MUARABUNGO, SEPUCUKJAMBI.ID – Keamanan dalam menjalankan aktivitas transaksi keuangan menjadi hal penting yang harus diperhatikan setiap Agen BRILink.

Di tengah perkembangan teknologi digital dan maraknya berbagai modus penipuan, kedisiplinan menjaga data serta identitas menjadi kunci utama dalam melindungi usaha dan menjaga kepercayaan nasabah.

Sebagai mitra layanan perbankan Bank Rakyat Indonesia (BRI), Agen BRILink tidak hanya dituntut memberikan pelayanan cepat dan ramah, tetapi juga harus memahami pentingnya menjaga keamanan informasi dalam setiap aktivitas operasional.

Muhlisoh, Petugas Ekosistem Bisnis Mikro (PEBM), Yang melakukan monitoring keagenan Brilink di BRI BO Muara Bungo menyampaikan bahwa salah satu langkah utama dalam menjaga keamanan transaksi adalah tidak memberikan informasi rahasia kepada pihak lain, seperti PIN, password, dan kode One Time Password (OTP).

Menurutnya, informasi tersebut merupakan akses pribadi yang tidak boleh dibagikan kepada siapa pun, termasuk pihak yang mengaku sebagai petugas bank.

Selain itu Muhlisoh menyampaikan, agen juga diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai bentuk komunikasi mencurigakan melalui telepon, pesan WhatsApp, maupun media sosial.

Sebab, oknum tidak bertanggung jawab dapat menggunakan identitas palsu dengan mengatasnamakan Bank BRI untuk meminta data pribadi, mengarahkan korban membuka tautan tertentu, hingga memasang aplikasi tidak resmi.

Dalam menjalankan operasional, agen juga harus memastikan keamanan perangkat Electronic Data Capture (EDC) maupun telepon genggam yang digunakan untuk transaksi.

Perangkat tersebut tidak boleh dipinjamkan kepada pihak yang tidak berwenang guna menghindari penyalahgunaan.

Ketelitian dalam memeriksa setiap transaksi juga menjadi bagian penting untuk mencegah penipuan.

Agen wajib memastikan status transaksi melalui perangkat atau kanal resmi, bukan hanya mengandalkan tangkapan layar maupun bukti pembayaran yang ditunjukkan pelanggan.

Apabila menemukan aktivitas mencurigakan, agen diimbau tidak mengikuti instruksi yang belum terverifikasi dan segera melakukan pelaporan melalui saluran resmi BRI.

Kesadaran menjaga keamanan data dan identitas bukan hanya melindungi agen dari risiko kerugian, tetapi juga menjadi upaya mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap layanan BRILink.

Dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, menjaga kerahasiaan informasi, serta disiplin mengikuti prosedur keamanan, Agen BRILink diharapkan dapat terus memberikan pelayanan transaksi yang aman, nyaman, dan terpercaya bagi masyarakat.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID — Pembangunan kantor pusat dengan penyedia struktur, mekanikal elektrikal, dan interior yang terpisah berisiko menimbulkan masalah koordinasi serta saling lempar tanggung jawab. Menggunakan jasa konstruksi terintegrasi dapat meminimalkan kesalahan antarpekerjaan, menghindari pembongkaran ulang, dan mengurangi biaya tambahan.

Lahan sudah dibeli, arsitek sudah ditunjuk, dan anggaran sudah disetujui direksi. Perusahaan lalu menender pekerjaan struktur, menyusul mekanikal elektrikal, lalu interior di tahap akhir. Membangun gedung kantor dengan tiga penyedia terpisah terdengar rapi di atas kertas. Masalahnya muncul tepat di sambungan antar pekerjaan.

Sambungan itu jarang diawasi siapa pun. Penyedia pertama merasa tugasnya selesai, penyedia kedua menerima kondisi apa adanya. Ketika ada yang tidak cocok, keduanya menunjuk pihak lain.

Biayanya muncul dalam bentuk pembongkaran ulang. Dinding yang sudah diplester dibobok untuk jalur kabel yang terlewat. Penyedia Layanan Konstruksi dan Bangunan yang menangani beberapa lapis sekaligus menutup celah itu lebih awal.

Membangun Gedung Kantor Berjalan dalam Lima Lapis

Urutannya Tetap, yang Berubah Hanya Tumpang Tindihnya

Lima lapis pekerjaan selalu berjalan dalam urutan yang sama. Pekerjaan persiapan dan pondasi, struktur, selubung bangunan, instalasi mekanikal elektrikal, lalu pekerjaan interior dan furniture. Urutan ini tidak bisa dibalik tanpa konsekuensi.

Yang membedakan satu proyek dari lainnya adalah seberapa banyak lapis yang berjalan bersamaan. Proyek yang terburu-buru memaksa tumpang tindih lebih besar. Tumpang tindih itu sah, asalkan titik serahnya disepakati tertulis.

Lapis yang Paling Sering Tertukar Urutannya

Kesalahan paling umum terjadi antara lapis keempat dan kelima. Pekerjaan interior dimulai sebelum pengujian instalasi tuntas. Plafon tertutup, lalu kebocoran pipa baru ketahuan sebulan kemudian.

Perizinan Berjalan Paralel, Bukan Menunggu Giliran

Izin Membangun di Depan, Kelaikan Fungsi di Belakang

Dua dokumen berbeda mengapit seluruh rangkaian pekerjaan. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 mensyaratkan persetujuan bangunan gedung diperoleh sebelum pelaksanaan konstruksi dimulai. Di ujung lain, dokumen kelaikan fungsi menentukan kapan gedung boleh ditempati.

Keduanya menuntut gambar kerja yang konsisten dengan kondisi lapangan. Karena itu pencatatan perubahan harus berjalan sejak hari pertama. Menyusunnya di akhir proyek berarti menelusuri ulang pekerjaan yang sudah tertutup.

Titik Serah Antar Disiplin Paling Rawan Lepas

Lima Sambungan yang Perlu Disepakati Tertulis

Setiap pergantian penyedia menciptakan satu titik serah. Kelima titik berikut paling sering menimbulkan perselisihan:

• Struktur ke mekanikal elektrikal, menyangkut posisi dan ukuran lubang tembus pada balok.

• Selubung bangunan ke instalasi, menyangkut penetrasi pipa yang menembus dinding luar.

• Instalasi ke pekerjaan interior, menyangkut kapan plafon boleh mulai ditutup.

• Interior ke furniture, menyangkut titik daya dan jalur data pada tiap posisi kerja.

• Seluruh pekerjaan ke pengujian sistem, menyangkut siapa yang menyiapkan berita acaranya.

Titik pertama paling mahal bila terlewat. Membobok balok struktur setelah beton mengeras menuntut kajian tersendiri. Lubang tembus seharusnya sudah tertanam sejak pengecoran.

Keputusan yang Harus Diambil Lebih Awal dari Dugaan

Pilihan yang Mengunci Pekerjaan di Belakangnya

Beberapa keputusan terlihat seperti urusan akhir, padahal menentukan pekerjaan di tahap awal. Dua di antaranya paling sering terlambat:

• Jumlah posisi kerja dan tata letaknya, karena menentukan kebutuhan daya serta titik pendingin.

• Jenis sistem pendingin yang dipakai, karena menentukan ruang yang harus struktur sediakan.

Menunda keduanya sampai tahap interior berarti menyesuaikan diri dengan bangunan yang sudah jadi. Hasilnya hampir selalu kompromi, bukan pilihan yang paling tepat.

