Maulana Tunjuk Feriadi Jadi Plt Kadisperindag Kota Jambi!

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Wali Kota Jambi, Maulana menunjuk Feriadi sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Jambi setelah pejabat sebelumnya, Nella Ervina, menjadi tersangka dalam perkara dugaan korupsi belanja konsultansi pemutakhiran pajak daerah Tahun Anggaran 2024.

Penunjukan ini menempatkan Feriadi untuk sementara memimpin salah satu organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Jambi, sementara proses hukum terhadap Nella Ervina berjalan.

Maulana membenarkan penunjukan tersebut saat dikonfirmasi.

Ia menyebut Feriadi, yang sebelumnya menjabat Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Jambi, kini juga mengemban tugas sebagai Plt Kepala Disperindag.

“Iya, benar Staf Ahli (Feriadi) Plt Kepala Disperindag Kota Jambi,” kata Maulana.

Ia menjelaskan, penunjukan Plt tidak memerlukan prosesi pelantikan. Pemerintah kota cukup menyerahkan tugas setelah keputusan tersebut ditandatangani.

“Tidak ada pelantikan, Plt-kan hanya penyerahan. Sudah saya tandatangani,” ujarnya.

Dengan penugasan ini, Feriadi tetap menjabat sebagai staf ahli sekaligus menjalankan tugas pimpinan sementara Disperindag Kota Jambi.

Ia sebelumnya juga pernah menjabat sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Jambi.

Kejaksaan Negeri Jambi menetapkan Nella Ervina sebagai tersangka pada Kamis 8 Oktober 2026 dalam perkara dugaan korupsi belanja konsultansi pemutakhiran pajak daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2024.

Perkara tersebut berkaitan dengan kegiatan yang memiliki pagu anggaran sekitar Rp1,8 miliar.

Penyidik menduga kegiatan konsultansi itu bersifat fiktif dan tidak memberikan manfaat sebagaimana mestinya.

Dalam penanganan perkara tersebut, dugaan kerugian keuangan negara mencapai Rp1.378.180.183 atau sekitar Rp1,38 miliar.

Besaran dugaan kerugian itu menjadi salah satu aspek penting dalam proses penyidikan.

Namun, penetapan tersangka dan dugaan penyimpangan anggaran tidak dengan sendirinya membuktikan kesalahan seseorang. Pembuktian perkara tetap mengikuti proses hukum yang berlaku.

Penunjukan Feriadi bertujuan memastikan tugas pemerintahan di lingkungan Disperindag Kota Jambi tetap berjalan setelah perubahan status hukum pejabat sebelumnya.

Sebagai Plt, Feriadi mengemban tanggung jawab kepemimpinan sementara di tengah berlangsungnya penanganan perkara yang melibatkan mantan kepala dinas tersebut.

Kelangsungan pelayanan dan program kerja Disperindag menjadi hal yang perlu dijaga, termasuk pelaksanaan urusan perindustrian dan perdagangan serta koordinasi dengan pelaku usaha dan instansi terkait.

Meski demikian, Pemerintah Kota Jambi belum menyampaikan rincian lebih lanjut mengenai pembagian tugas Feriadi dengan jabatan staf ahli yang tetap ia emban, maupun durasi penugasan sebagai Plt.

Penunjukan tersebut menjadi langkah administratif untuk menjaga kesinambungan pemerintahan.

Sementara itu, perkembangan perkara dugaan korupsi belanja konsultansi pemutakhiran pajak daerah tetap menunggu proses hukum lebih lanjut.(*)




Merangin Gelontorkan Rp1,8 Miliar untuk Makanan Tambahan, 759 Anak Tercatat Stunting

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Merangin mengalokasikan anggaran sekitar Rp1,8 miliar untuk penyediaan makanan tambahan bagi anak-anak yang mengalami stunting.

Bupati Merangin, M. Syukur meminta seluruh anggaran tersebut dimanfaatkan secara optimal agar program penanganan stunting memberikan manfaat nyata bagi anak-anak dan keluarga yang membutuhkan.

Komitmen itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi Penguatan Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Merangin Tahun 2026 di Aula Depati Payung Bappeda, Selasa 13 Oktober 026.

Dalam rakor tersebut, pemerintah daerah menyoroti pentingnya koordinasi lintas sektor untuk menangani stunting.

Berdasarkan data yang disampaikan dalam pertemuan, prevalensi stunting di Merangin pada 2026 tercatat sebesar 2,83 persen, dengan jumlah kasus mencapai 759 anak.

Wakil Bupati Merangin, A. Khafidh mengatakan Dinas Kesehatan telah menyediakan makanan tambahan bagi anak-anak yang tergolong stunting.

