OLEH : Andri Brilliant

REGENERASI Kepala Dinas Pemprov Jambi asal Kabupaten Kerinci terjadi. Kadis Kelautan dan Perikanan Asraf serta Kadis Perpustakaan Arsip Daerah Tema Wisman yang mendekati pensiun disegarkan dengan 2 kadis baru asal Bumi Sakti Alam Kerinci.

Gubernur Al Haris pada Kamis malam 16 Juli 2026 memutuskan melantik 2 anak buahnya itu hasil dari seleksi lelang jabatan.

Disclaimer dahulu ya, tulisan ini tentu bukan soal Primordialisme atau penulis tak nasionalisme, tapi lebih tentang semangat keduanya membawa harapan dampak bagi masyarakat jambi sebagai perwakilan kabupaten paling ujung barat Jambi itu.

Dialah Ir. Nasrul, ST, MT dan Drs. Atma Jaya, M. Si. Satunya pejabat kenyang pengalaman mengerti khatam sistem ke-PU-an dan satunya lagi senior ASN Pemprov Jambi yang teruji alias dedengkotnya IPDN Jambi.

Keduanya dipercaya mempimpin dinas beranggaran jumbio untuk pemberdayaan masyarakat di Pemprov Jambi.

Nasrul merupakan Kadis baru rasa lama, ia telah dipercaya menjadi Pelaksana Tugas Kadis PUPR dan Perkim hingga meraih peringkat satu terbaik sebagai Kadis Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Jambi.

Nasrul merupakan sosok kelahiran Keliling Danau Kabupaten Kerinci tahun 1975. Ia kenyang pengalaman, semua bidang di PU hampir pernah didudukinya.

Mulai dari UPTD Alkal, Bidang Sumber Daya Air hingga terakhir menjadi Kepala Bidang Cipta Karya. Jabatan bidang CK paling mentereng, ia menjadi penanggung jawab bidang pekerjaan Stadion Swarna Bhumi dan Islamic Center, salah dia dari lima proyek Multiyears Gubernur Al Haris yang akan menjadi legacy itu.

Berangkat dari itu, pria yang sering disapa Wo Nasrul itu memiliki pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan.

Tantangan di depan mata adalah merealisasikan program ‘tahunan’ bedah rumah 2026. Yang saat ini masuk tahap rekrut pendamping.

Tahun ini ada 555 kuota yang bedah rumah yang dinantikan masyarakat kurang mampu. Rumah yang termasuk tak layak huni akan disulap menjadi layak untuk ditinggali menggunakan fulus APBD Provinsi Jambi masing-masing Rp20 juta per rumah.

Program ini jadi salah satu unggulan Haris-Sani sejak periode pertama menjabat ini.

Kini perkembangan terakhirnya, diakui Nasrul sedang direkrut tenaga pendamping atau tenaga teknis untuk mengawasi pelaksanaan ini.

Tantangannya perlu percepatan mengingat tahun 2026 yang makin dekat ke penghujung tahun.

Yang tak boleh luput dari harapan adalah kuota bedah rumah yang tahun lalu banyak mendapat protes masyarakat Kerinci. Saat itu kalangan aktivis Kerinci-Sungai penuh protes jumlah kuota Kerinci Sungai Penuh yang dinilai sedikit hingga membuat anggota Komisi III Dapil Kerinci-Sungai Penuh Arwianto tak bisa tidur dan bertekad lebih banyak di 2026.

Hal itu, tentu akan menjadi ujian tersendiri bagi Nasrul memformulasikan pembagian bedah rumah sesuai regulasi yang berkeadilan.

Untuk Kerinci yang tanah kelahirannya itu, perlu satu kesatuan untuk duduk bersama dengan sosok pemersatu DPRD Provinsi Jambi Dapil Kerinci-Sungai Penuh seperti Arwiyanto, Edminuddin.

Jangan juga lupa dengan sosok legislator muda progresif seperti Afuan Yuza Putra (AYP), Rucita, dan Darmaiyansyah.

Nasrul sendiri telah menyusun langkah usai pelantikan. Saat di wawancara para wartawan menurutnya program bantuan perumahan masyarakat miskin ekstrem di Provinsi Jambi juga akan didorong melalui skema pendanaan alternatif.

Nasrul mengklaim pihaknya segera menggandeng sektor swasta dan memanfaatkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) untuk menyiasati efisiensi anggaran pemerintah.

Dikatakannya, inovasi pelibatan pihak ketiga menjadi solusi mendesak agar target penyediaan hunian layak bagi masyarakat kurang mampu tidak terhambat oleh keterbatasan anggaran daerah.

Terpisah, kemudian yang tak kalah beratnya adalah tugas Atma Jaya. Pria yang diangkat Gubernur jambi Al haris karena telah teruji pengalaman dan senioritasnya. Terakhir ia promosi dari Sekretaris Dinas Perhubungan menjadi Pejabat Eselon II Pemprov.

Atma Jaya dipercaya menjadi Kepala Dinas yang paling panjang namanya di Pemprov Jambi : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2).

