BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Persaingan usaha di era digital menuntut pelaku UMKM tidak hanya menghasilkan produk berkualitas, tetapi juga mampu memasarkannya melalui konten kreatif.

Menjawab kebutuhan tersebut, TP PKK Kabupaten Merangin bersama TP PKK Provinsi Jambi menggelar pelatihan dasar konten kreator bagi pelaku UMKM.

Kegiatan yang berlangsung di Gedung PLUT Sungai Misang, Selasa 10 November 2026, dibuka langsung Ketua TP PKK Provinsi Jambi, Hesnidar Haris.

Menariknya, pelatihan ini mengalami perubahan materi. Awalnya, panitia merancang kegiatan untuk membekali peserta dengan kemampuan desain kemasan produk.

Namun, melihat perkembangan teknologi serta perubahan perilaku konsumen, TP PKK Kabupaten Merangin mengalihkan fokus pelatihan ke keterampilan dasar membuat konten digital.

Ketua TP PKK Kabupaten Merangin, Ny. Lavita Syukur, mengatakan perubahan tersebut mengikuti kebutuhan pasar yang semakin mengandalkan platform digital sebagai sarana promosi dan pemasaran produk.

“Mengingat pentingnya era teknologi dan digital saat ini, maka kita memutuskan pelatihannya diganti menjadi basic konten kreator. Ini juga mengingat kebutuhan dari konsumen dan pasar,” ujar Lavita Syukur dalam sambutannya.

Menurut Lavita, kemampuan membuat konten menjadi salah satu bekal penting bagi pelaku UMKM agar mampu memperkenalkan produk secara lebih menarik dan menjangkau calon konsumen yang lebih luas.

Pelatihan tersebut berlangsung selama empat hari. Lavita berharap peserta memanfaatkan kesempatan ini untuk mempelajari keterampilan baru dan memahami perubahan pola pemasaran di tengah perkembangan teknologi.

Ia menilai kemauan untuk terus belajar menjadi modal penting bagi pelaku UMKM dalam menghadapi persaingan usaha.

“Yang hadir di sini insya Allah sudah mempunyai niat untuk maju, mempunyai kemauan untuk terus belajar mengikuti pasar, dan nantinya kita berharap menjadi UMKM yang lebih mandiri dan berdaya pastinya,” tambahnya.

Perubahan fokus pelatihan dari desain kemasan ke konten kreator juga mencerminkan pentingnya kemampuan promosi digital bagi keberlangsungan usaha kecil.

Produk yang berkualitas perlu mendapat dukungan strategi pemasaran yang mampu menarik perhatian konsumen.

Karena itu, Lavita berharap peserta tidak hanya mengikuti kegiatan sebagai agenda pelatihan, tetapi juga menerapkan pengetahuan yang diperoleh untuk mengembangkan usaha masing-masing.

Ia turut menyampaikan apresiasi kepada panitia TP PKK Provinsi Jambi dan Kabupaten Merangin atas kolaborasi dalam menyelenggarakan kegiatan tersebut.

Melalui pelatihan ini, TP PKK berharap semakin banyak pelaku UMKM di Merangin yang mampu beradaptasi dengan perkembangan pasar digital, memperluas jangkauan promosi, serta membangun usaha yang lebih mandiri dan berdaya saing.(*)

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Pembangunan jalan penghubung Desa Mampun Baru menuju Desa Pinang Merah, Kecamatan Pamenang Barat, Kabupaten Merangin, mendapat sambutan positif dari masyarakat.

Jalan sepanjang kurang lebih 300 meter dengan konstruksi cor beton tersebut menjadi akses penting bagi aktivitas ekonomi warga hingga mobilitas pelajar menuju sekolah.

Sejumlah elemen masyarakat menyampaikan apresiasi kepada Bupati Merangin H. M. Syukur atas pembangunan infrastruktur tersebut.

Mereka menilai keberadaan jalan yang lebih layak akan membantu memperlancar aktivitas sehari-hari, terutama bagi warga yang selama ini mengandalkan jalur tersebut.

