JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi mulai mencari alternatif pembiayaan pembangunan di luar ketergantungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Salah satu rujukan yang dibidik adalah pengalaman Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengembangkan creative financing.

Upaya tersebut menjadi salah satu fokus kerja sama Pemkot Jambi dengan Pemprov DKI Jakarta yang ditandai dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama di Balai Agung, Kompleks Balai Kota DKI Jakarta.

Kesepakatan ditandatangani Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo dan Wali Kota Jambi Maulana.

Bagi Pemkot Jambi, kerja sama ini bukan sekadar pertukaran pengalaman antarpemerintah daerah.

Jambi ingin mempelajari bagaimana Jakarta menciptakan sumber pembiayaan alternatif sehingga pembangunan tidak sepenuhnya bertumpu pada kemampuan APBD.

“Kami melihat DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Bapak Pramono banyak sekali kemajuan-kemajuan, terutama di bidang creative financing, pembiayaan-pembiayaan tanpa menggunakan APBD. Kami, Kota Jambi sebagai ibu kota provinsi, ingin banyak belajar,” ujar Maulana.

Ketertarikan terhadap creative financing tidak lepas dari kebutuhan pemerintah daerah untuk memperluas ruang fiskal pembangunan.

Ketika kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik terus meningkat, pemerintah daerah membutuhkan sumber pembiayaan alternatif agar program pembangunan tidak seluruhnya bergantung pada kapasitas APBD.

Jakarta dinilai memiliki pengalaman yang dapat menjadi referensi bagi Jambi dalam mencari model pembiayaan tersebut.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan skema creative financing dapat menjadi salah satu cara baru bagi pemerintah daerah untuk menciptakan ruang pembangunan.

“Saya yakin creative financing ini menjadi cara baru bagi pemerintah daerah mempunyai ruang untuk membangun daerahnya masing-masing,” kata Pramono.

Ia berharap pengalaman yang diterapkan Jakarta dapat menjadi referensi bagi daerah lain, termasuk Kota Jambi.

“Kalau creative financing di Jakarta bisa, mudah-mudahan ini juga menjadi role model bagi daerah lain,” ujarnya.

Selain pembiayaan pembangunan, Pemkot Jambi menjadikan penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai bagian penting dari kerja sama tersebut.

Maulana mengatakan BUMD milik Kota Jambi masih tergolong baru sehingga membutuhkan pembelajaran, terutama terkait tata kelola dan pengembangan bisnis.

“Kami punya BUMD yang baru, mumpung baru mereka harus belajar. Alhamdulillah Pak Gubernur memberikan ruang yang seluas-luasnya,” katanya.

Pemkot Jambi membuka peluang agar BUMD daerah belajar langsung dari sejumlah BUMD milik Pemprov DKI Jakarta.

Beberapa di antaranya adalah PT Food Station Tjipinang Jaya, Perumda Sarana Jaya dan Perumda Dharma Jaya.

Menurut Maulana, pembelajaran tersebut diharapkan tidak berhenti pada pertukaran informasi, tetapi dapat menghasilkan praktik yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan Kota Jambi.

Kerja sama juga menyasar pengembangan teknologi informasi dan komunikasi serta integrasi pelayanan publik.

Pemprov DKI Jakarta membuka kesempatan bagi Pemkot Jambi untuk mempelajari Jakarta Kini (JAKI), platform layanan publik terintegrasi yang dikembangkan di Jakarta.

Pramono mengatakan Pemkot Jambi dipersilakan mempelajari pengalaman Jakarta dalam membangun ekosistem layanan digital.

“Kami tadi menyampaikan kepada Bapak Wali Kota untuk dipersilakan kalau Kota Jambi ingin belajar tentang JAKI. Kami membuka diri untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan dalam pengembangan layanan digital,” ujarnya.

Bagi Jambi, pengalaman tersebut dapat menjadi bahan untuk mengembangkan pelayanan publik yang lebih terintegrasi sesuai karakteristik daerah.