Tugas Atma Jaya yang kelahiran tahun 1970 ini tentu kompleks. Tercermin dari panjangnya nama dinas ini, tepat bila ada usulan dari dalam dinas itu untuk pemisahan dinas seperti Pengendalian Penduduk dipisahkan tersendiri menjadi Dinas Pemerintah Masyarakat Desa.

Atma Jaya akan dihadapkan pada penyaluran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) Rp100 juta untuk setiap desa di Provinsi Jambi. Dimana pada Juli ini yang telah disalurkan adalah tunda bayar untuk tahun 2025.

Sedangkan untuk penyaluran tahun 2026 masih proses penyusunan penyesuaian regulasi baru.

Makin tinggi tingkat kesulitannya, karena eksekusi kegiatan di tingkat bawah ke depan makin beragam seperti BKBK bisa dipergunakan untuk program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), Reformasi Birokrasi Integratif (RBI), hingga rencana pengadaan kendaraan roda dua untuk operasional perangkat desa dan kelurahan.

Penyaluran yang tepat waktu dan draft perubahan regulasi yang jelas harus secepatnya dirampungkan dan adil bagi semua.

Dari sisi sosialisasi dan action perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan pun juga perlu ditingkatkan Atma Jaya yang juga Ketua Atlet Tenis Veteran-nya (Baveti) Provinsi Jambi ini.

Negara melalui pemprov harus selalu hadir untuk melindungi anak dan memberdayakan perempuan Jambi. (*)

*Penulis Adalah Wartawan Lulusan Jenjang Utama UKW PWI. Pernah menjadi Ketua Harian Ikatan Pemuda Kerinci-Sungai Penuh 2022-2024.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Gubernur Jambi, Al Haris melontarkan kritik keras terhadap tingkat kedisiplinan sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.

Sorotan itu disampaikan saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi, Senin 27 Juli 2026.

Di hadapan pimpinan dan anggota DPRD Jambi, Al Haris mengaku kecewa melihat sejumlah kursi pejabat pemerintah daerah kosong dalam agenda resmi lembaga legislatif tersebut.

Menurutnya, ketidakhadiran pejabat pada kegiatan penting pemerintahan menjadi indikator yang perlu mendapat perhatian serius karena berkaitan dengan komitmen dan tanggung jawab aparatur sipil negara.

“Jadi kita ini susah. Dulu dengan undang-undang yang lama pejabat bisa kita nonjob-kan. Sekarang tidak bisa lagi. Harus evaluasi kinerja, izin BKN, izin Mendagri. Jadi susah,” ujar Al Haris.

Ia menjelaskan, mekanisme pemberian sanksi terhadap pejabat saat ini memiliki prosedur yang lebih panjang.

Kepala daerah tidak dapat langsung mengganti atau menonaktifkan pejabat tanpa melalui tahapan evaluasi sesuai aturan yang berlaku.

Meski demikian, Al Haris menegaskan perilaku dan kedisiplinan pejabat tetap menjadi bagian dari penilaian kinerja.

Kehadiran dalam agenda pemerintahan, termasuk rapat paripurna DPRD, akan menjadi bahan evaluasi terhadap kinerja masing-masing pejabat.

“Kami memang sengaja akan melakukan job fit lebih dulu. Setelah izin BKN keluar, kemungkinan pelantikan akhir Agustus. Nanti pejabat yang memang malas hadir akan kita evaluasi,” tegasnya.

Pernyataan tersebut mendapat respons tepuk tangan dari peserta rapat yang hadir.

Selain menyoroti pejabat yang tidak hadir, Al Haris juga menyampaikan teguran kepada sejumlah pejabat yang hadir namun memilih duduk di bagian belakang ruang rapat.

Menurutnya, posisi dan sikap dalam agenda resmi pemerintahan juga mencerminkan keseriusan pejabat dalam menjalankan tugas.

“Harusnya di depan. Di gedung Dewan pun duduk di belakang. Nah, ini masalah. Susah kita,” katanya.

Al Haris menegaskan evaluasi terhadap pejabat bukan semata-mata terkait kehadiran, tetapi juga menyangkut kinerja, tanggung jawab, serta kesungguhan dalam menjalankan amanah pemerintahan.

Rencana job fit yang akan dilakukan Pemprov Jambi nantinya diharapkan menjadi langkah untuk memastikan posisi strategis di lingkungan pemerintah daerah diisi oleh pejabat yang memiliki kompetensi, disiplin, dan mampu memenuhi target pembangunan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Gubernur Jambi Al Haris menerapkan sistem reward dan punishment kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berdasarkan hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2026.

Kebijakan tersebut dilakukan sebagai upaya mendorong peningkatan kinerja birokrasi sekaligus memperkuat budaya pemerintahan yang berorientasi pada hasil.

Penyerahan penghargaan dan sanksi berlangsung di Auditorium Kantor Inspektorat Provinsi Jambi, Senin 27 Juli 2026, dan dihadiri jajaran kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.

Dalam arahannya, Al Haris menegaskan bahwa evaluasi SAKIP bukan sekadar kegiatan administratif tahunan, melainkan instrumen untuk mengukur kualitas pelayanan publik dan efektivitas kinerja perangkat daerah.

