JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Gubernur Jambi Al Haris turun langsung melihat persoalan pengelolaan hutan dan konservasi di daerahnya.

Didampingi Menteri Kehutanan (Menhut) RI Raja Juli Antoni, Al Haris meninjau kawasan konservasi gajah di Kabupaten Tebo hingga hutan desa di Kabupaten Bungo, Senin 28 September 2026.

Kunjungan tersebut menjadi kesempatan bagi Pemerintah Provinsi Jambi untuk menunjukkan sejumlah persoalan di lapangan, mulai dari perawatan gajah Sumatera, konflik satwa dengan masyarakat, pengelolaan hutan berbasis masyarakat hingga penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Di Tebo, Al Haris dan Raja Juli melihat langsung aktivitas konservasi gajah Sumatera (Elephas maximus sumatranus).

Mereka melihat bagaimana petugas menyediakan pakan, merawat satwa hingga memberikan edukasi kepada masyarakat.

Al Haris mengapresiasi upaya para petugas yang selama ini menangani gajah di kawasan konservasi tersebut.

“Teman-teman di Tebo khususnya di kawasan konservasi gajah luar biasa merawat gajah-gajah kita, mulai dari nanam rumput untuk makanan gajah, merawatnya dan sebagainya, bahkan juga ada edukasi-edukasi di situ,” ujar Al Haris.

Di balik upaya konservasi tersebut, Al Haris juga menghadapi persoalan lain yang dirasakan masyarakat sekitar habitat gajah.

Dalam kunjungan itu, masyarakat menyampaikan aspirasi mengenai konflik antara gajah dan aktivitas warga.

Populasi gajah yang berada di sekitar kawasan konservasi disebut mulai menimbulkan gangguan terhadap lahan masyarakat.

Persoalan tersebut menjadi perhatian karena upaya menjaga populasi gajah harus berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap masyarakat yang hidup di sekitar habitat satwa.

Bagi Pemerintah Provinsi Jambi, kondisi tersebut membutuhkan penanganan yang tidak hanya berorientasi pada konservasi, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial dan aktivitas masyarakat di sekitar kawasan hutan.

Dari Tebo, Al Haris kemudian mendampingi Menhut meninjau kawasan hutan lindung yang dikelola masyarakat di Kabupaten Bungo.

Salah satu praktik yang diperlihatkan adalah Lubuk Larangan, tradisi masyarakat dalam menjaga sungai dan mengatur pemanfaatan sumber daya perairan secara bersama.

Al Haris menilai praktik tersebut menunjukkan bahwa masyarakat dapat menjadi bagian penting dalam menjaga kelestarian hutan dan sungai.

“Pak Menteri tadi melihat bagaimana warga masyarakat menjaga hutan, menjaga sungai Lubuk Larangan sehingga ini contoh luar biasa. Ke depan kami akan mengajukan desa-desa yang rawan untuk dijadikan hutan desa,” kata Al Haris.

Pernyataan tersebut menunjukkan arah kebijakan Pemprov Jambi untuk memperluas keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan, khususnya desa-desa yang berada di wilayah rentan.

Konsep hutan desa diharapkan dapat memberikan ruang kepada masyarakat untuk ikut menjaga kawasan sekaligus mengurangi tekanan terhadap hutan.

Persoalan lain yang turut menjadi perhatian dalam agenda tersebut adalah karhutla di Taman Nasional Berbak.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan bahwa tim gabungan telah bergerak melakukan penyekatan api, pendinginan dan operasi water bombing.

“Tim sudah ke sana, sudah mulai menyekat api, WB juga jalan terus, sudah mulai proses pendinginan,” kata Raja Juli.

Namun, karakter lahan gambut membuat penanganan kebakaran di kawasan Berbak tidak sederhana.

Raja Juli menjelaskan, api yang tampak padam masih dapat kembali muncul karena bara dapat bertahan di dalam lapisan gambut.

Luas kawasan dan sulitnya akses menuju titik kebakaran juga menjadi tantangan tersendiri bagi petugas.

“Ini lahan gambut, bisa saja nanti padam apinya besok muncul lagi. Kesulitannya memang luar biasa luas belantaranya,” ujarnya.

Untuk menjangkau titik kebakaran, pemerintah juga mempertimbangkan akses melalui jalur sungai setelah penggunaan peralatan darat menghadapi kendala.