Menyusun Tahapan Membangun Gedung Kantor dari Lahan Kosong

Urutan Kerja yang Bisa Anda Jalankan

Rangkaian berikut menjaga agar titik serah tidak lepas:

1. Tetapkan kebutuhan ruang dan jumlah penghuni sebelum desain dimulai.

2. Urus persetujuan bangunan gedung berbarengan dengan penyusunan gambar kerja.

3. Kunci jenis sistem pendingin dan kebutuhan daya sebelum struktur dicor.

4. Sepakati titik serah antar disiplin secara tertulis di dalam kontrak.

5. Jadwalkan pengujian instalasi sebelum pekerjaan penutup dimulai.

6. Himpun berkas pengujian dan gambar terbangun untuk pengurusan kelaikan fungsi.

Langkah keempat yang paling sering dilewati. Padahal satu halaman kesepakatan di awal menghemat berminggu-minggu perdebatan di tengah proyek.

Ringkasnya, pekerjaan dari lahan kosong jarang gagal pada bagian teknisnya. Ia tersendat di sambungan antar pekerjaan yang tidak ada pemiliknya. Semakin sedikit pergantian penyedia, semakin sedikit sambungan yang perlu Anda awasi.

Terra by Trimitra menangani pekerjaan sipil, mekanikal elektrikal, interior, sampai furniture dalam satu tim. Komponen furniture diproduksi di workshop sendiri, sehingga penyesuaian dimensi bisa berjalan seiring pekerjaan lapangan. Bagi perusahaan yang sedang menyiapkan kantor pusat baru, Kontraktor Kantor Jakarta Selatan yang memegang beberapa disiplin sekaligus mengurangi jumlah titik serah yang perlu diawasi.

Pertanyaan Seputar Pembangunan Kantor Baru

1. Kapan perizinan sebaiknya mulai diurus?

Sebelum pelaksanaan konstruksi dimulai, dan berjalan berbarengan dengan penyusunan gambar kerja.

2. Apakah pekerjaan interior bisa dimulai sebelum instalasi selesai diuji?

Sebaiknya tidak, karena penutupan plafon membuat perbaikan instalasi jauh lebih mahal.

3. Apa yang paling sering memicu perselisihan antar penyedia?

Titik serah yang tidak disepakati tertulis, terutama soal lubang tembus pada struktur.

Tentang PT Trimitra Menara Persada

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Musabaqah Tilawatil Qur’an dan Hadis (MTQH) ke-55 Tingkat Provinsi Jambi Tahun 2026 tidak hanya menjadi panggung perlombaan seni baca dan pemahaman Al-Qur’an.

Kehadiran kafilah dari 11 kabupaten/kota juga menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat Kota Jambi dengan nilai transaksi UMKM yang mencapai sekitar Rp1,5 miliar.

Angka tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Jambi sekaligus Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Kota Jambi, Diza Hazra Aljosha, saat menghadiri ramah tamah dan jamuan sarapan bersama seluruh kafilah di Aula Griya Mayang, Rumah Dinas Wali Kota Jambi, Jumat 6 November 2026.

Menurut Diza, capaian transaksi tersebut berasal dari aktivitas pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terlibat dalam rangkaian MTQH.

Nilainya bahkan belum mencakup transaksi para pedagang kaki lima (PKL) yang turut memanfaatkan meningkatnya aktivitas masyarakat selama perhelatan berlangsung.

“Alhamdulillah, sampai hari ini total transaksi dan perputaran ekonomi dari UMKM yang terlibat telah mencapai sekitar Rp1,5 miliar. Angka tersebut belum termasuk aktivitas para pedagang kaki lima yang juga turut membantu menggerakkan perekonomian,” ujar Diza.

Capaian ini memperlihatkan bahwa penyelenggaraan agenda keagamaan berskala provinsi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat.

Mobilitas peserta, pendamping, dan rombongan dari berbagai daerah menciptakan permintaan terhadap makanan, minuman, serta produk lokal.

Sebagai kota yang mengandalkan sektor perdagangan dan jasa, Kota Jambi memiliki peluang untuk mengoptimalkan kunjungan tersebut.

Karena itu, Pemkot Jambi memberikan ruang kepada pelaku UMKM agar mereka tidak hanya menjadi penonton dalam penyelenggaraan MTQH, tetapi ikut menikmati manfaat ekonominya.

Meski demikian, angka Rp1,5 miliar tersebut masih berupa capaian transaksi yang disampaikan pemerintah kota.

Pemkot Jambi belum merinci jumlah UMKM penerima manfaat, persebaran transaksi, maupun kontribusi masing-masing sektor usaha.

Selain menyoroti dampak ekonomi, Diza menegaskan bahwa Pemkot Jambi juga berupaya menjaga kenyamanan seluruh peserta MTQH ke-55 selama berada di ibu kota Provinsi Jambi.

Dalam kegiatan ramah tamah yang berlangsung Jumat pagi itu, Diza menyambut langsung para kafilah bersama jajaran asisten dan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkot Jambi.

Hadir pula Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris Dewan Hakim, anggota Dewan Hakim, panitera, pimpinan kafilah kabupaten/kota, perwakilan Bagian Kesejahteraan Rakyat, jajaran Kementerian Agama, Forkopimda Kota Jambi, serta para peserta MTQH.

Diza mengatakan, pemerintah kota menempatkan pelayanan kepada peserta sebagai salah satu tanggung jawab utama tuan rumah.

Mulai dari kebutuhan konsumsi, pendampingan, hingga koordinasi selama kegiatan berlangsung menjadi perhatian jajaran Pemkot Jambi.

Ia juga meminta seluruh kafilah menyampaikan masukan apabila menemukan kekurangan dalam pelayanan.

Menurut Diza, koordinasi melalui liaison officer (LO) dari masing-masing OPD bertujuan memastikan kebutuhan peserta terpenuhi.

Komunikasi intensif tersebut bukan untuk membatasi aktivitas kafilah, melainkan memastikan setiap rombongan memperoleh pendampingan yang memadai.

“Kalau ada yang kurang, apa yang perlu dipersiapkan, atau bantuan apa yang dibutuhkan, kami ingin memastikan pemerintah kota bisa hadir dan membantu,” katanya.

Diza juga menyampaikan permohonan maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyambutan maupun pelayanan selama peserta mengikuti MTQH.

Ia memastikan berbagai masukan akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan kegiatan berikutnya.

Di luar aspek ekonomi dan pelayanan, Diza mengingatkan bahwa MTQH memiliki tujuan lebih luas daripada sekadar menentukan peserta terbaik.

Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi ruang untuk memperkuat kecintaan masyarakat terhadap Al-Qur’an sekaligus mendorong generasi muda memahami dan mengamalkan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari.

Ia menegaskan, seluruh kafilah memiliki kedudukan yang sama dalam upaya memuliakan Al-Qur’an.

Karena itu, pemerintah kota tetap menghargai setiap peserta tanpa menjadikan hasil perlombaan sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan.

“Siapa pun yang nantinya menjadi juara, kami sangat menghargai kehadiran Bapak, Ibu, dan adik-adik semua. Kehadiran saudara-saudara di Kota Jambi ini merupakan bagian dari ikhtiar memuliakan Al-Qur’an,” ungkapnya.

Diza juga berharap pertemuan antarkafilah dari 11 kabupaten/kota dapat memperkuat hubungan sosial dan persaudaraan di Provinsi Jambi.

Baginya, silaturahmi yang terbangun selama MTQH seharusnya tidak berakhir ketika perlombaan selesai.

Hubungan baik antarpeserta dan pemerintah daerah perlu terus terpelihara setelah seluruh rombongan kembali ke daerah masing-masing.