“Hari ini kami memberikan apresiasi kepada SKPD yang mampu menyusun SAKIP dengan baik, mengalami peningkatan nilai, dan memahami tugas serta fungsinya. Sebaliknya, bagi yang nilainya belum baik juga kami berikan punishment sebagai bahan evaluasi. Reward yang diberikan berupa dukungan kegiatan,” ujar Al Haris.

Ia menjelaskan, OPD yang memperoleh nilai terbaik tidak hanya menerima piagam penghargaan, tetapi juga mendapatkan tambahan dukungan anggaran kegiatan sebagai bentuk apresiasi atas kinerja yang dinilai efektif.

Menurut Al Haris, SAKIP menjadi pedoman penting dalam menjalankan roda pemerintahan karena mengintegrasikan proses perencanaan, penganggaran, hingga pelaporan kinerja sehingga setiap program memiliki target yang jelas dan dapat diukur.

“SAKIP ibarat lampu penerang dalam bekerja. Kalau kita memahami SAKIP, maka arah kerja menjadi jelas, regulasi dipahami, tugas dan fungsi dikuasai, sehingga tujuan organisasi bisa tercapai secara terukur, transparan, dan akuntabel,” tegasnya.

Ia berharap OPD yang berhasil meraih predikat terbaik dapat menjadi contoh bagi perangkat daerah lainnya untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

Sementara itu, Inspektur Daerah Provinsi Jambi Agus Heriyanto mengatakan paradigma penilaian SAKIP kini telah berubah.

Evaluasi tidak lagi berfokus pada kelengkapan administrasi, melainkan pada dampak nyata dari setiap program yang dijalankan pemerintah.

“Evaluator sekarang lebih menitikberatkan pada outcome atau manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat. Jadi bukan hanya melihat proses administrasi, tetapi hasil akhirnya,” jelas Agus.

Ia menambahkan, capaian nilai SAKIP yang tinggi juga menjadi indikator bahwa program pembangunan daerah berjalan lebih efektif dan selaras dengan target pembangunan, termasuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta penurunan angka kemiskinan.

Menurut Agus, peningkatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi pada periode pelaporan menjadi salah satu indikator yang mendukung hasil evaluasi SAKIP tahun ini.

Dalam evaluasi SAKIP Tahun 2026, terdapat sembilan OPD yang berhasil meraih Predikat A, yakni Dinas Kesehatan, Inspektorat Daerah Provinsi Jambi, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), Biro Organisasi, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pendidikan, Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi.

Pemerintah Provinsi Jambi berharap penerapan sistem reward dan punishment ini mampu menciptakan budaya kerja yang lebih kompetitif, profesional, serta berorientasi pada hasil sehingga pelayanan kepada masyarakat terus meningkat dari tahun ke tahun.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025 resmi disetujui menjadi Peraturan Daerah dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi, Senin 27 Juli 2026.

Usai pengesahan tersebut, Gubernur Jambi Al Haris mengapresiasi seluruh fraksi DPRD yang telah menyelesaikan pembahasan Ranperda hingga mencapai tahap persetujuan bersama.

“Alhamdulillah, proses pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 hari ini telah dirampungkan dan disetujui menjadi Peraturan Daerah,” ujar Al Haris.

Menurutnya, laporan pertanggungjawaban APBD tidak hanya menjadi kewajiban administratif pemerintah daerah, tetapi juga merupakan bentuk akuntabilitas kepada masyarakat atas penggunaan anggaran daerah selama satu tahun anggaran.

Karena itu, Al Haris meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) segera menindaklanjuti berbagai catatan, kritik, dan rekomendasi yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD.

Ia menilai masukan legislatif merupakan aspirasi masyarakat yang harus dijadikan bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

“Saran dan masukan dari seluruh fraksi akan kami tampung sebagai bahan evaluasi agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan semakin baik dalam mewujudkan Program Jambi Mantap,” katanya.

Ia juga menginstruksikan seluruh kepala OPD agar segera menindaklanjuti rekomendasi DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan efektivitas penggunaan APBD sehingga mampu memberikan dampak lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah.

Dalam kesempatan itu, Al Haris turut menyoroti capaian Pemerintah Provinsi Jambi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Menurutnya, perbaikan tata kelola yang dilakukan selama ini tercermin dari raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 14 kali berturut-turut.

“Ini menjadi indikator bahwa pengelolaan keuangan daerah terus menunjukkan perbaikan, baik dari sisi administrasi maupun kepatuhan terhadap aturan,” ujarnya.

Kepada awak media seusai rapat paripurna, Al Haris menjelaskan bahwa pengesahan Ranperda tersebut merupakan bagian dari mekanisme pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD 2025, termasuk evaluasi terhadap realisasi program yang telah dijalankan selama satu tahun anggaran.

“Dokumen pertanggungjawaban ini penting untuk melihat sejauh mana APBD yang telah direalisasikan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.

Ia kembali mengingatkan seluruh kepala OPD agar tidak mengabaikan hasil evaluasi DPRD.

Menurutnya, setiap catatan harus dijadikan dasar untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik, efektivitas program, dan transparansi pengelolaan anggaran.