Ruang kerja sama tidak berhenti pada pembiayaan dan digitalisasi.

Pemkot Jambi juga membuka peluang kolaborasi dalam pengelolaan layanan air minum serta peningkatan kapasitas pemadam kebakaran dan penyelamatan.

Maulana mengatakan personel pemadam kebakaran Kota Jambi selama ini telah mengikuti pelatihan bersama tim Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta.

“Pemkot Jambi juga secara rutin mengirimkan personel pemadam kebakaran untuk mengikuti pelatihan bersama tim Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta dan kolaborasi ini akan terus kita perkuat,” katanya.

Pada saat yang sama, dilakukan pula penandatanganan nota kesepahaman antara PT Jakarta Infrastruktur Propertindo dan PT Siginjai Sakti (Perseroda).

Melalui rangkaian kerja sama tersebut, Pemkot Jambi berharap pengalaman Jakarta dapat diterjemahkan menjadi kebijakan yang relevan untuk kebutuhan daerah.

Bagi Jambi, tantangannya bukan sekadar meniru apa yang dilakukan Jakarta, tetapi memilih model yang mampu memperluas ruang fiskal, memperkuat BUMD dan meningkatkan pelayanan publik tanpa mengabaikan kemampuan serta karakteristik Kota Jambi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Warga RT 17 Kelurahan Simpang Rimbo, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi akhirnya bisa bernapas lega setelah Jalan Hijrah yang selama lebih dari 10 tahun mengalami kerusakan kini resmi diperbaiki dengan pengecoran rigid beton, Kamis, 7 Mei 2026.

Perbaikan jalan sepanjang sekitar 50 meter tersebut disambut antusias masyarakat karena menjadi akses utama bagi ratusan warga di kawasan tersebut.

Ketua RT 17, Samsul, mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih kepada Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, yang dinilai cepat merespons keluhan masyarakat.

“Kami sangat bangga dan bahagia. Jalan Hijrah ini akses utama warga dan sudah lama rusak. Alhamdulillah setelah disampaikan, tidak sampai tiga hari langsung dicor rigid beton,” ujar Samsul.

Menurutnya, kondisi jalan yang rusak selama bertahun-tahun sangat mengganggu aktivitas warga.

Terlebih jalan tersebut menjadi jalur utama bagi sekitar 175 kepala keluarga dan kawasan perumahan dengan lebih dari 450 unit rumah.

Dalam kunjungannya, Kemas Faried tidak hanya meninjau proses pengecoran Jalan Hijrah, tetapi juga turun langsung melihat kondisi Lorong Hijrah 1 bersama warga menggunakan sepeda motor.

Lorong sepanjang kurang lebih 400 meter itu disebut belum pernah tersentuh pembangunan selama lebih dari 30 tahun dan masih berupa jalan tanah.

Warga selama ini hanya melakukan penimbunan secara swadaya menggunakan pecahan batu agar akses jalan tetap bisa dilalui kendaraan.

Samsul berharap pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut dapat terus dilanjutkan, terutama untuk Lorong Hijrah 1 dan akses lingkungan lainnya.

Menanggapi aspirasi warga, Kemas Faried menegaskan bahwa memperjuangkan kebutuhan masyarakat merupakan tanggung jawab sebagai wakil rakyat.

“Alhamdulillah pengecoran sudah dilakukan. Ini langkah awal dan bentuk komitmen kami untuk terus memperjuangkan aspirasi masyarakat,” kata Kemas Faried.

Selain meninjau infrastruktur, Ketua DPRD Kota Jambi tersebut juga menyempatkan diri menjenguk warga yang menderita sakit menahun dan memberikan bantuan secara langsung.

Kehadiran Kemas Faried disambut hangat masyarakat yang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan berbagai usulan pembangunan lingkungan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut pihak Kelurahan Simpang Rimbo dan perwakilan Dinas PUPR Kota Jambi.