Ia meminta seluruh pihak memastikan dukungan anggaran yang telah disiapkan pemerintah daerah benar-benar mendukung upaya penanganan di lapangan.

“Dinas Kesehatan telah menyediakan makanan tambahan untuk anak-anak yang tergolong stunting. Dan Pak Bupati sudah mengalokasikan dana ini cukup besar, kurang lebih Rp1,8 miliar. Nah, ini untuk dimanfaatkan semaksimal mungkin,” ujar Khafidh dalam sambutannya.

Sementara Bupati M. Syukur menegaskan penanganan stunting tidak dapat bergantung pada satu organisasi perangkat daerah.

Pemerintah membutuhkan keterlibatan berbagai sektor agar intervensi gizi dan pendampingan keluarga berjalan secara terpadu.

Menurut Syukur, setiap anggaran harus menghasilkan manfaat langsung bagi ibu hamil, bayi, dan balita di Kabupaten Merangin.

Ia juga meminta seluruh perangkat daerah dan pemerintah kecamatan mengevaluasi kinerja agar pelaksanaan program berjalan efektif.

“Ini bukan masalah pemerintah daerah, tapi masalah kita bersama. Kita harus menghilangkan ego sektoral dan memastikan setiap anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat langsung bagi ibu hamil, bayi, dan balita di Kabupaten Merangin,” tegasnya.

Pernyataan tersebut menempatkan ketepatan sasaran sebagai salah satu perhatian utama dalam penggunaan anggaran penanganan stunting.

Pemerintah perlu memastikan makanan tambahan menjangkau anak yang membutuhkan, disertai pemantauan kondisi gizi dan pendampingan keluarga.

Selain penyerapan anggaran, hasil program juga perlu terlihat melalui perbaikan status gizi anak dan penurunan risiko stunting.

Karena itu, evaluasi berkala menjadi bagian penting untuk mengukur efektivitas intervensi yang dijalankan.

Wakil Bupati, A. Khafidh juga menyoroti luasnya cakupan wilayah administratif Merangin sebagai tantangan dalam pelaksanaan program.

Kabupaten ini memiliki 205 desa dan 10 kelurahan yang membutuhkan koordinasi agar intervensi dapat menjangkau masyarakat secara merata.

Untuk memperkuat pelaksanaan di lapangan, pemerintah kabupaten meminta para camat berkoordinasi secara intensif dengan kepala puskesmas, kepolisian sektor, dan komando rayon militer di wilayah masing-masing.

Pemerintah desa dan kelurahan juga memegang peran penting.

Kepala desa dan lurah diminta mengoptimalkan penggunaan dana desa untuk mendukung penanganan stunting, memperkuat fungsi Rumah Desa Sehat, serta mendampingi keluarga berisiko melalui Posyandu.

Langkah tersebut diperlukan agar penanganan tidak berhenti pada pemberian makanan tambahan, tetapi juga mencakup pemantauan tumbuh kembang anak dan pendampingan keluarga secara berkelanjutan.

Pemkab Merangin mendorong sejumlah perangkat daerah untuk menyatukan program dan tanggung jawab dalam percepatan penurunan stunting.

Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Ketahanan Pangan, serta DP3KB menjadi bagian dari koordinasi lintas sektor tersebut.

Keterlibatan berbagai dinas dibutuhkan karena persoalan stunting berkaitan dengan lebih dari sekadar asupan makanan.

Kesehatan ibu dan anak, pola asuh, akses terhadap pangan bergizi, sanitasi, dan kondisi lingkungan juga memengaruhi risiko gangguan pertumbuhan.

Dengan pembagian tugas yang jelas, pemerintah daerah dapat menyelaraskan intervensi sesuai kebutuhan keluarga dan kondisi setiap wilayah.

Data rakor menyebut prevalensi stunting Merangin pada 2026 sebesar 2,83 persen dengan 759 kasus anak.

Namun, untuk membaca perkembangan penanganan secara menyeluruh, pemerintah perlu menjelaskan sumber data, periode pengukuran, serta metode pendataan yang digunakan.

Prevalensi dan jumlah kasus merupakan indikator berbeda yang perlu dibaca bersama.

Informasi mengenai jumlah balita yang menjadi dasar penghitungan, perubahan dibandingkan tahun sebelumnya, dan hasil intervensi akan membantu masyarakat menilai perkembangan program secara lebih utuh.

Di tengah alokasi anggaran Rp1,8 miliar, tantangan pemerintah bukan hanya menjalankan program, melainkan memastikan setiap intervensi menjangkau sasaran dan menghasilkan perbaikan gizi yang terukur.

