JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi salah satu perhatian Gubernur Jambi, Al Haris dalam pelaksanaan pemerintahan di tingkat kecamatan.

Di tengah ancaman bencana tersebut, ia meminta para camat tidak hanya fokus pada rutinitas pembangunan dan administrasi, tetapi juga memastikan kondisi wilayahnya terpantau dan persoalan di lapangan dapat segera ditangani.

Pesan itu disampaikan Al Haris saat membuka Rapat Koordinasi Camat se-Provinsi Jambi Tahun 2026 di Ruang Pola Kantor Gubernur Jambi, Selasa 29 September 2026.

Al Haris mengatakan, camat berada di posisi strategis karena menjadi pejabat pemerintahan yang berhadapan langsung dengan masyarakat.

Ketika terjadi karhutla maupun persoalan sosial, camat dituntut mengetahui kondisi wilayah dan mampu menggerakkan koordinasi dengan pihak terkait.

“Dalam kondisi hari ini kita bekerja di daerah, ditambah lagi ada bencana karhutla, ini harus sejalan. Kita bekerja juga menangani konflik yang ada di masyarakat, kemudian pembangunan tetap berlangsung seperti biasa, semangatnya juga terus mengalir,” ujar Al Haris.

Menurutnya, penanganan karhutla tidak boleh membuat agenda pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat terhenti.

Sebaliknya, pemerintah di tingkat kecamatan harus mampu menjalankan beberapa fungsi sekaligus, mulai dari mengawal pembangunan, menangani persoalan masyarakat hingga merespons kondisi darurat.

Dalam situasi seperti itu, Al Haris menilai penguasaan wilayah menjadi kemampuan mendasar yang harus dimiliki setiap camat.

Ia meminta camat memahami persoalan yang terjadi di wilayah masing-masing, termasuk mengetahui potensi bencana maupun konflik yang dapat mengganggu kehidupan masyarakat.

“Camat harus menguasai wilayahnya masing-masing, menguasai persoalan yang ada di daerahnya, lalu dia tampil dan mengelola dengan baik,” tegasnya.

Bagi Al Haris, camat tidak seharusnya hanya menunggu laporan dari bawah.

Posisi sebagai pejabat kewilayahan menuntut adanya pemahaman langsung terhadap dinamika masyarakat dan kemampuan mengoordinasikan perangkat pemerintahan ketika persoalan muncul.

“Camat adalah pejabat yang di lapangan, tentu yang bertemu dengan banyak masyarakat. Mereka juga membina para kepala desa, perangkat desa, BPD. Itu semua di bawah pembinaan camat,” katanya.

Al Haris menempatkan karhutla sebagai bagian dari tantangan pemerintahan daerah yang membutuhkan kesiapsiagaan.

Namun pada saat yang sama, pemerintah tetap harus memastikan pelayanan publik dan pembangunan berjalan.

Selain bencana, camat juga menghadapi persoalan sosial yang membutuhkan respons cepat.

Karena itu, koordinasi antara kecamatan dengan pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, perangkat daerah, hingga unsur terkait lainnya dinilai penting.

Rakor Camat se-Provinsi Jambi 2026 pun diarahkan untuk memperkuat koordinasi tersebut.

Forum itu diikuti camat dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jambi serta sejumlah organisasi perangkat daerah terkait.

Al Haris juga mengajak para camat menyatukan persepsi dalam menjalankan agenda pemerintahan dan pembangunan.

“Perlu hari ini kita mengajak mereka membangun persepsi untuk menyatukan visi, mewujudkan Asta Cita Bapak Presiden dan juga mewujudkan visi Jambi Mantap serta visi yang ada di daerah masing-masing,” ujarnya.

Selain kesiapsiagaan menghadapi karhutla, rapat koordinasi tersebut membahas penguatan kapasitas camat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Al Haris, tuntutan terhadap pelayanan publik terus berkembang. Pemerintah kecamatan harus mampu beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat, termasuk dalam penerapan layanan berbasis digital dan koordinasi lintas sektor.

Sejumlah agenda yang dibahas meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan layanan dasar pendidikan dan kesehatan, perlindungan sosial, digitalisasi pelayanan publik, pengembangan ekonomi lokal, serta sinkronisasi program kecamatan dengan prioritas pemerintah provinsi.

Kecamatan juga diharapkan menjadi titik penting dalam memastikan program pemerintah dapat diterjemahkan sesuai kebutuhan masyarakat di wilayah.