Kemas Faried memastikan pembangunan lanjutan Jalan Hijrah dan Lorong Hijrah 1 akan diperjuangkan dalam pembahasan APBD Perubahan 2026 maupun APBD 2027.

“InsyaAllah, kami di DPRD akan terus mengawal,” tegasnya.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi terus memperkuat strategi pembiayaan pembangunan di tengah keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Wali Kota Jambi, Maulana, melakukan kunjungan kerja ke Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Keuangan RI, Kamis (23/04/2026).

Dalam agenda tersebut, Maulana didampingi Ketua TP PKK Kota Jambi Nadiyah, serta jajaran Pemkot seperti Asisten Administrasi Umum dan Kepala BPKAD Kota Jambi.

Kunjungan ini menjadi bagian dari langkah strategis Pemerintah Kota Jambi di bawah kepemimpinan Maulana–Diza untuk memperluas sumber pendanaan pembangunan di luar APBD.

Maulana menegaskan bahwa saat ini pemerintah daerah tidak bisa hanya bergantung pada APBD, melainkan perlu mencari skema pembiayaan alternatif melalui kolaborasi dengan pemerintah pusat.

Ia menyebut konsep tersebut sebagai creative financing, yaitu pendekatan pembiayaan inovatif yang melibatkan sumber dana non-APBD maupun non-APBN secara langsung.

“Ini adalah bentuk pembiayaan kreatif untuk mendukung pembangunan infrastruktur tanpa membebani APBD,” ujar Maulana.

Menurutnya, skema ini menjadi solusi realistis di tengah keterbatasan fiskal daerah, namun tetap mampu mendorong percepatan pembangunan di berbagai sektor.

Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Kota Jambi turut memaparkan sejumlah program prioritas, di antaranya pengembangan sektor pariwisata, sistem perparkiran, hingga peningkatan layanan air bersih melalui PDAM.

Maulana menyebutkan bahwa seluruh program tersebut mendapat respons positif dari pihak Kementerian Keuangan.

“Alhamdulillah, semuanya mendapat respon yang baik,” ujarnya.

Sebagai langkah lanjutan, Pemkot Jambi akan menyiapkan sejumlah proposal proyek yang akan diajukan dalam skema pembiayaan kreatif tersebut.

Proposal ini diharapkan menjadi pintu masuk bagi pendanaan pusat untuk mendukung percepatan pembangunan di Kota Jambi.

Langkah ini menegaskan komitmen Maulana dalam menghadirkan pembangunan yang adaptif, inovatif, dan berkelanjutan.

Melalui pendekatan pembiayaan kreatif, Pemerintah Kota Jambi berharap dapat mempercepat realisasi pembangunan sekaligus mewujudkan visi Kota Jambi Bahagia di tengah keterbatasan anggaran daerah.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jambi ke‑24 yang semula dijadwalkan berlangsung pada 2026 resmi ditunda menjadi 2027.

Keputusan ini diambil dalam Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov) KONI Jambi yang digelar pada 15‑16 Desember 2025 di Kota Jambi.

Rakerprov dihadiri oleh 11 pengurus KONI kabupaten dan kota se‑Jambi serta seluruh pengurus cabang olahraga (cabor).

Ketua Umum KONI Provinsi Jambi, AKBP Mat Sanusi, menyampaikan bahwa rapat menyepakati tiga keputusan utama:

1. Tanjung Jabung Barat tetap menjadi tuan rumah Porprov ke‑24.

2. Pelaksanaan Porprov ditunda dari 2026 ke 2027 karena sebagian besar KONI kabupaten dan kota belum memiliki alokasi anggaran dalam APBD 2026.

3. KONI Provinsi Jambi diberi mandat untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam persiapan Porprov 2027 di Tanjabbar.