Melalui penguatan koordinasi lintas sektor, Pemkab Merangin berharap upaya percepatan penurunan stunting berjalan lebih efektif.

Keberhasilan program pada akhirnya perlu tercermin dari membaiknya kondisi kesehatan anak dan berkurangnya keluarga yang menghadapi risiko stunting.(*)




Kejari Jambi Tahan 5 Tersangka Kasus Pajak, Nela Ervina Ditahan 20 Hari

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Kejaksaan Negeri (Kejari) Jambi langsung menahan lima tersangka dalam perkara dugaan korupsi Belanja Konsultansi Pemutakhiran Pajak Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2024.

Kelima tersangka, termasuk Nela Ervina yang saat itu menjabat Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi, menjalani penahanan selama 20 hari pada tahap penyidikan.

Penahanan dilakukan berdasarkan surat perintah penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Jambi.

Para tersangka ditempatkan di Lapas Kelas IIA Jambi dan Lapas Perempuan Kelas IIB Jambi.

Langkah penahanan tersebut menjadi perkembangan terbaru dalam penyidikan perkara proyek pemutakhiran pajak daerah dengan pagu anggaran Rp1,8 miliar.

Lima tersangka langsung ditahan

Kejari Jambi menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

Mereka yakni Nela Ervina (N.E.), Kepala BPPRD Kota Jambi Tahun Anggaran 2024 sekaligus Pengguna Anggaran (PA), yang kini menjabat Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi.

Kemudian I.D., Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi BPPRD Kota Jambi Tahun 2024 yang juga bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Tersangka berikutnya H.W., PNS pada Dinas PUPR Kota Jambi yang disebut berperan sebagai broker dalam kegiatan tersebut.

Selanjutnya N.A.S., Direktur PT Bumi Harmoni Indoguna selaku penyedia, serta R.S., tenaga pendukung PT Bumi Harmoni Indoguna yang disebut berperan sebagai surveyor.

Kelima tersangka kini menjalani proses hukum dalam perkara yang sama.

Penahanan dilakukan saat penyidikan

Kepala Kejaksaan Negeri Jambi, Kamin, mengatakan penahanan dilakukan setelah tim penyidik memperoleh alat bukti yang dinilai cukup untuk menetapkan para pihak sebagai tersangka.

Penahanan berlangsung selama 20 hari pada tahap penyidikan.

Kejari Jambi masih mendalami rangkaian perkara, termasuk dugaan keterlibatan masing-masing tersangka dalam proses pengadaan hingga pelaksanaan proyek pemutakhiran pajak daerah.

Proyek pajak Rp1,8 miliar

Perkara tersebut berkaitan dengan Belanja Konsultansi Pemutakhiran Pajak Daerah Kota Jambi pada BPPRD Tahun Anggaran 2024.

Dalam penyidikan, Kejari Jambi menduga terdapat kesepakatan antara pihak internal dan penyedia sebelum tender berlangsung.

Penyidik menduga Nela Ervina selaku PA dan I.D. selaku PPK telah melakukan kesepakatan dengan H.W. selaku broker serta N.A.S. selaku penyedia agar PT Bumi Harmoni Indoguna memenangkan kegiatan tersebut.

Penyedia kemudian diduga menyanggupi pemberian kickback fee sebesar 25 persen dari total anggaran setelah dipotong pajak.

Data lama diduga digunakan

Kejari Jambi juga menemukan dugaan persoalan dalam pelaksanaan proyek.

Salah satunya berkaitan dengan hasil pemutakhiran data pajak. Penyidik menduga tabel inventori data pajak yang menjadi output utama pekerjaan bukan berasal dari hasil survei lapangan.

Data tersebut disebut menggunakan DHKP lama yang telah diberikan BPPRD Kota Jambi pada awal pekerjaan.

Selain itu, proses validasi data dengan Ketua RT dan lurah yang seharusnya dilakukan juga diduga tidak berjalan sesuai KAK dan kontrak.

Akibatnya, tujuan proyek untuk menghasilkan data objek pajak daerah yang terbarui dan tervalidasi dinilai tidak tercapai.

Kerugian negara Rp1,37 miliar

Rangkaian dugaan penyimpangan tersebut menyebabkan kerugian keuangan negara.

Berdasarkan penghitungan Auditor Inspektorat Daerah Provinsi Jambi, kerugian negara dalam perkara tersebut mencapai Rp1.378.180.183.

Kejari Jambi masih melanjutkan penyidikan untuk mendalami seluruh rangkaian kegiatan, termasuk peran masing-masing tersangka dan dugaan pemberian kickback.