Kunjungan Al Haris bersama Menhut tersebut memperlihatkan sejumlah persoalan yang dihadapi Jambi dalam menjaga kawasan hutannya.

Di satu sisi, pemerintah harus memastikan konservasi satwa seperti gajah Sumatera tetap berjalan. Di sisi lain, konflik dengan masyarakat perlu ditangani agar keberadaan satwa tidak menimbulkan persoalan baru.

Pada saat yang sama, keterlibatan masyarakat dalam menjaga hutan terus didorong melalui skema seperti hutan desa, sementara ancaman karhutla di kawasan gambut membutuhkan penanganan berkelanjutan.

Bagi Pemprov Jambi, rangkaian persoalan tersebut menjadi bagian dari tantangan menjaga keseimbangan antara konservasi, kepentingan masyarakat dan perlindungan kawasan hutan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Persoalan kepatuhan pajak kendaraan di Provinsi Jambi masih menjadi pekerjaan besar pemerintah daerah.

Dari sekitar 2,5 juta kendaraan yang tercatat, sebanyak 1,2 juta kendaraan disebut belum membayar pajak.

Angka tersebut diungkapkan Gubernur Jambi, Al Haris saat meluncurkan program pemutihan pajak kendaraan bertepatan dengan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Senin 17 Agustus 2026.

Program pemutihan tersebut diharapkan menjadi kesempatan bagi pemilik kendaraan yang masih memiliki tunggakan untuk kembali memenuhi kewajibannya.

Al Haris mengatakan pemerintah telah memiliki data kendaraan yang belum menunaikan kewajiban pajak.

Namun, persoalannya bukan semata-mata soal tunggakan, melainkan juga keberadaan dan status kendaraan yang tercatat dalam database.

“Dari 2,5 juta kendaraan kita itu, 1,2 jutanya masih belum bayar pajak,” kata Al Haris.

1,2 Juta Kendaraan Belum Bayar Pajak

Besarnya jumlah kendaraan yang belum membayar pajak membuat pemerintah perlu mencari cara agar masyarakat kembali aktif memenuhi kewajibannya.

Al Haris mengatakan sebagian kendaraan yang tercatat belum membayar pajak bahkan tidak diketahui lagi apakah masih digunakan atau sudah tidak ada.

Kondisi tersebut membuat data kendaraan yang dimiliki pemerintah perlu terus ditertibkan.

“Alias tidak ada kabar beritanya, apakah masih ada kendaraannya atau tidak ada lagi,” ujarnya.

Karena itu, program pemutihan tidak hanya diharapkan meningkatkan pembayaran pajak, tetapi juga menjadi momentum bagi pemerintah untuk mendorong masyarakat memperjelas status kendaraan yang dimiliki.

Tunggakan Bertahun-tahun Diberi Keringanan

Pemprov Jambi memberikan ruang bagi pemilik kendaraan menunggak untuk memanfaatkan program pemutihan.

Al Haris menjelaskan, kendaraan yang telah menunggak selama beberapa tahun tidak harus membayar seluruh tunggakan tersebut dalam skema yang ditawarkan.

“Jadi dari berapa tahun mereka menunggak, cukup bayar setahun untuk kita memutihkan,” jelasnya.

Kebijakan itu diharapkan dapat membuat masyarakat lebih terdorong menyelesaikan kewajiban pajaknya.

Al Haris meminta pemilik kendaraan yang masih memiliki tunggakan agar tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut.

Menurutnya, pemerintah telah memiliki data kendaraan yang belum membayar pajak sehingga masyarakat diharapkan bersikap terbuka dan memenuhi kewajibannya.

Mengapa Angkanya Mencapai 1,2 Juta?

Jika dibandingkan dengan total sekitar 2,5 juta kendaraan yang tercatat, jumlah 1,2 juta kendaraan yang belum membayar pajak menunjukkan persoalan kepatuhan yang cukup besar.

Artinya, hampir separuh kendaraan dalam data tersebut disebut belum memenuhi kewajiban pajaknya.

Namun, angka itu juga perlu dibaca bersama persoalan administrasi kendaraan.

Tidak semua kendaraan yang tercatat dalam database pemerintah dapat dipastikan masih aktif beroperasi.

Sebagian di antaranya bisa saja sudah tidak digunakan, berpindah tangan, atau bahkan tidak lagi diketahui keberadaannya.

Karena itu, program pemutihan menjadi salah satu cara untuk mendorong kendaraan yang masih aktif kembali masuk dalam sistem pembayaran pajak.

