BATAM, SEPUCUKJAMBI.ID – Bupati Muaro Jambi, Bambang Bayu Suseno, menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVII Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Tahun 2026 di Grand Lotus Ballroom, Hotel Aston Batam, Senin (19/1/2026).

Rakernas mengusung tema “Wujudkan Asta Cita Untuk Daerah yang Sejahtera” dan menjadi forum strategis untuk menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah.

Kegiatan ini berlangsung selama dua hari, 19–20 Januari 2026, dan menjadi momentum bagi para kepala daerah se-Indonesia untuk memperkuat sinergi, menyatukan visi, serta merumuskan arah pembangunan daerah ke depan demi kesejahteraan masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Bambang Bayu Suseno menegaskan komitmennya membawa aspirasi Kabupaten Muaro Jambi ke tingkat nasional.

“Kami akan berdiskusi dan berbagi pengalaman dengan kepala daerah lain untuk meningkatkan kualitas pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Bupati.

Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman, turut menyoroti pentingnya penguatan ekosistem pertanian daerah sebagai langkah strategis mendukung kemandirian pangan, hilirisasi, dan peningkatan kesejahteraan petani.

“Satu misi, satu aksi membangun negeri,” tegas Amran.

Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian Pekerjaan Umum, Bob Arthur Lombogia, menekankan pentingnya penguatan infrastruktur dasar di tingkat kabupaten guna mendukung konektivitas, pelayanan publik, serta hilirisasi ekonomi daerah.

Rakernas XVII Apkasi diharapkan menjadi wadah strategis bagi kepala daerah untuk menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah, mendorong pembangunan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, mengusulkan tambahan anggaran Rp 5,1 triliun untuk mempercepat pemulihan sektor pertanian di tiga provinsi Sumatera yang terdampak banjir bandang, luapan sungai, dan tanah longsor pada akhir November 2025.

Usulan ini disampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta.

Amran menjelaskan, meskipun APBN 2026 sudah mengalokasikan dana pemulihan, kebutuhan di lapangan jauh lebih besar.

Oleh karena itu, pemerintah menilai perlu adanya tambahan anggaran agar rehabilitasi pertanian bisa berjalan lebih cepat dan menyeluruh.

“Selain dengan mengoptimalkan alokasi anggaran yang tersedia saat ini, kami memperkirakan kebutuhan anggaran untuk membantu pemulihan sektor pertanian di tiga provinsi terdampak memerlukan tambahan Rp 5,1 triliun,” kata Amran.

Dana tambahan ini akan difokuskan pada:

• Rehabilitasi lahan sawah yang rusak

• Perbaikan jaringan irigasi

• Penyediaan benih dan sarana produksi pertanian

• Alat mesin pertanian untuk mendukung produktivitas

Prioritas utama diarahkan ke wilayah dengan tingkat kerusakan paling parah agar petani bisa segera kembali berproduksi.

Mentan juga meminta dukungan penuh dari DPR agar usulan ini segera disetujui dan diimplementasikan tanpa hambatan birokrasi.

Menurut data Kementerian Pertanian, lebih dari 107 ribu hektare sawah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terdampak bencana, dengan puluhan ribu hektare mengalami kerusakan berat hingga puso.

Selain itu, ribuan hektare lahan perkebunan dan hortikultura rusak, sementara ratusan ribu ekor ternak mati atau hilang.

Amran menekankan, percepatan pemulihan sektor pertanian bukan hanya penting bagi petani terdampak, tetapi juga penting untuk ketahanan pangan nasional.

Ia berharap sinergi antara pemerintah pusat, DPR, dan pemerintah daerah dapat memastikan bantuan benar-benar sampai ke petani yang membutuhkan.

Ke depan, realisasi tambahan anggaran Rp 5,1 triliun akan menjadi sorotan publik, terutama terkait efektivitas penggunaannya untuk mengembalikan produktivitas pertanian di wilayah yang paling terdampak bencana.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah memastikan ketersediaan dan harga bahan pokok nasional berada dalam kondisi aman dan terkendali menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

Kepastian ini disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat pada periode libur akhir tahun.

Mentan Amran menegaskan bahwa negara hadir untuk menjamin kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi, termasuk saat momentum hari besar keagamaan.

Ia menyebut stok pangan strategis, khususnya beras dan minyak goreng, berada pada level yang sangat aman.

“Nilai kebersamaan, kepedulian, dan persatuan menjadi semangat kita dalam menjaga pangan nasional. Negara harus hadir memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi, termasuk pada perayaan Natal,” kata dia.

“Kita produsen minyak goreng yang menyuplai dunia. Stok kita aman. Beras kita perkirakan stoknya 3,53 juta ton di akhir tahun, dan itu tertinggi,” ujar Amran dalam keterangan resminya.

Menurut Amran, jumlah stok beras tersebut dinilai cukup untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga hingga melewati puncak konsumsi akhir tahun.

Selain beras, pemerintah juga memastikan ketersediaan komoditas strategis lain seperti minyak goreng, gula, daging ayam, telur, dan bawang dalam kondisi terkendali.

Untuk menjaga stabilitas tersebut, Kementerian Pertanian bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas) serta kementerian dan lembaga terkait terus melakukan pemantauan harga dan distribusi pangan di lapangan.

Pengawasan dilakukan melalui inspeksi langsung ke pasar tradisional dan modern.

Hasil pemantauan menunjukkan sebagian besar harga bahan pokok masih berada sesuai atau di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

Pemerintah juga menegaskan akan bertindak tegas terhadap pelaku usaha yang mencoba memainkan harga menjelang Nataru.

Pengawasan diperkuat melalui koordinasi dengan Satgas Pangan, aparat penegak hukum, dan pemerintah daerah guna mencegah praktik penimbunan serta kenaikan harga yang tidak wajar.

Langkah antisipatif ini dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat dan memastikan perayaan Natal dan Tahun Baru dapat berlangsung aman, tenang, dan kondusif tanpa tekanan lonjakan harga bahan pokok.

Pemerintah berharap stabilitas pangan yang terjaga dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem ketahanan pangan nasional, sekaligus mendukung suasana positif selama libur akhir tahun.(*)