SAROLANGUN, SEPUCUKJAMBI.ID – Tim Sat Reskrim Polres Sarolangun berhasil menggagalkan aksi pencurian tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di Desa Bukit Suban, Kecamatan Air Hitam.

Tiga pria yang diduga pelaku berhasil diamankan saat tengah memanen sawit secara ilegal pada Sabtu (28/2/2026) sekitar pukul 03.30 WIB.

Kebun yang menjadi sasaran diketahui milik PT Sari Aditia Loka. Pengungkapan kasus bermula dari laporan aktivitas mencurigakan yang diterima pihak keamanan perusahaan sehari sebelumnya.

Petugas melakukan pemantauan di titik-titik rawan dan berhasil menangkap ketiga pelaku tanpa perlawanan.

Dari lokasi, polisi menyita 62 tandan sawit dengan total berat sekitar 1.410 kilogram, serta sebuah senter kepala yang diduga digunakan untuk beraksi di malam hari.

Ketiga pelaku bukan warga setempat. Satu orang berinisial S.K.W (37) berasal dari Bungo, sedangkan dua lainnya warga Merangin.

Kasat Reskrim, Yosua Adrian, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberi ruang bagi pelaku kejahatan, terutama yang berasal dari luar wilayah.

“Proses hukum terus berjalan. Kami pastikan setiap tindak pidana akan ditangani sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

Saat ini, penyidik tengah melengkapi berkas perkara, termasuk pengiriman surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) ke pihak kejaksaan.

Polisi juga mengimbau masyarakat dan perusahaan perkebunan untuk meningkatkan pengamanan, khususnya pada jam rawan.

“Jika menemukan aktivitas mencurigakan, warga diminta segera melapor agar tindakan cepat bisa dilakukan,” tambah Yosua Adrian.(*)

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Bupati Merangin, M. Syukur, menegaskan strategi efisiensi anggaran dalam rangka menjaga pembangunan dan layanan publik tetap berjalan optimal.

Hal ini disampaikan saat Safari Ramadan 1447 Hijriah di Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Margo Tabir, Senin (02/03).

Meski Pemkab Merangin menghadapi pemotongan anggaran dari pemerintah pusat sebesar Rp240 miliar pada 2026, Bupati memastikan pembangunan jalan dan program sosial tetap dilaksanakan.

Untuk menjaga fungsionalitas jalan rusak, Pemkab menyiapkan alat berat seperti grader dan vibro di tiap wilayah.

“Tahun 2025, meski anggaran dipotong Rp150 miliar, kita berhasil membangun hampir 18 km jalan. Tahun ini pemotongan lebih besar, tapi kita tetap memastikan jalan rusak bisa dilewati warga dengan pengadaan alat berat di setiap wilayah,” jelas M. Syukur.

Selain fokus efisiensi anggaran untuk infrastruktur, Bupati juga memaparkan sejumlah program sosial dan pendidikan yang diluncurkan 2026.

Antara lain beasiswa untuk mahasiswa, bantuan perlengkapan sekolah, kursus bahasa asing gratis di tiap kecamatan, bantuan untuk 18 Pondok Pesantren, serta program replanting dan subsidi bibit sawit.

Safari Ramadan kali ini juga dimanfaatkan Bupati untuk berbuka puasa bersama warga dan menunaikan salat berjamaah di Masjid Al-Ikhlas, Desa Tanjung Rejo.

Turut hadir dalam kegiatan istri Bupati, Ny. Lavita Syukur, serta Ketua Pengadilan Negeri, perwakilan Polres Merangin, Kepala Bank Jambi, para Kepala Dinas, Camat Margo Tabir, kades setempat, dan warga.

Di akhir kegiatan, Bupati menyerahkan bantuan pribadi untuk 28 anak yatim piatu, bantuan Baznas Rp1.500.000, dan program CSR Bank Jambi senilai Rp5.000.000.

Menyikapi isu teknis layanan Bank Jambi, Bupati menegaskan keamanan dana nasabah tetap terjaga.