Diluncurkan sebagai Hadiah HUT RI

Program pemutihan pajak kendaraan diluncurkan Al Haris seusai memimpin upacara pengibaran Bendera Merah Putih dalam rangka HUT ke-81 RI di Lapangan Garuda Kantor Gubernur Jambi.

Al Haris menyebut program tersebut sebagai salah satu bentuk hadiah kemerdekaan bagi masyarakat.

Ia berharap warga dapat memanfaatkan keringanan yang diberikan pemerintah dengan sebaik-baiknya.

“Sehingga kita berharap mereka dengan senang hati membayar pajak,” katanya.

Program tersebut juga diharapkan dapat membantu pemerintah meningkatkan kepatuhan masyarakat sekaligus memperbaiki basis data kendaraan di Provinsi Jambi.

Remisi dan Bantuan Modal untuk Narapidana

Selain peluncuran pemutihan pajak kendaraan, rangkaian HUT RI di lingkungan Pemprov Jambi juga diisi dengan pemberian remisi kepada narapidana.

Tiga perwakilan penerima remisi bebas yakni Iqbal bin Edi Kelana (Alm), Zulkifli Ashari bin Sutiman dan Fadillah binti Musa.

Pemprov Jambi juga menyerahkan bantuan modal usaha kepada tiga perwakilan penerima remisi bebas tersebut.

Al Haris berharap bantuan itu dapat menjadi modal awal bagi mereka untuk kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat.

“Kami juga memberikan apresiasi modal usaha bagi mereka, agar mereka kelak bebas kembali ke masyarakat bisa memulai suatu kehidupan yang baru dengan berusaha,” ujarnya.

Namun, sorotan utama pada momentum HUT RI tahun ini adalah persoalan pajak kendaraan.

Sebanyak 1,2 juta dari sekitar 2,5 juta kendaraan yang tercatat disebut belum membayar pajak.

Dengan program pemutihan yang kini diluncurkan, Pemprov Jambi berharap pemilik kendaraan yang masih memiliki tunggakan segera memanfaatkan kesempatan tersebut sekaligus membantu pemerintah menertibkan data kendaraan di daerah.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jambi, Jumat 5 Juni 2026 , untuk meninjau perkembangan program Sekolah Rakyat yang menjadi salah satu prioritas nasional dalam peningkatan akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu.

Dalam agenda tersebut, Mensos yang akrab disapa Gus Ipul didampingi Gubernur Jambi Al Haris dan Wali Kota Jambi Maulana.

Rombongan meninjau kegiatan belajar di Sekolah Rakyat Sentra Alyatama serta melihat langsung progres pembangunan Sekolah Rakyat Kota Jambi yang berlokasi di Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Alam Barajo.

Saat memberikan keterangan, Gus Ipul menegaskan bahwa peserta didik Sekolah Rakyat diprioritaskan berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi paling rentan.

Program ini tidak mengutamakan prestasi akademik, melainkan memberikan kesempatan pendidikan berkualitas bagi anak-anak yang selama ini memiliki keterbatasan akses.

Menurutnya, Sekolah Rakyat merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan.

Dengan konsep sekolah berasrama, para siswa mendapatkan pendampingan penuh selama 24 jam serta fasilitas belajar yang dirancang untuk mendukung perkembangan akademik dan karakter.

“Program ini diperuntukkan bagi keluarga yang benar-benar membutuhkan. Anak-anak mereka berhak mendapatkan lingkungan pendidikan yang baik agar memiliki masa depan yang lebih cerah,” ujar Gus Ipul.

Ia menjelaskan, saat ini Sekolah Rakyat telah beroperasi di 166 lokasi yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.

Program tersebut melayani jenjang pendidikan mulai dari SD, SMP hingga SMA dan terus melakukan perekrutan tenaga pendidik maupun tenaga pendukung.

Dalam kunjungannya ke Jambi, Mensos mengaku senang melihat perkembangan para siswa yang telah mengikuti proses pembelajaran selama hampir satu tahun.

Ia menilai perubahan positif terlihat dari tingkat kepercayaan diri, kedisiplinan, kesehatan hingga kenyamanan siswa selama berada di lingkungan sekolah.

Tak hanya itu, Gus Ipul juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kota Jambi yang dinilai aktif mendukung realisasi program tersebut.

Menurutnya, keberhasilan Sekolah Rakyat membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian, serta berbagai lembaga terkait.