Apresiasi terhadap pelayanan Pemkot Jambi juga datang dari perwakilan Kafilah Kabupaten Kerinci.

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kerinci, Herlus, S.Pd., M.Pd., menyampaikan terima kasih atas sambutan dan pendampingan yang diberikan selama rombongannya mengikuti MTQH ke-55.

Herlus menilai perhatian tuan rumah sudah terasa sejak sebelum kafilah berangkat menuju Kota Jambi.

Koordinasi melalui LO dari masing-masing OPD membantu rombongan mempersiapkan perjalanan sekaligus memenuhi berbagai kebutuhan selama kegiatan.

Ia juga mengapresiasi kesiapsiagaan personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang turut menjaga keamanan dan kenyamanan peserta.

“Kami merasa sangat terhormat dan nyaman dengan perhatian Pemerintah Kota Jambi. Bahkan, pendampingan terus dilakukan dan kami merasa benar-benar diperhatikan. Kehadiran personel Satpol PP yang selalu bersiaga juga memberikan rasa aman bagi kami,” ujar Herlus.

Apresiasi tersebut menjadi salah satu gambaran pentingnya pelayanan tuan rumah dalam penyelenggaraan kegiatan berskala provinsi.

Kelancaran perlombaan memang menjadi tujuan utama, tetapi kenyamanan, keamanan, dan kualitas pendampingan juga menentukan pengalaman para peserta.

Melalui MTQH ke-55, Kota Jambi tidak hanya berupaya menyukseskan agenda keagamaan tingkat provinsi, tetapi juga memanfaatkan momentum tersebut untuk menggerakkan ekonomi lokal dan memperkuat hubungan antardaerah.

Tantangan berikutnya ialah memastikan dampak ekonomi dan sosial itu tidak berhenti selama perhelatan berlangsung.

Pelibatan UMKM, peningkatan kualitas pelayanan, serta keberlanjutan hubungan antarkabupaten/kota menjadi bagian penting agar manfaat MTQH dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Program Kampung Bahagia membawa Kota Jambi menembus lima besar nasional dalam ajang Integrated Sustainable Indonesian Movement (I-SIM) menuju Indonesia SDGs Action Award.

Namun, capaian tersebut belum menjadi akhir.

Tim verifikator Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) kini turun langsung untuk menguji kesesuaian antara konsep, penggunaan anggaran, pelaksanaan, hingga manfaat program bagi masyarakat.

Verifikasi lapangan berlangsung Jumat 6 November 2026. Tim Bappenas diterima langsung Wali Kota Jambi Maulana di Rumah Dinas Wali Kota Jambi.

Tahapan ini menjadi penting karena penilaian tidak hanya mengandalkan laporan dan presentasi pemerintah daerah.

Tim verifikator juga ingin melihat kondisi nyata pelaksanaan Kampung Bahagia di lingkungan masyarakat.

Bagi Pemkot Jambi, masuknya program tersebut ke lima besar nasional menjadi capaian sekaligus tantangan untuk membuktikan bahwa pembangunan berbasis masyarakat benar-benar memberikan perubahan.

Dalam pertemuan tersebut, Maulana memaparkan konsep dan pelaksanaan Kampung Bahagia sebagai salah satu program unggulan Pemkot Jambi yang mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).

Ia menjelaskan, program ini tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik dan infrastruktur lingkungan.

Kampung Bahagia juga mendorong partisipasi warga, kemandirian masyarakat, keamanan, kebersihan, serta peningkatan kualitas kehidupan dari tingkat Rukun Tetangga (RT).

Pelaksanaannya mengedepankan musyawarah bersama warga. Masyarakat ikut menentukan kebutuhan prioritas, menyusun perencanaan, hingga terlibat dalam pelaksanaan kegiatan.

“Kami sudah menjelaskan mulai dari prosesnya, bagaimana musyawarah bersama warga, perencanaan, hingga pelaksanaannya. Setelah paparan ini, tim penilai akan turun langsung ke sejumlah titik lokasi untuk melihat bagaimana Program Kampung Bahagia benar-benar diaplikasikan di tengah masyarakat,” ujar Maulana.

Program tersebut juga terintegrasi dengan sejumlah inisiatif lainnya, seperti Optimalisasi Pengelolaan Berbasis Masyarakat (OPBM), penguatan sistem keamanan lingkungan, pemasangan CCTV terintegrasi, serta kolaborasi lintas sektor.

Sementara itu, Senior Manager Operasi, Medi Haryanto, menjelaskan bahwa tim verifikator akan memeriksa empat aspek utama.

Pertama, kualitas perencanaan program. Kedua, kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan di lapangan.

Ketiga, kelengkapan administrasi serta tata kelola. Keempat, implementasi dan manfaat nyata program bagi masyarakat.

“Mulai dari asas manfaat program, kemudian serapan anggarannya, sudah dijelaskan dengan sangat baik. Ini menjadi catatan penting bagi kami dalam proses verifikasi,” ungkap Medi.

Tim verifikator juga akan membagi personel menjadi dua kelompok untuk mengunjungi sejumlah lokasi pelaksanaan Kampung Bahagia.

Salah satu aspek yang menjadi perhatian dalam penilaian adalah cakupan Kampung Bahagia yang menjangkau lebih dari 1.000 RT di Kota Jambi.

Skala tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah.

Semakin luas cakupan program, semakin penting pula konsistensi pelaksanaan, transparansi pengelolaan anggaran, dan pemerataan manfaat bagi masyarakat.

Karena itu, Bappenas tidak hanya ingin melihat keberhasilan program di satu atau dua lokasi.

Tim juga akan mencermati bagaimana pemerintah menjaga kualitas implementasi dan memastikan masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya.

Medi menegaskan bahwa keberhasilan program tidak cukup diukur dari kelengkapan dokumen maupun besarnya anggaran yang terserap.

“Yang paling penting bagi kami adalah pemanfaatan program ini terhadap masyarakat. Karena tujuan akhirnya adalah bagaimana masyarakat Kota Jambi menjadi lebih sejahtera, sehat, dan memiliki kualitas kehidupan yang lebih baik,” jelasnya.

Ia juga mengajak para Ketua RT dan seluruh elemen masyarakat untuk menjaga keberlanjutan Kampung Bahagia.

Menurutnya, program tersebut harus menjadi gerakan bersama, bukan hanya bergantung pada kepala daerah.

Menanggapi keberhasilan masuk lima besar nasional I-SIM, Maulana menyampaikan apresiasi kepada para Ketua RT, kelompok kerja, perangkat daerah, dan masyarakat yang ikut menjalankan Kampung Bahagia.

Ia menilai capaian tersebut lahir dari kerja bersama dan semangat gotong royong yang tumbuh di tengah masyarakat.

“Kepada seluruh Ketua RT, kami mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan kerja kerasnya. Terima kasih juga kepada seluruh keluarga besar masyarakat Kota Jambi yang telah bersama-sama mendukung Kampung Bahagia hingga berhasil masuk lima besar nasional,” tuturnya.

Maulana berharap proses verifikasi Bappenas berjalan lancar dan membawa hasil terbaik bagi Kota Jambi dalam tahapan menuju Indonesia SDGs Action Award.

“Alhamdulillah, Kota Jambi sudah masuk lima besar nasional. Sekarang kita berharap dan berdoa mudah-mudahan dalam penilaian selanjutnya Kota Jambi bisa meraih hasil terbaik, bahkan menjadi nomor satu. Kami mohon doa dan dukungan seluruh masyarakat Kota Jambi,” katanya.