Camat Pamenang Barat, Bambang, mengatakan jalan penghubung itu memiliki peran strategis karena menjadi jalur utama perekonomian masyarakat sekaligus akses pendidikan bagi para pelajar.

“Terima kasih Pak Bupati. Jalan ini menjadi akses utama perekonomian warga dan akses anak-anak pergi sekolah ke SMPN 6 dan SMPN 56 Merangin, serta SMAN 12 dan SMKN 15 Merangin,” ujar Bambang, Selasa 10 November 2026.

Menurutnya, pembangunan jalan tersebut memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya dalam menunjang kelancaran perjalanan menuju sekolah maupun kegiatan ekonomi antardesa.

Apresiasi serupa datang dari Penjabat (Pj) Kepala Desa Mampun Baru, Mulyadi, bersama Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Mampun Baru, Fauzi, serta tokoh masyarakat Sunardi.

Mereka menilai pembangunan infrastruktur jalan menjadi salah satu kebutuhan penting masyarakat.

Akses transportasi yang lebih baik dapat mendukung mobilitas warga, memperlancar distribusi hasil usaha, sekaligus mempermudah pelajar menjangkau sekolah.

Dukungan terhadap pembangunan tersebut juga datang dari Bhabinkamtibmas, Babinsa, perangkat desa, anggota BPD, guru, pelajar, tokoh perempuan, tokoh pemuda, hingga tokoh agama setempat.

Beragam apresiasi itu menunjukkan besarnya harapan masyarakat terhadap pemerataan pembangunan infrastruktur di wilayah Pamenang Barat.

Warga berharap pemerintah daerah terus melanjutkan pembangunan dan peningkatan kualitas jalan di berbagai desa agar masyarakat dapat menikmati akses transportasi yang layak, aman, dan lancar.

Mereka juga mendoakan agar Bupati Merangin H. M. Syukur senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menjalankan amanah memimpin Kabupaten Merangin.

Bagi masyarakat Mampun Baru dan Pinang Merah, pembangunan jalan ini bukan sekadar proyek infrastruktur.

Keberadaan akses yang lebih baik diharapkan mampu memperkuat konektivitas antardesa, mendukung pendidikan generasi muda, serta membuka peluang pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.(*)

SUNGAIPENUH, SEPUCUKJAMBI.ID – Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2027 memasuki tahapan penting.

Wali Kota Sungai Penuh, Alfin, S.H., menyampaikan tanggapan dan jawaban pemerintah daerah atas berbagai pandangan umum fraksi-fraksi DPRD dalam Rapat Paripurna Ketiga Masa Persidangan Kesatu, Selasa 10 November 2026.

Dalam forum yang berlangsung di Aula Kantor DPRD Kota Sungai Penuh tersebut, Alfin merespons sejumlah saran, masukan, dan kritik konstruktif yang disampaikan fraksi-fraksi dewan terhadap rancangan APBD 2027.

Alfin hadir bersama Wakil Wali Kota Azhar Hamzah. Ketua DPRD Kota Sungai Penuh, Hutri Randa, S.Sos., M.M., memimpin langsung rapat yang turut dihadiri unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Alpian, S.E., M.M., staf ahli, para asisten, serta kepala OPD terkait.

Dalam penyampaiannya, Alfin mengapresiasi perhatian dan masukan DPRD sebagai bagian penting dalam menyusun kebijakan anggaran yang berkualitas dan mendukung pembangunan daerah.

“Kami mengapresiasi berbagai pandangan dan masukan tersebut. Hal ini merupakan bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas pembangunan serta mendorong kemajuan Kota Sungai Penuh,” ujar Alfin.

Ia menegaskan, Pemkot Sungai Penuh memberikan perhatian serius terhadap seluruh catatan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD.

Untuk memudahkan pembahasan, pemerintah menyusun tanggapan berdasarkan kesamaan tema, saran, dan substansi yang menjadi perhatian masing-masing fraksi.

Alfin menjelaskan, tidak semua pertanyaan dan masukan dapat dijawab secara terperinci dalam forum paripurna.

Sejumlah hal membutuhkan pembahasan teknis lebih lanjut bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Badan Anggaran (Banggar) DPRD, serta perangkat daerah terkait.

