Polda Jambi Ungkap 4 Kasus TPPO, 7 Anak Jadi Korban dan 5 Orang Ditetapkan Tersangka

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kepolisian Daerah (Polda) Jambi mengungkap empat kasus dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sepanjang Januari hingga 19 November 2026.
Dalam pengungkapan tersebut, polisi mencatat tujuh anak sebagai korban dan menetapkan lima orang dewasa sebagai tersangka.
Seluruh perkara kini masih dalam tahap penyidikan. Pengungkapan ini mencakup dugaan penjualan bayi hingga praktik prostitusi yang melibatkan anak di bawah umur.
Kapolda Jambi Irjen Pol Drs. Widodo, S.H., M.H., memaparkan perkembangan penanganan kasus tersebut dalam konferensi pers di Mapolda Jambi, Jumat 20 November 2026.
Ia didampingi Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi Kombes Pol Jimmy Christian Samma, S.I.K., M.H., serta Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol Erlan Munaji, S.I.K., M.Si.
Berdasarkan data Polda Jambi, Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) menangani satu kasus dugaan penjualan bayi dengan satu korban anak dan satu tersangka.
Polresta Jambi juga menangani satu perkara dugaan prostitusi yang melibatkan seorang anak berusia 17 tahun. Dalam perkara tersebut, penyidik menetapkan satu orang sebagai tersangka.
Sementara itu, Polres Bungo mengungkap dua kasus dugaan prostitusi dengan total lima korban anak dan tiga tersangka.
Dengan demikian, total pengungkapan selama periode tersebut mencapai empat perkara, tujuh korban anak, dan lima tersangka dewasa.
Polda Jambi masih mendalami seluruh perkara untuk mengungkap rangkaian peristiwa serta peran masing-masing tersangka.
Dalam proses hukum, para tersangka dijerat dengan ketentuan pidana sesuai dugaan perbuatan masing-masing.
Polda Jambi menyebut sejumlah ketentuan yang digunakan antara lain Pasal 454 ayat (1) terkait tindak pidana melarikan anak dengan ancaman pidana penjara paling lama tujuh tahun.
Selain itu, terdapat pula penerapan Pasal 455 ayat (1) terkait tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman pidana penjara tiga hingga 15 tahun.
Penerapan pasal tersebut mengikuti hasil penyidikan dan pembuktian terhadap masing-masing perkara.
Kapolda Jambi menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberikan ruang bagi praktik perdagangan orang, terlebih ketika anak-anak menjadi sasaran eksploitasi.
“Kami tidak akan memberikan ruang bagi praktik Tindak Pidana Perdagangan Orang di wilayah hukum Polda Jambi. Terlebih, dalam pengungkapan kali ini seluruh korban merupakan anak-anak yang menjadi kelompok rentan terhadap berbagai bentuk eksploitasi. Kami akan menindak tegas setiap pelaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” tegas Widodo.
Selain mengusut perkara, Polda Jambi bersama Polres jajaran juga meningkatkan upaya pencegahan melalui Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD).
Pada 15–19 November 2026, jajaran kepolisian melaksanakan 58 kegiatan sosialisasi mengenai bahaya perdagangan orang.
Kegiatan tersebut menyasar berbagai lokasi yang dinilai membutuhkan edukasi dan pengawasan, antara lain Bandara Sultan Thaha Jambi, pelabuhan, terminal, loket travel, hotel, penginapan, tempat hiburan malam, karaoke, dan panti pijat.
Sosialisasi juga menyasar instansi pemerintah, lembaga perlindungan perempuan dan anak, lingkungan pendidikan, pasar, hingga kawasan permukiman masyarakat.
Dalam kegiatan tersebut, petugas memberikan pemahaman mengenai modus perdagangan orang, termasuk perekrutan mencurigakan, penampungan, pengiriman, serta tawaran pekerjaan yang berpotensi mengarah pada eksploitasi.
Langkah pencegahan ini menjadi penting karena praktik perdagangan orang tidak selalu diawali dengan kekerasan.
Pelaku juga dapat memanfaatkan iming-iming pekerjaan, keuntungan finansial, maupun janji kehidupan yang lebih baik untuk menjebak korban.
Widodo menegaskan bahwa pemberantasan TPPO membutuhkan kerja sama berbagai pihak. Penegakan hukum harus berjalan beriringan dengan pencegahan dan perlindungan terhadap korban.
Menurutnya, kepolisian perlu memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, instansi terkait, lembaga perlindungan perempuan dan anak, serta masyarakat.
“Penanganan TPPO membutuhkan keterlibatan dan kepedulian seluruh pihak. Kami akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, instansi terkait, lembaga perlindungan perempuan dan anak, serta seluruh elemen masyarakat. Keselamatan dan perlindungan korban, khususnya anak-anak, menjadi perhatian utama kami,” ungkapnya.
Kapolda juga meminta masyarakat tidak mudah percaya terhadap tawaran pekerjaan yang tidak jelas, proses perekrutan mencurigakan, maupun aktivitas yang berpotensi melibatkan eksploitasi manusia.
Masyarakat yang mengetahui atau mencurigai praktik perdagangan orang dapat melapor ke kantor polisi terdekat atau menghubungi Call Center Polri 110.
Laporan masyarakat diharapkan membantu kepolisian mendeteksi lebih awal dugaan TPPO sekaligus mencegah bertambahnya korban.
Polda Jambi menegaskan komitmennya untuk menangani perkara perdagangan orang secara profesional, transparan, dan akuntabel.
Perlindungan terhadap korban, terutama anak-anak, juga menjadi bagian penting dalam proses penanganan kasus tersebut.(*)