkat sekitar Rp220 miliar dibandingkan APBD Merangin 2026 yang mencapai Rp1,39 triliun.

Meski demikian, peningkatan angka rancangan anggaran tidak serta-merta menunjukkan ruang fiskal daerah semakin longgar.

Pemkab Merangin justru harus menyiapkan strategi agar program pembangunan dan pelayanan masyarakat tetap berjalan di tengah penyesuaian transfer pusat.

Dalam penyampaiannya di hadapan pimpinan dan anggota DPRD, M. Syukur menegaskan bahwa anggaran daerah harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat, bukan sekadar kumpulan angka pendapatan dan belanja.

“Rancangan APBD yang telah kami sampaikan bukan hanya sekadar data-data ataupun angka-angka pendapatan, belanja, dan pembiayaan, tetapi merupakan instrumen kebijakan untuk menjawab kebutuhan masyarakat, memperkuat pelayanan publik, menjaga keberlanjutan fiskal daerah, sekaligus mengarahkan sumber daya yang terbatas kepada program-program yang memberikan manfaat nyata,” ujar M. Syukur.

Transfer Pusat Berkurang Rp268 Miliar, Pinjaman Daerah Jadi Opsi

Salah satu tantangan yang menjadi perhatian Pemkab Merangin berasal dari kebijakan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2027.

Berdasarkan surat Kementerian Keuangan Nomor S-95/PK/2026 tertanggal 29 September 2026, pemerintah daerah mencermati adanya penyesuaian pengurangan transfer pusat kepada Kabupaten Merangin sekitar Rp268 miliar.

Situasi ini berpotensi mempersempit ruang fiskal daerah, terutama dalam membiayai berbagai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik.

Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Pemkab Merangin membuka opsi pembiayaan melalui skema pinjaman daerah.

Alternatif ini dipertimbangkan untuk mempercepat pembangunan, terutama pada sektor pelayanan kesehatan dan penguatan pertumbuhan ekonomi lokal.

Meski demikian, opsi pembiayaan tersebut masih memerlukan pembahasan bersama DPRD serta harus mengikuti mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

M. Syukur menegaskan, keterbatasan anggaran justru menuntut pemerintah daerah lebih selektif dalam menentukan prioritas pembangunan.

“Justru dalam kondisi fiskal yang terbatas, kita dituntut untuk semakin cermat dalam menetapkan prioritas, semakin disiplin dalam mengelola anggaran, semakin kuat dalam melakukan pengawasan, dan semakin berorientasi kepada hasil,” tegasnya.

Pendapatan Merangin Masih Bergantung pada Transfer Pusat

Dalam struktur awal RAPBD 2027, Pemkab Merangin merancang pendapatan daerah sebesar Rp1,61 triliun.

Komposisi pendapatan tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp156,4 miliar, pendapatan transfer sekitar Rp1,43 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp17,1 miliar.

Besarnya porsi pendapatan transfer menunjukkan bahwa kemampuan fiskal Merangin masih sangat bergantung pada dukungan pemerintah pusat.

Karena itu, M. Syukur menekankan pentingnya memperkuat PAD melalui pembenahan basis data pajak dan retribusi, digitalisasi layanan, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Pemerintah daerah juga ingin mengoptimalkan penerimaan tanpa membebani masyarakat maupun mengganggu iklim investasi.

Sementara itu, belanja daerah dirancang sekitar Rp1,61 triliun. Pemerintah akan mengarahkannya untuk memenuhi belanja wajib dan mendukung program strategis pembangunan.

Pada sisi pembiayaan, RAPBD mencatat penerimaan pembiayaan sebesar Rp10,8 miliar yang bersumber dari perkiraan SiLPA tahun sebelumnya.

Setelah dikurangi penyertaan modal daerah sebesar Rp10 miliar, pembiayaan neto mencapai Rp800 juta untuk menutup defisit anggaran dengan nilai yang sama.

Lima Program Unggulan Jadi Arah Pembangunan 2027

Di tengah tantangan fiskal, Pemkab Merangin tetap menempatkan pembangunan sumber daya manusia dan penguatan ekonomi masyarakat sebagai prioritas.

M. Syukur menjelaskan bahwa penyusunan RAPBD 2027 memasuki tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kabupaten Merangin 2025–2029.

Pemerintah daerah juga mengacu pada kesepakatan KUA dan PPAS yang ditandatangani pada 26 Agustus 2026.

Ada tiga prioritas pembangunan yang menjadi perhatian, yakni peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan berbasis potensi daerah, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif dan berdampak.

Untuk menerjemahkan prioritas tersebut, Pemkab Merangin mengarahkan anggaran pada lima program unggulan daerah, yaitu:

  1. Merangin Pintar dan Berbudaya.
  2. Merangin Berdaya.
  3. Merangin Sehat.
  4. Merangin Religius.
  5. Merangin Reformis.

Program-program tersebut mencakup berbagai sektor pembangunan, mulai dari pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, kehidupan sosial keagamaan hingga reformasi birokrasi.

M. Syukur menilai peningkatan kualitas manusia harus menjadi bagian penting dari pembangunan daerah.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya diukur dari infrastruktur fisik, tetapi juga dari kemampuan masyarakat menjadi pelaku utama pembangunan.

“Kita menyadari bahwa pembangunan manusia merupakan investasi jangka panjang. Karena itu, APBD harus hadir tidak hanya dalam bentuk pembangunan fisik, tetapi juga dalam bentuk peningkatan kualitas manusia yang menjadi pelaku utama pembangunan,” katanya.