Sementara itu, pembangunan Sekolah Rakyat Kota Jambi di kawasan Bagan Pete dilaporkan telah mencapai sekitar 70 persen.

Pemerintah menargetkan seluruh pekerjaan konstruksi dapat diselesaikan pada akhir Juni 2026.

Jika sesuai jadwal, sekolah tersebut akan mulai digunakan pada tahun ajaran baru dan mampu menampung hingga 1.080 peserta didik dari tingkat SD, SMP, dan SMA.

Mayoritas siswa yang diterima berasal dari keluarga kurang mampu yang telah melalui proses verifikasi berlapis oleh pemerintah daerah dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Wali Kota Jambi Maulana mengatakan proses penjaringan calon siswa terus berjalan.

Untuk jenjang SMP dan SMA, tahapan verifikasi lapangan bahkan telah dilakukan hingga ke tempat tinggal calon peserta didik guna memastikan penerima manfaat berasal dari kelompok masyarakat yang benar-benar berhak.

“Kami memastikan siswa yang diterima berasal dari keluarga miskin sesuai kriteria yang telah ditetapkan pemerintah,” kata Maulana.

Ia berharap pembangunan Sekolah Rakyat Bagan Pete dapat selesai tepat waktu sehingga seluruh siswa yang saat ini belajar di Sentra Alyatama dapat segera menempati fasilitas baru yang lebih representatif.

Selain melayani warga Kota Jambi, sekolah tersebut nantinya juga berpotensi menerima peserta didik dari daerah lain di Provinsi Jambi, termasuk anak-anak dari komunitas Suku Anak Dalam (SAD) yang membutuhkan akses pendidikan.

Di sisi lain, Gubernur Jambi Al Haris menyambut positif pembangunan Sekolah Rakyat sebagai peluang besar bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk memperoleh pendidikan yang layak.

Ia mengungkapkan bahwa selain Kota Jambi dan Tanjung Jabung Timur, sejumlah daerah lain seperti Sungai Gelam, Batanghari, Bungo, Tebo, Merangin, dan Sarolangun juga sedang mempersiapkan pembangunan Sekolah Rakyat.

Pemerintah Provinsi Jambi berharap program tersebut mampu menjadi solusi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus membuka jalan bagi generasi muda untuk keluar dari lingkaran kemiskinan melalui pendidikan yang lebih baik.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Suasana haru menyelimuti Markas Komando (Mako) Yonif 142/Ksatria Jaya di Kasang, Kota Jambi, Jumat 5 Juni 2026  siang, saat 450 prajurit Satgas Pamtas RI–PNG Mobile Yonif 142/KJ kembali ke tanah air setelah menyelesaikan penugasan selama 15 bulan di Papua.

Kepulangan ratusan prajurit tersebut disambut dalam upacara resmi yang dipimpin langsung Pangdam XX/Tuanku Imam Bonjol, Mayjen TNI Arief Gajah Mada.

Gubernur Jambi Al Haris bersama Danrem 042/Gapu juga turut hadir memberikan penghormatan atas keberhasilan tugas para prajurit.

Momen paling mengharukan terjadi sesaat setelah upacara selesai. Para prajurit langsung berlari menuju keluarga masing-masing yang telah lama menunggu.

Tangis haru, pelukan hangat, dan senyum bahagia pecah di halaman Mako Yonif 142/KJ.

Gubernur Jambi Al Haris menyampaikan apresiasi dan rasa bangganya atas dedikasi seluruh prajurit yang telah bertugas menjaga perbatasan negara di wilayah Papua.

Menurutnya, keberangkatan dan kepulangan 450 prajurit dengan jumlah yang tetap utuh menjadi bukti bahwa tugas negara telah dijalankan dengan baik dan penuh tanggung jawab.

“Ini menjadi kebanggaan bagi kita semua. Mereka berangkat 450 orang dan kembali dengan jumlah yang sama. Artinya tugas dijalankan dengan baik dan penuh tanggung jawab,” ujar Al Haris.

Ia juga menegaskan bahwa medan tugas di Papua tidak mudah, dengan kondisi geografis yang berat serta tingkat kerawanan yang tinggi.

Pemerintah Provinsi Jambi, kata dia, turut memberikan dukungan operasional berupa perangkat drone untuk membantu pelaksanaan tugas di lapangan.

“Kondisi di sana cukup berat, hutan lebat dan penuh tantangan. Bantuan drone yang kita berikan diharapkan bisa membantu mereka dalam menjalankan tugas,” tambahnya.

