JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Suasana Kota Jambi semarak pada Selasa 18 Agustus 2026 pagi.

Ribuan peserta dari berbagai unsur turun ke jalan mengikuti Pawai Pembangunan dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Pawai tersebut dilepas Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani dari Taman Putri Pinang Masak Park, Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Jambi.

Tidak sekadar menjadi agenda hiburan pascaperayaan kemerdekaan, pawai ini menjadi panggung terbuka bagi masyarakat untuk menampilkan kreativitas, budaya hingga berbagai gambaran pembangunan di Provinsi Jambi.

Peserta berasal dari berbagai unsur, mulai dari instansi pemerintah, organisasi masyarakat, pelajar hingga komunitas.

Dengan beragam atribut dan kreasi yang dibawa, rombongan menyusuri rute pawai menuju Tanggo Rajo, tepat di depan Rumah Dinas Gubernur Jambi.

“Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, Pawai Pembangunan kita lepas dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2026, Pemerintah Provinsi Jambi,” ujar Abdullah Sani saat melepas peserta.

Bukan Sekadar Pawai, Jadi Etalase Pembangunan Jambi

Kemeriahan terlihat sepanjang rute. Warga memadati sejumlah ruas jalan untuk menyaksikan peserta yang membawa berbagai penampilan.

Kreasi budaya, atraksi peserta serta produk unggulan daerah menjadi bagian dari pawai.

Momentum tersebut sekaligus dimanfaatkan untuk memperkenalkan keberagaman potensi yang dimiliki Provinsi Jambi kepada masyarakat.

Bagi pemerintah daerah, Pawai Pembangunan menjadi salah satu cara menerjemahkan semangat kemerdekaan dalam bentuk yang lebih dekat dengan masyarakat.

Kemerdekaan tidak hanya dirayakan melalui seremoni, tetapi juga melalui optimisme untuk melanjutkan pembangunan dan memperkuat kebersamaan.

Wagub Lepas, Gubernur Sambut di Tanggo Rajo

Setelah dilepas dari kawasan Taman Putri Pinang Masak, seluruh peserta bergerak menuju titik akhir di Tanggo Rajo.

Di lokasi tersebut, rombongan disambut langsung Gubernur Jambi Al Haris bersama jajaran Forkopimda Provinsi Jambi.

Turut hadir Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman, Ketua TP-PKK Provinsi Jambi Hesnidar Haris, para kepala OPD serta sejumlah undangan lainnya.

Sejumlah pejabat Pemprov Jambi juga ikut berada di lokasi. Mulai dari sekretaris daerah, staf ahli, asisten, pejabat eselon II, III dan IV, hingga ASN dan PPPK.

Kehadiran jajaran pemerintah tersebut memperlihatkan keterlibatan lintas unsur dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Provinsi Jambi.

Gotong Royong Jadi Pesan Utama

Pawai Pembangunan tahun ini membawa pesan tentang pentingnya gotong royong dalam mengisi kemerdekaan.

Keberagaman peserta yang berasal dari berbagai latar belakang menjadi gambaran bahwa pembangunan daerah tidak dapat berjalan sendiri.

Pemerintah membutuhkan dukungan masyarakat, sementara masyarakat membutuhkan pembangunan yang memberikan manfaat nyata.

Karena itu, pawai juga menjadi ruang untuk memperkuat interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam suasana yang lebih terbuka dan meriah.

Antusiasme warga yang menyaksikan dari sepanjang rute membuat peringatan kemerdekaan terasa semakin hidup.

Dorong Optimisme untuk Jambi

Pemprov Jambi berharap semangat yang muncul dalam Pawai Pembangunan tidak berhenti setelah kegiatan berakhir.

Semangat persatuan, kecintaan terhadap daerah serta kebanggaan terhadap berbagai capaian pembangunan diharapkan terus tumbuh dalam kehidupan sehari-hari.

Pawai tersebut menjadi bagian dari rangkaian HUT ke-81 Kemerdekaan RI sekaligus pengingat bahwa kemerdekaan harus diisi dengan kerja nyata.

Mulai dari menjaga persatuan, memperkuat gotong royong hingga ikut berpartisipasi dalam pembangunan daerah.