“Bank Jambi adalah aset daerah. Meski ada kendala teknis ATM, transaksi manual tetap lancar dan tabungan masyarakat aman,” tegasnya.

Safari Ramadan ini tidak hanya menjadi momen silaturahmi, tetapi juga menjadi wadah bagi Bupati untuk menyampaikan komitmen Pemkab Merangin dalam efisiensi anggaran sambil tetap menyalurkan program sosial dan membangun infrastruktur yang berdampak langsung bagi warga.(*)

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Bupati Merangin, M. Syukur, bersama istri, Ny. Lavita Syukur, kembali melaksanakan rangkaian Safari Ramadan 1447 Hijriah tingkat Kabupaten Merangin.

Kali ini rombongan mengunjungi Masjid Al-Ikhlas, Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Margo Tabir, Senin (02/03).

Kegiatan diawali dari Rumah Dinas Bupati pukul 17.30 WIB, melalui jalur Simpang Mensango. Setibanya di kediaman Kepala Desa Tanjung Rejo, Bapak Tulus, Bupati disambut hangat oleh warga.

Di sana, rombongan berbuka puasa bersama dan melaksanakan salat Maghrib berjamaah sebelum melanjutkan salat Isya dan Tarawih di Masjid Al-Ikhlas.

Dalam sambutannya, Bupati M. Syukur menjelaskan bahwa Safari Ramadan dibagi menjadi empat tim untuk menjangkau seluruh kecamatan.

Ia juga meminta maaf atas pergeseran jadwal yang semula direncanakan pada akhir Februari lalu.

“Acara ini bukan sekadar seremonial, tetapi memiliki makna luar biasa untuk membangun silaturahmi. Saya ingin selalu dekat dengan masyarakat dalam keadaan apa pun,” ujarnya.

Menanggapi keluhan warga soal infrastruktur, Bupati mengakui kondisi jalan di wilayah tersebut masih memprihatinkan.

Ia menyebut tantangan utama adalah pemotongan anggaran dari pemerintah pusat, mencapai Rp240 miliar pada 2026.

Meski demikian, strategi efisiensi diterapkan, termasuk pengadaan alat berat seperti grader dan vibro di setiap wilayah agar jalan rusak tetap fungsional.

“Tahun 2025, meski anggaran dipotong Rp150 miliar, kita berhasil membangun hampir 18 km jalan. Tahun ini pemotongan lebih besar, tapi kita tetap berupaya menjaga aksesibilitas warga,” jelasnya.

Selain infrastruktur, Bupati memaparkan program sosial dan pendidikan 2026, antara lain: beasiswa mahasiswa, bantuan perlengkapan sekolah, kursus bahasa asing gratis di tiap kecamatan, bantuan untuk 18 Pondok Pesantren, serta program replanting dan subsidi bibit sawit.

Di akhir rangkaian Safari Ramadan, Bupati menyerahkan bantuan pribadi Ny. Lavita Syukur untuk 28 anak yatim piatu, bantuan Baznas Rp1.500.000, serta program CSR Bank 9 Jambi senilai Rp5.000.000.

Menyikapi isu teknis layanan Bank Jambi, Bupati memastikan keamanan dana nasabah tetap terjaga.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Pengadilan Negeri, Perwakilan Polres Merangin, Kepala Bank Jambi Lidya Atrika, Ketua DWP Sri Rezeki, sejumlah Kepala Dinas, Direktur PDAM, Plt Kadis DPMPTSP, Camat Margo Tabir, para kades, serta warga setempat.(*)

MUARATEBO, SEPUCUKJAMBI.ID – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Tebo akhirnya memberikan klarifikasi terkait polemik larangan guru ASN, Tanuji, mengikuti Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak.

Kepala Dinas Dikbud, Haryadi, mengakui adanya kekeliruan dalam memahami aturan sebelumnya dan menegaskan bahwa guru ASN tetap diperbolehkan mencalonkan diri, asalkan memahami konsekuensi administratif.

