Peran Lurah Disorot Maulana, Harus Pahami Masalah Warga dan Gerakkan Pembangunan

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, Maulana, mengingatkan seluruh lurah agar tidak hanya terpaku pada rutinitas administrasi pemerintahan.

Lebih dari itu, lurah harus mampu menjadi penggerak pembangunan, menyelesaikan persoalan masyarakat, serta memastikan setiap program pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi warga.

Pesan tersebut disampaikan Maulana saat membuka pelatihan peningkatan kapasitas (capacity building) bagi lurah dan Kepala Seksi (Kasi) Pemberdayaan Masyarakat se-Kota Jambi di Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri (BBPKA-PDN) I, Provinsi Sumatera Barat, Minggu 15 November 2026.

Dalam kegiatan tersebut, Maulana memberikan materi mengenai peran lurah sebagai ujung tombak pelaksanaan 11 program prioritas Kota Jambi periode 2025–2029.

Menurutnya, lurah menempati posisi strategis karena berhadapan langsung dengan masyarakat.

Mereka mengetahui kondisi wilayah, memahami persoalan warga, sekaligus memiliki peran penting dalam menjembatani kebijakan pemerintah dengan kebutuhan di lapangan.

Karena itu, ia meminta para lurah mengubah cara pandang terhadap tugas pemerintahan.

Jabatan lurah bukan sekadar posisi administratif yang berorientasi pada penyelesaian surat-menyurat dan laporan, melainkan tanggung jawab untuk menggerakkan perubahan di tengah masyarakat.

“Karena itu, saya ingin lurah memiliki cara pandang yang lebih luas terhadap tugas dan tanggung jawab kewilayahan. Lurah dan Kasi harus betul-betul memahami arah pembangunan Kota Jambi, termasuk program-program unggulan daerah. Apa substansinya, apa tujuan dan targetnya, kemudian terjemahkan sesuai karakteristik dan kebutuhan wilayah masing-masing,” tegas Maulana.

Maulana menilai keberhasilan pembangunan daerah tidak cukup diukur dari banyaknya program yang dirancang pemerintah kota.

Ukuran penting lainnya adalah kemampuan aparatur di tingkat kelurahan dalam menerjemahkan kebijakan menjadi tindakan nyata.

Ia meminta lurah lebih aktif membaca persoalan kewilayahan, membangun komunikasi dengan masyarakat, dan mencari solusi atas berbagai persoalan yang muncul di lingkungan masing-masing.

Pendekatan musyawarah dan kekeluargaan harus menjadi bagian dari cara kerja aparatur kelurahan.

Koordinasi dengan ketua RT, kecamatan, perangkat daerah, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas juga perlu diperkuat agar persoalan masyarakat dapat ditangani secara bersama-sama.

Selain itu, lurah harus memahami secara menyeluruh 11 program prioritas Pemkot Jambi, mulai dari tujuan, persyaratan, hingga sasaran penerima manfaat.

Maulana secara khusus menekankan pentingnya ketepatan data dalam pelaksanaan program, terutama yang berkaitan dengan bantuan sosial, pendidikan, dan kesehatan.

Ia meminta aparatur kelurahan memastikan data masyarakat akurat dan tervalidasi. Transparansi juga harus dijaga, termasuk memastikan penyaluran bantuan sosial berjalan sesuai ketentuan tanpa pemotongan yang merugikan penerima.

Selain kemampuan menyelesaikan persoalan, Maulana mendorong lurah dan Kasi Pemberdayaan Masyarakat untuk lebih kreatif dalam mengembangkan potensi wilayah.

Menurutnya, inovasi tidak harus selalu berupa program besar yang membutuhkan anggaran besar.

Perbaikan proses pelayanan, pengembangan UMKM, pengelolaan lingkungan, penguatan kelembagaan masyarakat, hingga pemanfaatan data wilayah untuk menentukan prioritas pembangunan merupakan langkah nyata yang dapat dilakukan aparatur kelurahan.

“Inovasi tidak selalu harus besar dengan anggaran besar. Perbaikan proses pelayanan, pengembangan potensi UMKM, pengelolaan lingkungan, penguatan kelembagaan masyarakat, hingga pemanfaatan data wilayah untuk menentukan prioritas pembangunan merupakan bentuk inovasi yang sangat berarti,” ungkapnya.

Ia juga mendorong aparatur kelurahan memanfaatkan teknologi informasi untuk mempercepat pelayanan, memperbaiki tata kelola pemerintahan, dan memudahkan masyarakat mengakses informasi.

