JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, Elviana, menegaskan pentingnya peran aktif kepala daerah dalam menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), meskipun program tersebut merupakan kebijakan pemerintah pusat.

Hal itu disampaikan Elviana saat menghadiri Rapat Koordinasi Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Program MBG Kota Jambi yang dipimpin langsung Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M, di Aula Bappeda Kota Jambi, Rabu (15/1).

Menurut Elviana, langkah Wali Kota Jambi yang menginisiasi rapat lintas sektor merupakan contoh konkret bagaimana kebijakan pusat harus diterjemahkan secara serius di daerah.

“Ini memang rapat yang seharusnya dilakukan oleh kepala daerah. Programnya pusat, tapi dampaknya langsung dirasakan masyarakat di daerah yang mereka pimpin,” ujar Elviana.

Ia menilai, keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya bergantung pada konsep nasional.

Tetapi juga kesiapan daerah dalam mengelola dapur, distribusi bahan pokok, hingga dampaknya terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

Elviana mengungkapkan bahwa berbagai masukan dan persoalan teknis yang muncul dalam rapat tersebut akan menjadi bahan penting baginya untuk disampaikan langsung kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) dalam agenda koordinasi berikutnya.

“Apa yang terjadi di lapangan ini harus disampaikan ke pusat. Jangan sampai kebijakan bagus, tapi pelaksanaannya menyulitkan daerah. Masukan dari Kota Jambi ini akan saya bawa ke tingkat nasional,” tegasnya.

Ia juga menyampaikan dukungan penuh terhadap target Pemerintah Kota Jambi dalam mempercepat pelaksanaan MBG, khususnya terkait penambahan jumlah dapur dan perluasan penerima manfaat.

“Saya mendukung penuh. Harapannya, Juni 2026 seluruh dapur MBG di Kota Jambi bisa berjalan tanpa kendala dan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” tambah Elviana.

Sementara itu, Wali Kota Jambi Maulana menjelaskan bahwa rapat koordinasi tersebut bertujuan mempercepat implementasi MBG melalui penguatan komunikasi antar stakeholder.

Mulai dari BGN, koordinator wilayah, SPPI, SPPG, mitra investor, distributor bahan pokok, hingga unsur RT dan kelurahan.

Maulana menegaskan, Pemkot Jambi menargetkan peningkatan signifikan jumlah dapur MBG yang beroperasi di kota ini.

“Target kita bulan Juni nanti, dari 38 dapur yang sudah berjalan, menjadi 74 dapur aktif. Jumlah penerima manfaat juga kita dorong dari sekitar 94 ribu menjadi 274 ribu orang, mulai dari anak sekolah hingga ibu hamil,” ujar Maulana.

Ia mengakui bahwa tantangan di lapangan cukup kompleks, mulai dari ketersediaan bahan pokok, potensi inflasi, hingga pengelolaan limbah dapur MBG.

Karena itu, Pemkot Jambi akan membentuk kelompok kerja khusus untuk menangani masing-masing persoalan secara terfokus.

“Kalau bahan pokok tidak siap, inflasi bisa terjadi dan masyarakat yang terdampak. Maka semua harus disiapkan dari sekarang, termasuk SOP dan pendekatan berbasis kearifan lokal,” pungkasnya.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Presiden Prabowo Subianto meminta peningkatan disiplin prosedur dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara ketat.

Arahan ini disampaikan menyusul masih ditemukannya sejumlah kendala teknis selama pelaksanaan program nasional tersebut sepanjang Desember 2025.

Permintaan Presiden disampaikan melalui Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, usai mengikuti Taklimat Awal Tahun 2026 di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/1/2026).

“Beliau menghendaki agar disiplin prosedur ditingkatkan. Berdasarkan catatan Kepala BGN, di bulan Desember masih ada sekitar 15 kejadian yang tidak sesuai standar. Presiden meminta semaksimal mungkin agar hal ini tidak terulang,” jelas Prasetyo.

Program MBG merupakan salah satu prioritas pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak sekolah dan kelompok rentan.

Program ini menjangkau puluhan juta penerima manfaat di seluruh Indonesia, menjadi instrumen penting untuk menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Meski distribusi program berjalan luas, Presiden menekankan bahwa kualitas pelaksanaan dan kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP) harus menjadi perhatian utama.

Insiden yang terjadi, meskipun terbatas, menjadi peringatan agar seluruh pelaksana di lapangan lebih disiplin dan cermat.

Arahan Presiden menegaskan keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari keamanan, ketepatan, dan konsistensi pelaksanaan.