Dengan semangat tersebut, Pemerintah Provinsi Jambi mengajak masyarakat bersama-sama menjaga Jambi agar terus bergerak menjadi daerah yang maju, nyaman, tertib, aman dan profesional.(*)

SAROLANGUN, SEPUCUKJAMBI.ID – Pesatnya perkembangan teknologi digital dinilai membawa dua sisi bagi dunia pendidikan.

Di satu sisi membuka akses pengetahuan tanpa batas, namun di sisi lain menjadi pintu masuk penyebaran paham intoleransi, radikalisme, ekstremisme, terorisme (IRET), pengaruh True Crime Community (TCC), hingga maraknya perundungan yang menyasar kalangan pelajar.

Persoalan tersebut menjadi perhatian Wakil Gubernur Jambi, Abdullah Sani, saat membuka Sosialisasi Akbar Pencegahan Paham IRET, TCC dan Perundungan di Lingkungan Pendidikan Kabupaten Sarolangun di GOR Sarolangun, Kamis 6 Agustus 2026.

Menurut Abdullah Sani, sekolah memiliki posisi strategis sebagai benteng pertama dalam membangun karakter generasi muda agar tidak mudah terpengaruh berbagai ideologi maupun aktivitas negatif yang berkembang di ruang digital.

Ia mengungkapkan, berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Digital RI, pengguna internet di Indonesia telah mencapai sekitar 221 juta orang atau setara 79,5 persen dari total populasi.

Angka tersebut menunjukkan besarnya peluang masyarakat memperoleh informasi dan ilmu pengetahuan, namun juga menghadirkan tantangan baru berupa penyebaran propaganda kekerasan, paham radikal hingga glorifikasi tindak kriminal melalui komunitas tertentu apabila tidak disikapi secara kritis.

“Ruang digital harus dimanfaatkan sebagai sarana belajar dan meningkatkan kapasitas diri, bukan justru menjadi tempat berkembangnya paham yang mengancam persatuan bangsa maupun masa depan generasi muda,” kata Abdullah Sani.

Selain ancaman di ruang digital, ia juga menyoroti masih tingginya angka perundungan di lingkungan pendidikan.

Berdasarkan data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), sepanjang 2025 tercatat 641 kasus perundungan di Indonesia dan sekitar 57 persen terjadi di sekolah. Sementara itu, Provinsi Jambi mencatat persentase sebesar 0,49 persen.

Menurutnya, perundungan tidak bisa dipandang sebagai persoalan sepele karena berdampak langsung terhadap kesehatan mental, prestasi belajar hingga perkembangan psikologis peserta didik.

Sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah, Pemprov Jambi telah menerbitkan Instruksi Gubernur tentang percepatan sosialisasi penolakan terhadap paham intoleransi, radikalisme, ekstremisme dan terorisme.

Kebijakan tersebut diharapkan menjadi landasan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat upaya pencegahan sejak dini.

Abdullah Sani mengajak pemerintah daerah, aparat keamanan, tenaga pendidik, orang tua hingga masyarakat membangun kolaborasi agar lingkungan pendidikan tetap aman dan kondusif.

Ia juga mengingatkan para pelajar untuk menjadikan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, siswa diminta menghormati perbedaan, lebih bijak menggunakan media sosial, tidak mudah menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, menolak ujaran kebencian maupun ajakan kekerasan, serta berani melapor apabila menemukan indikasi penyebaran paham radikal.

“Fokus utama pelajar adalah menuntut ilmu. Pendidikan menjadi bekal penting untuk meraih masa depan. Hindari hoaks, pergaulan negatif, maupun pengaruh yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila,” ujarnya.

Menutup sambutannya, Abdullah Sani mengajak generasi muda Jambi mengambil peran sebagai penjaga persatuan dan menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, damai serta berkarakter.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Sarolangun Hurmin juga mengingatkan para pelajar agar mengikuti sosialisasi tersebut secara serius.

Ia menilai tantangan yang dihadapi remaja saat ini semakin kompleks, mulai dari penyebaran paham radikal melalui media sosial, ajakan bergabung ke komunitas negatif, penyalahgunaan narkoba hingga kasus perundungan di sekolah.

Menurut Hurmin, masa depan daerah sangat bergantung pada kualitas generasi mudanya sehingga seluruh pihak memiliki tanggung jawab bersama untuk melindungi pelajar dari berbagai pengaruh negatif.

Kegiatan sosialisasi tersebut menghadirkan narasumber dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) serta Kepala Satuan Tugas Wilayah Jambi Densus 88 Antiteror Mabes Polri.

