MUARATEBO, SEPUCUKJAMBI.ID – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Tebo akhirnya memberikan klarifikasi terkait polemik larangan guru ASN, Tanuji, mengikuti Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak.

Kepala Dinas Dikbud, Haryadi, mengakui adanya kekeliruan dalam memahami aturan sebelumnya dan menegaskan bahwa guru ASN tetap diperbolehkan mencalonkan diri, asalkan memahami konsekuensi administratif.

“Memang sebelumnya kami keliru membaca aturan. Setelah ditelaah kembali, persoalannya bukan pada larangan ikut Pilkades,” jelas Haryadi, Senin (3/3/2026).

Ia menambahkan, yang menjadi ketentuan adalah penghentian pembayaran tunjangan profesi dan sertifikasi guru apabila yang bersangkutan terpilih sebagai kepala desa.

Dengan kata lain, guru ASN tetap bisa maju, namun hak tunjangan melekatnya akan terhenti selama menjabat.

Lebih lanjut, Haryadi menyampaikan bahwa proses administrasi lanjutan dapat dilakukan jika Tanuji mengajukan cuti dan memenuhi penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

Setelah itu, Dikbud akan mengajukan nota dinas kepada Bupati Tebo untuk mendapatkan persetujuan resmi.

“Setelah cuti diajukan dan SKP dinilai, nota dinas akan kami naikkan ke Bupati. Jika disetujui, kemungkinan Tanuji bisa maju,” tambahnya.

Sementara itu, Tanuji mengungkapkan apresiasinya atas klarifikasi dan permohonan maaf yang disampaikan langsung oleh Kadis Dikbud. Surat larangan sebelumnya pun telah ditarik.

“Pak Kadis sudah meralat surat yang dilayangkan dan menariknya. Beliau juga menyampaikan permohonan maaf pribadi atas surat kemarin yang membuat saya kecewa,” ungkap Tanuji.

Guru ASN ini memastikan seluruh berkas persyaratan pencalonan kepala desa Sepakat Bersatu telah lengkap, dan saat ini tinggal menunggu izin resmi dari Bupati Tebo.

Tanuji menjelaskan motivasinya maju dalam Pilkades adalah ikatan emosional dan pengabdiannya terhadap desa.

Ia pernah memperjuangkan hak desa Sepakat Bersatu dalam sengketa dengan PTPN VI, termasuk hingga proses di Pengadilan Negeri dan peninjauan kembali.

“Desa Sepakat Bersatu adalah desa yang saya perjuangkan sejak awal. Sekarang, kami ingin kembali membangun desa kami sendiri,” tutup Tanuji.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Gangguan layanan ATM dan mobile banking Bank Jambi kembali memicu keluhan dari nasabah, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Jambi.

Mereka mengaku kesulitan melakukan transaksi seperti transfer, pembayaran, dan pencairan gaji karena sistem digital belum pulih sepenuhnya.

Keluhan resmi disampaikan melalui surat kepada Ketua DPRD Kota Jambi.

Nasabah menyebut gangguan ini membuat mereka harus datang langsung ke kantor cabang untuk bertransaksi, sehingga antrean panjang tak terhindarkan dan beberapa ASN terpaksa meninggalkan pekerjaan demi mengurus keperluan perbankan.

Menanggapi hal ini, Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, meminta manajemen Bank Jambi segera mengambil langkah konkret untuk memulihkan layanan.

“Kami meminta pihak bank berkoordinasi intensif dengan seluruh regulator, khususnya Bank Indonesia, guna mempercepat pemulihan operasional ATM sehingga kenyamanan transaksi nasabah kembali terjaga,” ujarnya.

Selain itu, DPRD mendorong bank untuk memberikan informasi secara transparan kepada masyarakat terkait kondisi layanan.

Jika diperlukan, manajemen diminta melakukan langkah jemput bola, misalnya menambah teller di OPD maupun cabang untuk mengurai antrean, khususnya saat pencairan gaji ASN.

Gangguan ini bukan kali pertama terjadi. Pada 22 Februari 2026, layanan ATM dan mobile banking Bank Jambi sempat terganggu akibat dugaan serangan siber yang membuat sistem tidak bisa digunakan untuk waktu yang cukup lama.

Terbaru, Selasa (3/3/2026), gangguan kembali terjadi, memicu antrean panjang dan menimbulkan keluhan luas dari nasabah.

