JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Ratusan petugas kebersihan atau pasukan oranye Kota Jambi menggelar aksi unjuk rasa di Tugu Keris Siginjai, Senin (5/1/2026), menuntut kenaikan gaji yang setara dengan Upah Minimum Provinsi (UMP).

Para petugas menyatakan upah harian mereka saat ini jauh di bawah pekerja sektor lain, dan berharap Pemkot Jambi segera melakukan penyesuaian.

“Kami menuntut kenaikan gaji, kalau bisa disesuaikan dengan UMP. Upah kami sekarang masih kalah dibandingkan pekerja lain,” ungkap seorang petugas menyampaikan.

Ia mencontohkan, upah tukang bangunan bisa mencapai Rp150 ribu per hari. Sementara kenek mendapatkan Rp100 ribu per hari, sedangkan upah petugas kebersihan jauh lebih rendah.

Saat ini rincian upah harian petugas di Kota Jambi: sopir Rp85.750, kru Rp65.750, dan penyapu Rp65.250.

Wali Kota Jambi, dr. Maulana, turun langsung menemui para pengunjuk rasa dan mendengarkan aspirasi mereka.

Maulana memastikan Pemkot akan menghitung dan menyesuaikan anggaran untuk peningkatan gaji, termasuk melalui pengalihan pos anggaran dan efisiensi dari operasional armada pengangkut sampah.

“Penghematan anggaran dari BBM dan perawatan armada akan dialihkan untuk kesejahteraan petugas kebersihan,” kata Maulana.

Pemkot Jambi berencana mengganti armada pengangkut sampah lama dengan kendaraan listrik berbasis GPS.

Sehingga pergerakan armada bisa dipantau secara real time dan biaya operasional berkurang.

Selain itu, seluruh petugas kebersihan juga akan terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan.

Maulana menambahkan bahwa penanganan sampah juga membutuhkan kesadaran masyarakat.

“Masyarakat kita masih kurang disiplin. Lahan sudah dibersihkan, tidak lama kemudian sampah kembali menumpuk,” ujarnya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Jambi, Mahruzar, menyebut jumlah petugas kebersihan di kota ini sekitar 1.100 orang.

Aksi unjuk rasa berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan, dan para petugas berharap tuntutan kenaikan gaji dapat segera direalisasikan demi meningkatkan kesejahteraan mereka.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, dr. Maulana, turun langsung menemui ratusan petugas kebersihan atau pasukan oranye yang menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Tugu Keris Siginjai, Senin (5/1/2026).

Aksi ini menuntut kenaikan gaji yang setara dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan muncul di tengah keluhan masyarakat soal penanganan sampah di Kota Jambi.

Dalam pertemuan tersebut, Maulana mendengarkan aspirasi para petugas kebersihan.

Ia menegaskan bahwa, tuntutan mereka sejalan dengan rencana pemerintah kota untuk melakukan pembenahan sistem pengelolaan sampah.

Salah satu rencananya adalah mengganti armada pengangkut sampah lama dengan kendaraan listrik berbasis GPS, yang memungkinkan pemantauan armada secara real time dan efisiensi penggunaan BBM serta perawatan.

“Mobilnya menggunakan kendaraan listrik dan GPS, sehingga posisi armada bisa dipantau. Dengan sistem ini, tidak lagi dibutuhkan anggaran besar untuk BBM dan perawatan,” sebut Maulana.

“Penghematan anggaran nantinya akan dialihkan untuk peningkatan gaji dan kesejahteraan petugas kebersihan,” ujar Maulana.

Pemkot juga telah menganggarkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi seluruh petugas.

Para petugas menilai penghasilan saat ini masih jauh di bawah pekerja sektor lain.

Salah seorang pengunjuk rasa mengatakan, upah mereka kalah dibandingkan tukang bangunan atau kenek.

“Kami menuntut kenaikan gaji, kalau bisa disesuaikan dengan UMP. Upah kami sekarang masih kalah dibandingkan pekerja lain,” ujarnya.

Maulana menambahkan bahwa pengelolaan sampah bukan hanya tanggung jawab petugas, tetapi juga membutuhkan kedisiplinan masyarakat.

“Masyarakat kita masih kurang disiplin. Lahan sudah dibersihkan, tidak lama kemudian sampah kembali menumpuk,” katanya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Jambi, Mahruzar, menyebutkan jumlah petugas kebersihan di Kota Jambi saat ini sekitar 1.100 orang.

Rincian upah harian: sopir Rp85.750, kru Rp65.750, dan penyapu Rp65.250.

Aksi unjuk rasa berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan, dengan harapan tuntutan gaji segera direalisasikan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Ratusan petugas kebersihan Kota Jambi atau pasukan oranye menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Tugu Keris Siginjai, Senin (5/1/2026).

Mereka menuntut kenaikan gaji yang setara dengan Upah Minimum Provinsi (UMP). Aksi ini muncul di tengah maraknya keluhan masyarakat soal penanganan sampah di kota ini.

Para petugas menyatakan penghasilan saat ini masih jauh di bawah pekerja sektor lain.

Salah seorang pengunjuk rasa mengatakan, upah mereka saat ini kalah dibanding tukang bangunan atau kenek

“Kami menuntut kenaikan gaji, kalau bisa disesuaikan dengan UMP. Upah kami sekarang masih kalah dibandingkan pekerja lain,” ujarnya.