Mat Sanusi menambahkan, penundaan ini dimaksudkan agar event olahraga dapat lebih matang, berkualitas, dan menjadi ajang pencarian bibit atlet untuk PON mendatang.

Rakerprov juga menekankan evaluasi cabor dan penyusunan program kerja bersama KONI serta cabor menjelang prakualifikasi PON 2027 dan PON 2028.

Selain itu, rapat juga menekankan penguatan pembinaan atlet dan peningkatan target medali untuk PON 2028

KONI Jambi berharap semua pihak, termasuk pemerintah daerah dan pemangku kepentingan, dapat bersinergi agar Porprov Jambi 2027 berjalan sukses

Informasi jadwal dan persiapan lebih lanjut akan diumumkan setelah koordinasi selesai.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jambi yang semula dijadwalkan berlangsung pada 2026 di Kabupaten Tanjab Barat resmi ditunda.

Keputusan tersebut diambil melalui Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov) KONI Provinsi Jambi yang digelar di Rumah Kito Resort Hotel, Kota Jambi, pada 15–16 Desember 2025.

Rakerprov ini dihadiri oleh pengurus KONI Provinsi Jambi, ketua KONI kabupaten/kota se-Jambi, serta perwakilan cabang olahraga (cabor).

Dalam forum tersebut, pembahasan terkait kesiapan pelaksanaan Porprov berlangsung cukup dinamis sebelum akhirnya menghasilkan keputusan bersama.

Ketua Umum KONI Kabupaten Tanjab Barat, Jamal Darmawan Sie, mengungkapkan bahwa proses pengambilan keputusan sempat berjalan alot.

Namun pada akhirnya, seluruh peserta rapat sepakat bahwa Porprov Jambi tetap dilaksanakan di Tanjab Barat dengan penyesuaian waktu.

“Keputusan ini memang melalui diskusi yang cukup panjang. Namun akhirnya semua peserta Rakerprov sepakat bahwa Tanjung Jabung Barat tetap menjadi tuan rumah Porprov Jambi,” ujar Jamal.

Berdasarkan hasil Rakerprov KONI Provinsi Jambi Tahun 2025, pelaksanaan Porprov yang semula direncanakan pada 2026 resmi diundur ke tahun 2027.

Penundaan tersebut dipicu oleh keterbatasan anggaran yang dialami sebagian besar KONI kabupaten/kota, di mana pembiayaan Porprov belum terakomodasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026.

Selain itu, Rakerprov juga memberikan mandat kepada KONI Provinsi Jambi untuk melakukan koordinasi lanjutan dengan pemerintah daerah guna memastikan kesiapan anggaran dan teknis penyelenggaraan Porprov di tahun berikutnya.

Jamal menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang tetap memberikan dukungan agar Tanjab Barat tidak kehilangan status sebagai tuan rumah Porprov Jambi.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum KONI Provinsi Jambi serta seluruh KONI kabupaten/kota atas dukungannya. Ini menjadi semangat bagi kami untuk mempersiapkan Porprov 2027 dengan lebih matang,” katanya.

Ia juga mengungkapkan bahwa sebelum Rakerprov berlangsung, Bupati Tanjung Jabung Barat telah menyampaikan pandangan terkait kondisi keuangan daerah.

Menurutnya, jika Porprov dipaksakan digelar pada 2026, Tanjab Barat sebenarnya siap secara teknis, namun kondisi fiskal daerah dinilai belum ideal.

“Bupati berpesan, Porprov 2026 sebenarnya bisa dilaksanakan, tetapi akan jauh lebih baik jika ditunda ke 2027 agar stabilitas keuangan daerah lebih memungkinkan,” ungkap Jamal.

Di akhir pernyataannya, Jamal menyampaikan permohonan maaf kepada pengurus cabor dan para atlet yang mungkin merasa kecewa dengan penundaan tersebut.

Namun ia memastikan bahwa pembinaan atlet tetap berjalan.