Pemerintah tidak ingin kesalahan teknis mengurangi kepercayaan publik terhadap program strategis ini.

Prasetyo menambahkan bahwa seluruh pihak terkait, termasuk Badan Gizi Nasional (BGN) dan pemerintah daerah, diminta memperkuat pengawasan dan evaluasi berkala.

Langkah ini diharapkan mencegah kejadian yang tidak diinginkan serta memastikan distribusi makanan bergizi berjalan sesuai ketentuan.

Program MBG telah dialokasikan anggaran besar dalam APBN 2026 dan menjadi fokus utama pemerintahan Presiden Prabowo.

Dengan penguatan disiplin prosedur, pemerintah berharap program ini berjalan lebih efektif, aman, dan tepat sasaran, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat luas.

Presiden Prabowo Subianto meminta peningkatan disiplin prosedur dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara ketat.

Arahan ini disampaikan menyusul masih ditemukannya sejumlah kendala teknis selama pelaksanaan program nasional tersebut sepanjang Desember 2025.

Permintaan Presiden disampaikan melalui Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, usai mengikuti Taklimat Awal Tahun 2026 di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/1/2026).

“Beliau menghendaki agar disiplin prosedur ditingkatkan. Berdasarkan catatan Kepala BGN, di bulan Desember masih ada sekitar 15 kejadian yang tidak sesuai standar. Presiden meminta semaksimal mungkin agar hal ini tidak terulang,” jelas Prasetyo.

Program MBG merupakan salah satu prioritas pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak sekolah dan kelompok rentan.

Program ini menjangkau puluhan juta penerima manfaat di seluruh Indonesia, menjadi instrumen penting untuk menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Meski distribusi program berjalan luas, Presiden menekankan bahwa kualitas pelaksanaan dan kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP) harus menjadi perhatian utama.

Insiden yang terjadi, meskipun terbatas, menjadi peringatan agar seluruh pelaksana di lapangan lebih disiplin dan cermat.

Arahan Presiden menegaskan keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari keamanan, ketepatan, dan konsistensi pelaksanaan.

Pemerintah tidak ingin kesalahan teknis mengurangi kepercayaan publik terhadap program strategis ini.

Prasetyo menambahkan bahwa seluruh pihak terkait, termasuk Badan Gizi Nasional (BGN) dan pemerintah daerah, diminta memperkuat pengawasan dan evaluasi berkala.

Langkah ini diharapkan mencegah kejadian yang tidak diinginkan serta memastikan distribusi makanan bergizi berjalan sesuai ketentuan.

Program MBG telah dialokasikan anggaran besar dalam APBN 2026 dan menjadi fokus utama pemerintahan Presiden Prabowo.

Dengan penguatan disiplin prosedur, pemerintah berharap program ini berjalan lebih efektif, aman, dan tepat sasaran, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat luas.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID– Kapolda Jambi Irjen Pol. Krisno H. Siregar terus mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri di Provinsi Jambi.

Groundbreaking SPPG Polri dilakukan secara serentak di Polsek Telanaipura pada Senin, 29 Desember 2025.

Program ini menjadi bagian dari arahan Kapolri dan Asta Cita keempat Presiden RI untuk memastikan pemenuhan gizi anak sekolah, ibu hamil, dan balita.

“Melalui dapur sehat bergizi ini, setiap anak tanpa terkecuali dapat menikmati makanan sehat dan bergizi di sekolah. Program ini penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia emas,” ujar Kapolda Jambi.

Saat ini, Polda Jambi dan Polres jajaran memiliki 26 unit SPPG, dengan 9 unit telah beroperasi, 2 dalam tahap persiapan operasional, 4 dalam tahap pembangunan, dan 11 unit sedang tahap groundbreaking.

Total penerima manfaat mencapai 71.704 orang.

Kapolda Jambi menambahkan, target pembangunan SPPG secara bertahap adalah 100 unit pada tahun 2025, dengan cakupan penerima manfaat lebih dari 100 ribu orang.

Ia menegaskan, kelebihan unit dari target awal 22 unit merupakan capaian positif demi kepentingan masyarakat.

Selain itu, Kapolda mengajak seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah, masyarakat, dan stakeholder, untuk bersinergi demi keberlanjutan program SPPG.

Ia berharap dapur sehat bergizi ini menjadi contoh standar kesehatan yang baik bagi seluruh jajaran Polres di wilayah hukum Polda Jambi.