Al Haris juga menegaskan bahwa hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD merupakan kemitraan strategis.

Meski memiliki fungsi berbeda, kedua lembaga harus saling mendukung dalam menjalankan pemerintahan demi kepentingan masyarakat.

“DPRD memiliki fungsi pengawasan dan penganggaran, sedangkan pemerintah melaksanakan program. Sinergi keduanya sangat penting untuk mempercepat pembangunan daerah,” tuturnya.

Menanggapi adanya pandangan berbeda dari sebagian pihak terhadap Ranperda tersebut, Al Haris menilai perbedaan sikap merupakan bagian dari proses demokrasi.

Menurutnya, setiap kritik maupun penolakan harus dipandang sebagai masukan yang konstruktif untuk memperbaiki pengelolaan APBD pada tahun-tahun berikutnya.

Rapat paripurna juga diisi dengan penandatanganan persetujuan bersama Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 antara Pemerintah Provinsi Jambi dan DPRD Provinsi Jambi.

Sidang paripurna dihadiri pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jambi, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi, serta sejumlah tamu undangan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Jambi memaparkan perkembangan terbaru proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Ruas Jambi–Rengat Fase I (Simpang Ness–Merlung) yang ditargetkan mulai dibangun pada 2027.

Ruas tol sepanjang 67,45 kilometer itu akan melintasi tiga kabupaten di Provinsi Jambi dan saat ini memasuki tahap percepatan pengadaan lahan.

Plt Kepala BPJN Jambi Robert Eduard Sihotang mengatakan, ruas Tol Jambi–Rengat Fase I akan membentang dari Simpang Ness hingga Merlung. Proyek tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat konektivitas Jalan Tol Trans Sumatera di wilayah Jambi.

Menurut Robert, jalan tol ini akan dilengkapi dua simpang susun, yakni Simpang Susun Cinto Kenang dan Simpang Susun Merlung, serta dibangun melalui empat paket pekerjaan, yaitu Paket 1A, 1B, 2A, dan 2B.

“Salah satu paket pekerjaan akan difokuskan pada pembangunan Jembatan Batanghari yang menjadi struktur utama pada ruas tol ini,” ujarnya saat Rapat Koordinasi Persiapan Pembangunan JTTS Ruas Jambi–Rengat Fase I di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Jumat 24 Juli 2026.

Ia menjelaskan, ruas tol tersebut akan melintasi Kabupaten Muaro Jambi, Batanghari, dan Tanjung Jabung Barat.

Hingga saat ini, proses pengadaan lahan telah mencapai sekitar 9 persen, mencakup sembilan desa, yakni enam desa di Kabupaten Muaro Jambi, dua desa di Kabupaten Batanghari, dan satu desa di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

BPJN Jambi menargetkan proses pengadaan tanah dapat diselesaikan dalam waktu sekitar sembilan bulan setelah seluruh dokumen administrasi dan perizinan terpenuhi.

Selain pembangunan fisik, BPJN juga memastikan proyek ini memperhatikan aspek lingkungan dan sosial.

Berbagai langkah mitigasi telah disiapkan, mulai dari pengendalian debu dan kebisingan, perlindungan habitat, keselamatan kerja, hingga penyediaan akses masyarakat melalui pembangunan underpass maupun overpass pada titik-titik yang dibutuhkan.

Tak hanya itu, pemerintah bersama mitra pendanaan juga menyiapkan program pemulihan mata pencaharian bagi masyarakat terdampak serta membuka mekanisme penyampaian keluhan dan konsultasi secara berkala bersama pemerintah desa dan warga.

Sementara itu, Gubernur Jambi Al Haris meminta seluruh proses persiapan dilakukan secara matang agar pembangunan dapat dimulai sesuai target pada 2027.

Menurutnya, pengalaman pembangunan Tol Jambi–Palembang menjadi pelajaran penting, terutama dalam proses pendataan lahan dan koordinasi lintas instansi.

“Kita belajar dari pengalaman pembangunan Jalan Tol Jambi–Palembang. Persiapan harus dilakukan sejak dini, terutama pendataan lahan, agar pelaksanaan pembangunan pada tahun 2027 dapat berjalan sesuai rencana,” kata Al Haris.

Ia juga meminta pemerintah kabupaten yang wilayahnya dilintasi jalan tol segera menyelesaikan pemetaan desa terdampak, jumlah bidang tanah, luas lahan, serta data masyarakat sebagai dasar percepatan pengadaan tanah.

Al Haris menegaskan, masyarakat yang lahannya terdampak akan memperoleh kompensasi sesuai hasil penilaian independen sehingga proses pembangunan dapat berjalan adil dan transparan.

Melalui koordinasi yang terus diperkuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BPJN, BPN, serta mitra pendanaan internasional, proyek Tol Jambi–Rengat Fase I diharapkan dapat berjalan tepat waktu dan menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi serta konektivitas di Provinsi Jambi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi Dr. dr. H. Maulana, M.K.M. menegaskan Kota Jambi harus memiliki identitas yang kuat sebagai kota budaya di Pulau Sumatera.