Acara juga diikuti unsur Forkopimda, jajaran pemerintah daerah, kepala sekolah, guru serta ribuan pelajar dari SMA, SMK, MA, MTs hingga SMP negeri dan swasta di Kabupaten Sarolangun.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Ombudsman Republik Indonesia akan mulai melakukan Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik atau Opini Ombudsman 2026 pada Agustus hingga September mendatang.

Menjelang proses tersebut, Ombudsman RI menggelar entry meeting di Jambi sebagai langkah menyamakan persepsi dengan kepala daerah dan pimpinan instansi vertikal yang menjadi objek penilaian.

Kegiatan yang berlangsung di Rumah Dinas Gubernur Jambi, Selasa 29 Juli 2026, dihadiri Anggota Ombudsman RI Nuzran Joher dan dibuka Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani.

Nuzran mengatakan entry meeting menjadi tahapan awal sebelum tim penilai turun ke lapangan.

Menurutnya, seluruh penyelenggara pelayanan publik perlu memahami indikator penilaian sekaligus memperkuat upaya pencegahan maladministrasi.

“Kegiatan ini merupakan diskusi pendahuluan sebelum tim melakukan penilaian pada Agustus mendatang. Kami berharap Provinsi Jambi mampu mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas pelayanan publiknya,” ujar Nuzran.

Ia menjelaskan, penilaian tahun ini akan mencakup berbagai layanan dasar yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, mulai dari sektor kesehatan, pendidikan, sosial, pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR), hingga pelayanan pada sejumlah instansi vertikal.

Instansi yang masuk dalam cakupan penilaian di antaranya Kantor Imigrasi, Lembaga Pemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan, serta Kantor Pertanahan.

Menurut Nuzran, kualitas pelayanan publik menjadi ukuran nyata kehadiran negara di tengah masyarakat.

Karena itu, Ombudsman lebih mengedepankan fungsi pencegahan daripada sekadar mencari kesalahan penyelenggara layanan.

“Kalau ingin melihat kehadiran negara, lihatlah kualitas pelayanannya. Ombudsman hadir di hulu untuk mencegah maladministrasi. Kami bukan mencari kesalahan, tetapi memberikan pendampingan agar seluruh penyelenggara mampu menghadirkan pelayanan prima,” tegasnya.

Ia menambahkan, Opini Ombudsman merupakan instrumen untuk mendeteksi sejak dini potensi maladministrasi yang dapat merugikan masyarakat, sehingga setiap instansi dapat segera melakukan perbaikan.

Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja antara Ombudsman RI dengan Pemerintah Kota Jambi, Pemerintah Kabupaten Bungo, dan Pemerintah Kabupaten Batanghari.

Kerja sama tersebut difokuskan pada penguatan tata kelola pelayanan publik, peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat, serta pendampingan dalam upaya pencegahan maladministrasi di lingkungan pemerintah daerah.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, Maulana, menegaskan komitmen Pemerintah Kota Jambi untuk mendukung penuh penyelenggaraan Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Jambi sebagai upaya meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Komitmen tersebut disampaikan Maulana saat menghadiri kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Jambi, Jumat 31 Juli 2026.

Dalam kesempatan itu, Maulana mengaku terharu melihat perubahan lokasi yang kini berdiri megah sebagai fasilitas pendidikan. Menurutnya, kawasan tersebut sebelumnya merupakan lokasi yang kurang tertata sebelum akhirnya dibangun menjadi Sekolah Rakyat.

“Saya langsung menginstruksikan OPD mencari lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Rasanya seperti mimpi. Dulu tempat ini berantakan,” kata Maulana.

Ia menyebut pembangunan Sekolah Rakyat menjadi bukti nyata kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat.

“Alhamdulillah sekarang berkat kerja keras bersama hasilnya bisa kita lihat. Atas nama Pemerintah Kota Jambi, saya mengucapkan terima kasih kepada Presiden atas dibangunnya Sekolah Rakyat di Kota Jambi,” ujarnya.

Maulana memastikan Pemerintah Kota Jambi akan terus mendukung operasional sekolah tersebut agar mampu berkembang menjadi pusat pendidikan yang berkualitas sekaligus melahirkan sumber daya manusia unggul.

“Pemkot Jambi akan terus memberikan dukungan sehingga Sekolah Rakyat benar-benar menjadi tempat anak-anak mendapatkan pendidikan yang baik, membangun karakter, dan memiliki masa depan yang lebih cerah,” tegasnya.