“Memang sebelumnya kami keliru membaca aturan. Setelah ditelaah kembali, persoalannya bukan pada larangan ikut Pilkades,” jelas Haryadi, Senin (3/3/2026).

Ia menambahkan, yang menjadi ketentuan adalah penghentian pembayaran tunjangan profesi dan sertifikasi guru apabila yang bersangkutan terpilih sebagai kepala desa.

Dengan kata lain, guru ASN tetap bisa maju, namun hak tunjangan melekatnya akan terhenti selama menjabat.

Lebih lanjut, Haryadi menyampaikan bahwa proses administrasi lanjutan dapat dilakukan jika Tanuji mengajukan cuti dan memenuhi penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

Setelah itu, Dikbud akan mengajukan nota dinas kepada Bupati Tebo untuk mendapatkan persetujuan resmi.

“Setelah cuti diajukan dan SKP dinilai, nota dinas akan kami naikkan ke Bupati. Jika disetujui, kemungkinan Tanuji bisa maju,” tambahnya.

Sementara itu, Tanuji mengungkapkan apresiasinya atas klarifikasi dan permohonan maaf yang disampaikan langsung oleh Kadis Dikbud. Surat larangan sebelumnya pun telah ditarik.

“Pak Kadis sudah meralat surat yang dilayangkan dan menariknya. Beliau juga menyampaikan permohonan maaf pribadi atas surat kemarin yang membuat saya kecewa,” ungkap Tanuji.

Guru ASN ini memastikan seluruh berkas persyaratan pencalonan kepala desa Sepakat Bersatu telah lengkap, dan saat ini tinggal menunggu izin resmi dari Bupati Tebo.

Tanuji menjelaskan motivasinya maju dalam Pilkades adalah ikatan emosional dan pengabdiannya terhadap desa.

Ia pernah memperjuangkan hak desa Sepakat Bersatu dalam sengketa dengan PTPN VI, termasuk hingga proses di Pengadilan Negeri dan peninjauan kembali.

“Desa Sepakat Bersatu adalah desa yang saya perjuangkan sejak awal. Sekarang, kami ingin kembali membangun desa kami sendiri,” tutup Tanuji.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Gangguan layanan ATM dan mobile banking Bank Jambi kembali memicu keluhan dari nasabah, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Jambi.

Mereka mengaku kesulitan melakukan transaksi seperti transfer, pembayaran, dan pencairan gaji karena sistem digital belum pulih sepenuhnya.

Keluhan resmi disampaikan melalui surat kepada Ketua DPRD Kota Jambi.

Nasabah menyebut gangguan ini membuat mereka harus datang langsung ke kantor cabang untuk bertransaksi, sehingga antrean panjang tak terhindarkan dan beberapa ASN terpaksa meninggalkan pekerjaan demi mengurus keperluan perbankan.

Menanggapi hal ini, Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, meminta manajemen Bank Jambi segera mengambil langkah konkret untuk memulihkan layanan.

“Kami meminta pihak bank berkoordinasi intensif dengan seluruh regulator, khususnya Bank Indonesia, guna mempercepat pemulihan operasional ATM sehingga kenyamanan transaksi nasabah kembali terjaga,” ujarnya.

Selain itu, DPRD mendorong bank untuk memberikan informasi secara transparan kepada masyarakat terkait kondisi layanan.

Jika diperlukan, manajemen diminta melakukan langkah jemput bola, misalnya menambah teller di OPD maupun cabang untuk mengurai antrean, khususnya saat pencairan gaji ASN.

Gangguan ini bukan kali pertama terjadi. Pada 22 Februari 2026, layanan ATM dan mobile banking Bank Jambi sempat terganggu akibat dugaan serangan siber yang membuat sistem tidak bisa digunakan untuk waktu yang cukup lama.

Terbaru, Selasa (3/3/2026), gangguan kembali terjadi, memicu antrean panjang dan menimbulkan keluhan luas dari nasabah.