“Para atlet masih memiliki kesempatan mengikuti berbagai kejuaraan, baik di tingkat provinsi maupun di luar Provinsi Jambi, sambil menunggu Porprov 2027,” pungkasnya.

Dengan penundaan ini, KONI Provinsi Jambi berharap seluruh pihak dapat bersinergi untuk mempersiapkan Porprov Jambi 2027 agar berlangsung sukses dan berdampak positif bagi prestasi olahraga daerah.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Wakil Ketua I DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata, menyoroti kondisi fiskal daerah yang semakin terbatas.

Sementara kebutuhan pembangunan dan belanja publik terus meningkat, pendapatan daerah masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.

Menurut Ivan, kapasitas fiskal Provinsi Jambi belum cukup kuat untuk menopang pembangunan secara mandiri.

Ia menyebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi saat ini hanya sekitar Rp3,7 triliun, dengan sebagian besar pendapatan berasal dari dana bagi hasil dan transfer pusat.

“Kalau melihat angka rasionalisasi kita, hanya sekitar Rp5,4 triliun. Pendapatan utama kita masih dari dana bagi hasil batubara, kelapa sawit, dan PI 10 persen dari PetroChina,” kata Ivan, Selasa (28/10/2025).

Ivan menjelaskan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jambi masih tergolong rendah.

Ia mengungkapkan, setelah adanya perubahan regulasi pajak kendaraan bermotor, porsi untuk provinsi kini berkurang, sementara sebagian besar dialihkan ke kabupaten/kota.

“Kita kehilangan sekitar Rp220 miliar dari pajak kendaraan. PAD kita memang terbatas,” ujarnya.

Selain itu, potensi pendapatan baru dari nilai ekonomi karbon (BioCF) diperkirakan bisa mencapai Rp1,2 triliun. Namun, Ivan menilai kontribusinya belum terasa signifikan terhadap kas daerah.

Ivan menilai sektor pertambangan batubara masih menjadi salah satu sumber pendapatan terbesar bagi daerah.

Namun, persoalan utama yang menghambat optimalisasi adalah belum tuntasnya pembangunan jalan khusus angkutan batubara.

“Perusahaan tetap beroperasi dan membayar kewajiban eksplorasi, tapi akses jalan masih belum tuntas. Tiga jalur khusus batubara yang direncanakan harus segera diselesaikan karena ini berpengaruh pada dana bagi hasil,” tegasnya.

Berdasarkan hitungan Ivan, dari potensi produksi 35 juta ton batubara, seharusnya Provinsi Jambi bisa memperoleh sekitar Rp400 miliar, namun realisasi saat ini baru Rp125 miliar.

“Selisih Rp300 miliar itu sebenarnya bisa membantu pembiayaan pembangunan dan kesejahteraan tenaga kerja daerah,” tambahnya.

Selain soal fiskal, Ivan juga menyoroti lemahnya pengawasan terhadap transportasi batubara yang kerap menimbulkan kemacetan dan kecelakaan lalu lintas di sejumlah ruas jalan.

“Terjadi bottleneck karena infrastruktur belum siap. Harus ada ketegasan dan komitmen semua pihak,” ujarnya.

Ivan juga meminta pemerintah daerah menegakkan kembali aturan tata kelola transportasi batubara serta memastikan seluruh perusahaan menjalankan komitmen sesuai izin yang diberikan.

“Selagi izinnya masih berlaku, perusahaan wajib membayar dan berproduksi sesuai ketentuan. Tapi aturan harus ditegakkan. Masalahnya, siapa yang tidak amanah dalam menjalankannya,” ujarnya.

Ia menambahkan, beberapa perusahaan seperti PT SAS dan PT Ayong telah menunjukkan komitmen untuk mematuhi aturan yang berlaku.

“Kalau semua berjalan sesuai ketentuan, itulah hasil yang sebenarnya kita harapkan,” pungkasnya.(*)