Wali Kota Jambi, dr. Maulana, turun langsung menemui para pengunjuk rasa dan mendengarkan aspirasi mereka.

Maulana menegaskan tuntutan ini sejalan dengan rencana Pemkot Jambi melakukan pembenahan sistem pengelolaan sampah.

Salah satunya adalah peralihan armada pengangkut sampah ke kendaraan listrik dengan teknologi GPS, yang memungkinkan pemantauan pergerakan armada secara real time.

“Mobilnya menggunakan kendaraan listrik dan GPS, sehingga posisi armada bisa dipantau. Dengan sistem ini, tidak lagi dibutuhkan anggaran besar untuk BBM dan perawatan,” kata dia.

“Penghematan anggaran nantinya akan dialihkan untuk peningkatan gaji dan kesejahteraan petugas kebersihan,” ujar Maulana.

Pemkot juga telah menganggarkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi seluruh petugas.

Maulana menambahkan bahwa penanganan sampah bukan hanya tanggung jawab petugas, tetapi juga membutuhkan kedisiplinan warga.

“Masyarakat kita masih kurang disiplin. Lahan sudah dibersihkan, tidak lama kemudian sampah kembali menumpuk,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Jambi, Mahruzar, menyebutkan jumlah petugas kebersihan saat ini sekitar 1.100 orang.

Rincian upah harian adalah sopir Rp85.750, kru Rp65.750, dan penyapu Rp65.250.

Aksi unjuk rasa berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan, dengan harapan tuntutan gaji segera direalisasikan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Direktorat Intelkam Polda Jambi menggelar Forum Group Discussion (FGD) bertema “Peran Media Dalam Memitigasi Terjadinya Aksi Unjuk Rasa Anarkis”, bertempat di Hotel Ratu Duo, Kota Jambi.

Kegiatan ini merupakan bagian dari dukungan terhadap Program Asta Cita dalam memperkokoh Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia.

FGD dibuka secara resmi oleh Wakil Direktur Ditintelkam Polda Jambi, AKBP S Bagus Santoso dan dihadiri oleh berbagai elemen pers.

Hadir pula Kasubdit Sosial Budaya AKBP Ali Sadikin, perwakilan Bidhumas Polda Jambi Kompol M Amin Nasution, Kompol Erwandi, serta sekitar 100 jurnalis dari berbagai organisasi pers, seperti SMSI, JMSI, PWI, IWO, IJTI dan lainnya.

Beberapa narasumber yang tampil dalam forum ini antara lain, Mukhtadi Puteranusa selaku Ketua SMSI Provinsi Jambi & Pengurus PWI Pusat (Wakil Direktur Satgas Anti Hoax), membawakan materi peran media sebagai pilar pencegahan disinformasi saat unjuk rasa.

Selanjutnya, Pirma Satria, merupakan Pemimpin Redaksi Jambi Ekspres dan Jambiupdate.com, mengulas tentang framing pemberitaan dalam liputan aksi demonstrasi.

Selanjutnya, Irwansyah A – Ketua PWI Kota Jambi, menyampaikan materi profesionalisme wartawan di era digital dan media sosial.

Kemudian AKP Suhartono, selaku Kanit I Cyber Ditreskrimsus Polda Jambi, memaparkan kinerja Tim Cyber Polda dalam memantau potensi kerawanan di media sosial dan grup percakapan saat unjuk rasa berlangsung.

FGD ini dipandu oleh Rahimin, akademisi sekaligus Pemimpin Redaksi makalamnews.id.

Diskusi berlangsung dinamis dengan antusiasme tinggi dari peserta.

Mereka mengangkat isu terkait mitigasi risiko liputan unjuk rasa, peran lembaga pers dalam melindungi wartawan, hingga pemantauan grup WhatsApp saat aksi berlangsung.

Salah satu jurnalis senior, Anton Nugros dari Trans7, membagikan pengalamannya saat menjadi korban kekerasan saat meliput unjuk rasa tahun 2013.

Ia menegaskan pentingnya mitigasi dan perlindungan bagi jurnalis yang bertugas di lapangan.

Terdapat sejumlah poin penting dari hasil diskusi tersebut. Seperti, disinformasi adalah ancaman nyata dalam aksi unjuk rasa. Media berperan penting dalam menyaring dan menyajikan informasi yang akurat.

Kemudian mitigasi peliputan sangat diperlukan untuk menjamin keselamatan jurnalis di lapangan.

Selanjutnya, profesionalisme jurnalis yang harus dijaga dengan menaati kode etik jurnalistik dan tidak memframing isu yang dapat memicu kericuhan.

Serta Jurnalis wajib menyaring informasi dan tidak menyebarkan hoaks, serta menjaga keberimbangan dalam pemberitaan.

Dalam sambutannya, AKBP S. Bagus Santoso menyampaikan bahwa, media dan Polri adalah mitra strategis dalam menjaga stabilitas sosial dan keamanan.

“Melalui FGD ini, kami berharap terbangun rasa saling percaya antara jurnalis dan Polri. Pemberitaan yang disampaikan media hendaknya menyejukkan, edukatif, dan mencegah aksi unjuk rasa berkembang menjadi anarkis,” ungkapnya.(*)