Minta Ganti Rugi Rp1 Miliar kepada Polres Sarolangun, Neli Sakura Gagal di Praperadilan

SAROLANGUN, SEPUCUKJAMBI.ID  – Gugatan praperadilan Neli Sakura terhadap tindakan penggeledahan dan penyitaan oleh penyidik Satresnarkoba Polres Sarolangun berakhir dengan penolakan.

Pengadilan Negeri (PN) Sarolangun menolak seluruh permohonan yang diajukan, termasuk tuntutan ganti kerugian sebesar Rp1 miliar.

Putusan tersebut dibacakan hakim tunggal Ashifa Yona, S.H., dalam sidang perkara Nomor 04/Pid.Pra/2026/PN.Srl di PN Sarolangun, Senin 9 November 2026.

Dengan putusan itu, hakim tidak mengabulkan permintaan Pemohon untuk menyatakan penggeledahan dan penyitaan tidak sah, mengembalikan barang-barang yang disita, maupun membayar ganti kerugian Rp1 miliar.

Praperadilan tersebut berawal dari keberatan Neli Sakura terhadap tindakan penyidik Satresnarkoba Polres Sarolangun yang menggeledah dan menyita sejumlah dokumen serta barang miliknya.

Langkah penyidik itu berkaitan dengan pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berhubungan dengan kejahatan narkotika.

Melalui kuasa hukumnya, Neli Sakura mempersoalkan legalitas tindakan penggeledahan dan penyitaan tersebut.

Ia kemudian meminta hakim praperadilan menguji keabsahan tindakan penyidik sekaligus memerintahkan pengembalian barang yang disita.

Namun, hakim menolak seluruh permohonan tersebut dalam putusan yang dibacakan di ruang sidang PN Sarolangun.

Perkara yang melatarbelakangi praperadilan ini berkaitan dengan pengembangan sejumlah kasus narkotika yang melibatkan tersangka Ade Purwanto alias Saipul alias Ipul.

Dalam proses pengembangan perkara, penyidik menelusuri dugaan aliran uang hasil penjualan narkotika yang diduga digunakan untuk membeli sejumlah aset.

Salah satu aset yang menjadi perhatian penyidik yakni satu unit mobil Mitsubishi Pajero berwarna cokelat metalik.

Penelusuran tersebut menjadi bagian dari pengembangan perkara melalui pendekatan tindak pidana pencucian uang.

Strategi ini memungkinkan penyidik menelusuri dugaan hasil kejahatan, aliran dana, hingga aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana narkotika.

Menanggapi putusan tersebut, Kapolres Sarolangun AKBP Wendi Oktariansyah, S.I.K., M.H., melalui Kasat Resnarkoba AKP Fatur Rohman, S.H., M.H., menyatakan pihaknya menghormati seluruh proses hukum yang berlangsung di pengadilan.

Ia menegaskan, penegakan hukum harus berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku.

“Penegakan hukum harus dilaksanakan berdasarkan aturan dan prosedur yang berlaku. Kami menghormati seluruh proses hukum, termasuk putusan praperadilan ini. Polres Sarolangun akan terus berkomitmen memberantas tindak pidana narkotika, termasuk menelusuri aliran dana dan aset yang diduga berasal dari kejahatan narkotika,” tegasnya.

Menurutnya, penanganan perkara narkotika tidak hanya menyasar pelaku peredaran di lapangan.

Penyidik juga berupaya mengungkap aliran dana dan menelusuri aset yang diduga berasal dari bisnis narkotika.

Sidang pembacaan putusan turut dihadiri tim kuasa hukum Termohon dari Bidkum Polda Jambi bersama personel Sikum Polres Sarolangun.

Sementara itu, Pemohon diwakili kuasa hukumnya, Advokat Raju Darmawan dan Advokat M. Amin, S.H.

Seluruh rangkaian persidangan hingga pembacaan putusan berlangsung tertib dan lancar.

Polres Sarolangun juga mengajak masyarakat berperan aktif dalam mencegah peredaran gelap narkotika.

Warga yang mengetahui dugaan penyalahgunaan maupun peredaran narkoba dapat melapor ke kantor kepolisian terdekat atau menghubungi layanan Kepolisian 110.(*)