Masuknya Kampung Bahagia dalam lima besar nasional I-SIM menjadi momentum bagi Pemkot Jambi untuk memperkuat pembangunan berbasis partisipasi masyarakat.

Program ini diharapkan tidak berhenti pada pembangunan infrastruktur lingkungan, tetapi juga mampu membangun budaya gotong royong, memperkuat keamanan, meningkatkan kebersihan, dan mendorong kemandirian warga.

Pada akhirnya, hasil penilaian nasional bukan hanya menjadi kebanggaan pemerintah daerah.

Hal yang lebih penting adalah sejauh mana perubahan tersebut benar-benar dirasakan masyarakat di tingkat RT.

Kini, verifikasi Bappenas menjadi salah satu tahapan penting untuk menguji konsistensi pelaksanaan Kampung Bahagia sekaligus melihat apakah program unggulan Kota Jambi tersebut mampu menghadirkan manfaat yang berkelanjutan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Organisasi perempuan Minangkabau, Perkumpulan Bundo Kanduang Minangkabau (PBKM) Kota Jambi, mendapat tantangan untuk memperluas peran dalam pembangunan daerah.

Pemerintah Kota Jambi berharap organisasi ini tidak hanya menjaga adat dan budaya, tetapi juga mampu menggerakkan pemberdayaan ekonomi, pendidikan, serta pengembangan generasi muda.

Pesan tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Aljosha, saat menghadiri pengukuhan pengurus PBKM Kota Jambi periode 2025–2029 di Aula Rumah Dinas Wakil Wali Kota Jambi, Jumat 6 November 2026.

Dalam kesempatan itu, Diza menyambut terbentuknya kepengurusan baru di bawah kepemimpinan Bundo Hj. Reni Devita, S.E., M.M.

Ia berharap para pengurus mampu menerjemahkan amanah organisasi menjadi program yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.

Menurut Diza, organisasi kemasyarakatan seperti Bundo Kanduang memiliki peluang besar untuk mengambil bagian dalam pembangunan, terutama melalui penguatan kapasitas perempuan dan generasi muda.

” Kami berharap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan tidak sebatas agenda seremonial. Mengingat organisasi sebesar Bundo Kanduang harus mampu memberikan manfaat dan dampaknya benar-benar dirasakan masyarakat, khususnya masyarakat Minangkabau di perantauan,” tegas Diza.

Diza secara khusus mendorong PBKM Kota Jambi menyusun program yang selaras dengan karakteristik ekonomi daerah.

Sebagai kota perdagangan dan jasa, Kota Jambi memiliki peluang pengembangan kewirausahaan, perdagangan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Karena itu, ia mengajak Bundo Kanduang membangun kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam bidang tersebut.

Diza juga menyoroti besarnya potensi generasi muda di Kota Jambi. Ia menyebut sekitar 52 persen penduduk Kota Jambi merupakan generasi muda.

” Buatlah program yang beririsan dengan perdagangan dan kepemudaan yang tentunya dapat berkolaborasi bersama Pemerintah Kota, mengingat sekitar 52 persen penduduk Kota Jambi merupakan generasi muda,” ujarnya.

Ia menegaskan, Pemkot Jambi terbuka terhadap kerja sama dengan organisasi masyarakat yang memiliki program konkret untuk meningkatkan kompetensi masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dalam prosesi pengukuhan, Bundo Hj. Reni Devita resmi menjabat Ketua PBKM Kota Jambi periode 2025–2029 bersama 31 orang lainnya yang masuk dalam jajaran kepengurusan.

Pengukuhan ditandai dengan penyematan selempang dan pin Bundo Kanduang serta penyerahan bendera pataka oleh Ketua PBKM Provinsi Jambi, Bundo Hj. Gustimaniar Umar, S.E.

Reni menyebut jabatan tersebut sebagai amanah sekaligus kehormatan besar.

Ia menilai Bundo Kanduang memiliki tanggung jawab penting dalam menjaga nilai moral, melestarikan adat istiadat, serta membentuk karakter generasi penerus.

Ia menegaskan kepengurusan yang dipimpinnya akan berpegang pada falsafah Minangkabau, Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.

” Bundo Kanduang akan berpijak pada falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, walaupun kami berada di rantau,” ungkap Reni.

Selain menjaga tradisi, ia berkomitmen membangun sinergi dengan pemerintah dan berbagai elemen masyarakat untuk memperkuat pemberdayaan perempuan serta mendukung pembangunan yang inklusif.

Pengukuhan PBKM Kota Jambi juga dihadiri Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI, Afriansyah Noor, dan Ketua Umum Pengurus Pusat PBKM, Bundo Prof. Dr. Ir. Hj. Putri Reno Raudha Thaib.

Afriansyah mengapresiasi perkembangan organisasi Bundo Kanduang yang kini telah hadir di berbagai daerah di Indonesia hingga luar negeri.

Ia mengingatkan masyarakat Minangkabau di perantauan agar tetap menjaga adat istiadat dan identitas budaya sebagai bagian dari warisan leluhur.

“Saya berpesan agar masyarakat Minangkabau di mana pun berada bisa menjunjung tinggi adat istiadat,” ujarnya.

Tidak hanya menyampaikan pesan pelestarian budaya, Afriansyah juga membuka peluang kolaborasi antara Kementerian Ketenagakerjaan dengan organisasi Bundo Kanduang.

Kolaborasi tersebut diharapkan dapat mendukung program pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

“Kami siap memfasilitasi, dan semuanya dibiayai oleh negara,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Umum PP PBKM, Putri Reno Raudha Thaib, menjelaskan bahwa organisasi Bundo Kanduang telah berdiri sejak 1974 dan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM pada 2015.

Hingga saat ini, organisasi tersebut telah berkembang di 14 provinsi di Indonesia dan memiliki jaringan di 10 negara.

“Sampai hari ini, Bundo Kanduang telah hadir di 14 provinsi di Indonesia dan di 10 negara di luar negeri,” jelasnya.

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa organisasi Bundo Kanduang tidak hanya berperan dalam menjaga tradisi masyarakat Minangkabau di daerah asal, tetapi juga menjadi wadah untuk mempererat hubungan masyarakat Minang di perantauan.

Pengukuhan pengurus PBKM Kota Jambi periode 2025–2029 diharapkan memperkuat peran tersebut.

Tantangannya kini adalah menerjemahkan nilai adat dan budaya menjadi kegiatan nyata yang menyentuh kehidupan masyarakat, mulai dari pemberdayaan perempuan, pendidikan karakter, pengembangan kewirausahaan, hingga pembinaan generasi muda.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pelindo Regional 2 Jambi akan mengubah mekanisme penerbitan nota layanan mulai 1 Desember 2026.

Meski kewenangan penerbitan beralih dari anak perusahaan ke kantor regional, perusahaan memastikan perubahan tersebut tidak akan memperumit proses administrasi maupun menghambat aktivitas pengguna jasa kepelabuhanan.

Melalui mekanisme baru ini, Pelindo Regional 2 Jambi akan mengambil alih penerbitan nota layanan yang sebelumnya ditangani secara langsung oleh masing-masing anak perusahaan.

Penyesuaian tersebut menjadi bagian dari penataan peta peran korporasi di lingkungan Pelindo.

Manager Komersial dan Kepatuhan Bisnis, Rahmat Sururi, menjelaskan bahwa perubahan hanya menyangkut mekanisme penerbitan nota layanan.

Pengguna jasa tetap dapat mengakses layanan melalui sistem digital yang sudah terintegrasi.