Al Haris berharap, setelah kembali ke Jambi, para prajurit tetap menjaga semangat pengabdian dan dapat terus berkontribusi di tengah masyarakat.

“Kami berharap mereka tetap semangat, terus hadir untuk masyarakat, dan melanjutkan pengabdian bagi daerah maupun negara,” tutupnya.

Kepulangan 450 prajurit Yonif 142/KJ ini menjadi momen penuh kebanggaan sekaligus haru, tidak hanya bagi keluarga.

Tetapi juga bagi masyarakat Jambi yang menyambut para prajurit kembali dalam keadaan lengkap dan selamat setelah menjalankan tugas negara di wilayah perbatasan RI–PNG selama lebih dari satu tahun.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Gubernur Jambi Al Haris menyampaikan sejumlah usulan strategis kepada Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam Rapat Paripurna Istimewa Hari Ulang Tahun ke-80 Pemerintah Kota Jambi dan Hari Jadi Tanah Pilih Pusako Betuah ke-625, Selasa (2/6/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Al Haris menegaskan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur strategis guna mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi, baik di wilayah timur maupun barat.

Salah satu usulan utama yang disampaikan adalah pengembangan Bandara Muara Bungo, yang dalam waktu dekat akan melayani rute penerbangan langsung Jakarta–Bungo oleh maskapai Batik Air mulai 15 Juni 2026.

Untuk mendukung operasional tersebut, Gubernur meminta dukungan pemerintah pusat dalam pembangunan fasilitas apron bandara agar layanan penerbangan dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.

“Pada 15 Juni 2026, Batik Air akan mulai melayani rute Jakarta–Bungo. Kami berharap ada dukungan pembangunan apron untuk memperkuat operasional bandara,” ujar Al Haris.

Selain Bandara Muara Bungo, Gubernur juga mengusulkan pengembangan Bandara Depati Parbo Kerinci, khususnya terkait perpanjangan landasan pacu.

Hal ini dinilai penting untuk mendukung rencana masuknya maskapai Nam Air yang akan membuka layanan penerbangan ke wilayah Kerinci.

Menurutnya, peningkatan fasilitas bandara akan memperkuat konektivitas wilayah serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berbasis pariwisata dan perdagangan.

Di sektor transportasi laut, Al Haris turut menyoroti percepatan pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung yang selama ini menjadi salah satu proyek strategis Provinsi Jambi.

Ia menegaskan bahwa keberadaan pelabuhan tersebut sangat penting untuk membuka akses ekspor langsung dari Jambi tanpa harus bergantung pada pelabuhan di provinsi lain seperti Sumatera Barat, Dumai, maupun Belawan.

Selama ini, komoditas unggulan Jambi seperti crude palm oil (CPO) dan batu bara masih harus dikirim melalui pelabuhan luar daerah, yang berdampak pada tingginya biaya logistik.

“Jika Pelabuhan Ujung Jabung terwujud, maka komoditas unggulan Jambi bisa diekspor langsung dari daerah sendiri,” jelasnya.

Selain infrastruktur transportasi, Gubernur juga menyampaikan dukungan terhadap program Kampung Nelayan Merah Putih.

Pemerintah Provinsi Jambi mengusulkan pembangunan tujuh titik kampung nelayan yang tersebar di beberapa wilayah.

Rinciannya, tiga lokasi berada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tiga lokasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan satu lokasi di Kota Jambi.

Menanggapi berbagai usulan tersebut, Menko Pangan Zulkifli Hasan menyatakan bahwa pemerintah pusat akan menindaklanjuti seluruh aspirasi yang disampaikan dan memfasilitasi koordinasi dengan kementerian terkait.

Langkah ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan infrastruktur strategis sekaligus memperkuat ketahanan pangan dan konektivitas ekonomi di Provinsi Jambi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Gubernur Jambi, Al Haris, turun langsung meninjau lokasi kebakaran hebat yang melanda Kelurahan Teluk Nilau, Kecamatan Pengabuan, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Rabu (6/5/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Al Haris menyerahkan bantuan kepada warga terdampak sekaligus memastikan kondisi para korban pascakebakaran yang menghanguskan puluhan rumah.

Berdasarkan data sementara, sekitar 100 rumah dilaporkan terbakar dalam peristiwa tersebut.

Musibah ini berdampak pada 81 kepala keluarga atau sebanyak 262 jiwa yang kini harus mengungsi.