Hingga berita ini diturunkan, nasabah masih menunggu pemulihan sistem secara menyeluruh agar gangguan serupa tidak terus berulang.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Panitia Khusus (Pansus) Zona Merah DPRD Kota Jambi mempercepat langkah penyelesaian persoalan lahan yang berdampak pada warga di tujuh kelurahan.

Prioritas utama Pansus adalah pemulihan hak masyarakat dan pembukaan blokir sertifikat yang sementara ditahan.

Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, yang juga anggota Pansus, menyampaikan bahwa tim telah bekerja hampir dua bulan dengan memanggil warga terdampak serta pihak terkait, termasuk unsur teknis lapangan, Pertamina, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Tujuan utama kami adalah memastikan hak masyarakat kembali pulih. Sertifikat yang diterbitkan BPN sementara diblokir karena diduga berada di atas aset milik negara. Ini yang sedang kami dalami,” tegas Kemas Faried.

Dalam waktu dekat, Pansus dijadwalkan melakukan koordinasi ke pemerintah pusat. Rombongan akan bertemu dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN di Jakarta pada Rabu (4/3/2026), bersama Pertamina, BPN Jambi, dan KPKNL.

Sehari setelahnya, Pansus juga akan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan untuk memperoleh kejelasan status aset.

Selain itu, DPRD Kota Jambi berencana menjalin komunikasi dengan Komisi XI DPR RI yang membidangi keuangan, guna memperkuat langkah penyelesaian persoalan lahan.

Kemas Faried mengakui, proses penyelesaian zona merah tidak bisa instan. Kasus serupa terjadi di beberapa daerah lain di Indonesia, namun beberapa sudah hampir selesai.

“Mudah-mudahan Kota Jambi bisa mendapatkan hasil yang sama,” jelasnya.

Pansus menegaskan fokusnya adalah menuntaskan permasalahan secara komprehensif, mulai dari pemulihan hak warga hingga kepastian hukum atas lahan yang menjadi aset negara maupun milik masyarakat.

“Harapan kami, sertifikat yang diblokir dapat segera dibuka dan hak masyarakat kembali pulih sepenuhnya,” pungkas Kemas Faried.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Program wajib Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) satu tahun sebelum masuk Sekolah Dasar menjadi sorotan utama dalam pelantikan pengurus TP PKK, Bunda PAUD, dan TP Posyandu se-Kota Jambi yang dipimpin Ketua TP PKK Kota Jambi, Nadiyah Maulana, di Aula PKK Kota Jambi, Selasa (3/3/2026).

Dalam arahannya, Nadiyah menegaskan bahwa tidak boleh ada lagi anak usia 5–6 tahun di Kota Jambi yang tidak mengikuti PAUD sebelum masuk SD.

Ia menyebut, pendidikan usia dini merupakan fondasi penting dalam membentuk karakter, kesiapan belajar, serta tumbuh kembang anak.

“Program wajib PAUD satu tahun sebelum SD harus benar-benar kita kawal. Tidak boleh ada anak yang melewatkannya,” tegasnya.

Menurutnya, masih terdapat pandangan di tengah masyarakat yang menganggap PAUD bukan kebutuhan utama.

Karena itu, ia meminta Bunda PAUD di tingkat kecamatan dan kelurahan untuk aktif melakukan sosialisasi dan edukasi kepada para orang tua.

“Selama ini masih ada anggapan PAUD tidak terlalu penting. Di sinilah peran kita memberikan pemahaman bahwa PAUD adalah investasi masa depan anak,” ujarnya.

Selain menekankan wajib PAUD, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan pelantikan dan serah terima jabatan TP PKK Kecamatan Alam Barajo dan Telanaipura, serta pengukuhan TP Posyandu se-Kota Jambi.

Dalam kesempatan itu, Nadiyah juga mendorong sinergi lintas sektor untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan anak, termasuk melalui pendataan ibu hamil, ibu menyusui, dan balita agar program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis dapat tepat sasaran.