Pembahasan lanjutan tersebut menjadi bagian dari proses penyempurnaan Raperda APBD 2027 sebelum memasuki tahapan berikutnya.

Pemkot Sungai Penuh berharap komunikasi dan koordinasi antara eksekutif dan legislatif terus berjalan terbuka.

Sinergi kedua lembaga menjadi faktor penting agar setiap kebijakan anggaran memiliki perencanaan yang matang dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Alfin juga menekankan pentingnya menghasilkan APBD yang tepat sasaran serta berpihak pada kepentingan masyarakat.

Dengan berlanjutnya pembahasan bersama DPRD, pemerintah daerah berharap Raperda APBD Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2027 dapat menghasilkan kebijakan pembangunan yang lebih terarah dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.(*)

SUNGAIPENUH, SEPUCUKJAMBI.ID – Peningkatan kapasitas produksi air bersih menjadi salah satu perhatian Pemerintah Kota Sungai Penuh dalam mendorong pelayanan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Khayangan.

Pemkot terus mendorong pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) berkapasitas 50 liter per detik untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang terus meningkat.

Komitmen tersebut kembali mengemuka dalam peringatan HUT ke-9 Perumda Tirta Khayangan Tahun 2026 yang berlangsung di Lapangan Kompleks Kantor Perumda Tirta Khayangan, Rabu 11 November 2026.

Wakil Wali Kota Sungai Penuh, Azhar Hamzah, memimpin langsung apel peringatan yang turut dihadiri unsur Forkopimda, kepala perangkat daerah, Dewan Pengawas Perumda Tirta Khayangan, pimpinan BUMN/BUMD, serta seluruh jajaran karyawan perusahaan.

Dalam amanatnya, Azhar menegaskan bahwa usia sembilan tahun harus menjadi momentum bagi Tirta Khayangan untuk mengevaluasi kinerja sekaligus memperkuat kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Menurutnya, perusahaan daerah tersebut memiliki tanggung jawab besar karena tidak hanya menjalankan fungsi bisnis, tetapi juga memenuhi kebutuhan dasar masyarakat melalui penyediaan air bersih.

“Ke depan kita berharap seluruh jajaran Perumda terus melakukan peningkatan kinerja secara menyeluruh, baik dari aspek manajemen, operasional, keuangan maupun sumber daya manusia,” ujar Azhar Hamzah.

Ia juga meminta seluruh jajaran perusahaan terus menghadirkan inovasi, memperkuat sinergi, dan meningkatkan profesionalisme agar masyarakat memperoleh pelayanan air bersih yang semakin baik.

Salah satu langkah strategis yang menjadi perhatian Pemkot Sungai Penuh pada 2026 yakni pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) berkapasitas 50 liter per detik.

Azhar menyebut pembangunan infrastruktur tersebut sebagai upaya meningkatkan kemampuan produksi air bersih, memperluas cakupan pelayanan, serta membuka peluang penambahan pelanggan baru.

Peningkatan kapasitas produksi menjadi penting seiring bertambahnya kebutuhan air bersih masyarakat.

Karena itu, penguatan infrastruktur harus berjalan seiring dengan pembenahan manajemen dan operasional perusahaan.

Namun, peningkatan kapasitas produksi juga perlu diikuti pengelolaan distribusi yang efektif agar tambahan pasokan benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

Selain membahas peningkatan pelayanan air bersih, peringatan HUT ke-9 Tirta Khayangan juga menghasilkan langkah konkret dalam memperkuat koordinasi penanganan kebakaran.

Dalam kesempatan tersebut, Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kota Sungai Penuh bersama Perumda Tirta Khayangan menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tentang bantuan penyediaan pasokan air.

Kerja sama ini mencakup dukungan kebutuhan air dalam penanganan kejadian kebakaran maupun kondisi nonkebakaran di wilayah Kota Sungai Penuh.

Kesepakatan tersebut diharapkan memperkuat koordinasi antarlembaga sekaligus mendukung kesiapan petugas ketika menghadapi situasi darurat.