Bupati Minta OPD Tidak Boros Menggunakan Anggaran

Selain menetapkan prioritas pembangunan, M. Syukur juga mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar lebih disiplin dalam menggunakan anggaran.

Ia menekankan penerapan prinsip money follows program, yakni pengalokasian anggaran harus mengikuti prioritas program dan target pembangunan yang jelas.

Pemkab Merangin juga akan memperketat efisiensi belanja rutin perkantoran, perjalanan dinas, serta kegiatan seremonial agar anggaran lebih banyak diarahkan pada program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

“Setiap perangkat daerah harus memandang anggaran tahun 2027 bukan semata-mata sebagai hak untuk membelanjakan anggaran, tetapi sebagai instrumen untuk menghasilkan kinerja dan pelayanan publik. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus dapat dipertanggungjawabkan manfaatnya,” tegas M. Syukur.

Selain program unggulan daerah, pemerintah juga mengarahkan belanja untuk memenuhi kebutuhan wajib, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dukungan pemerintahan desa, dan belanja pegawai.

Dukungan terhadap program strategis nasional juga masuk dalam perencanaan, termasuk makan bergizi gratis, pencegahan stunting, penanggulangan kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi, serta pengembangan ekonomi kreatif dan UMKM.

RAPBD Merangin 2027 selanjutnya akan memasuki pembahasan bersama DPRD Kabupaten Merangin sebelum memperoleh persetujuan sesuai tahapan dan ketentuan yang berlaku.

Besarnya anggaran yang dirancang kini harus diikuti kemampuan pemerintah daerah menjaga keseimbangan fiskal, menentukan prioritas, dan memastikan setiap program benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat Merangin.(*)




APBD-P Merangin 2026 Disahkan, Bupati: Serapan 100 Persen Bukan Ukuran Utama

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2026 akhirnya tuntas.

DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Merangin menyepakati Ranperda Perubahan APBD 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah pada Kamis 17 September 2026.

Pengesahan tersebut berlangsung melalui tiga rapat paripurna dalam satu hari, mulai dari penyampaian pandangan umum fraksi, jawaban pemerintah daerah, hingga pendapat akhir fraksi sekaligus penandatanganan kesepakatan bersama.

Rangkaian pembahasan dimulai Kamis pagi. Dalam agenda pertama, masing-masing fraksi DPRD Merangin menyampaikan pandangan umum terhadap Nota Keuangan Perubahan APBD 2026.

Wakil Bupati Merangin, A. Khafidh hadir dalam rapat tersebut bersama Sekretaris Daerah, Zulhifni.

Bupati Merangin M. Syukur belum menghadiri paripurna pertama karena berada di Kecamatan Muara Siau untuk meninjau lokasi kebakaran hutan.

Pembahasan berlanjut pada siang hari dengan agenda jawaban dan tanggapan pemerintah daerah atas pandangan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD.

Baru pada paripurna ketiga yang berlangsung Kamis malam, Bupati M. Syukur hadir secara langsung.

Sidang terakhir menjadi tahap penentu dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi dan penandatanganan persetujuan bersama.

Dengan tahapan tersebut, proses pembahasan Perubahan APBD Kabupaten Merangin 2026 dinyatakan selesai dan Ranperda ditetapkan menjadi Perda.

Setelah pengesahan, perhatian Pemkab Merangin kini diarahkan pada pelaksanaan anggaran.

Bupati M. Syukur menekankan bahwa perubahan APBD harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat, bukan berhenti pada capaian administratif.

Menurutnya, perubahan anggaran disusun untuk menyesuaikan kebijakan pemerintah daerah dengan perkembangan kondisi ekonomi serta kebutuhan riil masyarakat.

Fokus penggunaan anggaran diarahkan antara lain pada pelayanan dasar, pembangunan dan perbaikan infrastruktur, serta penguatan ekonomi lokal.

Syukur juga meminta seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengubah orientasi pengelolaan anggaran.

Menurut dia, keberhasilan tidak semestinya hanya diukur dari seberapa besar anggaran dapat direalisasikan.

“Anggaran terserap 100 persen itu prestasi administrasi. Tetapi masalah rakyat selesai 100 persen, itulah prestasi yang sesungguhnya.”

Ia bahkan mengaitkan capaian pengelolaan keuangan dengan tingkat kepuasan masyarakat.

Pemerintah daerah, katanya, tidak cukup hanya mengejar opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan.

“Kita tidak ingin hanya laporan keuangan yang berstatus WTP, tetapi kepuasan masyarakat kita juga harus berstatus WTP: Warga Total Puas.”

Pernyataan tersebut menempatkan pelaksanaan APBD-P 2026 sebagai tahap penting berikutnya.

Setelah regulasi anggaran disahkan, efektivitas program dan dampaknya terhadap masyarakat menjadi ukuran yang harus dibuktikan oleh masing-masing OPD.

Ketua DPRD Kabupaten Merangin, M. Rifaldi yang memimpin rapat paripurna menyampaikan apresiasi atas selesainya seluruh tahapan pembahasan Perubahan APBD 2026.

Ia berharap penetapan Ranperda tersebut dapat memberikan manfaat bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Merangin.

“Marilah kita bersama-sama memohon ridha ke hadirat Allah SWT, semoga penetapan Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan Daerah ini membawa kebaikan dan mendapat ridha-Nya,” ujar Rifaldi.

Dengan disahkannya APBD-P 2026, tantangan berikutnya bukan lagi berada pada proses pembahasan di ruang sidang.

Pemerintah Kabupaten Merangin kini harus memastikan program yang telah mendapat legitimasi anggaran benar-benar berjalan dan menyentuh kebutuhan masyarakat.(*)