Direktur Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza dan ODHA Kementerian Sosial RI, Anna Puspasari, mengatakan Sekolah Rakyat merupakan program strategis pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan.

“Sekolah Rakyat ini bukan hanya tempat belajar. Ini adalah rumah kedua yang memberikan perlindungan, pembinaan karakter, dan harapan baru bagi anak-anak,” ujar Anna.

Ia menambahkan Kementerian Sosial akan terus memberikan pendampingan agar seluruh peserta didik memperoleh layanan pendidikan dan sosial secara optimal.

“Kami dari Kemensos siap bersinergi memastikan anak-anak mendapatkan pendampingan sosial yang komprehensif,” katanya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani mengapresiasi sinergi antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jambi, dan Pemerintah Kota Jambi dalam menghadirkan Sekolah Rakyat.

Menurutnya, program tersebut diharapkan mampu mencetak generasi yang tidak hanya berprestasi secara akademik, tetapi juga memiliki karakter dan daya saing.

“Ini program yang luar biasa. Tugas kita bersama mengawal agar anak-anak di sini tidak hanya pintar, tetapi juga memiliki daya juang tinggi. Pemprov Jambi siap mendukung agar Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 menjadi contoh bagi daerah lain,” ujar Abdullah Sani.

Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Jambi tahun ini mulai menerima puluhan peserta didik baru. Seluruh siswa akan mengikuti pendidikan secara gratis dengan sistem berasrama serta memperoleh fasilitas pemenuhan gizi, kesehatan, dan pembinaan karakter selama menjalani proses belajar.(*)

SUNGAIPENUH, SEPUCUKJAMBI.ID – Wakil Gubernur Jambi Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I secara resmi membuka kegiatan Sosialisasi Akbar Pencegahan Paham Radikal, Terorisme, True Crime Community (TCC), dan Perundungan di lingkungan pendidikan Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh.

Kegiatan yang digelar di Gedung Nasional Kota Sungai Penuh, Kamis 18 Juni 2026, diikuti sekitar 3.000 peserta dari unsur kepala sekolah, guru BK, komite sekolah, serta pelajar tingkat SMP, MTs, SMA, SMK, dan MA negeri maupun swasta.

Libatkan Densus 88 hingga Unsur Forkopimda

Acara tersebut turut dihadiri Kasatgaswil Jambi Densus 88 Anti Teror Polri Kombes Pol. Beri Diantara, Wakil Wali Kota Sungai Penuh Azhar Hamzah, Wakil Bupati Kerinci H. Murison, serta jajaran Forkopimda seperti Kapolres Kerinci, Dandim 0417 Kerinci, hingga perwakilan DPRD dan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.

Kegiatan ini mengusung tema “Generasi Muda Jambi, Merajut Keberagaman, Merawat Persatuan, Utamakan Pendidikan, NKRI Harga Mati” sebagai bentuk penguatan karakter generasi muda di tengah tantangan era digital.

Pendidikan Jadi Benteng Cegah Paham Negatif

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani menegaskan bahwa stabilitas keamanan merupakan fondasi penting dalam pembangunan daerah dan nasional, termasuk dalam membentuk generasi muda yang tangguh dan berkarakter.

Ia menekankan bahwa dunia pendidikan memiliki peran strategis sebagai benteng pertama setelah keluarga dalam mencegah berkembangnya paham radikal, terorisme, serta fenomena sosial negatif seperti perundungan dan penyalahgunaan ruang digital.

“Tanpa stabilitas sosial pada generasi muda, mustahil kita bisa fokus membangun masa depan yang lebih baik,” ujarnya.

Soroti Ancaman di Ruang Digital dan TCC

Wagub juga menyoroti meningkatnya potensi penyebaran paham negatif melalui ruang digital.

Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Digital RI, terdapat sekitar 221 juta pengguna internet atau 79,5 persen dari populasi Indonesia.

Menurutnya, perkembangan ini membuka peluang besar dalam pembelajaran, namun juga menghadirkan risiko penyebaran propaganda, kekerasan, hingga konten yang mengarah pada glorifikasi kejahatan, termasuk melalui komunitas True Crime Community (TCC).