Para tersangka kini menjalani masa penahanan 20 hari pada tahap penyidikan.

Perkara tersebut masih dalam proses hukum. Status tersangka dan penahanan merupakan bagian dari proses penyidikan, sementara asas praduga tak bersalah tetap berlaku hingga terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.(*)




Data Pajak Lama Diduga Dipakai, Validasi RT-Lurah Tak Dilakukan dalam Kasus Nela Ervina

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Proyek pemutakhiran pajak daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2024 diduga tidak berjalan sebagaimana tujuan pengadaannya.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Jambi menemukan dugaan bahwa data pajak lama digunakan sebagai hasil pemutakhiran, sementara proses survei dan validasi dengan Ketua RT serta lurah disebut tidak dilakukan.

Temuan tersebut menjadi bagian penting dalam penyidikan dugaan korupsi Belanja Konsultansi Pemutakhiran Pajak Daerah Kota Jambi pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Tahun Anggaran 2024 yang menjerat lima tersangka, termasuk mantan Kepala BPPRD Kota Jambi, Nela Ervina.

Kepala Kejaksaan Negeri Jambi, Kamin, mengungkapkan penyidik menemukan dugaan rekayasa terhadap hasil pekerjaan pemutakhiran pajak.

Hasil pekerjaan disebut dibuat seolah-olah telah melalui proses survei dan validasi di lapangan.

Namun, menurut penyidik, proses tersebut tidak benar-benar dilakukan sebagaimana ketentuan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan kontrak.

Data lama diduga dijadikan hasil pemutakhiran

Salah satu temuan yang diungkap Kejari Jambi berkaitan dengan dokumen tabel inventori data pajak.

Dokumen tersebut menjadi salah satu output utama proyek pemutakhiran pajak daerah.

Namun, penyidik menduga data yang tercantum di dalamnya bukan berasal dari survei lapangan.

Data tersebut disebut berasal dari DHKP lama yang diberikan BPPRD Kota Jambi kepada penyedia pada awal pekerjaan.

Artinya, menurut konstruksi penyidikan Kejari Jambi, data lama diduga kembali digunakan dan disajikan sebagai hasil pemutakhiran.

Padahal, proyek tersebut seharusnya menghasilkan data objek pajak yang aktual, terbarui, dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan kondisi di lapangan.

Validasi RT dan lurah diduga tidak dilakukan

Masalah lain muncul pada tahapan validasi.

Dalam ketentuan pekerjaan, hasil survei data pajak seharusnya melalui proses validasi dengan Ketua RT dan lurah.

Namun, Kejari Jambi menyebut proses validasi tersebut tidak dilakukan sebagaimana ketentuan yang telah dituangkan dalam KAK dan kontrak.

Akibatnya, data yang menjadi keluaran proyek tidak memiliki proses verifikasi lapangan sebagaimana seharusnya.

Penyidik juga menyebut proses survei terhadap subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tidak berjalan sesuai ketentuan.

Tujuan proyek disebut tidak tercapai

Proyek tersebut tidak hanya bertujuan menghasilkan tabel data pajak.

Kegiatan pemutakhiran juga dirancang untuk memperoleh data objek pajak daerah Kota Jambi yang terbarui dan tervalidasi, sekaligus membangun sistem aplikasi survei yang dapat bersinergi dengan sistem informasi berbasis web.

Sistem tersebut seharusnya mampu memberikan gambaran mengenai kondisi terkini objek pajak daerah Kota Jambi.

Namun, Kejari Jambi menyatakan tujuan pengadaan tersebut tidak tercapai.

Penyidik menduga hasil pekerjaan yang diserahkan tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dan tidak melalui mekanisme survei serta validasi yang dipersyaratkan.

Sebagian tenaga ahli diduga tidak dilibatkan

Dugaan penyimpangan tidak berhenti pada data hasil pemutakhiran.

Dalam pelaksanaan pekerjaan, Kejari Jambi juga menemukan dugaan bahwa sebagian besar tenaga ahli dan tenaga pendukung yang tercantum dalam KAK tidak dilibatkan.

Sebagian besar tenaga tersebut juga disebut tidak menerima honor atau gaji.

Penyidik bahkan menduga terdapat tanda terima pembayaran gaji yang dibuat seolah-olah pembayaran telah dilakukan.

Temuan tersebut menjadi bagian dari rangkaian dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek.

Nela Ervina menjadi salah satu dari lima tersangka

Perkara tersebut kemudian menyeret lima orang sebagai tersangka.