“Tidak ada perubahan yang signifikan. Hanya saja memang ada perubahan mekanisme penerbitan nota layanan mulai 1 Desember 2026, yang akan beralih dari anak perusahaan langsung ke Pelindo Regional 2 Jambi,” ujar Rahmat, di hadapan awak media, Jumat 6 November 2026.

Dengan kebijakan tersebut, anak perusahaan di lingkungan Pelindo, termasuk pengelola terminal petikemas Talang Gulo dan entitas penunjang lainnya, tidak lagi menerbitkan nota layanan secara mandiri.

Pelindo Regional 2 Jambi akan mengendalikan proses penerbitan secara terpusat.

Salah satu hal yang menjadi perhatian pengguna jasa dalam perubahan mekanisme ini adalah kecepatan pengurusan administrasi dan kepastian biaya layanan.

Rahmat memastikan sistem digital tetap menjadi sarana utama dalam proses pengajuan.

Pengguna jasa dapat memasukkan permohonan melalui aplikasi atau sistem terintegrasi untuk memperoleh estimasi biaya sesuai layanan yang dibutuhkan.

Melalui sistem tersebut, pelanggan juga dapat melihat rincian biaya secara langsung sehingga memiliki gambaran mengenai kewajiban pembayaran sebelum melanjutkan proses layanan.

“Dalam aplikasi ataupun by system nantinya, pengguna jasa dapat melihat langsung rincian biaya atau estimasi biaya yang akan dikenakan. Pengajuan lewat aplikasi oleh pengguna jasa, saat mereka mengajukan, sudah keluar estimasi perhitungan biaya terkait nilai yang diinginkan,” jelas Rahmat.

Kepastian informasi biaya ini menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga transparansi layanan kepelabuhanan.

Pelindo berharap perubahan mekanisme administrasi tidak menambah beban koordinasi maupun memperpanjang waktu pelayanan kepada pelanggan.

Sebelum menerapkan mekanisme baru, Pelindo Regional 2 Jambi telah menggelar sosialisasi kepada para pengguna jasa di Aston Hotel Jambi, Kamis 15 Oktober 2026 lalu.

Kegiatan tersebut melibatkan perwakilan 23 perusahaan yang bergerak di berbagai sektor kepelabuhanan.

Pesertanya berasal dari perusahaan terminal petikemas, pelayaran, keagenan kapal, bongkar muat, logistik, hingga transportasi barang.

Sebelumnya, General Manager Pelindo Regional 2 Jambi, Febrianto Zenny Sulistyo Hari Murti, mengatakan penataan peta peran korporasi bertujuan memperjelas pembagian tanggung jawab dan kewenangan antara perusahaan induk dengan anak perusahaan.

Menurutnya, pelanggan perlu memahami perubahan jalur koordinasi agar tidak mengalami kebingungan ketika mengurus administrasi maupun membutuhkan konsultasi layanan.

“Penataan ini bukan hanya mengenai perubahan alur penerbitan nota, tetapi juga bagaimana kita memastikan pelanggan mendapatkan kejelasan mengenai jalur koordinasi dan konsultasi. Kami ingin prosesnya semakin sederhana, jelas, dan mudah dipahami, sehingga pelanggan dapat berkoordinasi melalui jalur yang tepat dan pelayanan tetap berjalan dengan baik,” ungkap Febrianto.

Penataan mekanisme penerbitan nota layanan menjadi bagian dari tahap ketiga pelaksanaan penataan peta peran korporasi di lingkungan Pelindo.

Melalui kebijakan tersebut, perusahaan berupaya membangun tata kelola layanan yang lebih terpusat dengan pembagian kewenangan yang lebih jelas antara kantor regional dan anak perusahaan.

Bagi sektor kepelabuhanan, kepastian administrasi memiliki peran penting karena berkaitan dengan koordinasi pelayanan kapal, terminal, bongkar muat, serta distribusi barang.

Karena itu, kelancaran proses transisi menjadi perhatian utama Pelindo Regional 2 Jambi.

Perusahaan mengandalkan integrasi sistem digital dan komunikasi dengan para pengguna jasa untuk menjaga aktivitas operasional tetap berjalan.

Pelindo berharap perubahan yang mulai berlaku pada Desember 2026 ini dapat menghadirkan proses administrasi yang lebih sederhana, transparan, dan mudah diakses.

Dengan kepastian mekanisme tersebut, Pelindo juga ingin menjaga kepercayaan mitra usaha sekaligus mendukung kelancaran rantai logistik dan aktivitas ekonomi di wilayah Jambi.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID — Seiring dengan percepatan ambisi energi surya Indonesia dan perluasan ekosistem pengisian daya kendaraan listrik, perhatian semakin beralih ke infrastruktur, pembiayaan, dan teknologi yang dibutuhkan untuk menerjemahkan target nasional menjadi proyek-proyek di lapangan.

Hal-hal ini adalah fokus utama di acara Solar & Storage Live Indonesia 2026 dan EVCharge Live Indonesia 2026, yang akan berlangsung pada tanggal 11–12 November di Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD City, Tangerang. Diselenggarakan oleh Terrapinn, acara gabungan ini diharapkan dapat mempertemukan lebih dari 5.000 peserta, 120+ pembicara, serta 100+ sponsor dan peserta pameran dari berbagai sektor energi, tenaga listrik, dan mobilitas listrik.

Acara ini hadir pada waktu yang tepat karena Indonesia sedang mempercepat transisi energinya. Pada bulan September 2026, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan PT PLN (Persero) mengumumkan rencana untuk mengembangkan 100GW tenaga surya yang didukung oleh sistem penyimpanan energi baterai (BESS).

Sementara itu, jaringan pengisian daya kendaraan listrik (EV) Indonesia telah mencapai 4.769 unit di 3.097 lokasi pada bulan April 2026, menyoroti kebutuhan yang semakin besar akan investasi, kesiapan jaringan, dan kolaborasi antara segmen energi transportasi.

Jajaran pembicara yang mengesankan dan melampaui ekspektasi

Acara yang akan berlangsung selama dua hari ini akan menampilkan diskusi di empat panggung dan delapan jalur khusus, termasuk Tenaga Surya Komersial & Industri, Penyimpanan Energi & Baterai, Baterai EV, Energi & Ekosistem, Infrastruktur EV & Manajemen Armada, Elektrifikasi Pedesaan & Jaringan Pintar, Tenaga Surya Atap, Terapung & Perumahan, Solar Installer University, dan Tenaga Surya Skala Utilitas.

Beberapa pembicara utama pada acara ini adalah Togu Pardede, Direktur Energi, Mineral, dan Sumber Daya Pertambangan di Bappenas, yang akan membahas prioritas nasional untuk melaksanakan transisi energi surya Indonesia, dan Yusuf Nugroho, Direktur Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan di Kementerian Perhubungan, yang akan membahas pembentukan ekosistem kendaraan listrik yang aman.