Gubernur Jambi menegaskan, kekuatan pemerintahan di tingkat kecamatan akan sangat menentukan kualitas pelayanan yang diterima masyarakat.

Karena itu, ia meminta camat membangun pemerintahan yang responsif, mampu membaca persoalan dan bekerja bersama seluruh unsur di wilayah.

“Bangun pemerintahan yang hadir, bekerja nyata, melayani dengan hati, dan dipercaya masyarakat,” tegas Al Haris.

Sementara itu, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Jambi, Luthpiah, mengatakan kecamatan memiliki peran strategis sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah.

Menurutnya, camat menjadi salah satu garda terdepan dalam pelayanan masyarakat sekaligus penghubung pemerintah dengan masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan.

“Diperlukan kesamaan persepsi, peningkatan kapasitas, dan penguatan sinergi agar pelaksanaan tugas pemerintahan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel,” ujarnya.

Melalui rakor tersebut, Pemprov Jambi mendorong agar koordinasi pemerintahan di tingkat kecamatan semakin kuat, terutama dalam menghadapi persoalan yang membutuhkan respons cepat seperti karhutla, konflik sosial, pelayanan publik, sekaligus memastikan pembangunan tetap berjalan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Provinsi Jambi membawa kabar yang langsung menyentuh masyarakat.

Pemerintah Provinsi Jambi meluncurkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor sebagai salah satu hadiah kemerdekaan bagi warga.

Program tersebut diluncurkan Gubernur Jambi Al Haris seusai memimpin upacara peringatan HUT ke-81 RI di Lapangan Garuda Kantor Gubernur Jambi, Senin 17 Agustus 2026.

Di balik kebijakan tersebut terdapat persoalan besar yang sedang dihadapi pemerintah daerah.

Al Haris mengungkapkan, dari sekitar 2,5 juta kendaraan yang tercatat di Jambi, sekitar 1,2 juta kendaraan belum menunaikan kewajiban pajaknya.

Angka tersebut menjadi salah satu alasan Pemprov Jambi membuka program pemutihan.

Menurut Al Haris, kebijakan tersebut diharapkan menjadi kesempatan bagi pemilik kendaraan yang memiliki tunggakan untuk kembali memenuhi kewajibannya.

“Jadi dari berapa tahun mereka menunggak, cukup bayar setahun untuk kita memutihkan,” ujar Al Haris.

Tunggakan Bertahun-tahun Dibuka untuk Pemutihan

Program pemutihan memberikan keringanan kepada masyarakat yang memiliki tunggakan pajak kendaraan.

Al Haris berharap kebijakan tersebut dimanfaatkan masyarakat dengan baik. Ia juga meminta pemilik kendaraan yang masih tercatat menunggak agar tidak mengabaikan kewajibannya.

Pemprov Jambi, kata dia, telah memiliki data kendaraan yang belum membayar pajak.

Persoalannya, sebagian kendaraan yang tercatat dalam data tersebut belum diketahui secara pasti keberadaannya maupun status kepemilikannya.

“Dari 2,5 juta kendaraan kita itu, 1,2 jutanya masih belum bayar pajak,” ungkapnya.

Menurut Al Haris, kondisi tersebut menjadi tantangan sekaligus peluang untuk melakukan penertiban data kendaraan di Provinsi Jambi.

Melalui program pemutihan, pemerintah berharap kendaraan yang masih aktif dapat kembali tercatat sebagai kendaraan yang taat pajak.

Jadi Hadiah Kemerdekaan untuk Warga

Al Haris menyebut pemutihan pajak kendaraan sengaja diluncurkan bertepatan dengan momentum HUT ke-81 RI.

Kebijakan itu diharapkan dapat meringankan beban masyarakat sekaligus meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan.

“Sehingga kita berharap mereka dengan senang hati membayar pajak,” katanya.

Program tersebut sekaligus menjadi upaya pemerintah meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pajak kendaraan.

Namun, Al Haris menekankan masyarakat yang masih memiliki kewajiban pajak perlu memanfaatkan kesempatan tersebut dengan itikad baik.

Tak Hanya Pemutihan Pajak, Remisi Juga Disertai Modal Usaha

Momentum HUT RI di lingkungan Pemprov Jambi juga diisi dengan pemberian remisi kepada narapidana.