Nela Ervina menjadi salah satu tersangka dalam kapasitasnya sebagai Kepala BPPRD Kota Jambi Tahun Anggaran 2024 sekaligus Pengguna Anggaran (PA).

Saat ini Nela menjabat Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi.

Empat tersangka lainnya yakni I.D. selaku PPK, H.W. yang disebut sebagai broker, N.A.S. selaku Direktur PT Bumi Harmoni Indoguna sebagai penyedia, serta R.S. selaku tenaga pendukung perusahaan yang disebut berperan sebagai surveyor.

Kejari Jambi menduga terdapat kesepakatan antara pihak internal dan penyedia sebelum tender berlangsung.

Penyedia juga diduga memberikan kickback fee sebesar 25 persen dari nilai anggaran setelah dipotong pajak.

Kerugian negara mencapai Rp1,37 miliar

Proyek pemutakhiran pajak tersebut memiliki pagu anggaran Rp1,8 miliar.

Berdasarkan penghitungan Auditor Inspektorat Daerah Provinsi Jambi, dugaan penyimpangan dalam perkara tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.378.180.183.

Kejari Jambi kemudian menahan kelima tersangka selama 20 hari pada tahap penyidikan.

Konstruksi perkara tersebut masih dalam proses hukum.

Dugaan penggunaan data lama, tidak terlaksananya validasi RT dan lurah, serta peran masing-masing tersangka nantinya akan diuji melalui proses peradilan.

Para tersangka tetap memiliki hak atas asas praduga tak bersalah sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.(*)




Kejari Ungkap Dugaan Deal Sebelum Tender, Nela Ervina Diduga Atur Proyek Pajak Rp1,8 Miliar

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Kejaksaan Negeri (Kejari) Jambi mengungkap dugaan kesepakatan yang terjadi sebelum tender dalam proyek Belanja Konsultansi Pemutakhiran Pajak Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2024.

Dalam konstruksi perkara yang disampaikan penyidik, kesepakatan itu diduga melibatkan Nela Ervina yang saat itu menjabat Kepala BPPRD Kota Jambi, pejabat pembuat komitmen (PPK), seorang broker, dan pihak penyedia.

Kepala Kejaksaan Negeri Jambi, Kamin, mengatakan penyidik menemukan dugaan bahwa Nela Ervina selaku Pengguna Anggaran (PA) bersama I.D. selaku PPK telah membuat kesepakatan dengan H.W. yang disebut sebagai broker dan N.A.S. selaku Direktur PT Bumi Harmoni Indoguna.

Kesepakatan itu diduga terjadi pada awal 2024, sebelum pelaksanaan tender kegiatan.

Menurut penyidik, kesepakatan tersebut berkaitan dengan upaya agar PT Bumi Harmoni Indoguna memenangkan pekerjaan pemutakhiran pajak daerah Kota Jambi dengan pagu anggaran Rp1,8 miliar.

Sebagai bagian dari kesepakatan tersebut, penyedia diduga berkomitmen memberikan kickback fee sebesar 25 persen dari total anggaran setelah dipotong pajak.

Dugaan kesepakatan inilah yang kemudian menjadi salah satu bagian penting dalam konstruksi perkara yang menjerat Nela bersama empat tersangka lainnya.

Nela diduga berperan sebagai pengguna anggaran

Dalam perkara ini, Nela Ervina diduga memiliki posisi penting karena saat proyek berlangsung ia menjabat Kepala BPPRD Kota Jambi sekaligus Pengguna Anggaran.

Kejari Jambi menetapkan Nela sebagai tersangka setelah penyidik menyatakan telah memperoleh alat bukti yang cukup terkait dugaan tindak pidana korupsi tersebut.

Sementara itu, I.D. yang saat itu menjabat Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi BPPRD Kota Jambi ditetapkan sebagai tersangka dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.

Penyidik menduga Nela dan I.D. terlibat dalam kesepakatan dengan pihak luar sebelum proses tender berlangsung.

Broker diduga menjadi penghubung

Dalam konstruksi perkara Kejari Jambi, H.W. juga ditetapkan sebagai tersangka.

H.W. merupakan PNS pada Dinas PUPR Kota Jambi yang oleh penyidik disebut berperan sebagai broker dalam kegiatan tersebut.

Perannya disebut berkaitan dengan kesepakatan antara pihak internal BPPRD dan pihak penyedia.

Sementara N.A.S., Direktur PT Bumi Harmoni Indoguna, ditetapkan sebagai tersangka dalam kapasitasnya sebagai penyedia kegiatan.

Adapun R.S., tenaga pendukung PT Bumi Harmoni Indoguna, disebut berperan sebagai surveyor dan juga ditetapkan sebagai tersangka.