Hingga berita ini diturunkan, nasabah masih menunggu pemulihan sistem secara menyeluruh agar gangguan serupa tidak terus berulang.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Panitia Khusus (Pansus) Zona Merah DPRD Kota Jambi mempercepat langkah penyelesaian persoalan lahan yang berdampak pada warga di tujuh kelurahan.

Prioritas utama Pansus adalah pemulihan hak masyarakat dan pembukaan blokir sertifikat yang sementara ditahan.

Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, yang juga anggota Pansus, menyampaikan bahwa tim telah bekerja hampir dua bulan dengan memanggil warga terdampak serta pihak terkait, termasuk unsur teknis lapangan, Pertamina, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Tujuan utama kami adalah memastikan hak masyarakat kembali pulih. Sertifikat yang diterbitkan BPN sementara diblokir karena diduga berada di atas aset milik negara. Ini yang sedang kami dalami,” tegas Kemas Faried.

Dalam waktu dekat, Pansus dijadwalkan melakukan koordinasi ke pemerintah pusat. Rombongan akan bertemu dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN di Jakarta pada Rabu (4/3/2026), bersama Pertamina, BPN Jambi, dan KPKNL.

Sehari setelahnya, Pansus juga akan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan untuk memperoleh kejelasan status aset.

Selain itu, DPRD Kota Jambi berencana menjalin komunikasi dengan Komisi XI DPR RI yang membidangi keuangan, guna memperkuat langkah penyelesaian persoalan lahan.

Kemas Faried mengakui, proses penyelesaian zona merah tidak bisa instan. Kasus serupa terjadi di beberapa daerah lain di Indonesia, namun beberapa sudah hampir selesai.

“Mudah-mudahan Kota Jambi bisa mendapatkan hasil yang sama,” jelasnya.

Pansus menegaskan fokusnya adalah menuntaskan permasalahan secara komprehensif, mulai dari pemulihan hak warga hingga kepastian hukum atas lahan yang menjadi aset negara maupun milik masyarakat.

“Harapan kami, sertifikat yang diblokir dapat segera dibuka dan hak masyarakat kembali pulih sepenuhnya,” pungkas Kemas Faried.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Program wajib Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) satu tahun sebelum masuk Sekolah Dasar menjadi sorotan utama dalam pelantikan pengurus TP PKK, Bunda PAUD, dan TP Posyandu se-Kota Jambi yang dipimpin Ketua TP PKK Kota Jambi, Nadiyah Maulana, di Aula PKK Kota Jambi, Selasa (3/3/2026).

Dalam arahannya, Nadiyah menegaskan bahwa tidak boleh ada lagi anak usia 5–6 tahun di Kota Jambi yang tidak mengikuti PAUD sebelum masuk SD.

Ia menyebut, pendidikan usia dini merupakan fondasi penting dalam membentuk karakter, kesiapan belajar, serta tumbuh kembang anak.

“Program wajib PAUD satu tahun sebelum SD harus benar-benar kita kawal. Tidak boleh ada anak yang melewatkannya,” tegasnya.

Menurutnya, masih terdapat pandangan di tengah masyarakat yang menganggap PAUD bukan kebutuhan utama.

Karena itu, ia meminta Bunda PAUD di tingkat kecamatan dan kelurahan untuk aktif melakukan sosialisasi dan edukasi kepada para orang tua.

“Selama ini masih ada anggapan PAUD tidak terlalu penting. Di sinilah peran kita memberikan pemahaman bahwa PAUD adalah investasi masa depan anak,” ujarnya.

Selain menekankan wajib PAUD, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan pelantikan dan serah terima jabatan TP PKK Kecamatan Alam Barajo dan Telanaipura, serta pengukuhan TP Posyandu se-Kota Jambi.

Dalam kesempatan itu, Nadiyah juga mendorong sinergi lintas sektor untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan anak, termasuk melalui pendataan ibu hamil, ibu menyusui, dan balita agar program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis dapat tepat sasaran.

Ia berharap para pengurus yang baru dilantik segera menyesuaikan diri dan memahami tugas masing-masing, khususnya dalam mendukung program pendidikan dan pemberdayaan keluarga.

“PAUD adalah pondasi. Jika pondasi kuat, maka kualitas generasi Kota Jambi ke depan juga akan semakin baik,” tutupnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Ketua TP PKK Kota Jambi, Nadiyah Maulana, resmi melantik dan memimpin serah terima jabatan pengurus TP PKK Kecamatan Alam Barajo dan Telanaipura. Prosesi berlangsung di Aula PKK Kota Jambi, Selasa (3/3/2026).

Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan pelantikan serta pengukuhan Bunda PAUD dan TP Posyandu tingkat kecamatan dan kelurahan se-Kota Jambi.

Hadir dalam acara itu Kepala Dinas DPMPPA Kota Jambi Noverintiwi Dewanti, Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi Sugiyono, serta para camat.

Dalam arahannya, Nadiyah menegaskan bahwa rotasi jabatan merupakan dinamika yang wajar dalam pemerintahan, terutama ketika pejabat memasuki masa purna tugas.

Ia meminta seluruh pengurus yang baru dilantik segera beradaptasi dan memahami peran strategis masing-masing.

Menurutnya, salah satu agenda prioritas yang harus segera dijalankan adalah mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari pemerintah pusat. Ia menilai peran TP Posyandu sangat krusial dalam memastikan program tersebut tepat sasaran.

“Segera lakukan pendataan ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di wilayah masing-masing agar manfaat Program MBG benar-benar dirasakan masyarakat yang membutuhkan,” tegasnya.

Selain mendukung MBG, TP PKK juga diminta terus memperkuat pemberdayaan keluarga sebagai fondasi terwujudnya keluarga sehat dan sejahtera.

Upaya ini sekaligus menjadi bagian penting dalam percepatan penurunan angka stunting di Kota Jambi.

Kepada para Bunda PAUD yang baru dikukuhkan, Nadiyah menekankan pentingnya pelaksanaan program wajib PAUD satu tahun sebelum masuk Sekolah Dasar, khususnya bagi anak usia 5–6 tahun.

Ia menyoroti masih adanya pandangan di masyarakat yang menganggap PAUD tidak terlalu penting.

“Tidak boleh ada anak yang melewatkan PAUD. Edukasi kepada masyarakat harus terus kita lakukan agar kesadaran akan pentingnya pendidikan usia dini semakin meningkat,” ujarnya.

Di akhir kegiatan, Nadiyah menyampaikan apresiasi kepada para pengurus sebelumnya atas dedikasi dan kontribusi selama masa bakti mereka.

Ia berharap kepengurusan yang baru mampu melanjutkan program kerja dengan semangat kolaborasi demi kemajuan Kota Jambi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kapolda Jambi, Krisno H. Siregar, menghadiri Sidang Wilayah Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Wilayah (PGIW) Jambi Tahun 2026 yang digelar di GBI MHCC Paal Merah, Kota Jambi, Selasa (3/3/2026).

Forum keagamaan tersebut diikuti sekitar 80 peserta undangan, di antaranya Ketua PGIW Jambi Pdt. Welsen Napitu, Praeses HKBP Distrik XXV Jambi Pdt. Kamson R.A. Pasaribu, serta anggota FKUB Provinsi Jambi Pdt. Josua Nababan.

Dalam sambutannya, Kapolda menaruh perhatian serius terhadap maraknya praktik judi online yang dinilai kian meresahkan dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Ia menjelaskan bahwa judi online kini semakin mudah diakses melalui situs web, aplikasi hingga media sosial, sehingga siapa saja dapat terjerat hanya bermodalkan ponsel dan koneksi internet.

Menurutnya, kemudahan akses inilah yang membuat penyebaran judi online berlangsung cepat dan sulit dikendalikan. Tidak hanya orang dewasa, remaja pun menjadi sasaran empuk praktik ilegal tersebut.

Kapolda menegaskan, penanganan judi online tidak cukup hanya dengan penindakan hukum semata.

Ia menekankan pentingnya pendekatan komprehensif melalui tiga strategi utama, yakni langkah preventif, penegakan hukum (gakkum), serta rehabilitasi dan restorasi bagi korban.

“Upaya pemberantasan harus dibarengi pemulihan dan pencegahan agar tidak terjadi pengulangan kasus. Ini menjadi tanggung jawab bersama,” tegasnya.

Selain menyoroti judi online, Kapolda juga memaparkan berbagai modus terbaru peredaran narkotika.

Di antaranya sistem putus antar pelaku, metode tempel (dead drop), transaksi daring, penyamaran dalam barang legal, kurir tidak sadar (body packing), hingga pengendalian jaringan dari dalam lembaga pemasyarakatan.

Ia menegaskan komitmennya mendukung program Asta Cita Presiden RI poin ketujuh serta kebijakan Presisi Polri.