Menurutnya, pembangunan Kota Jambi tidak bisa hanya mengandalkan infrastruktur, tetapi juga harus diperkuat melalui karakter budaya Melayu yang menjadi ciri khas daerah.

Hal tersebut disampaikan Maulana saat menghadiri pembukaan Pekan Kebudayaan “Jambi Elok Nian Kota Jambi 2026” di Anjungan Kota Jambi, Taman Mini Melayu Jambi (Arena Eks MTQ), Kamis 23 Juli 2026 malam.

Maulana mengatakan, Pemerintah Kota Jambi menjadikan “Bahagia Berbudaya” sebagai salah satu program prioritas dalam mewujudkan visi Jambi Bahagia.

Program itu diyakini mampu memperkuat identitas Kota Jambi sekaligus menjadi penggerak ekonomi masyarakat.

“Sebagai ibu kota Provinsi Jambi, kita harus memiliki karakter yang berbeda dari kota-kota lain di Sumatera. Kita tidak perlu meniru kota lain, tetapi memperkuat jati diri melalui budaya Melayu, kuliner, seni, dan pelayanan yang berkualitas,” ujar Maulana.

Menurutnya, keberadaan Jalan Tol Trans Sumatera nantinya akan membuat mobilitas masyarakat semakin mudah. Kondisi tersebut menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Kota Jambi agar mampu menjadi tujuan wisata, pusat ekonomi, dan pusat budaya.

Karena itu, festival budaya seperti Jambi Elok Nian 2026 dinilai menjadi media strategis untuk memperkenalkan kekayaan budaya sekaligus meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat.

“Kalau orang datang ke Jambi, mereka harus memiliki alasan untuk singgah. Salah satunya melalui kekayaan budaya Melayu, kuliner khas, produk UMKM, hingga berbagai atraksi seni yang terus kita hidupkan,” katanya.

Maulana menjelaskan, penyelenggaraan festival tersebut juga memberikan ruang bagi seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jambi untuk menampilkan budaya khas daerah masing-masing.

Ia meyakini kegiatan seperti ini mampu meningkatkan kunjungan masyarakat sekaligus memberikan dampak langsung terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Selain itu, Maulana juga berharap kawasan Taman Mini Melayu Jambi dapat dikembangkan menjadi pusat promosi budaya dan oleh-oleh daerah.

Ia mengusulkan agar seluruh anjungan milik pemerintah kabupaten dan kota dapat dikelola langsung oleh masing-masing daerah sehingga aktivitas budaya dan ekonomi bisa berlangsung sepanjang tahun.

“Kami berharap anjungan daerah bisa dikelola oleh pemerintah kabupaten dan kota masing-masing. Dengan begitu, kawasan ini bisa menjadi pusat kuliner, pameran batik, kerajinan, seni budaya, hingga pusat oleh-oleh bagi wisatawan sebelum menuju bandara,” jelasnya.

Usulan tersebut mendapat respons positif dari Gubernur Jambi Al Haris.

Dalam sambutannya, Al Haris menyatakan Pemerintah Provinsi Jambi siap menghibahkan aset anjungan kepada pemerintah kabupaten dan kota sepanjang terdapat pengajuan resmi sebagai dasar administrasi.

“Saya meminta para bupati dan wali kota segera mengajukan surat permohonan agar ada dasar bagi pemerintah provinsi untuk menghibahkan anjungan tersebut sehingga dapat dirawat dan dimanfaatkan lebih maksimal,” kata Al Haris.

Menurut Gubernur, festival budaya tidak hanya menjadi ajang pelestarian budaya Melayu, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui promosi UMKM, kuliner tradisional, batik Jambi, serta berbagai produk kreatif daerah.

Pekan Kebudayaan Jambi Elok Nian Kota Jambi 2026 menghadirkan beragam pertunjukan seni budaya, pameran produk unggulan, kuliner tradisional, hingga stan UMKM dari berbagai daerah di Provinsi Jambi.

Pemerintah berharap kegiatan tersebut mampu meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus memperkuat posisi Kota Jambi sebagai pusat budaya dan ekonomi di Provinsi Jambi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Provinsi Jambi mendorong dukungan pemerintah pusat untuk mempercepat pengembangan transportasi modern dan ramah lingkungan di daerah.

Hal itu disampaikan saat kunjungan kerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI ke Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Jambi dan Terminal Tipe A Alam Barajo, Kamis 23 Juli 2026.

Gubernur Jambi Al Haris yang diwakili Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi, Ariansyah, mengatakan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas pelayanan transportasi sekaligus mempercepat pembangunan ekosistem kendaraan listrik di Provinsi Jambi.

Menurut Ariansyah, Pemerintah Provinsi Jambi bersama pemerintah kabupaten dan kota berkomitmen menjadikan terminal sebagai simpul utama transportasi yang aman, nyaman, modern, dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Kami mengapresiasi berbagai pembenahan yang dilakukan BPTD Kelas II Jambi. Saat ini Terminal Tipe A Alam Barajo jauh lebih baik dibanding beberapa tahun lalu. Fasilitas semakin lengkap, kawasan lebih tertata, bersih, nyaman, dan representatif sebagai pusat pelayanan transportasi masyarakat,” ujarnya.