Tiga perwakilan penerima remisi bebas yakni Iqbal bin Edi Kelana (Alm), Zulkifli Ashari bin Sutiman dan Fadillah binti Musa.

Tidak berhenti pada pemberian remisi, Pemprov Jambi juga memberikan bantuan modal usaha kepada tiga perwakilan narapidana yang memperoleh remisi bebas.

Langkah tersebut diarahkan agar mereka memiliki bekal untuk kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat.

Al Haris berharap penerima remisi dapat memulai kehidupan baru dan tidak kembali terjerumus dalam persoalan hukum.

“Kami juga memberikan apresiasi modal usaha bagi mereka, agar mereka kelak bebas kembali ke masyarakat bisa memulai suatu kehidupan yang baru dengan berusaha,” katanya.

Al Haris Ajak Isi Kemerdekaan dengan Kerja Nyata

Sebelum menyerahkan remisi dan meluncurkan pemutihan pajak kendaraan, Al Haris memimpin langsung upacara pengibaran Bendera Merah Putih di Lapangan Garuda Kantor Gubernur Jambi.

Upacara berlangsung khidmat dengan dihadiri Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani, Ketua DPRD Provinsi Jambi M. Hafiz Fattah serta unsur Forkopimda Provinsi Jambi.

Sejumlah pejabat yang hadir antara lain Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno H. Siregar, Danrem 042/Garuda Putih Brigjen TNI Nyamin, Kajati Jambi Sugeng Hariadi, Kepala BNN Provinsi Jambi Brigjen Pol Asep Saepudin dan Kepala Pengadilan Tinggi Jambi Nainggolan.

Al Haris mengapresiasi pelaksanaan upacara yang berjalan lancar, termasuk kinerja pasukan pengibar bendera.

Ia mengatakan peringatan kemerdekaan harus menjadi pengingat agar seluruh elemen masyarakat terus melanjutkan perjuangan para pendahulu melalui kerja nyata.

“Mudah-mudahan semangat proklamasi ini terus di hati kita semuanya untuk berjuang melanjutkan perjuangan dari pendahulu kita. Mengisi kemerdekaan, bekerja dengan sungguh-sungguh untuk Indonesia maju 2045,” ujar Al Haris.

Paskibraka Jambi Bawa Nama Daerah

Upacara HUT ke-81 RI juga melibatkan putra-putri terbaik dari sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Jambi sebagai pasukan pengibar bendera.

Pembawa baki dipercayakan kepada Raisha Nienda dari SMAN 3 Kerinci. Pendamping baki adalah Lathifa Hendelisia dari SMAN 1 Sungai Penuh.

Sementara pembentang bendera adalah Luthfi Alfayyad dari SMAN Titian Teras. Posisi Danpok diisi Reyhan Barokah dari SMAN 1 Batang Hari.

Penggerek bendera dipercayakan kepada Billy Andreano Buchori dari SMAN 1 Sarolangun, sedangkan Danpas adalah Fahran Kharic Arrofi dari SMAN 2 Sungai Penuh.

Kehadiran para pelajar dari berbagai daerah tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan kemerdekaan sekaligus simbol keterlibatan generasi muda dalam momentum nasional.

Bagi Pemprov Jambi, peringatan HUT RI ke-81 tidak hanya menjadi agenda seremonial.

Peluncuran pemutihan pajak kendaraan dan pemberian modal usaha kepada penerima remisi menjadi bagian dari kebijakan yang diharapkan dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Di sisi lain, angka 1,2 juta kendaraan yang disebut masih belum membayar pajak menunjukkan bahwa program pemutihan tersebut juga memiliki pekerjaan rumah besar: mengembalikan kepatuhan wajib pajak sekaligus memastikan data kendaraan di Jambi semakin tertib.(*)

BATAM, SEPUCUKJAMBI.ID — Pemerintah Provinsi Jambi membawa pulang penghargaan tingkat nasional setelah dinilai berhasil mengimplementasikan Program 3 Juta Rumah.

Penghargaan tersebut sekaligus membuka ruang bagi program perbaikan hunian masyarakat melalui target bedah 250 rumah.

Penghargaan Pemerintah Daerah Berprestasi Batch II Regional Sumatera itu diterima langsung Gubernur Jambi Al Haris dalam acara yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Ballroom Hotel Radisson Batam Center, Kota Batam, Kepulauan Riau, Rabu 12 Agustus 2026 malam.