Ia berharap para pengurus yang baru dilantik segera menyesuaikan diri dan memahami tugas masing-masing, khususnya dalam mendukung program pendidikan dan pemberdayaan keluarga.

“PAUD adalah pondasi. Jika pondasi kuat, maka kualitas generasi Kota Jambi ke depan juga akan semakin baik,” tutupnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Ketua TP PKK Kota Jambi, Nadiyah Maulana, resmi melantik dan memimpin serah terima jabatan pengurus TP PKK Kecamatan Alam Barajo dan Telanaipura. Prosesi berlangsung di Aula PKK Kota Jambi, Selasa (3/3/2026).

Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan pelantikan serta pengukuhan Bunda PAUD dan TP Posyandu tingkat kecamatan dan kelurahan se-Kota Jambi.

Hadir dalam acara itu Kepala Dinas DPMPPA Kota Jambi Noverintiwi Dewanti, Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi Sugiyono, serta para camat.

Dalam arahannya, Nadiyah menegaskan bahwa rotasi jabatan merupakan dinamika yang wajar dalam pemerintahan, terutama ketika pejabat memasuki masa purna tugas.

Ia meminta seluruh pengurus yang baru dilantik segera beradaptasi dan memahami peran strategis masing-masing.

Menurutnya, salah satu agenda prioritas yang harus segera dijalankan adalah mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari pemerintah pusat. Ia menilai peran TP Posyandu sangat krusial dalam memastikan program tersebut tepat sasaran.

“Segera lakukan pendataan ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di wilayah masing-masing agar manfaat Program MBG benar-benar dirasakan masyarakat yang membutuhkan,” tegasnya.

Selain mendukung MBG, TP PKK juga diminta terus memperkuat pemberdayaan keluarga sebagai fondasi terwujudnya keluarga sehat dan sejahtera.

Upaya ini sekaligus menjadi bagian penting dalam percepatan penurunan angka stunting di Kota Jambi.

Kepada para Bunda PAUD yang baru dikukuhkan, Nadiyah menekankan pentingnya pelaksanaan program wajib PAUD satu tahun sebelum masuk Sekolah Dasar, khususnya bagi anak usia 5–6 tahun.

Ia menyoroti masih adanya pandangan di masyarakat yang menganggap PAUD tidak terlalu penting.

“Tidak boleh ada anak yang melewatkan PAUD. Edukasi kepada masyarakat harus terus kita lakukan agar kesadaran akan pentingnya pendidikan usia dini semakin meningkat,” ujarnya.

Di akhir kegiatan, Nadiyah menyampaikan apresiasi kepada para pengurus sebelumnya atas dedikasi dan kontribusi selama masa bakti mereka.

Ia berharap kepengurusan yang baru mampu melanjutkan program kerja dengan semangat kolaborasi demi kemajuan Kota Jambi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kapolda Jambi, Krisno H. Siregar, menghadiri Sidang Wilayah Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Wilayah (PGIW) Jambi Tahun 2026 yang digelar di GBI MHCC Paal Merah, Kota Jambi, Selasa (3/3/2026).

Forum keagamaan tersebut diikuti sekitar 80 peserta undangan, di antaranya Ketua PGIW Jambi Pdt. Welsen Napitu, Praeses HKBP Distrik XXV Jambi Pdt. Kamson R.A. Pasaribu, serta anggota FKUB Provinsi Jambi Pdt. Josua Nababan.

Dalam sambutannya, Kapolda menaruh perhatian serius terhadap maraknya praktik judi online yang dinilai kian meresahkan dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Ia menjelaskan bahwa judi online kini semakin mudah diakses melalui situs web, aplikasi hingga media sosial, sehingga siapa saja dapat terjerat hanya bermodalkan ponsel dan koneksi internet.

Menurutnya, kemudahan akses inilah yang membuat penyebaran judi online berlangsung cepat dan sulit dikendalikan. Tidak hanya orang dewasa, remaja pun menjadi sasaran empuk praktik ilegal tersebut.