Ia juga mengapresiasi Pemerintah Kota Jambi yang telah menghadirkan layanan bus listrik gratis sebagai bagian dari inovasi transportasi publik ramah lingkungan.

Menurutnya, kehadiran angkutan berbasis listrik menjadi langkah nyata dalam mendukung pembangunan berkelanjutan sekaligus mengurangi emisi karbon di sektor transportasi.

Karena itu, Ariansyah berharap kunjungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dapat memperkuat dukungan pemerintah pusat terhadap pengembangan infrastruktur kendaraan listrik, termasuk penyediaan fasilitas pendukung serta peningkatan layanan transportasi publik di Provinsi Jambi.

“Kami berharap sinergi ini terus diperkuat sehingga masyarakat semakin terdorong menggunakan transportasi umum yang aman, nyaman, dan ramah lingkungan,” katanya.

Sementara itu, Direktur Prasarana Transportasi Jalan Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI, Toni Tauladan, menegaskan pembangunan terminal saat ini tidak lagi hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga diarahkan menjadi pusat aktivitas ekonomi melalui konsep Business Terminal.

Menurutnya, terminal modern harus mampu menjadi kawasan terpadu yang menghadirkan ruang usaha, fasilitas publik, area komersial hingga ruang aktivitas masyarakat sehingga memberikan nilai tambah bagi daerah.

“Kami ingin terminal tidak hanya menjadi tempat naik turun penumpang, tetapi juga menjadi pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat,” katanya.

Toni juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Jambi yang telah mendukung pengembangan Terminal Alam Barajo melalui penyediaan lahan tambahan untuk pembangunan fasilitas penunjang.

Di sisi lain, Kepala BPTD Kelas II Jambi Benny Nurdin Yusuf menjelaskan berbagai peningkatan fasilitas telah dilakukan di Terminal Alam Barajo, mulai dari pemasangan CCTV, penerangan kawasan, ruang pelayanan, hingga penataan lingkungan terminal.

Selain itu, pihaknya terus meningkatkan penyediaan perlengkapan jalan seperti rambu lalu lintas, marka jalan, dan penerangan jalan umum, termasuk mendorong dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan infrastruktur menuju kawasan wisata Kerinci.

Menurut Benny, sinergi antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jambi, dan Pemerintah Kota Jambi menjadi faktor penting dalam mewujudkan sistem transportasi yang lebih aman, nyaman, dan berdaya saing.

Melalui kunjungan kerja tersebut, diharapkan pengembangan sektor transportasi di Provinsi Jambi semakin cepat, termasuk peningkatan kualitas pelayanan publik serta pembangunan transportasi yang modern dan berkelanjutan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Gubernur Jambi Al Haris resmi membuka Pekan Kebudayaan Jambi Elok Nian Kota Jambi 2026 di Anjungan Kota Jambi, Taman Mini Melayu Jambi, Kamis 23 Juli 2026 malam.

Namun, di balik kemeriahan festival budaya itu, Al Haris menyampaikan pesan yang lebih besar: budaya harus mampu menggerakkan ekonomi masyarakat, bukan sekadar menjadi tontonan tahunan.

Dalam sambutannya, Al Haris menegaskan bahwa pelestarian budaya harus berjalan seiring dengan penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Menurutnya, setiap agenda kebudayaan harus mampu menciptakan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat.

“Kalau kita bersyukur, insyaallah Allah akan menambah nikmat yang lainnya. Potensi budaya yang kita miliki harus kita manfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Al Haris.

Festival bertema “Bahagia Berbudaya di Serambi Tanah Pilih Pusako Betuah” itu menghadirkan berbagai pertunjukan seni, kuliner tradisional, produk batik, hingga kerajinan khas dari kabupaten dan kota di Provinsi Jambi.

Budaya Bukan Sekadar Panggung Hiburan

Al Haris menilai kualitas produk lokal Jambi kini semakin kompetitif. Salah satu contohnya adalah batik Jambi yang mulai dikenal di berbagai daerah, termasuk Jakarta.

Karena itu, ia meminta seluruh pelaku UMKM memanfaatkan festival budaya sebagai ruang promosi sekaligus memperluas pasar.

Menurutnya, setiap kegiatan berskala besar akan menciptakan multiplier effect terhadap sektor perdagangan, pariwisata, kuliner, hingga ekonomi kreatif.

“Kalau event besar digelar, hotel ramai, kuliner hidup, UMKM bergerak. Ini yang harus terus kita dorong,” katanya.

Al Haris Siapkan Hibah Anjungan Daerah

Salah satu poin penting yang disampaikan Al Haris adalah rencana menghibahkan seluruh anjungan kabupaten dan kota di kawasan Taman Mini Melayu Jambi kepada masing-masing pemerintah daerah.

Langkah itu, menurutnya, agar setiap daerah memiliki keleluasaan mengelola, merawat, dan mengembangkan anjungan menjadi pusat promosi budaya dan ekonomi.

Namun, hibah tersebut baru bisa dilakukan apabila masing-masing kepala daerah mengajukan permohonan resmi.