Dengan demikian, lima tersangka dalam perkara tersebut berasal dari sejumlah posisi berbeda yang berkaitan dengan proses pengadaan hingga pelaksanaan pekerjaan.

Penyedia diduga tidak menjalankan pekerjaan sesuai kontrak

Setelah proyek berjalan, penyidik menemukan dugaan persoalan lain dalam pelaksanaan pekerjaan.

Kejari Jambi menyebut H.W., N.A.S., dan R.S. tidak melaksanakan pekerjaan sesuai Kerangka Acuan Kerja (KAK).

Pekerjaan pemutakhiran seharusnya mencakup survei dan validasi terhadap subjek serta objek pajak PBB.

Namun, penyidik menduga sebagian besar tenaga ahli dan tenaga pendukung yang dipersyaratkan dalam KAK tidak dilibatkan.

Sebagian besar tenaga ahli dan tenaga pendukung itu juga disebut tidak menerima honor atau gaji. Penyidik menduga tanda terima pembayaran kemudian dibuat seolah-olah pembayaran telah dilakukan.

Data pajak diduga direkayasa

Kejari Jambi juga menduga N.A.S. dan R.S. merekayasa hasil pekerjaan agar terlihat seolah-olah proses pemutakhiran telah dilakukan melalui survei dan validasi.

Padahal, menurut penyidik, proses tersebut tidak berjalan sebagaimana ketentuan dalam kontrak.

Dokumen tabel inventori data pajak yang menjadi salah satu output utama kegiatan diduga tidak berasal dari hasil survei lapangan.

Penyidik menyebut data tersebut berasal dari DHKP lama yang telah diberikan BPPRD Kota Jambi pada awal pekerjaan.

Proses validasi data dengan Ketua RT dan lurah juga disebut tidak dilakukan sebagaimana ketentuan.

Akibatnya, tujuan utama proyek untuk menghasilkan data objek pajak daerah yang terbaru dan tervalidasi diduga tidak tercapai.

Proyek Rp1,8 miliar disebut menimbulkan kerugian negara

Dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan tersebut kemudian berdampak pada keuangan negara.

Berdasarkan penghitungan Auditor Inspektorat Daerah Provinsi Jambi, perkara tersebut menyebabkan dugaan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.378.180.183.

Kejari Jambi kemudian menetapkan lima orang sebagai tersangka dan melakukan penahanan terhadap mereka selama 20 hari pada tahap penyidikan.

Kelima tersangka tersebut adalah:

  • N.E. atau Nela Ervina, Kepala BPPRD Kota Jambi Tahun Anggaran 2024 sekaligus Pengguna Anggaran, yang kini menjabat Kepala Disperindag Kota Jambi.
  • I.D., Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi BPPRD Kota Jambi Tahun 2024 sekaligus PPK.
  • H.W., PNS Dinas PUPR Kota Jambi yang disebut sebagai broker.
  • N.A.S., Direktur PT Bumi Harmoni Indoguna selaku penyedia.
  • R.S., tenaga pendukung PT Bumi Harmoni Indoguna yang disebut sebagai surveyor.

Kejari Jambi menjerat para tersangka dengan sangkaan primer dan subsidair sebagaimana disampaikan dalam penanganan perkara tersebut.

Kasus ini masih berada dalam proses hukum. Seluruh dugaan peran dan rangkaian peristiwa yang disampaikan penyidik nantinya akan diuji dalam proses peradilan.

Para tersangka juga tetap memiliki hak atas asas praduga tak bersalah hingga terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.(*)




Duduk Perkara Kasus Nella Ervina: Proyek Pajak Rp1,8 Miliar Diduga Diatur, Negara Rugi Rp1,37 Miliar

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Kejaksaan Negeri (Kejari) Jambi mengungkap konstruksi perkara yang menjerat Nela Ervina, mantan Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi yang kini menjabat Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi.

Nela menjadi salah satu dari lima tersangka dalam perkara dugaan korupsi Belanja Konsultansi Pemutakhiran Pajak Daerah Kota Jambi pada BPPRD Tahun Anggaran 2024.

Dari hasil penyidikan, Kejari Jambi menduga proyek dengan pagu Rp1,8 miliar tersebut telah diatur sejak sebelum proses tender.

Penyidik juga menemukan dugaan pemberian kickback fee sebesar 25 persen dari nilai anggaran setelah dipotong pajak.

Kepala Kejaksaan Negeri Jambi, Kamin, mengatakan dugaan tersebut terungkap setelah tim penyidik mengumpulkan alat bukti dalam perkara tersebut.