Sebagian besar warga saat ini tinggal sementara di rumah kerabat dan tetangga, sembari menunggu penanganan lebih lanjut dari pemerintah.

Kunjungan Gubernur turut didampingi oleh Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, Anwar Sadat dan Katamso.

Penyerahan bantuan dipusatkan di kantor lurah setempat sebelum rombongan meninjau langsung lokasi kejadian.

Al Haris menyampaikan keprihatinannya atas musibah tersebut dan menegaskan bahwa pemerintah akan hadir secara maksimal untuk membantu masyarakat bangkit.

“Jumlah rumah yang terbakar cukup banyak. Warga saat ini masih tinggal di rumah keluarga. Ini tentu menjadi perhatian kita bersama karena mereka membutuhkan waktu untuk pulih,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya percepatan penanganan di lapangan, mulai dari pembersihan sisa kebakaran hingga rencana pembangunan kembali rumah warga terdampak.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi Jambi bersama pemerintah kabupaten akan berupaya agar warga dapat segera memiliki hunian kembali.

“Kita akan percepat proses pemulihan. Kami juga mengajak pihak swasta untuk ikut membantu, karena ini menjadi tanggung jawab bersama,” tegasnya.

Selain itu, Al Haris meminta keterlibatan semua pihak, termasuk TNI, Polri, dan aparatur sipil negara, untuk bergotong royong membantu penanganan awal di lokasi bencana.

Ia juga menekankan pentingnya layanan kesehatan bagi para korban, mengingat kondisi pascakebakaran yang rentan terhadap gangguan kesehatan.

“Kita minta tim medis turun untuk memastikan kondisi kesehatan warga tetap terpantau,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Al Haris turut mengapresiasi solidaritas masyarakat dan relawan yang telah memberikan bantuan kepada para korban.

“Terima kasih kepada masyarakat yang sudah membantu. Kepedulian seperti ini sangat berarti untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang terkena musibah,” tutupnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Gubernur Jambi, Al Haris, menegaskan komitmen penuh pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji, mulai dari keberangkatan hingga pelaksanaan ibadah di Tanah Suci.

Hal ini disampaikannya saat melepas keberangkatan Jemaah Calon Haji (JCH) kloter pertama BTH 13 Provinsi Jambi tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi di Asrama Haji Kota Baru, Selasa (5/5/2026) malam.

Sebanyak 443 jemaah asal Kota Jambi diberangkatkan dalam kloter ini, didampingi petugas haji yang terdiri dari TPHD dan PPIH Provinsi Jambi.

Prosesi pelepasan berlangsung khidmat dan menjadi penanda kesiapan penyelenggaraan haji tahun ini.

Al Haris menegaskan bahwa seluruh petugas harus bekerja maksimal dan memastikan tidak ada jemaah yang merasa terabaikan selama menjalankan ibadah.

“Pendamping haji harus memastikan layanan berjalan optimal. Tidak boleh ada jemaah yang merasa diabaikan,” tegasnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa kloter 13 merupakan kloter pertama dari total delapan kloter yang akan diberangkatkan dari Provinsi Jambi, dengan total kuota mencapai lebih dari 3.306 jemaah.

Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, yang hanya sekitar 2.938 jemaah, sehingga menjadi kabar baik bagi masyarakat Jambi.

Selain itu, Al Haris mengingatkan para jemaah untuk menjaga kondisi fisik dan mental selama menjalankan ibadah haji, mengingat rangkaian ibadah membutuhkan stamina dan kesabaran yang tinggi.

“Ibadah haji bukan hanya menguji fisik, tetapi juga mental dan emosi. Jemaah harus sabar, tidak mudah mengeluh, dan fokus beribadah,” ujarnya.

Ia juga meminta jemaah untuk menjaga kekompakan serta mematuhi arahan petugas selama berada di Tanah Suci.

Dalam kesempatan tersebut, Al Haris mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Jambi tengah mengusulkan peningkatan status Bandara Sultan Thaha menjadi bandara internasional.

Harapannya, pada tahun 2027 mendatang, jemaah haji asal Jambi dapat langsung berangkat ke Arab Saudi tanpa transit di daerah lain.

Sementara itu, Anggota DPR RI Komisi VIII, Hasan Basri Agus, mengapresiasi pelayanan haji yang telah berjalan dengan baik, mulai dari proses pendaftaran hingga pemberangkatan.