Salah satu prioritasnya adalah mewujudkan Provinsi Jambi bebas dari peredaran gelap narkoba melalui penguatan Kampung Anti Narkoba sebagai proyek percontohan di wilayah hukum Polres dan Polresta jajaran.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol. Erlan Munaji menyampaikan bahwa kehadiran Kapolda dalam forum keagamaan ini merupakan bentuk sinergi antara kepolisian dan tokoh agama dalam menjaga stabilitas keamanan daerah.

Kolaborasi lintas sektor, menurutnya, menjadi kunci dalam menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif, sekaligus menekan angka kejahatan seperti judi online dan narkoba di Provinsi Jambi.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Peluang pembukaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2026 semakin kuat seiring banyaknya aparatur sipil negara (ASN) yang memasuki masa pensiun.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Rini Widyantini, menyatakan pemerintah telah memetakan kebutuhan pengisian formasi untuk menggantikan pegawai purnatugas.

Rini menjelaskan, jumlah ASN yang pensiun diperkirakan mencapai sekitar 160.000 orang, sehingga formasi tersebut perlu diisi agar roda pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan lancar.

“Kami kan sudah menyediakan sekitar 160.000 pensiun yang memang harus diisi. Mudah-mudahan, mudah-mudahan (di 2026 ada tes CPNS),” ujar Rini, Senin (2/3/2026).

Meski kebutuhan formasi cukup besar, ia menegaskan bahwa pembukaan seleksi CPNS 2026 tidak bisa diputuskan secara instan.

Pemerintah masih harus menyesuaikan dengan kesiapan anggaran serta memastikan aspek teknis lainnya sebelum menetapkan jadwal resmi.

“Prosesnya sangat panjang ya, kesiapan anggarannya, misalnya 160.000 tapi anggarannya belum bisa seluruhnya kita isi, misalnya gitu,” tambah Rini.

Rini juga menekankan pentingnya peran generasi muda, terutama fresh graduate, dalam mendorong transformasi birokrasi yang lebih adaptif dan modern.

Hadirnya talenta muda diyakini mampu mempercepat proses digitalisasi layanan dan meningkatkan efisiensi pemerintahan.

“Kami sangat concern terhadap para fresh graduate untuk bisa ikut serta membantu birokrasi ini,” ujarnya.

Meskipun jadwal resmi seleksi CPNS 2026 belum diumumkan, masyarakat diimbau untuk mulai mempersiapkan diri.

Calon pelamar sebaiknya memantau informasi resmi dari pemerintah serta menyiapkan dokumen administrasi dan kemampuan akademik yang diperlukan.

Dengan gelombang pensiun ASN yang mencapai puluhan ribu orang, peluang seleksi CPNS 2026 terbuka cukup besar

Namun, kepastian pelaksanaannya tetap menunggu keputusan final pemerintah setelah anggaran dan perencanaan dinyatakan siap.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah resmi menetapkan jadwal libur sekolah menjelang dan saat perayaan Idul Fitri 1447 Hijriah atau Lebaran 2026.

Berdasarkan Surat Edaran Bersama (SEB) 3 Menteri yang menjadi acuan kalender pendidikan nasional, siswa akan menikmati libur selama 10 hari kerja.

Libur sekolah dimulai pada Senin, 16 Maret 2026 hingga Jumat, 27 Maret 2026. Selama periode tersebut, kegiatan belajar mengajar ditiadakan di seluruh satuan pendidikan.

Keputusan ini memberikan kesempatan bagi siswa dan keluarga untuk memanfaatkan momen Lebaran, baik untuk mudik, berkumpul bersama keluarga, maupun berlibur.

Rincian Libur Sekolah Lebaran 2026:

• Senin, 16 Maret 2026

• Selasa, 17 Maret 2026

• Rabu, 18 Maret 2026

• Kamis, 19 Maret 2026

• Jumat, 20 Maret 2026

• Senin, 23 Maret 2026

• Selasa, 24 Maret 2026

• Rabu, 25 Maret 2026

• Kamis, 26 Maret 2026

• Jumat, 27 Maret 2026

Total 10 hari kerja ini juga bersambung dengan akhir pekan dan sejumlah hari libur nasional, termasuk cuti bersama yang telah ditetapkan pemerintah.

Kegiatan belajar mengajar dijadwalkan kembali pada Senin, 30 Maret 2026, yang menjadi hari pertama masuk sekolah setelah rangkaian libur panjang.