Kapolda menegaskan, penanganan judi online tidak cukup hanya dengan penindakan hukum semata.

Ia menekankan pentingnya pendekatan komprehensif melalui tiga strategi utama, yakni langkah preventif, penegakan hukum (gakkum), serta rehabilitasi dan restorasi bagi korban.

“Upaya pemberantasan harus dibarengi pemulihan dan pencegahan agar tidak terjadi pengulangan kasus. Ini menjadi tanggung jawab bersama,” tegasnya.

Selain menyoroti judi online, Kapolda juga memaparkan berbagai modus terbaru peredaran narkotika.

Di antaranya sistem putus antar pelaku, metode tempel (dead drop), transaksi daring, penyamaran dalam barang legal, kurir tidak sadar (body packing), hingga pengendalian jaringan dari dalam lembaga pemasyarakatan.

Ia menegaskan komitmennya mendukung program Asta Cita Presiden RI poin ketujuh serta kebijakan Presisi Polri.

Salah satu prioritasnya adalah mewujudkan Provinsi Jambi bebas dari peredaran gelap narkoba melalui penguatan Kampung Anti Narkoba sebagai proyek percontohan di wilayah hukum Polres dan Polresta jajaran.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol. Erlan Munaji menyampaikan bahwa kehadiran Kapolda dalam forum keagamaan ini merupakan bentuk sinergi antara kepolisian dan tokoh agama dalam menjaga stabilitas keamanan daerah.

Kolaborasi lintas sektor, menurutnya, menjadi kunci dalam menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif, sekaligus menekan angka kejahatan seperti judi online dan narkoba di Provinsi Jambi.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Peluang pembukaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2026 semakin kuat seiring banyaknya aparatur sipil negara (ASN) yang memasuki masa pensiun.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Rini Widyantini, menyatakan pemerintah telah memetakan kebutuhan pengisian formasi untuk menggantikan pegawai purnatugas.

Rini menjelaskan, jumlah ASN yang pensiun diperkirakan mencapai sekitar 160.000 orang, sehingga formasi tersebut perlu diisi agar roda pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan lancar.

“Kami kan sudah menyediakan sekitar 160.000 pensiun yang memang harus diisi. Mudah-mudahan, mudah-mudahan (di 2026 ada tes CPNS),” ujar Rini, Senin (2/3/2026).

Meski kebutuhan formasi cukup besar, ia menegaskan bahwa pembukaan seleksi CPNS 2026 tidak bisa diputuskan secara instan.

Pemerintah masih harus menyesuaikan dengan kesiapan anggaran serta memastikan aspek teknis lainnya sebelum menetapkan jadwal resmi.

“Prosesnya sangat panjang ya, kesiapan anggarannya, misalnya 160.000 tapi anggarannya belum bisa seluruhnya kita isi, misalnya gitu,” tambah Rini.

Rini juga menekankan pentingnya peran generasi muda, terutama fresh graduate, dalam mendorong transformasi birokrasi yang lebih adaptif dan modern.

Hadirnya talenta muda diyakini mampu mempercepat proses digitalisasi layanan dan meningkatkan efisiensi pemerintahan.

“Kami sangat concern terhadap para fresh graduate untuk bisa ikut serta membantu birokrasi ini,” ujarnya.

Meskipun jadwal resmi seleksi CPNS 2026 belum diumumkan, masyarakat diimbau untuk mulai mempersiapkan diri.

Calon pelamar sebaiknya memantau informasi resmi dari pemerintah serta menyiapkan dokumen administrasi dan kemampuan akademik yang diperlukan.

Dengan gelombang pensiun ASN yang mencapai puluhan ribu orang, peluang seleksi CPNS 2026 terbuka cukup besar

Namun, kepastian pelaksanaannya tetap menunggu keputusan final pemerintah setelah anggaran dan perencanaan dinyatakan siap.(*)