Jambi dinilai menunjukkan komitmen dalam mendukung penyediaan hunian layak bagi masyarakat.

Salah satu capaian yang menjadi bagian dari penilaian adalah pelaksanaan program bedah rumah yang menyasar masyarakat membutuhkan.

Bagi Pemprov Jambi, penghargaan tersebut bukan sekadar pengakuan atas kinerja.

Al Haris menegaskan capaian itu harus menjadi pemicu agar pemerintah daerah bekerja lebih keras menjawab persoalan yang langsung dirasakan masyarakat.

“Ini menjadi motivasi dan semangat untuk kami semua untuk bekerja lebih giat ke depannya,” ujar Al Haris.

250 Rumah Jadi Target Bedah

Program perumahan menjadi salah satu perhatian Pemprov Jambi setelah penghargaan tersebut diraih.

Sebanyak 250 unit rumah menjadi target program bedah rumah dalam rangka mendukung implementasi Program 3 Juta Rumah.

Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat, terutama warga yang membutuhkan.

Al Haris mengatakan persoalan pelayanan dasar masih menjadi pekerjaan yang harus terus dibenahi.

Selain sektor perumahan, ia menyebut akses pendidikan, lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan sebagai sejumlah bidang yang perlu mendapat perhatian.

“Terutama dengan akses pendidikan, kemudian juga layanan rumah bagi warga miskin, kemudian juga lingkungan hidup dan persampahan,” katanya.

Menurut Al Haris, penghargaan yang diterima Jambi tidak boleh membuat pemerintah daerah berpuas diri.

Justru apresiasi tersebut harus menjadi dorongan untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Ke depan, kita kembali membenahi apa-apa yang perlu dibenahi di lapangan nantinya menyangkut apa-apa yang menjadi urgent di tengah masyarakat,” tegasnya.

Jambi Tak Sendirian

Prestasi Jambi di tingkat provinsi juga diikuti sejumlah pemerintah daerah di dalam wilayahnya.

Pada ajang yang sama, Kota Jambi, Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci turut menerima apresiasi dari pemerintah pusat.

Al Haris memberikan apresiasi terhadap capaian ketiga daerah tersebut. Secara khusus, ia menyoroti Kota Sungai Penuh yang kembali memperoleh penghargaan.

“Saya juga bangga dengan Kota Sungai Penuh, Kota Jambi dan Kerinci yang bekerja luar biasa sehingga menerima apresiasi. Ini Kota Sungai Penuh sudah yang kedua kalinya,” ujarnya.

Dinilai dari Kebijakan hingga Tata Kelola Hunian

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi, Ariansyah, menjelaskan penghargaan kategori Implementasi Program 3 Juta Rumah diberikan berdasarkan sejumlah aspek.

Penilaian tidak hanya melihat pembangunan fisik rumah, tetapi juga komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan hunian layak melalui kebijakan, percepatan pembangunan perumahan serta tata kelola permukiman.

“Penilaian mencakup dukungan kebijakan daerah, percepatan penyediaan perumahan serta tata kelola pembangunan permukiman yang berkelanjutan,” kata Ariansyah.

Menurutnya, inovasi pemerintah daerah juga menjadi salah satu nilai tambah dalam menghadirkan solusi penyediaan hunian yang melibatkan berbagai pihak dan memberikan dampak bagi masyarakat.

Kemendagri Dorong Daerah Bersaing dalam Pelayanan

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan penghargaan pemerintah daerah berprestasi dirancang bukan hanya sebagai bentuk apresiasi, tetapi juga sebagai dorongan agar pemerintah daerah terus meningkatkan kinerja.

Pemerintah pusat, kata Tito, ingin menciptakan kompetisi yang sehat antardaerah sehingga peningkatan kinerja tidak berhenti pada capaian administratif, tetapi berujung pada pembangunan yang dirasakan masyarakat.

“Ini dalam rangka memberikan penghargaan kepada kepala daerah yang berprestasi,” ujar Tito.

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni sebelumnya menjelaskan, penilaian dilakukan secara regional dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal masing-masing daerah.

Skema tersebut diharapkan membuat persaingan antardaerah berlangsung lebih proporsional sekaligus mendorong pemerintah daerah meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Bagi Jambi, penghargaan tersebut kini menyisakan pekerjaan lanjutan: memastikan program perumahan benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan, termasuk merealisasikan target bedah 250 rumah.(*)