Para pemimpin senior lainnya berkontribusi pada program yang lebih luas dari pemerintah, utilitas, dan industri, termasuk:

• Arief Heryana, Director of Operations, PT PLN Nusantara Renewables
• Dr. Yono Reksoprodjo, Staf Ahli Kepala Badan Strategi Ketahanan dan Urusan Pertanahan, Badan Bank Tanah
• Lucky Luqman Nurrahmat, Direktur Pengembangan Teknologi, BPI Danantara Indonesia
• Delano Dalo, Kepala Divisi Pembiayaan Publik 2, PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) 
• Satya Hangga Yudha Widya Putra, Tenaga Ahli Menteri, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) 
• Nurwahidi, Penasihat Senior Deputi II, Kantor Staf Presiden Republik Indonesia 
• Zainul Pulungan, Widyaiswara Ahli Madya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) 
• Ricky Adrian, Vice President Decarbonization Business Development and Energy Management, PT PLN (Persero)  
• Riniwaty Sinaga, Hubungan Masyarakat, Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (AISMOLI) 
• Yoga Adiwinarto, Direktur Pengembangan Bisnis, KALISTA
• Mohamad Amrinsyah, Kepala Armada (Head of Fleet), Lazada Indonesia 
• Halim Wijaya, Direktur GrabRental dan Ekspansi Bisnis, Grab Indonesia 
• Wendy Priana Negara, Kepala Grup Investasi Armada, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) 
• Reza Fajar Prayoga, Business Planning and Development Manager, PLN Indonesia Power Renewables

Sorotan konferensi meliputi diskusi tentang proyek tenaga surya prioritas Indonesia, hambatan pembiayaan untuk penerapan skala utilitas, elektrifikasi pedesaan, dan ekonomi penyimpanan baterai. Pada sesi mobilitas listrik, tantangan infrastruktur pengisian daya kendaraan listrik, elektrifikasi armada, dan integrasi baterai kendaraan listrik serta penyimpanan terdistribusi ke jaringan listrik, akan menjadi topik yang didiskusikan.

Pasar solusi yang telah dikurasi untuk membangun hubungan dan membuat kesepakatan

Selain konferensi, peserta akan memiliki kesempatan untuk menjelajahi teknologi dan solusi dari lebih dari 100 sponsor dan peserta pameran di seluruh area pameran.

Deye Inverter, Sponsor Diamond Solar & Storage Live Indonesia 2026, akan menjadi salah satu perusahaan yang memamerkan solusi energi surya dan penyimpanan energi. Infineon, Sponsor Gold EVCharge Live Indonesia 2026, dan AMPECO, Sponsor Silver, juga akan berpartisipasi dalam pameran yang berfokus pada kendaraan listrik.

Perusahaan peserta pameran lainnya termasuk RatedPower, Suryanesia, dan Studer Cables AG di Solar & Storage Live Indonesia, bersama dengan Green24 Holding, PT Sumber Daya Alamindo, dan Statiq di EVCharge Live Indonesia.

Di seluruh area pameran, pengunjung dapat menjelajahi teknologi PV surya, inverter, sistem penyimpanan baterai, kabel dan komponen listrik, serta solusi pengisian daya kendaraan listrik, platform manajemen pengisian daya, teknologi penggantian baterai, solusi pengisian daya portabel, dan pengisi daya dinding EV.

Pameran ini diharapkan dapat menarik berbagai profesional industri, termasuk perusahaan utilitas, produsen listrik independen (IPP), pengembang proyek, kontraktor EPC, pembeli energi besar, investor, operator titik pengisian daya, pemilik armada, perusahaan logistik, produsen otomotif, dan penyedia teknologi, menciptakan peluang untuk koneksi bisnis dan kolaborasi lintas sektor.

Acara ini didukung oleh asosiasi dan organisasi termasuk Charging Interface Initiative (CharIN), Global Energy Alliance, Global Solar Council, Green Building Council Indonesia, Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (AISMOLI), Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos dan Logistik Indonesia (ASPERINDO), Asosiasi Logistik Indonesia (ALI), Perkumpulan Jaringan Cerdas Indonesia (PJCI), Asosiasi Pabrikan Modul Surya Indonesia (APAMSI), Asosiasi Pengusaha Pembangkit Listrik Tenaga Surya Indonesia (APPLTSI), dan Malaysia Zero Emission Vehicle Association (MyZEVA).

“Kami sangat senang untuk kembali ke Tangerang untuk edisi kedua Solar & Storage Live Indonesia dan EVCharge Live Indonesia,” kata Paul Clark, Managing Director, Terrapinn Asia. “Pameran ini telah berlipat ganda sejak tahun lalu, yang menggarisbawahi tingkat antusiasme seputar rencana energi bersih Indonesia. Tidak ada tempat yang lebih baik untuk mendapatkan informasi terbaru tentang rencana 100GW dan komitmen untuk menciptakan masa depan yang lebih bersih, lebih hijau untuk seluruh warga Indonesia dan bertemu dengan orang-orang yang benar-benar dapat mewujudkan proyek Anda.”

Solar & Storage Live Indonesia 2026 dan EVCharge Live Indonesia 2026 akan berlangsung di ICE BSD City, dengan satu tiket masuk yang memberikan akses ke kedua pameran tersebut. Masuk ke acara ini gratis bagi pengunjung yang mendaftar.

Untuk mendaftar atau mencari informasi lebih lanjut, silakan klik: https://www.terrapinn.com/EVChargeLiveID26VRI

Detil Acara

Solar & Storage Live Indonesia 2026 | EVCharge Live Indonesia 2026 Tanggal: 11–12 November 2026 Tempat: Hall 3 & 3A, Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD City, Tangerang, Indonesia Jam Operasional:

Rabu, 11 November: 08.30–17.30 WIB

Kamis, 12 November: 09.00–17.00 WIB

Tentang Solar & Storage Live Indonesia
Solar & Storage Live Indonesia adalah pameran dan konferensi bisnis-ke-bisnis yang didedikasikan untuk memajukan penyebaran tenaga surya dan penyimpanan energi di Indonesia. Acara ini menghubungkan utilitas, pengembang proyek, dan pembeli energi untuk menjelajahi teknologi baru, peluang bisnis, dan kemitraan di seluruh rantai nilai tenaga surya dan penyimpanan energi.

Tentang EVCharge Live Indonesia 
Menghadirkan operator pengisian daya, pemilik armada, perusahaan energi, produsen otomotif, investor, dan penyedia teknologi, EVCharge Live Indonesia berfokus pada sektor mobilitas listrik Indonesia yang sedang berkembang. Pameran dan konferensi bisnis-ke-bisnis memamerkan infrastruktur pengisian daya kendaraan listrik, inovasi baterai, elektrifikasi armada, dan model bisnis yang sedang berkembang.

Tentang Terrapinn
Terrapinn telah memicu ide, inovasi, dan hubungan yang mentransformasi bisnis selama lebih dari 30 tahun. Dengan menggunakan jejak global kami, kami menyatukan para inovator, pendobrak, dan agen perubahan, mendiskusikan serta mendemonstrasikan teknologi, strategi, dan kepribadian yang mengubah cara dunia berbisnis.

Baik Anda ingin menjalin koneksi baru, memperkenalkan produk, atau menginspirasi perubahan di industri Anda, kami mengundang Anda untuk bergabung dengan kami sebagai penggerak perubahan. Terrapinn – spark something. www.terrapinn.com

Press release ini juga sudah tayang di VRITIMES

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Investasi emas dan perak kini menjadi sorotan karena menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk menjaga nilai aset dalam jangka panjang. Namun, sebelum berinvestasi, masyarakat perlu memahami bahwa setiap instrumen memiliki karakteristik, biaya, dan perlakuan pajak yang berbeda.

CEO dan Founder FLOQ, Yudhono Rawis, menilai pemahaman terhadap aspek perpajakan menjadi bagian penting dalam pengambilan keputusan investasi, terutama seiring berkembangnya instrumen digital yang memberikan eksposur terhadap harga logam mulia.

“Investor perlu memahami bahwa investasi emas dan perak fisik memiliki karakteristik yang berbeda dengan aset digital berbasis tokenisasi. Perbedaan tersebut juga dapat memengaruhi perlakuan pajak, biaya transaksi, serta cara menghitung potensi hasil investasi,” kata Yudho.