Bullying Masih Jadi Tantangan Serius di Sekolah

Selain isu radikalisme, perundungan di lingkungan pendidikan juga menjadi perhatian serius pemerintah. Data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat terdapat 641 kasus bullying pada 2025, dengan 57 persen terjadi di lingkungan sekolah.

Di Provinsi Jambi sendiri, angka perundungan tercatat sekitar 0,49 persen, yang tetap menjadi perhatian karena berdampak pada kesehatan mental, prestasi belajar, hingga masa depan peserta didik.

“Bullying bukan hanya persoalan disiplin, tetapi ancaman terhadap masa depan anak-anak kita,” tegasnya.

Dorong Kolaborasi Dunia Pendidikan

Wagub berharap seluruh institusi pendidikan di Kerinci dan Sungai Penuh dapat memperkuat perannya sebagai garda terdepan pencegahan paham negatif di kalangan pelajar.

Ia menekankan pentingnya sinergi antara sekolah, pemerintah, aparat keamanan, dan orang tua dalam membentuk lingkungan pendidikan yang aman dan sehat.

Apresiasi dan Komitmen Daerah

Plt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi M. Umar menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut.

Ia berharap sosialisasi dapat dipahami secara menyeluruh oleh peserta, khususnya terkait materi yang disampaikan Densus 88.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Sungai Penuh Azhar Hamzah menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung penguatan pendidikan karakter dan pencegahan radikalisme serta bullying di lingkungan sekolah.

Hal senada disampaikan Wakil Bupati Kerinci H. Murison yang berharap para peserta mengikuti kegiatan dengan serius agar wilayah Kerinci dan Sungai Penuh tetap aman dan bebas dari paham radikal maupun tindakan kekerasan di lingkungan pendidikan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Provinsi Jambi menyatakan dukungan penuh terhadap lima Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif DPRD Provinsi Jambi yang dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dukungan tersebut disampaikan Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi dengan agenda Penyampaian Pendapat Gubernur terhadap Penjelasan Ranperda Inisiatif DPRD Tahun 2026 di Gedung DPRD Provinsi Jambi, Selasa (2/6/2026).

Dalam sambutannya, Abdullah Sani mengapresiasi langkah DPRD yang telah menggagas lima Ranperda sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan serta menjawab berbagai kebutuhan pembangunan daerah.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Jambi, kami mengapresiasi inisiatif DPRD dalam menyusun lima Ranperda ini. Semoga seluruh rancangan regulasi tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang semakin baik,” ujarnya.

Ia menegaskan pentingnya menjaga komunikasi dan sinergi antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Jambi agar seluruh proses pembahasan hingga penetapan perda dapat berjalan optimal.

Salah satu Ranperda yang mendapat perhatian khusus adalah Ranperda tentang Pengelolaan Lahan dan Taman Hutan Raya Provinsi Jambi.

Menurut Abdullah Sani, regulasi tersebut penting untuk mendukung pelestarian kawasan konservasi sekaligus menjaga keseimbangan lingkungan hidup.

Provinsi Jambi sendiri memiliki kawasan Taman Hutan Raya Orang Kayo Hitam dan Taman Hutan Raya Bukit Sari yang memiliki fungsi strategis dalam menjaga keanekaragaman hayati serta sistem penyangga kehidupan.

Selain sektor lingkungan, Pemprov Jambi juga mendukung Ranperda tentang Fasilitasi dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Daerah Jambi.

Regulasi ini dinilai penting untuk melindungi karya, budaya, inovasi, dan produk unggulan daerah dari berbagai bentuk pelanggaran atau klaim pihak lain.

“Jambi memiliki banyak potensi budaya, kreativitas, dan inovasi yang perlu mendapatkan perlindungan hukum agar mampu meningkatkan daya saing daerah,” kata Abdullah Sani.

Dukungan serupa juga diberikan terhadap Ranperda Pengelolaan Sumber Daya Air yang diharapkan menjadi pedoman dalam pengelolaan air secara berkelanjutan, mulai dari konservasi hingga pengendalian kerusakan lingkungan akibat pemanfaatan sumber daya air.

Sementara itu, Ranperda Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dinilai penting untuk memberikan kepastian dan perlindungan bagi nelayan kecil, pembudidaya ikan, serta pelaku usaha mikro sektor perikanan yang selama ini menghadapi berbagai tantangan.

Menurut Abdullah Sani, tantangan tersebut meliputi perubahan iklim, keterbatasan akses sarana produksi, fluktuasi harga, hingga persoalan lingkungan yang memengaruhi produktivitas sektor perikanan.