Ia juga mengingatkan jemaah untuk menjaga kesehatan selama menjalankan ibadah.

“Jaga pola makan, istirahat cukup, dan jangan lupa mendoakan daerah serta para pemimpin,” pesannya.

Di sisi lain, Kepala Kantor Wilayah Kementerian terkait di Jambi, Wahyudi Abdul Wahab, menjelaskan bahwa pemilihan kloter dari Kota Jambi bertujuan mempermudah mobilisasi jemaah.

Ia juga menyampaikan bahwa jemaah akan terlebih dahulu menuju Batam sebelum melanjutkan perjalanan ke Arab Saudi sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Pemerintah Provinsi Jambi sendiri memberikan dukungan besar terhadap keberangkatan haji tahun ini, termasuk bantuan anggaran transportasi dari Jambi ke Batam yang mencapai Rp40 miliar.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Provinsi Jambi memastikan proses persetujuan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi aparatur sipil negara (ASN) masih dalam tahap pembahasan di pemerintah pusat, tepatnya di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan.

Kepala BKAD Provinsi Jambi, Agus Pirngadi, menyampaikan bahwa proses tersebut belum final dan masih menunggu rekomendasi resmi dari pemerintah pusat sebelum bisa dieksekusi di daerah.

Ia mengungkapkan, Gubernur Jambi Al Haris bahkan telah melakukan komunikasi langsung dengan pihak Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan guna mempercepat proses pembahasan TPP tersebut.

“Terakhir kami cek, masih dalam proses di Dirjen Perimbangan Keuangan. Pak Gubernur juga sudah berkomunikasi langsung dan meminta agar proses ini segera dipercepat,” ujarnya.

Setelah tahap di Kementerian Keuangan selesai, dokumen rekomendasi akan diteruskan ke Kementerian Dalam Negeri.

Selanjutnya, proses administrasi akan dilanjutkan oleh Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah sebelum persetujuan final diterbitkan.

“Nanti setelah rekomendasi dari Dirjen Keuangan keluar, akan disampaikan ke Mendagri. Setelah itu baru diproses oleh Dirjen Bina Keuangan Daerah hingga keluar persetujuan final,” jelasnya.

Agus menegaskan, Pemprov Jambi saat ini telah menyiapkan langkah penganggaran agar pembayaran TPP dapat segera dilakukan begitu persetujuan pusat turun.

Skema belanja daerah juga telah diatur untuk memastikan pembayaran bisa langsung dieksekusi tanpa hambatan.

Selain itu, ia mengimbau seluruh ASN di lingkungan Pemprov Jambi untuk tetap tenang dan bersabar menunggu proses tersebut selesai.

“Kami minta rekan-rekan ASN untuk tetap tenang dan bersabar. Semua sudah kita siapkan, tinggal menunggu persetujuan pusat,” katanya.

Ia juga memastikan bahwa pembayaran TPP nantinya akan dilakukan secara rapel, yaitu dibayarkan sekaligus untuk bulan-bulan yang belum cair sejak awal tahun, selama seluruh persyaratan administrasi terpenuhi.

“Kalau persetujuan keluar, misalnya di bulan lima, maka pembayaran bisa dirapel sampai bulan sebelumnya yang memenuhi syarat administrasi,” tambahnya.

Adapun kebutuhan anggaran TPP ASN di lingkungan Pemprov Jambi diperkirakan mencapai sekitar Rp35 miliar per bulan.

Jika pembayaran dilakukan secara rapel selama beberapa bulan, maka nilai anggaran yang dicairkan akan mencapai ratusan miliar rupiah.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Gubernur Jambi, Al Haris, menegaskan pentingnya percepatan sinkronisasi antara program pemerintah pusat dan daerah dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Jambi Tahun 2027 yang digelar di Rumah Dinas Gubernur Jambi, Rabu (15/4/2026).

Kegiatan tersebut berlangsung dengan semangat kolaborasi dan dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, para bupati dan wali kota se-Provinsi Jambi, Forkopimda, serta perangkat daerah terkait.

Dalam arahannya, Al Haris menekankan bahwa keberhasilan pembangunan daerah sangat bergantung pada keselarasan program pusat dan daerah.

Menurutnya, ketika program nasional dijalankan secara optimal di daerah, dampaknya akan langsung dirasakan oleh masyarakat, terutama dalam peningkatan ekonomi dan pembukaan lapangan kerja.

“Kalau program pusat kita kawal dengan baik di daerah, ini akan memberi dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan,” ujar Al Haris.