Penetapan jadwal ini mengacu pada kebijakan bersama kementerian terkait yang mengatur kalender pendidikan, hari libur nasional, serta cuti bersama tahun 2026.

Pemerintah daerah dan sekolah diharapkan menyesuaikan kalender akademik masing-masing agar proses pembelajaran tetap efektif setelah libur Lebaran.

Orang tua dan siswa diimbau memanfaatkan informasi ini untuk merencanakan mudik, perjalanan, maupun persiapan kembali ke sekolah agar aktivitas belajar berjalan optimal.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan bahwa masyarakat tidak dilarang mengunggah menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di media sosial.

Justru, ia menyambut baik partisipasi publik dalam mendokumentasikan menu makanan yang diterima.

Pernyataan ini disampaikan untuk meluruskan isu yang sempat beredar, yang menyebut BGN akan menindak atau mempidanakan pihak yang membagikan menu MBG di platform digital.

Dadan menegaskan kabar tersebut tidak benar dan bukan kebijakan BGN.

“Saya malah senang setiap orang memposting menu MBG di media sosial, karena itu bagian dari pengawasan bersama,” ujar Dadan di Jakarta, Senin (2/3/2026).

Menurut Dadan, partisipasi masyarakat justru membantu BGN dalam memantau kualitas pelaksanaan program di berbagai daerah.

Unggahan dari publik dapat menjadi bahan evaluasi langsung bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mengenai kualitas makanan yang disalurkan.

“Unggahan masyarakat memudahkan kami di BGN pusat untuk melihat kualitas layanan SPPG. Itu menjadi masukan langsung bagi kami untuk evaluasi,” tambahnya.

Selain itu, transparansi melalui dokumentasi publik menjadi kunci menjaga mutu program MBG, yang menargetkan kelompok rentan seperti anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Dengan informasi dari masyarakat, BGN bisa mendapatkan gambaran nyata mengenai pelaksanaan distribusi makanan.

Dadan menegaskan kembali bahwa tidak ada ancaman atau larangan dari pihak BGN terkait pengunggahan menu MBG.

Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh informasi yang tidak jelas sumbernya, agar program berjalan optimal dan penerima manfaat tidak dirugikan.

Program MBG sendiri merupakan salah satu inisiatif pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, dengan BGN bekerja sama bersama pihak daerah untuk memastikan distribusi dan mutu makanan sesuai standar yang berlaku.

Dengan keterbukaan terhadap unggahan publik, BGN berharap pengawasan program MBG berjalan secara partisipatif, memperkuat akuntabilitas, dan menjaga kualitas layanan tetap optimal.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan hasil komunikasi terbaru dengan dua penyedia indeks global, MSCI dan FTSE Russell.

Pertemuan ini menjadi bagian dari langkah OJK menindaklanjuti catatan dan masukan terkait struktur serta tata kelola pasar modal Indonesia.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Hasan Fawzi, menekankan bahwa koordinasi dengan kedua lembaga internasional ini dilakukan secara intensif.

Masukan yang diterima bukan berasal dari satu pihak, tetapi merupakan perhatian bersama dalam ekosistem pasar global.

“Ini bukan tuntutan dari satu index provider saja. Koordinasi dengan MSCI dan FTSE membantu kita memahami ekspektasi pasar global,” ujar Hasan saat acara Capital Market Reform: Integrity and Credibility, Selasa (3/3/2026).

Menurut Hasan, dialog dengan MSCI dan FTSE berlangsung terbuka dan mendalam, termasuk membahas aspek teknis yang menjadi perhatian investor global.

“Ruang komunikasi ini bersifat konstruktif hingga ke tingkat teknis,” tambahnya.

Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu penting, termasuk transparansi kepemilikan saham, likuiditas pasar, dan peningkatan kualitas tata kelola.

OJK bersama Bursa Efek Indonesia dan Kustodian Sentral Efek Indonesia kini tengah menyiapkan langkah strategis untuk menjawab perhatian tersebut.

OJK menegaskan bahwa reformasi pasar modal dilakukan secara bertahap dan terukur, dengan tetap menjaga stabilitas industri dan kepentingan investor domestik maupun asing.

Komunikasi intens dengan MSCI dan FTSE diharapkan memperkuat kredibilitas pasar modal Indonesia di mata investor global sekaligus menjaga daya saing negara dalam peta investasi internasional.(*)