Tak kalah penting, Pemprov Jambi juga memberikan apresiasi terhadap Ranperda Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Keterampilan Masa Depan yang diharapkan mampu menciptakan peluang usaha baru, meningkatkan daya saing sumber daya manusia, serta membuka lapangan kerja.

Ia menilai pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi menjadi salah satu kunci dalam memperkuat ketahanan ekonomi daerah di tengah perubahan zaman yang semakin cepat.

“Perda ini diharapkan mampu mendorong inovasi, kreativitas, peningkatan daya saing, dan penciptaan lapangan kerja sehingga memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat,” pungkasnya.

Lima Ranperda inisiatif DPRD Provinsi Jambi tersebut diharapkan menjadi landasan hukum yang kuat dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, perlindungan sumber daya daerah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jambi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wakil Gubernur Jambi, Abdullah Sani, menegaskan bahwa pembangunan sektor perumahan harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi kelompok berpenghasilan rendah (MBR).

Hal tersebut disampaikannya saat membuka forum yang digelar oleh Real Estate Indonesia Jambi,belum lama ini.

Menurut Abdullah Sani, kebutuhan hunian layak menjadi salah satu isu strategis yang harus ditangani secara bersama melalui pendekatan kolaboratif antara pemerintah dan pelaku usaha.

“Pembangunan tidak bisa dilakukan sendiri. Dibutuhkan sinergi semua pihak agar masyarakat, terutama MBR, dapat mengakses hunian yang layak dan terjangkau,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa berbagai program pembangunan yang dijalankan pemerintah saat ini sejalan dengan kebijakan nasional yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks tersebut, peran pengembang yang tergabung dalam REI dinilai sangat penting sebagai mitra strategis pemerintah dalam menyediakan perumahan yang sesuai kebutuhan masyarakat.

“REI telah menunjukkan kontribusi nyata dalam penyediaan hunian. Ke depan, kolaborasi ini harus semakin diperkuat agar pembangunan perumahan berjalan lebih optimal,” tambahnya.

Wagub juga menyoroti pentingnya pendekatan sistemik dalam pembangunan sektor properti, termasuk penyediaan infrastruktur pendukung seperti akses air bersih, lingkungan sehat, dan kawasan yang aman dari risiko bencana.

Sementara itu, Wali Kota Jambi, Maulana, dalam kesempatan yang sama menyampaikan berbagai langkah konkret yang telah dilakukan pemerintah daerah untuk mendukung masyarakat memiliki rumah, termasuk kebijakan BPHTB nol rupiah dan percepatan perizinan.

Namun demikian, Abdullah Sani menegaskan bahwa kunci utama keberhasilan tetap terletak pada sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Dengan kolaborasi yang kuat, ia optimistis kebutuhan hunian di Provinsi Jambi dapat terpenuhi secara bertahap, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih inklusif dan berkelanjutan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wakil Gubernur Jambi, Abdullah Sani, memberikan apresiasi kepada Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Provinsi Jambi yang menggelar kegiatan penyaluran infaq dan sedekah bagi masyarakat yang membutuhkan.

Apresiasi tersebut disampaikan saat menghadiri kegiatan pemberian bantuan yang berlangsung di Kantor PUSKUD Provinsi Jambi di Kota Jambi, Rabu (11/3/2026).

Kegiatan tersebut turut dihadiri Asisten II Setda Provinsi Jambi Syamsurizal, Ketua Umum PUSKUD Jambi Sugiono, Ketua Umum Induk KUD Portasius Nggedi, serta sejumlah undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Abdullah Sani menyampaikan bahwa infaq dan sedekah merupakan amalan yang memiliki nilai sosial dan spiritual yang sangat besar dalam ajaran Islam.

Menurutnya, melalui kegiatan berbagi tersebut masyarakat tidak hanya membantu meringankan beban sesama, tetapi juga memperkuat rasa kebersamaan, kepedulian sosial, serta persaudaraan di tengah kehidupan bermasyarakat.

Ia juga menekankan bahwa harta yang dimiliki setiap individu tidak sepenuhnya menjadi milik pribadi, melainkan terdapat hak orang lain yang membutuhkan.

