APBD Bungo 2027 Hadapi Tekanan Fiskal, Sejumlah Program Terancam Diberi Tanda Bintang

MUARABUNGO, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Bungo bersama DPRD mulai mematangkan arah kebijakan anggaran tahun 2027 di tengah tekanan kemampuan keuangan daerah.
Bahkan, sejumlah program pembangunan berpotensi mendapat tanda bintang atau menunggu kepastian ketersediaan dana transfer dari pemerintah pusat.
Kondisi tersebut terungkap dalam penandatanganan nota kesepakatan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2027, Selasa 10 November 2026.
Agenda yang berlangsung di Ruang Paripurna Gedung DPRD Bungo itu juga dirangkaikan dengan penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027.
Bupati Bungo H. Dedy Putra, S.H., M.Kn., mengungkapkan bahwa kemampuan keuangan daerah pada 2027 menghadapi tekanan cukup berat.
Bahkan, kondisi fiskal tahun depan diproyeksikan lebih rendah dibandingkan 2026.
Situasi ini menuntut pemerintah daerah dan DPRD lebih selektif dalam menentukan program yang masuk ke dalam APBD.
Pemerintah harus mengutamakan kebutuhan masyarakat dan pelayanan publik di tengah keterbatasan anggaran.
Dalam kesepakatan awal postur APBD 2027, Pemerintah Kabupaten Bungo merencanakan pendapatan daerah sebesar Rp1,249 triliun.
Selain itu, pemerintah daerah mencantumkan penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp65,5 miliar untuk mendukung keseimbangan APBD sekaligus mengakomodasi aspirasi DPRD.
Dedy Putra menjelaskan, penyusunan KUA-PPAS mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Pembahasannya melibatkan Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melalui serangkaian pembahasan untuk menentukan arah kebijakan dan prioritas belanja tahun depan.
Tekanan fiskal juga memunculkan kemungkinan pemerintah daerah memberi tanda bintang pada sejumlah program dalam APBD 2027.
Artinya, pelaksanaan program tersebut masih menunggu kepastian kemampuan anggaran, terutama terkait transfer dana dari pemerintah pusat.
Skema ini menjadi salah satu cara pemerintah daerah menyesuaikan rencana belanja dengan kemampuan keuangan yang tersedia.
Dengan demikian, pemerintah perlu mencermati ketersediaan pendapatan sebelum menjalankan seluruh program yang telah direncanakan.
Di tengah kondisi tersebut, pemerintah bersama DPRD melakukan penajaman skala prioritas dan mengakomodasi aspirasi masyarakat agar keterbatasan anggaran tidak mengganggu kebutuhan pelayanan publik.
Kesepakatan KUA-PPAS menjadi tahapan penting dalam penyusunan APBD 2027.
Dokumen tersebut menjadi pedoman awal bagi pemerintah daerah dalam menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja yang lebih terukur.
Bagi masyarakat, tantangan berikutnya terletak pada bagaimana pemerintah menentukan program yang benar-benar mendapat alokasi anggaran, terutama sektor yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik dan kebutuhan dasar.
Pemerintah Kabupaten Bungo menegaskan penyusunan anggaran tetap mengedepankan prinsip efisiensi, transparansi, serta penentuan prioritas sesuai kebutuhan masyarakat.
Dengan tekanan fiskal yang membayangi tahun anggaran mendatang, pembahasan APBD 2027 akan menjadi momentum penting untuk memastikan setiap rupiah anggaran daerah memiliki manfaat yang jelas bagi masyarakat Bungo.(*)