Memahami pajak investasi logam mulia fisik

Keuntungan dari penjualan emas dan perak fisik dapat menjadi bagian dari penghasilan kena pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

Bagi wajib pajak orang pribadi, penghasilan kena pajak dikenakan tarif PPh progresif sesuai lapisan penghasilan. Tarif tertinggi yang berlaku saat ini mencapai 35%.

Namun, pengenaan pajak tersebut tidak berarti setiap transaksi pembelian atau penjualan logam mulia secara otomatis dikenakan PPh progresif sebesar 35%.

Perlakuan pajak bergantung pada kondisi dan status perpajakan wajib pajak, serta ketentuan yang berlaku atas penghasilan yang diperoleh. Karena itu, investor perlu membedakan antara pajak atas transaksi dan pajak atas penghasilan yang diperoleh dari investasi.

Selain aspek perpajakan, pembelian logam mulia fisik juga perlu mempertimbangkan harga produk, ukuran pembelian, serta biaya lain yang mungkin timbul.

Tokenisasi membuka alternatif akses terhadap logam mulia

Perkembangan tokenisasi aset menghadirkan alternatif bagi masyarakat untuk memperoleh eksposur terhadap harga logam mulia melalui instrumen digital.

Di FLOQ, masyarakat dapat mengakses XAUT dan SLVON, dua aset digital yang memiliki karakteristik berbeda dari kepemilikan emas dan perak fisik.

XAUT merupakan token yang merepresentasikan emas fisik, dengan setiap satu XAUT setara dengan satu troy ounce emas. Sementara itu, SLVON merupakan aset tokenisasi yang memberikan eksposur terhadap harga perak. Keduanya tersedia di FLOQ dan dapat dibeli mulai dari Rp1.000.

Menurut Yudho, kehadiran instrumen digital tersebut memberikan alternatif bagi masyarakat untuk mengakses aset berbasis logam mulia dengan nominal yang lebih fleksibel.

“Tokenisasi memungkinkan masyarakat mengakses eksposur terhadap aset seperti emas dan perak melalui instrumen digital. Namun, investor tetap perlu memahami mekanisme produk, termasuk aset yang mendasarinya, biaya transaksi, dan risiko yang menyertainya,” ujar Yudho.

Perbedaan perlakuan pajak pada aset fisik dan digital

Selain perbedaan bentuk kepemilikan, investasi logam mulia fisik dan aset digital berbasis tokenisasi juga memiliki perlakuan pajak yang berbeda.

Keuntungan dari penjualan emas dan perak fisik dapat menjadi bagian dari penghasilan kena pajak dan mengikuti ketentuan PPh progresif sesuai kondisi wajib pajak.

Sementara itu, transaksi aset keuangan digital, termasuk aset kripto, memiliki ketentuan perpajakan tersendiri. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, transaksi penjualan aset kripto dapat dikenakan PPh final sebesar 0,21% dari nilai transaksi.

Dengan demikian, dasar pengenaan pajak pada kedua instrumen tersebut berbeda. Pada logam mulia fisik, penghasilan yang diperoleh dapat menjadi bagian dari penghasilan kena pajak. Adapun pada transaksi aset kripto, pajak final dihitung berdasarkan nilai transaksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Perbedaan ini menjadi salah satu aspek yang perlu dipahami investor ketika membandingkan kedua instrumen. Meski demikian, besaran pajak bukan satu-satunya faktor yang menentukan hasil investasi.

“Investor sebaiknya tidak hanya membandingkan tarif pajak, tetapi juga memperhitungkan biaya transaksi, selisih harga beli dan jual, serta risiko masing-masing instrumen. Dengan memahami seluruh komponen tersebut, masyarakat dapat membuat keputusan investasi yang lebih terukur,” ujar Yudho.

Memahami modal awal dan biaya investasi

Kepemilikan emas dan perak fisik umumnya memerlukan modal yang menyesuaikan harga dan ukuran produk yang dibeli.

Sebagai gambaran, berdasarkan data harga per 4 November 2026, pembelian emas fisik dengan ukuran minimum 0,5 gram membutuhkan dana sekitar Rp1.321.796. Sementara itu, pembelian perak fisik dengan ukuran minimum 250 gram membutuhkan dana sekitar Rp10.074.915.

Berbeda dengan pembelian fisik, XAUT dan SLVON di FLOQ dapat diakses mulai dari Rp1.000. Perbedaan nominal awal ini memberikan fleksibilitas bagi masyarakat yang ingin memulai investasi dengan dana lebih kecil.

Namun, nominal pembelian awal yang lebih rendah tidak secara otomatis membuat suatu instrumen lebih menguntungkan. Investor tetap perlu memperhitungkan biaya transaksi, spread harga, serta risiko yang melekat pada produk.

Yudho menambahkan bahwa pemahaman terhadap karakteristik instrumen dan perencanaan investasi menjadi bagian penting dari edukasi keuangan masyarakat.

“Setiap instrumen memiliki kelebihan dan risiko masing-masing. Masyarakat perlu menyesuaikan pilihan investasi dengan tujuan keuangan, kebutuhan likuiditas, dan profil risikonya,” tutup Yudho.

Press release ini juga sudah tayang di VRITIMES

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Harga emas batangan PT Aneka Tambang (Antam) kembali mengalami kenaikan pada Jumat 6 November 2026.

Berdasarkan pemantauan laman resmi Logam Mulia pukul 09.45 WIB, harga emas Antam naik Rp8.000 menjadi Rp2.565.000 per gram dari sebelumnya Rp2.557.000 per gram.

Kenaikan juga terjadi pada harga jual kembali atau buyback. Antam menetapkan harga buyback sebesar Rp2.370.000 per gram.

Pergerakan harga ini menjadi perhatian masyarakat yang ingin membeli maupun menjual emas batangan sebagai salah satu instrumen investasi.

Bagi calon pembeli, kenaikan harga membuat dana yang perlu disiapkan ikut bertambah.

Sementara itu, pemilik emas yang ingin menjual kembali dapat mencermati perkembangan harga buyback sebelum melakukan transaksi.

Daftar Harga Emas Antam Jumat 6 November 2026

Berdasarkan daftar harga dasar yang tercantum dalam informasi Logam Mulia, berikut harga emas Antam berdasarkan ukuran:

Ketentuan Pajak Pembelian dan Buyback Emas Antam

Masyarakat juga perlu memperhatikan ketentuan pajak saat membeli maupun menjual kembali emas Antam.

Untuk transaksi buyback dengan nilai di atas Rp10 juta, berlaku Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen.

Pajak tersebut dipotong langsung dari nilai transaksi saat pelaksanaan penjualan kembali.

Sementara itu, pembelian emas batangan dikenakan PPh sebesar 0,25 persen dari harga dasar sesuai ketentuan yang berlaku.

Harga Emas Bisa Berubah Sewaktu-waktu

Antam mengingatkan bahwa harga emas batangan dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti perkembangan pasar.

Karena itu, masyarakat yang berencana membeli atau menjual emas sebaiknya memeriksa kembali harga terbaru melalui laman resmi Logam Mulia sebelum melakukan transaksi.

Selisih antara harga pembelian dan harga buyback juga perlu menjadi pertimbangan.

Investor sebaiknya tidak hanya melihat kenaikan harga harian, tetapi turut memperhitungkan pajak, selisih harga jual dan beli, serta jangka waktu investasi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kota Jambi bakal menjadi pusat perhatian nasional sepanjang November 2026.

Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi menyiapkan tiga agenda berskala nasional yang berpotensi mendatangkan ribuan delegasi dari berbagai daerah sekaligus menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat.

Tiga agenda tersebut meliputi Forum Nasional Kota Cerdas 2026 yang dirangkai dengan Smart City Festival, Healthy Cities Summit (HCS) ke-7, serta Forum Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) se-Indonesia yang akan menghadirkan pameran teknologi kesehatan.

Wali Kota Jambi Maulana bersama Wakil Wali Kota Diza Hazra Aljosha memimpin rapat koordinasi persiapan bersama seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan mitra terkait di Aula Bapperida Kota Jambi, Kamis 5 November 2026.

Rapat tersebut membahas kesiapan teknis, administrasi, sumber daya manusia, koordinasi lintas instansi, hingga dukungan pelaku usaha untuk menyukseskan seluruh rangkaian kegiatan.

Maulana menilai kesempatan menjadi tuan rumah berbagai agenda nasional harus dimanfaatkan secara maksimal.

Menurutnya, keberhasilan kegiatan tidak cukup hanya terlihat dari kelancaran acara, tetapi juga harus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Rangkaian kegiatan akan dimulai melalui Jambi Smart City Festival pada 15–17 November 2026 di kawasan Taman Banjuran Budayo.

Festival ini akan menghadirkan sejumlah kegiatan yang menyasar generasi muda dan masyarakat umum.

Mulai dari kompetisi e-sport, lomba mewarnai, pertunjukan seni budaya, hingga berbagai aktivitas kreatif lainnya.

Selanjutnya, Forum Nasional Kota Cerdas 2026 akan berlangsung pada 18–19 November 2026 di Hotel BW Luxury Jambi.

Forum tersebut akan mempertemukan kepala daerah, perwakilan kementerian, kepala dinas komunikasi dan informatika, pakar teknologi informasi, serta pelaku industri digital dari berbagai wilayah Indonesia.

Pemkot Jambi juga menyiapkan agenda business matching yang mempertemukan perusahaan teknologi informasi dengan pemerintah daerah.

Melalui forum ini, pemerintah daerah diharapkan dapat menjajaki kerja sama untuk mempercepat digitalisasi pelayanan publik.

Dalam pembahasan persiapan, Maulana mengikuti konferensi daring bersama Direktur Akselerasi Teknologi Pemerintah Digital Daerah Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) RI, Aris Kurniawan.

Setelah agenda Smart City, Kota Jambi akan menjadi tuan rumah Healthy Cities Summit ke-7 Tahun 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 22–25 November.

Sejumlah delegasi diperkirakan mulai tiba pada 20 dan 21 November.

Puncak kegiatan dijadwalkan berlangsung pada 23 November di BW Luxury Jambi dengan menghadirkan sejumlah menteri sebagai narasumber.

Pemkot Jambi juga masih menunggu konfirmasi kehadiran Presiden Republik Indonesia dalam agenda tersebut.

Pada 24 November, para delegasi akan mengikuti city tour ke sejumlah destinasi dan lokasi unggulan, antara lain kawasan Telago Kajang Lako, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Sijinjang, serta kawasan Candi Muaro Jambi.

Agenda kunjungan tersebut sekaligus menjadi kesempatan untuk memperkenalkan potensi pariwisata, infrastruktur, dan pengelolaan lingkungan Kota Jambi kepada para peserta dari berbagai daerah.

Agenda nasional lainnya adalah Forum Direktur RSUD se-Indonesia yang akan dirangkai dengan pameran teknologi kesehatan.

Panitia menyiapkan lapangan Kantor Wali Kota Jambi sebagai lokasi pameran, sedangkan pertemuan forum akan berlangsung di Graha Siginjai lantai 6.

Kegiatan ini diharapkan menjadi ruang pertukaran informasi dan pengalaman antarpengelola rumah sakit daerah, sekaligus memperkenalkan perkembangan teknologi kesehatan dan peluang kerja sama dengan industri terkait.

Di balik padatnya agenda nasional tersebut, Pemkot Jambi membidik dampak ekonomi sebagai salah satu hasil utama penyelenggaraan kegiatan.

Kehadiran ribuan delegasi dan peserta dari luar daerah berpotensi meningkatkan permintaan terhadap berbagai layanan, mulai dari penginapan, transportasi, restoran, kuliner, hingga produk UMKM.

Maulana mengatakan, pemerintah tidak ingin kegiatan berskala nasional hanya menghasilkan seremoni.

Ia berharap aktivitas peserta selama berada di Kota Jambi ikut mendorong transaksi ekonomi masyarakat.

“Tujuan utama dari seluruh kegiatan ini adalah bagaimana Kota Jambi semakin ramai dikunjungi wisatawan dan memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi serta pergerakan ekonomi riil masyarakat,” ujar Maulana.

Ia menjelaskan, rangkaian kegiatan tersebut juga diharapkan membantu memperkuat pertumbuhan ekonomi Kota Jambi setelah mengalami tekanan akibat bencana kabut asap beberapa waktu lalu.

Maulana menyebut data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi Kota Jambi turun dari 5,44 persen menjadi 5,04 persen.

Sementara pertumbuhan ekonomi pada 2025 tercatat sebesar 5,13 persen.

Pemerintah berharap berbagai agenda nasional pada November ini dapat menjadi salah satu stimulus untuk mendorong kembali aktivitas ekonomi sepanjang 2026.

Meski demikian, dampak terhadap pertumbuhan ekonomi tetap bergantung pada realisasi belanja peserta, tingkat hunian hotel, aktivitas usaha, serta seberapa besar pelaku ekonomi lokal terlibat dalam kegiatan tersebut.

Untuk memastikan seluruh agenda berjalan lancar, Pemkot Jambi juga memperkuat koordinasi dengan OPD, liaison officer (LO), pengelola hotel, restoran, pelaku kuliner, serta penyedia transportasi.

Maulana mengapresiasi kesiapan berbagai pihak yang telah menunjukkan dukungan terhadap penyelenggaraan kegiatan nasional tersebut.

Namun, ia mengingatkan bahwa meningkatnya mobilitas peserta berpotensi menimbulkan kepadatan lalu lintas, terutama di sekitar lokasi acara dan jalur kunjungan delegasi.

Karena itu, Pemkot Jambi akan menyiapkan rekayasa lalu lintas sesuai kebutuhan di lapangan.

Maulana meminta masyarakat memahami kemungkinan perubahan arus kendaraan selama rangkaian kegiatan berlangsung.

Ia juga mengajak seluruh warga ikut menjaga kenyamanan, keamanan, kebersihan, dan keramahan kota dalam menyambut tamu dari berbagai daerah.

“Kami memohon dukungan seluruh masyarakat Kota Jambi. Ini merupakan amanah dan kepercayaan yang diberikan kepada Kota Jambi untuk menjadi tuan rumah Forum Nasional Smart City maupun Healthy Cities Summit,” kata Maulana.

Rapat koordinasi tersebut turut melibatkan Direktur Akselerasi Teknologi Pemerintah Digital Daerah Kemenkomdigi RI, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi, PT Performa Optima Group, serta Ketua APEKSI bersama tim secara daring.

Pemkot Jambi optimistis seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan sesuai rencana.

Selain memperkuat posisi Kota Jambi dalam agenda kota cerdas dan kota sehat nasional, pemerintah berharap momentum ini mampu memperluas promosi pariwisata sekaligus memberikan efek ekonomi yang dirasakan langsung oleh masyarakat.(*)