Komunikasi dengan warga pun harus terus diperkuat. Lurah diminta tidak hanya mengandalkan jalur birokrasi formal, tetapi juga aktif turun ke masyarakat melalui pertemuan warga, koordinasi bersama ketua RT, grup komunikasi digital, serta kegiatan sosial kemasyarakatan.

Dengan pendekatan tersebut, kebijakan pemerintah dapat dipahami masyarakat dan berbagai persoalan di lingkungan dapat diketahui lebih cepat.

Untuk mendukung perubahan pola kerja tersebut, Pemkot Jambi menggelar pelatihan capacity building sebagai upaya meningkatkan kemampuan dan wawasan aparatur kelurahan.

Maulana berharap kegiatan ini menjadi ruang belajar bagi para peserta untuk bertukar pengalaman, memperluas pengetahuan, dan menemukan pendekatan baru dalam menjalankan pemerintahan di tingkat kewilayahan.

“Jadikan kesempatan ini sebagai ruang untuk belajar, berdiskusi, bertukar pengalaman, dan menemukan pendekatan baru dalam menyelesaikan persoalan kewilayahan,” pesannya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Aljosha, Sekretaris Daerah Kota Jambi A. Ridwan, perwakilan BBPKA-PDN I BPSDM Kementerian Dalam Negeri Syamsir Okraindi, Staf Ahli Wali Kota Bidang SDM, Keuangan dan Administrasi Noviarman, Kepala BKPSDMD Kota Jambi Rizalul Fikri, serta sejumlah camat se-Kota Jambi.

Melalui penguatan kapasitas tersebut, Maulana berharap para lurah mampu bekerja lebih progresif, tidak terjebak dalam rutinitas administratif, dan semakin peka terhadap kebutuhan masyarakat.

Sebab, keberhasilan 11 program prioritas Kota Jambi pada akhirnya sangat bergantung pada kemampuan aparatur di tingkat kelurahan dalam menerjemahkan kebijakan menjadi pelayanan, solusi, dan pembangunan yang benar-benar dirasakan masyarakat.(*)




Maulana Minta Lurah Lebih Inovatif, Persoalan Warga Harus Diselesaikan dari Tingkat Kelurahan

SUMATERA BARAT, SEPUCUKJAMBI.ID – Keberhasilan 11 program prioritas Pemerintah Kota Jambi tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan di tingkat wali kota.

Peran lurah sebagai aparatur yang bersentuhan langsung dengan masyarakat menjadi salah satu penentu apakah program pembangunan benar-benar tepat sasaran atau justru berhenti pada tataran administrasi.

Penegasan tersebut disampaikan Wali Kota Jambi, Maulana, saat membuka pelatihan peningkatan kapasitas atau capacity building bagi lurah dan Kepala Seksi (Kasi) Pemberdayaan Masyarakat se-Kota Jambi di Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri (BBPKA-PDN) I, Provinsi Sumatera Barat, Minggu 15 November 2026.

Dalam kegiatan tersebut, Maulana sekaligus memberikan materi mengenai peran strategis lurah sebagai ujung tombak pelaksanaan 11 program prioritas Kota Jambi periode 2025–2029.

Menurutnya, aparatur kelurahan tidak boleh hanya terpaku pada pekerjaan administratif.

Lurah harus mampu membaca persoalan masyarakat, mengenali potensi wilayah, menggerakkan partisipasi warga, serta memastikan kebijakan pemerintah kota terlaksana sesuai kebutuhan di lapangan.

“Di sinilah posisi strategis lurah dan para Kasi sebagai pamong yang berada paling dekat dengan masyarakat. Mereka memahami persoalan wilayah, mengetahui potensi lokal, sekaligus menjadi penghubung antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan masyarakat,” ujar Maulana.

Empat Hal yang Harus Diperkuat Lurah

Dalam arahannya, Maulana menekankan empat aspek penting yang harus menjadi perhatian lurah dan Kasi Pemberdayaan Masyarakat agar pelaksanaan program prioritas berjalan efektif.

Pertama, aparatur kelurahan harus memahami secara menyeluruh substansi 11 program prioritas.

Pemahaman tersebut mencakup tujuan, persyaratan, indikator keberhasilan, hingga kelompok masyarakat yang menjadi sasaran penerima manfaat.

Hal ini penting terutama untuk program yang berkaitan dengan bantuan sosial, pendidikan, dan kesehatan.

Lurah harus mampu menjelaskan ketentuan program sekaligus memastikan masyarakat yang memenuhi persyaratan memperoleh haknya.

Kedua, ketepatan data harus menjadi dasar pelaksanaan program.

Maulana meminta lurah memastikan data masyarakat selalu akurat dan tervalidasi, serta memperkuat koordinasi dengan kecamatan, perangkat daerah, puskesmas, dan instansi terkait.