Ia juga menyoroti potensi sektor unggulan daerah, khususnya pertanian dan perkebunan kelapa sawit.

Ke depan, Pemerintah Provinsi Jambi akan mendorong hilirisasi produk Crude Palm Oil (CPO) agar tidak hanya diekspor dalam bentuk mentah.

Menurutnya, pengembangan industri turunan seperti metanol hingga bahan bakar nabati seperti B50 menjadi peluang besar untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi daerah.

“Kita tidak ingin hanya ekspor CPO saja, tetapi ke depan akan kita dorong menjadi produk hilir seperti metanol hingga bahan bakar. Ini peluang besar untuk ekonomi Jambi,” tegasnya.

Sementara itu, Wamendagri Bima Arya memberikan apresiasi terhadap capaian pembangunan di Provinsi Jambi.

Ia menilai sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sudah berjalan dengan baik.

Menurutnya, data dari Kota Jambi menunjukkan bahwa program nasional seperti MBG, Kopdes, serta berbagai bantuan pemerintah mampu menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi jika dijalankan dengan sinergi yang kuat.

“Program nasional seperti MBG, Kopdes dan bantuan lainnya bisa mendongkrak ekonomi dan membuka lapangan kerja, asalkan kepala daerah mampu bersinergi,” ujarnya.

Bima Arya juga menilai tata kelola pemerintahan di Jambi semakin membaik, termasuk dalam penanganan stunting, pertumbuhan ekonomi, serta upaya optimalisasi potensi daerah.

Selain itu, ia turut mengapresiasi kebijakan Gubernur Jambi yang memberikan perhatian kepada aparatur, termasuk pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K).

“Ini bentuk perhatian kepada pegawai yang penting untuk meningkatkan semangat kerja. Bisa menjadi contoh bagi daerah lain,” tambahnya.

Dengan sinergi yang semakin kuat antara pemerintah pusat dan daerah, Pemerintah Provinsi Jambi optimis mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Gubernur Jambi, Al Haris, memberikan apresiasi tinggi terhadap program “Kampung Bahagia Rp100 per RT” yang digagas Pemerintah Kota Jambi.

Program ini dinilai mampu menjawab berbagai persoalan di tingkat lingkungan masyarakat.

Penilaian tersebut disampaikan saat ia bersama Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, meninjau langsung pelaksanaan program di RT 14, Kelurahan Kenali Asam, Rabu (15/4/2026).

Menurut Al Haris, Kampung Bahagia bukan sekadar program bantuan, tetapi sebuah gerakan yang mampu menghidupkan peran aktif masyarakat di tingkat rukun tetangga.

“Ini langkah yang luar biasa. Program ini memberi semangat bagi para ketua RT dan mampu menjawab berbagai persoalan di lingkungan.

Kampung Bahagia menciptakan suasana yang bersih, sehat, dan nyaman,” ujarnya.

Ia menilai, pendekatan berbasis masyarakat seperti ini sangat penting dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Peran aktif warga disebut menjadi kunci utama keberhasilan program di tingkat akar rumput.

Sementara itu, Wamendagri Bima Arya turut mengapresiasi program tersebut.

Ia menilai Kampung Bahagia sebagai contoh konkret keberhasilan pemerintah daerah dalam melibatkan masyarakat secara langsung dalam pembangunan.

Menurutnya, program ini tidak hanya memberikan bantuan, tetapi juga mengedukasi masyarakat untuk membangun kesadaran kolektif.

Namun demikian, Bima Arya juga memberikan masukan agar program tersebut dilengkapi dengan data yang terukur guna memastikan efektivitas dan dampaknya dapat dipantau secara jelas.

Program Kampung Bahagia Rp100 per RT sendiri menjadi salah satu inovasi Pemerintah Kota Jambi dalam mendorong partisipasi warga, memperkuat solidaritas sosial, serta menciptakan lingkungan yang lebih tertata.

Wali Kota Jambi, Maulana, menegaskan bahwa program ini akan terus diperkuat sebagai gerakan bersama masyarakat.

“Kampung Bahagia ini kami dorong sebagai gerakan bersama, bukan hanya membangun lingkungan, tetapi juga membangun kebersamaan dan kepedulian sosial,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa dukungan dari pemerintah provinsi dan pusat menjadi motivasi bagi Pemkot Jambi untuk terus menghadirkan inovasi yang berdampak langsung bagi masyarakat.(*