“Melalui infaq dan sedekah kita diajarkan untuk saling peduli dan berbagi. Nilai-nilai seperti inilah yang sangat penting untuk membangun masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wagub juga menyinggung kondisi ekonomi masyarakat yang biasanya mengalami peningkatan kebutuhan selama bulan Ramadhan hingga menjelang Hari Raya Idul Fitri.

Menurutnya, pada periode tersebut permintaan kebutuhan pokok meningkat yang seringkali diikuti dengan kenaikan harga bahan pangan di pasaran.

Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Jambi terus berupaya menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan bahan pokok tetap aman bagi masyarakat.

Beberapa langkah yang dilakukan pemerintah di antaranya melalui program pasar murah, operasi pasar, serta penguatan koordinasi dengan berbagai pihak terkait.

Wagub Abdullah Sani juga memberikan apresiasi kepada PUSKUD Provinsi Jambi yang selama ini berperan dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan.

Ia menilai PUSKUD memiliki peran penting sebagai mitra pemerintah dalam mendukung sektor pertanian, distribusi kebutuhan pokok, hingga penyediaan pupuk bagi petani.

“Kegiatan sosial seperti ini sangat membantu masyarakat yang membutuhkan. Saya berharap kegiatan ini dapat menjadi inspirasi bagi koperasi lain di Provinsi Jambi untuk menumbuhkan budaya berbagi,” katanya.

Sementara itu, Ketua Umum Induk KUD Portasius Nggedi mengatakan kegiatan tersebut merupakan agenda rutin yang dilakukan PUSKUD Jambi sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat.

Menurutnya, meskipun kondisi ekonomi saat ini cukup menantang, PUSKUD Jambi tetap berupaya untuk berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan.

Ia juga menegaskan bahwa nilai utama dari kegiatan tersebut bukan terletak pada besarnya bantuan yang diberikan, melainkan pada semangat kebersamaan dan kepedulian sosial.

“Kita tidak perlu melihat dari besar kecilnya bantuan yang diberikan, tetapi dari niat untuk berbagi dan membantu sesama,” ujarnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani membuka secara resmi kegiatan Bazaar Gerakan Pangan Murah (GPM) Tahun 2026 yang digelar di halaman depan TVRI Jambi, Rabu (11/3/2026).

Program ini merupakan upaya membantu masyarakat memperoleh bahan pangan pokok dengan harga terjangkau sekaligus menjaga stabilitas harga menjelang Hari Raya Idul Fitri.

Gerakan Pangan Murah tersebut diselenggarakan oleh TVRI Jambi bekerja sama dengan sejumlah pihak, termasuk BULOG dan Badan Pangan Nasional.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Abdullah Sani menyampaikan apresiasi kepada TVRI Jambi serta seluruh pihak yang telah berkolaborasi dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut.

Menurutnya, sinergi antarinstansi sangat penting untuk mendukung upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga bahan pangan di daerah.

“Terima kasih kepada TVRI Jambi dan seluruh pihak yang telah berkolaborasi. Sinergi seperti ini sangat penting dalam menjaga stabilitas harga pangan dan membantu masyarakat menjelang Hari Raya Idul Fitri,” ujarnya.

Wagub Sani menjelaskan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar yang sangat menentukan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, menjaga stabilitas harga bahan pokok menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah.

Ia menambahkan bahwa Gerakan Pangan Murah mampu membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, telur, cabai, dan komoditas lainnya dengan harga lebih terjangkau.

Ketika harga pangan stabil, daya beli masyarakat dapat tetap terjaga sehingga perekonomian daerah juga dapat bergerak dengan lebih baik.

Pemerintah Provinsi Jambi, lanjutnya, akan terus mengambil berbagai langkah strategis untuk menjaga stabilitas pangan, mulai dari memperkuat distribusi bahan pokok, memastikan ketersediaan stok, hingga mendukung produksi petani lokal.

Ia juga menekankan bahwa upaya tersebut memerlukan kolaborasi berbagai pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, maupun masyarakat.

Wagub Sani juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan kegiatan bazaar pangan murah tersebut dengan sebaik-baiknya.

Selain itu, ia juga mengimbau masyarakat untuk mendukung produk lokal serta memperkuat semangat kebersamaan dalam menjaga ketahanan pangan daerah.

Sementara itu, Kepala Stasiun TVRI Jambi Herly Marjoni mengatakan kegiatan Gerakan Pangan Murah merupakan bentuk dukungan pemerintah dalam membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.