“Saya minta para bupati dan wali kota segera membuat surat permohonan. Itu menjadi dasar bagi pemerintah provinsi untuk menghibahkan anjungan agar bisa dirawat dan dikembangkan oleh daerah masing-masing,” tegasnya.

Kota Jambi Harus Jadi Etalase Provinsi

Dalam sesi wawancara, Al Haris menyebut Kota Jambi memiliki posisi strategis sebagai wajah Provinsi Jambi.

Karena itu, ibu kota provinsi dinilai harus mampu menghadirkan pelayanan terbaik, event berkualitas, serta destinasi yang mampu menarik wisatawan dari luar daerah.

Menurutnya, Kota Jambi tidak memiliki ketergantungan terhadap sektor tambang maupun batu bara sehingga sektor jasa, kuliner, budaya, dan pariwisata harus menjadi kekuatan utama.

“Kita punya kuliner yang enak, budaya yang kuat, pelayanan yang baik. Itu yang harus dijual agar orang datang ke Jambi,” ujarnya.

Selain budaya, Al Haris juga menyinggung sejumlah proyek strategis yang tengah dipersiapkan pemerintah, mulai dari pembangunan museum, pelestarian cagar budaya, pemugaran candi, hingga rencana pembangunan jalan tol yang diharapkan meningkatkan konektivitas dan jumlah kunjungan ke Jambi.

Maulana: Jambi Harus Punya Identitas Berbeda

Sementara itu, Wali Kota Jambi Maulana mengatakan festival tersebut menjadi bagian dari program prioritas Jambi Bahagia, khususnya melalui konsep Bahagia Berbudaya.

Menurutnya, Kota Jambi harus memiliki identitas yang berbeda dibandingkan kota besar lain di Sumatera.

Dengan semakin terbukanya akses melalui Jalan Tol Trans Sumatera, Kota Jambi harus memperkuat daya tarik melalui budaya Melayu, kuliner, dan pelayanan publik.

Maulana berharap seluruh anjungan daerah nantinya dapat dikelola langsung oleh pemerintah kabupaten dan kota sehingga menjadi pusat promosi budaya, kuliner, batik, serta produk UMKM.

Ia optimistis kawasan Taman Mini Melayu Jambi dapat berkembang menjadi destinasi wisata sekaligus pusat oleh-oleh yang mampu menggerakkan ekonomi masyarakat.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Gubernur Jambi Al Haris menegaskan komitmennya menjaga kelestarian Kawasan Cagar Budaya Nasional (KCBN) Candi Muaro Jambi di tengah polemik aktivitas stockpile batubara di sekitar kawasan tersebut.

Ia memastikan Pemerintah Provinsi Jambi akan mengikuti seluruh ketentuan yang ditetapkan Kementerian Kebudayaan (Kemenbud), termasuk jika nantinya aktivitas stockpile harus dipindahkan.

Pernyataan itu disampaikan Al Haris menyusul mencuatnya kembali polemik keberadaan stockpile batubara di sekitar kawasan Candi Muaro Jambi setelah Gerakan Mahasiswa Pagar Budaya (GEMA PB) menyampaikan aspirasi kepada Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka saat kunjungan kerja ke Jambi.

“Saya sudah sampaikan, itu kan sudah diketahui oleh Kemenbud. Bagian dari Candi Muaro Jambi kita itu sudah jelas,” kata Al Haris, Minggu (19/7/2026).

Menurutnya, penataan kawasan Candi Muaro Jambi sepenuhnya mengacu pada pembagian zona inti dan zona penyangga yang telah ditetapkan pemerintah pusat.

“Kan ada juga zona inti dan ada zona penyangga. Saya selaku gubernur menyerahkan sepenuhnya kepada Kemenbud. Mana yang menjadi zona inti dan mana zona penyangga, itulah yang menjadi pedoman kita,” ujarnya.

Al Haris menegaskan, apabila pemerintah pusat memutuskan aktivitas stockpile batubara harus dipindahkan dari kawasan sekitar Candi Muaro Jambi, Pemerintah Provinsi Jambi siap menjalankan keputusan tersebut.

“Kalau memang mesti kita pindahkan (stockpile batubara), ya tinggal nanti perintah, kita siap untuk memindahkan,” tegasnya.

Ia menekankan keberadaan Candi Muaro Jambi sebagai salah satu situs cagar budaya nasional harus menjadi prioritas dan tidak boleh terganggu oleh aktivitas industri.

“Intinya Candi Muaro Jambi kita tidak boleh terganggu oleh yang namanya industri. Karena itu cagar budaya, cagar dunia,” katanya.

Sebelumnya, Gerakan Mahasiswa Pagar Budaya (GEMA PB) menyampaikan aspirasi kepada Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka terkait aktivitas stockpile batubara yang berada di sekitar kawasan Candi Muaro Jambi.

Dalam pernyataannya, GEMA PB menilai aktivitas tersebut berpotensi mengancam kelestarian situs bersejarah yang menjadi salah satu kawasan cagar budaya terbesar di Asia Tenggara.