“Tim Penyidik memperoleh alat bukti yang cukup sebagaimana ketentuan Pasal 235 KUHAP,” kata Kamin.

Dugaan kesepakatan terjadi sebelum tender

Dalam konstruksi perkara yang disampaikan Kejari Jambi, Nela Ervina diduga berperan sebagai Pengguna Anggaran (PA), sementara tersangka I.D. menjabat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan tersebut.

Penyidik menduga keduanya telah membuat kesepakatan dengan H.W. yang disebut sebagai broker dan N.A.S. selaku Direktur PT Bumi Harmoni Indoguna sebagai penyedia.

Kesepakatan itu disebut terjadi pada awal 2024, sebelum pelaksanaan tender.

Tujuannya, menurut penyidik, agar PT Bumi Harmoni Indoguna memenangkan pekerjaan pemutakhiran pajak daerah Kota Jambi.

Sebagai bagian dari kesepakatan tersebut, penyedia diduga berkomitmen memberikan kickback fee sebesar 25 persen dari nilai kegiatan setelah dikurangi pajak.

Dengan pagu anggaran Rp1,8 miliar, proyek tersebut kemudian berjalan dengan PT Bumi Harmoni Indoguna sebagai penyedia.

Pekerjaan pemutakhiran pajak diduga tak sesuai kontrak

Persoalan kemudian muncul pada pelaksanaan pekerjaan.

Kejari Jambi menduga H.W., N.A.S., dan R.S. tidak menjalankan pekerjaan sebagaimana ketentuan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK).

Padahal, pekerjaan tersebut seharusnya mencakup survei dan validasi subjek serta objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Penyidik juga menyebut sebagian besar tenaga ahli dan tenaga pendukung yang dipersyaratkan dalam KAK tidak dilibatkan.

Tidak hanya itu, sebagian besar tenaga ahli dan tenaga pendukung tersebut disebut tidak menerima honor atau gaji sebagaimana mestinya.

Penyidik menduga tanda terima pembayaran gaji kemudian dibuat seolah-olah pembayaran telah dilakukan.

Data lama diduga digunakan sebagai hasil pemutakhiran

Kejari Jambi juga mengungkap dugaan rekayasa terhadap hasil pekerjaan.

N.A.S. dan R.S. diduga membuat hasil pekerjaan seolah-olah merupakan data pajak terbaru yang telah melalui proses survei dan validasi.

Padahal, menurut penyidik, proses survei dan validasi tersebut tidak dilakukan sebagaimana ketentuan pekerjaan.

Dokumen utama berupa tabel inventori data pajak diduga justru menggunakan data lama dari Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) yang sebelumnya diberikan BPPRD Kota Jambi pada awal pekerjaan.

Dengan demikian, data yang diserahkan disebut tidak menggambarkan hasil pemutakhiran melalui survei lapangan.

Validasi dengan RT dan lurah diduga tak dilakukan

Dalam kontrak, proses pemutakhiran juga mensyaratkan validasi data melalui Ketua RT dan lurah.

Namun, Kejari Jambi menyebut proses tersebut tidak dilakukan sebagaimana ketentuan dalam KAK dan kontrak.

Akibatnya, tujuan utama pengadaan dinilai tidak tercapai.

Proyek tersebut seharusnya menghasilkan data objek pajak Kota Jambi yang terbarui dan tervalidasi, sekaligus membangun sistem aplikasi survei yang dapat terintegrasi dengan sistem informasi berbasis web untuk menampilkan kondisi terkini objek pajak daerah.

Namun, menurut hasil penyidikan Kejari Jambi, target tersebut tidak tercapai.

Negara disebut rugi Rp1,37 miliar

Rangkaian dugaan penyimpangan tersebut disebut menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.378.180.183.

Nilai kerugian tersebut berdasarkan penghitungan Auditor Inspektorat Daerah Provinsi Jambi.

Angka itu setara sekitar 76,6 persen dari pagu proyek Rp1,8 miliar.

Kejari Jambi kemudian menetapkan lima orang sebagai tersangka.

Mereka yakni:

  • N.E. atau Nela Ervina, selaku Kepala BPPRD Kota Jambi Tahun Anggaran 2024 sekaligus Pengguna Anggaran (PA), yang kini menjabat Kepala Disperindag Kota Jambi.
  • I.D., Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi BPPRD Kota Jambi Tahun 2024 sekaligus PPK.
  • H.W., PNS pada Dinas PUPR Kota Jambi yang disebut sebagai broker dalam kegiatan tersebut.
  • N.A.S., Direktur PT Bumi Harmoni Indoguna selaku penyedia.
  • R.S., tenaga pendukung PT Bumi Harmoni Indoguna yang disebut berperan sebagai surveyor.