Menurutnya, kegiatan ini dilaksanakan melalui kolaborasi antara TVRI Jambi, Dinas Ketahanan Pangan, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi dengan melibatkan berbagai mitra pemasok.

Dalam bazaar tersebut, masyarakat dapat membeli berbagai kebutuhan pokok seperti beras, telur, cabai, bawang merah, bawang putih, daging beku, serta sejumlah komoditas lainnya dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga pasar.

Ia menambahkan bahwa kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut kerja sama antara LPP TVRI dan Badan Pangan Nasional dalam menjaga stabilitas pangan di daerah.

Di sisi lain, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Johansyah menegaskan bahwa Gerakan Pangan Murah menjadi salah satu strategi efektif pemerintah dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok.

Program ini juga didukung dengan penguatan jaringan sekitar 2.024 kios pangan atau Rumah Pangan Kita (RPK) yang tersebar di berbagai wilayah, termasuk daerah terpencil.

Menurutnya, melalui program tersebut masyarakat dapat memperoleh komoditas penting seperti beras, minyak goreng, gula, tepung, dan cabai dengan harga yang lebih stabil dan terjangkau.

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wakil Gubernur Jambi, Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I, mengajak seluruh pemangku kepentingan meningkatkan kolaborasi untuk mewujudkan ketahanan pangan daerah.

Ajakan ini disampaikan saat membuka Gerakan Pasar Murah Serentak Provinsi Jambi, dalam rangka menyambut Bulan Suci Ramadhan 1447 Hijriah, Jumat (13/02/2026) pagi, bertempat di Citraland NGK, Kota Jambi.

Dalam arahannya, Wagub Sani menekankan pentingnya stabilitas harga bahan pokok bagi daya beli masyarakat dan pengendalian inflasi.

Menurutnya, intervensi langsung melalui pasar murah menjadi salah satu langkah strategis pemerintah untuk memastikan ketersediaan pangan berkualitas dengan harga ekonomis.

“Pemerintah Pusat maupun Pemprov bertugas menjamin keterjangkauan dan stabilitas harga pangan pokok. Saya mengapresiasi seluruh pihak yang berkontribusi sehingga kegiatan pasar murah ini berdampak nyata bagi masyarakat,” kata Wagub Sani.

Berdasarkan Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Jambi Nomor 05/02/15/Th. XX tanggal 2 Februari 2026, laju inflasi Provinsi Jambi pada Januari 2026 tercatat 3,35% secara year-on-year dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) 109,98.

Kelompok penyumbang utama inflasi terdiri dari:

• Perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga (andil 1,39%) – komoditas utama: tarif listrik

• Perawatan pribadi dan jasa lainnya (0,38%) – komoditas utama: emas perhiasan

• Makanan, minuman, dan tembakau (0,45%) – komoditas utama: daging ayam ras, telur, kangkung, bayam, serai, sigaret kretek mesin

Wagub Sani juga memaparkan data produksi beras Provinsi Jambi.

Berdasarkan BRS BPS Nomor 09/02/15/Th. XX, produksi beras Januari–Desember 2025 mencapai 212,76 ribu ton, naik 30,88% dibanding 2024.

Proyeksi produksi Januari–Maret 2026 diperkirakan 57,40 ribu ton, meningkat 11,21% dibanding periode sama tahun sebelumnya.

Wagub menekankan bahwa kegiatan Gerakan Pasar Murah merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah menjaga daya beli, keterjangkauan harga, dan ketahanan pangan menjelang Ramadhan.

Program ini sejalan dengan Perda Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2025 tentang RPJMD Provinsi Jambi, khususnya program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

“Atas nama Pemprov Jambi, saya mengucapkan selamat menyambut Ramadhan 1447 Hijriah. Semoga kegiatan ini berdampak positif bagi masyarakat dalam menyambut bulan suci,” tutup Wagub Sani.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Aljosha, S.E., M.A, menyampaikan bahwa Pemkot Jambi juga akan menggelar pasar murah setiap minggu selama Ramadhan.

Tujuan utamanya adalah menekan inflasi, menjaga stabilitas harga, dan meringankan beban ekonomi masyarakat, terutama golongan kurang mampu.

“Pasar murah memastikan akses pangan terjangkau bagi masyarakat, sekaligus menjaga daya beli menjelang hari besar,” ujar Wawako Diza.(*)