JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID — Keluhan masyarakat terkait QR Code untuk pembelian BBM subsidi yang tidak bisa digunakan semakin ramai terjadi di berbagai daerah.

Banyak pengguna mengaku mendadak tidak dapat mengakses layanan saat melakukan pengisian di SPBU.

Masalah ini berkaitan dengan proses pembaruan data yang tengah dilakukan oleh Pertamina Patra Niaga sebagai bagian dari evaluasi sistem distribusi BBM subsidi agar lebih tepat sasaran.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, menjelaskan bahwa proses tersebut merupakan langkah rutin untuk meningkatkan kualitas data konsumen.

“Saat ini kami sedang melakukan pembaruan dan penyesuaian data sebagai bagian dari evaluasi sistem,” ujarnya, Sabtu (4/4/2026).

Ia menegaskan, langkah ini dilakukan untuk memastikan penyaluran BBM subsidi sesuai aturan dan tepat sasaran.

Dalam proses pembaruan tersebut, sejumlah data pengguna menjadi tidak aktif.

Dampaknya, QR Code yang sebelumnya dapat digunakan mendadak tidak berlaku, sehingga masyarakat tidak bisa mengakses BBM subsidi untuk sementara waktu.

Untuk mengatasi kendala ini, Pertamina mengimbau masyarakat segera melakukan pendaftaran ulang melalui sistem Subsidi Tepat.

Proses registrasi disebut mudah dan cepat agar pengguna yang berhak bisa kembali menikmati layanan.

Keluhan pengguna sendiri ramai bermunculan di media sosial. Beberapa di antaranya mengaku data kendaraan di aplikasi MyPertamina hilang, sementara lainnya menghadapi antrean panjang di SPBU akibat QR Code yang tidak bisa dipakai.

Pertamina memastikan bahwa kondisi ini bukan disebabkan kebijakan pembatasan baru, melainkan bagian dari penyesuaian sistem.

Diharapkan, setelah proses ini selesai, distribusi BBM subsidi akan menjadi lebih akurat, transparan, dan tepat sasaran.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU dalam Kota Jambi akhir-akhir ini menimbulkan kemacetan dan keluhan dari masyarakat.

Menanggapi hal ini, Wali Kota Jambi, Dr dr H Maulana, MKM, menyatakan bahwa pemerintah kota segera mengambil langkah tegas untuk mengatasi situasi tersebut.

Menurut Maulana, antrean terjadi bukan karena perubahan kuota BBM bersubsidi, tetapi akibat meningkatnya permintaan solar di sektor transportasi dan usaha lainnya.

“Kuota solar tidak berubah, tapi permintaan meningkat. Akibatnya, antrean kendaraan – khususnya truk dan kendaraan besar – terjadi di banyak SPBU hingga menimbulkan kemacetan,” jelas Maulana, Rabu (1/10).

Ia menambahkan, antrean yang mengular telah mengganggu aktivitas warga dan menurunkan kenyamanan berkendara di kawasan perkotaan.

“Kami sudah menerima banyak laporan masyarakat. Macet di berbagai titik, bahkan sampai mengganggu aktivitas ekonomi. Ini tidak bisa dibiarkan,” tegasnya.

Sebagai solusi jangka pendek, Pemkot Jambi akan segera mengeluarkan regulasi pembatasan kendaraan besar di dalam kota, terutama yang tidak memiliki barcode resmi dari sistem distribusi Pertamina.

“Kendaraan besar yang tidak memiliki barcode tidak boleh lagi masuk wilayah kota. Solar di SPBU dalam kota diprioritaskan untuk kendaraan kecil yang memang sudah terdata,” kata Maulana.

Langkah ini diambil untuk memastikan distribusi BBM subsidi tepat sasaran tanpa menimbulkan gangguan lalu lintas di pusat kota.

Pemkot juga akan terus berkoordinasi dengan Pertamina untuk pengawasan dan penyesuaian distribusi solar di wilayah Jambi.(*)