Lima tersangka ditahan

Kejari Jambi melakukan penahanan terhadap kelima tersangka pada tahap penyidikan selama 20 hari.

Penahanan dilakukan berdasarkan surat perintah Kepala Kejaksaan Negeri Jambi di Lapas Kelas IIA Jambi dan Lapas Perempuan Kelas IIB Jambi.

Para tersangka dijerat dengan ketentuan pidana korupsi sebagaimana sangkaan primer dan subsidair yang disampaikan Kejari Jambi.

Perkara ini masih berada dalam tahap penyidikan. Seluruh dugaan peran, aliran kickback, pelaksanaan pekerjaan, serta pertanggungjawaban masing-masing tersangka akan diuji melalui proses hukum.

Status tersangka juga tidak serta-merta berarti seseorang telah terbukti bersalah. Asas praduga tak bersalah tetap berlaku sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.(*)




Kejati Jambi Geledah Kantor DPRD Merangin, Diduga Terkait Temuan Audit Rp1,8 Miliar

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Tim dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi melakukan penggeledahan di lingkungan Sekretariat DPRD Merangin, Kamis (12/2/2026).

Kehadiran aparat penegak hukum tersebut langsung menarik perhatian pegawai dan masyarakat di sekitar kompleks perkantoran dewan.

Berdasarkan informasi yang didapat, sekitar 15 orang yang diduga merupakan tim dari Kejati Jambi terlihat memeriksa sejumlah ruangan.

Mereka menyisir ruang umum, bagian keuangan, hingga beberapa ruang kerja lainnya.

Proses pemeriksaan berlangsung secara terbuka dengan pengawalan internal dan tampak dilakukan secara serius. Sejumlah dokumen terlihat diperiksa dan dikumpulkan untuk diteliti lebih lanjut.

Salah satu sumber internal di Sekretariat DPRD Merangin membenarkan adanya kegiatan tersebut.

“Ada tim dari Kejati yang datang dan memeriksa sejumlah dokumen,” ujarnya singkat.

Sekretaris DPRD (Sekwan) Merangin, Dadang Hikmatullah, juga mengonfirmasi kedatangan tim Kejati. Namun, ia enggan memaparkan secara rinci agenda pemeriksaan tersebut.

“Benar ada kunjungan dari Kejati. Untuk agenda detailnya, silakan dikonfirmasi langsung ke pihak Kejati,” katanya.

Dikaitkan dengan Temuan Audit Rp1,8 Miliar

Informasi yang dihimpun menyebutkan, penggeledahan tersebut berkaitan dengan temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2024 terkait pengelolaan dana Uang Persediaan (UP) di Sekretariat DPRD Merangin.

Dalam laporan audit itu, nilai temuan disebut mencapai sekitar Rp1,8 miliar. Temuan tersebut berkaitan dengan aspek pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran.

Sejumlah sumber menyebutkan dugaan penyimpangan tersebut kini tengah didalami aparat penegak hukum. Bahkan, beredar kabar bahwa penanganannya telah meningkat ke tahap penyidikan.

Jika benar, hal itu menandakan perkara tidak lagi sebatas persoalan administratif, tetapi sudah masuk ranah hukum.

Meski demikian, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari Kejati Jambi terkait status penanganan perkara tersebut.

Sejumlah Pejabat Dimintai Keterangan

Sumber lain menyebutkan beberapa pejabat di lingkungan Sekretariat DPRD Merangin telah dimintai klarifikasi.

Bahkan, informasi yang beredar menyebut unsur pimpinan DPRD periode sebelumnya turut dimintai keterangan.

Namun, seluruh informasi tersebut masih menunggu konfirmasi resmi dari aparat penegak hukum.

Publik Menunggu Penjelasan Resmi

Isu tata kelola keuangan di Sekretariat DPRD Merangin sebelumnya memang sempat menjadi sorotan publik, khususnya setelah munculnya laporan hasil audit BPK.

Saat itu, temuan masih berada dalam ranah administrasi.

Turunnya tim Kejati Jambi ke kantor DPRD Merangin kini memunculkan spekulasi bahwa kasus tersebut mendapat perhatian lebih serius.

Hingga berita ini diterbitkan, Kejati Jambi belum memberikan keterangan resmi terkait tujuan penggeledahan maupun kepastian status hukum perkara tersebut.

Publik pun menanti transparansi dan kejelasan proses yang sedang berjalan.

Perkembangan lebih lanjut akan terus dipantau dan diperbarui.(*)