“Terima kasih kepada semua pihak yang berkontribusi. Mari bersama-sama menjadikan dapur SPPG ini bermanfaat bagi anak-anak dan ibu hamil di Provinsi Jambi,” tutup Irjen Krisno.(*)

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Wakil Bupati Merangin, H. Abdul Khafidh, resmi membuka Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Nalo Tantan 1 pada Senin (27/10).

Peresmian ini menjadi langkah penting pemerintah daerah dalam menjaga kualitas gizi bagi ribuan anak penerima manfaat di Kabupaten Merangin.

Acara yang berlangsung meriah ini dihadiri Wakil Ketua TP PKK Merangin Emi Minarsih, Isnedi selaku owner SPPG, Direktur PDAM, perwakilan Kodim 0420 Sarko, Polres Merangin, Camat Nalo Tantan, Ketua RT 10, serta berbagai tamu undangan.

Momen simbolis dilakukan dengan pengguntingan pita oleh Wabup Khafidh, menandai dimulainya operasional SPPG Nalo Tantan 1.

Usai peresmian, Wabup meninjau kondisi dapur utama.

Mengenakan alat pelindung diri (APD) lengkap masker, sarung tangan, celemek, hingga sandal khusus  ia memeriksa loker, gudang bahan kering, tempat memasak nasi, dan area pencucian ompreng.

Wabup menekankan pentingnya menjaga kebersihan dapur dan pengelolaan limbah.

“Pak Bupati sangat menekankan soal saluran pembuangan limbah. Hari ini mungkin belum banyak, tapi beberapa hari ke depan harus tetap dipantau. Peninjauan rutin itu wajib,” tegasnya.

Selain dapur, Wabup meninjau ruang pemorsian untuk memastikan nasi dan lauk pauk disajikan hangat dan layak konsumsi.

Ia juga mengunjungi SMPN 43 Merangin, tempat anak-anak penerima manfaat menikmati makanan dari SPPG Nalo Tantan 1. Total ada 1.769 anak penerima manfaat yang mendapatkan layanan dari SPPG ini.

“Kalau ada makanan yang terasa janggal, jangan dimakan. Segera laporkan ke guru supaya bisa ditindaklanjuti,” pesan Wabup Khafidh kepada para siswa.

Dengan peresmian ini, Pemerintah Kabupaten Merangin berharap program pemenuhan gizi dapat berjalan maksimal, tidak hanya dari sisi kualitas makanan, tetapi juga kebersihan dan keamanan proses penyajiannya.(*)

MUARABUNGO, SEPUCUKJAMBI.ID – Kondisi fasilitas belajar di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 77 Dusun Aurgading, Kecamatan Jujuhan Ilir, Kabupaten Bungo menuai keluhan dari para pelajar.

Pasalnya, meja dan kursi yang digunakan untuk proses belajar mengajar sudah dalam kondisi rusak, reot, dan tidak nyaman digunakan.

Hasil pantauan di lapangan menunjukkan kerusakan merata hampir di semua ruang kelas.

Mobiliér seperti bangku dan meja sudah tua dan lapuk, bahkan sebagian besar sudah tidak layak pakai.

Tak hanya itu, atap gedung sekolah juga banyak yang bocor, sementara lantai di sejumlah kelas tampak rusak parah, membahayakan kenyamanan dan keselamatan siswa.

Kepala SDN 77 Aurgading, Suhatril K, membenarkan kondisi tersebut.

Ia mengatakan bahwa, pihak sekolah telah beberapa kali mengajukan permohonan perbaikan ke instansi terkait, namun hingga kini belum ada realisasi.

“Betul, sekolah kami sangat butuh perbaikan fasilitas mobiliér, terutama meja dan kursi yang sudah rusak. Selain itu, atap juga bocor, kalau hujan kegiatan belajar terganggu,” ujar Suhatril saat dikonfirmasi awak media.

Ia menambahkan, meskipun ada informasi bahwa rehabilitasi sekolah direncanakan pada tahun 2026, pihaknya sangat berharap perbaikan dilakukan lebih cepat.

“Semoga benar ada rehab tahun 2026, tapi kami berharap bisa dipercepat. Anak-anak sudah banyak yang mengeluhkan kondisi kursi yang rusak,” lanjutnya.

Keluhan juga datang dari orang tua murid yang khawatir kondisi ini dapat memengaruhi semangat belajar dan kualitas pendidikan anak-anak mereka.

Mereka mendesak pemerintah daerah agar turun tangan memperbaiki kondisi sekolah demi kenyamanan dan keamanan proses belajar mengajar.(*)