Mereka meminta pemerintah pusat mengambil langkah tegas untuk melindungi kawasan Candi Muaro Jambi dari aktivitas yang dinilai dapat merusak nilai sejarah dan budaya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Gubernur Jambi Al Haris mendorong Kota Sungai Penuh untuk menjadi salah satu destinasi wisata budaya unggulan di Provinsi Jambi.

Menurutnya, daerah yang berada di kawasan Sakti Alam Kerinci itu memiliki kekayaan budaya, kuliner, serta potensi alam yang besar untuk dikembangkan sebagai daya tarik wisata nasional.

Hal tersebut disampaikan Al Haris saat membuka Pekan Budaya Pariwisata Jambi Elok Nian 2026 dengan tema “Menjaga Warisan Budaya, Menjemput Sungai Penuh Juara” yang digelar di Taman Mini Melayu Jambi (Eks Arena MTQ), Jumat 17 Juli 2026 malam.

Kegiatan tersebut menampilkan berbagai potensi Kota Sungai Penuh, mulai dari budaya, produk unggulan daerah, kuliner khas, hingga potensi pariwisata sebagai bagian dari upaya memperkuat promosi daerah.

Al Haris: Sungai Penuh Punya Modal Besar Jadi Destinasi Wisata Budaya

Dalam sambutannya, Al Haris mengatakan Kota Sungai Penuh memiliki kekayaan budaya dan alam yang luar biasa sehingga berpeluang besar berkembang menjadi destinasi wisata budaya yang maju.

Menurutnya, potensi tersebut harus terus dikemas secara profesional agar mampu menarik wisatawan sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.

“Kota Sungai Penuh memiliki kekayaan budaya, kuliner, dan alam yang luar biasa. Potensi ini harus terus dikemas dengan baik agar menjadi daya tarik wisata yang mampu meningkatkan perekonomian masyarakat,” ujar Al Haris.

Ia menilai, keberagaman adat istiadat, seni budaya, kuliner khas, serta produk lokal menjadi kekuatan utama yang dapat memperkuat identitas wisata Sungai Penuh.

Dorong Promosi Wisata Lewat Kalender Event Tahunan

Untuk memperkuat sektor pariwisata daerah, Al Haris meminta seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jambi memiliki kalender event pariwisata tahunan yang terintegrasi.

Menurutnya, jadwal kegiatan budaya dan pariwisata yang jelas akan membantu pemerintah melakukan promosi lebih awal serta memudahkan wisatawan merencanakan kunjungan.

“Tahun depan kita harus sudah memiliki kalender event yang jelas sehingga promosi bisa dilakukan lebih awal. Dengan demikian masyarakat mengetahui kapan setiap daerah menampilkan potensi terbaiknya, dan wisatawan dapat merencanakan kunjungannya ke Jambi,” katanya.

Jambi Elok Nian Jadi Wadah Promosi Budaya Daerah

Al Haris mengapresiasi penyelenggaraan Pekan Budaya Pariwisata Jambi Elok Nian 2026 yang menjadi wadah bagi kabupaten dan kota untuk memperkenalkan potensi masing-masing daerah.

Ia mengatakan kegiatan seperti ini penting untuk memperkenalkan kekayaan budaya Jambi sekaligus membuka peluang bagi pelaku ekonomi kreatif dan UMKM lokal.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Jambi berencana menghadirkan Kementerian Pariwisata dan Kementerian Kebudayaan dalam penyelenggaraan Jambi Elok Nian tahun mendatang agar promosi budaya Jambi semakin luas di tingkat nasional.

Sungai Penuh Punya Kekayaan Budaya hingga Wisata Alam

Sementara itu, Wali Kota Sungai Penuh Alfin menyampaikan bahwa daerahnya memiliki berbagai potensi yang dapat dikembangkan sebagai kekuatan pariwisata.

Potensi tersebut meliputi adat istiadat, seni budaya, kuliner, hingga Batik Incung yang merupakan warisan budaya masyarakat Sakti Alam Kerinci.

Selain budaya, Sungai Penuh juga memiliki daya tarik wisata alam berupa udara sejuk, panorama pegunungan, kawasan penyangga Taman Nasional Kerinci Seblat, serta komoditas unggulan seperti kopi Arabika, kayu manis, dan hasil hortikultura yang telah dikenal luas.

Menurutnya, seluruh potensi tersebut terus dikembangkan sebagai identitas daerah sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif dan industri pariwisata.

Lestarikan Budaya dan Perkuat Identitas Jambi

Selain mendorong pengembangan wisata Sungai Penuh, Al Haris juga mengajak seluruh daerah untuk terus menjaga budaya lokal, termasuk mengembangkan produk khas seperti batik daerah.

Ia menyebut kualitas Batik Jambi terus berkembang dan memiliki nilai budaya yang tinggi sebagai identitas masyarakat Jambi.

“Kita harus bangga memakai batik daerah sendiri. Batik Jambi memiliki motif dan kualitas yang semakin baik sehingga menjadi identitas budaya yang patut kita lestarikan bersama,” ungkapnya.

Al Haris berharap Pekan Budaya Pariwisata Jambi Elok Nian 2026 menjadi momentum memperkuat pelestarian budaya, meningkatkan kunjungan wisatawan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui sektor pariwisata.(*)