Ia juga menekankan pentingnya transparansi dalam penyaluran bantuan sosial. Administrasi harus tertib dan tidak boleh ada praktik pemotongan bantuan yang merugikan masyarakat.

Ketiga, lurah harus membangun komunikasi yang efektif dengan warga. Kebijakan pemerintah perlu diterjemahkan ke dalam bahasa sederhana agar mudah dipahami masyarakat.

Pendekatan tersebut dapat dilakukan melalui koordinasi dengan ketua RT, pertemuan warga, grup komunikasi digital, hingga kegiatan sosial kemasyarakatan.

Keempat, lurah harus memiliki kemampuan menyelesaikan persoalan di wilayahnya. Pendekatan musyawarah dan kekeluargaan perlu dikedepankan tanpa mengabaikan aturan yang berlaku.

Koordinasi bersama Babinsa dan Bhabinkamtibmas melalui sinergi tiga pilar juga perlu diperkuat untuk menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.

Lurah Jangan Hanya Menjalankan Rutinitas Administrasi

Maulana menilai kompleksitas persoalan perkotaan menuntut aparatur kelurahan memiliki wawasan lebih luas.

Mereka harus mampu menyelaraskan kebijakan pemerintah pusat, prioritas pembangunan daerah, dan kebutuhan masyarakat di wilayah masing-masing.

Ia meminta setiap lurah memahami arah pembangunan Kota Jambi yang berorientasi pada penguatan kota perdagangan dan jasa, peningkatan kualitas sumber daya manusia, tata kelola pemerintahan, ketertiban masyarakat, serta pembangunan infrastruktur berkelanjutan.

“Karena itu, saya ingin lurah memiliki cara pandang yang lebih luas terhadap tugas dan tanggung jawab kewilayahan. Lurah dan Kasi harus betul-betul memahami arah pembangunan Kota Jambi, termasuk program-program unggulan daerah. Apa substansinya, apa tujuan dan targetnya, kemudian terjemahkan sesuai karakteristik dan kebutuhan wilayah masing-masing,” tegasnya.

Selain kemampuan manajerial dan komunikasi, Maulana juga mendorong aparatur kelurahan memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik dan mempercepat penyelesaian persoalan masyarakat.

Ia mengingatkan bahwa inovasi tidak selalu membutuhkan anggaran besar.

Perbaikan mekanisme pelayanan, pengembangan UMKM, pengelolaan lingkungan, penguatan kelembagaan masyarakat, serta pemanfaatan data wilayah untuk menentukan prioritas pembangunan juga merupakan bentuk inovasi yang berdampak langsung.

“Inovasi tidak selalu harus besar dengan anggaran besar. Perbaikan proses pelayanan, pengembangan potensi UMKM, pengelolaan lingkungan, penguatan kelembagaan masyarakat, hingga pemanfaatan data wilayah untuk menentukan prioritas pembangunan merupakan bentuk inovasi yang sangat berarti,” ungkapnya.

Pemkot Jambi Gembleng Aparatur Kelurahan

Pelatihan peningkatan kapasitas ini menjadi salah satu langkah Pemkot Jambi dalam memperkuat kualitas sumber daya aparatur, khususnya pejabat kewilayahan yang berhadapan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Maulana berharap para peserta tidak sekadar mengikuti kegiatan sebagai agenda kedinasan, tetapi benar-benar memanfaatkan pelatihan untuk memperluas wawasan, bertukar pengalaman, dan menemukan pendekatan baru dalam menyelesaikan persoalan pemerintahan di tingkat kelurahan.

“Jadikan kesempatan ini sebagai ruang untuk belajar, berdiskusi, bertukar pengalaman, dan menemukan pendekatan baru dalam menyelesaikan persoalan kewilayahan,” pesannya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Aljosha, Sekretaris Daerah Kota Jambi A. Ridwan, perwakilan BBPKA-PDN I BPSDM Kementerian Dalam Negeri Syamsir Okraindi, Staf Ahli Wali Kota Bidang SDM, Keuangan dan Administrasi Noviarman, Kepala BKPSDMD Kota Jambi Rizalul Fikri, serta sejumlah camat se-Kota Jambi.

Melalui penguatan kompetensi aparatur kelurahan, Pemkot Jambi menargetkan pelaksanaan program prioritas semakin terarah, pelayanan publik semakin responsif, dan berbagai persoalan masyarakat dapat ditangani lebih cepat dari tingkat kewilayahan.

Dengan demikian, keberhasilan pembangunan Kota Jambi tidak hanya diukur dari banyaknya program yang diluncurkan, tetapi juga dari sejauh mana manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.(*)