Mengusung tema “Mengalirkan Kebahagiaan, Tirta Khayangan Bergerak Berinovasi, Bersinergi dan Bergerak Menuju Sungai Penuh Juara”, peringatan HUT ke-9 ini menjadi pengingat bahwa keberhasilan perusahaan daerah tidak hanya bergantung pada pertumbuhan bisnis, tetapi juga pada kemampuan memberikan pelayanan publik yang berkualitas, merata, dan berkelanjutan.(*)

KUALATUNGKAL, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mulai memetakan wilayah yang rentan mengalami kerawanan pangan melalui penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan atau Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA).

Pemetaan ini menjadi instrumen penting untuk mengidentifikasi desa yang membutuhkan perhatian khusus sekaligus menentukan arah program penanganan pangan secara lebih tepat sasaran.

Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, Dr. H. Katamso, SA, S.E., M.E., menegaskan bahwa persoalan kerawanan pangan tidak bisa diselesaikan hanya melalui satu program atau instansi.

Dibutuhkan koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) serta kebijakan yang mengacu pada kondisi nyata setiap wilayah.

Hal tersebut disampaikannya saat membuka Ekspose Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat di Aula Hotel Grand Ariyadh Kuala Tungkal, Selasa 10 November 2026.

Menurut Katamso, kerawanan pangan merupakan persoalan kompleks yang dipengaruhi berbagai faktor.

Karena itu, pemerintah membutuhkan informasi yang akurat untuk mengetahui wilayah yang menghadapi persoalan ketahanan pangan beserta penyebabnya.

“Masalah rawan pangan merupakan tantangan bagi semua pengambil kebijakan karena merupakan permasalahan kompleks yang disebabkan oleh banyak faktor, sehingga dukungan berbagai program dan kegiatan dari pemerintah sangat diperlukan untuk mengatasi kerawanan pangan di Indonesia,” ujar Katamso.

Ia menjelaskan, FSVA menyajikan gambaran kondisi ketahanan dan kerentanan pangan melalui pemetaan berbasis indikator.

Hasil analisis tersebut mengelompokkan wilayah ke dalam tiga kategori prioritas, yakni Prioritas 1 atau sangat rentan, Prioritas 2 atau rentan, dan Prioritas 3 atau cukup rentan.

Melalui klasifikasi tersebut, pemerintah daerah dapat mengenali wilayah yang membutuhkan penanganan lebih serius.

Namun, pemetaan tidak berhenti pada pengelompokan tingkat kerentanan. Pemerintah juga perlu mengetahui faktor yang menyebabkan suatu desa masuk dalam kategori rentan pangan.

Dalam penyusunannya, FSVA tingkat kabupaten/kota menggunakan 11 indikator yang mencakup tiga aspek utama, yaitu ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, dan pemanfaatan pangan.

Katamso menyebut penyusunan peta tersebut melibatkan sejumlah OPD dan instansi terkait.

Tim juga memanfaatkan data Badan Pusat Statistik (BPS), termasuk pendekatan Small Area Estimation, untuk mendukung ketepatan analisis hingga tingkat wilayah yang lebih kecil.

Penyusunan FSVA mengacu pada Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan.

Menurut Katamso, informasi yang dihasilkan dari pemetaan tersebut harus menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam merancang program penanganan kerawanan pangan.

“Tujuan dari Ekspose Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan adalah menyajikan titik-titik rentan rawan pangan pada tingkat desa berdasarkan indikator ketahanan pangan, mengidentifikasi penyebab kerentanan pangan di suatu wilayah Kabupaten/Kota dan desa, menyediakan informasi dalam mengembangkan strategi yang tepat untuk perencanaan program berkaitan dengan ketahanan pangan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Katamso mengingatkan bahwa hasil pemetaan membutuhkan tindak lanjut konkret. Setiap OPD harus menjadikan data FSVA sebagai bahan koordinasi dalam menyusun program sesuai persoalan dan kebutuhan masing-masing desa.

Ia berharap ekspose tersebut mampu menyatukan pemahaman seluruh pemangku kepentingan sekaligus memperkuat kerja sama dalam mengatasi wilayah rentan pangan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

“Selain itu saya juga mengajak kita semua untuk menjadikan kegiatan Ekspose Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan sebagai momentum agar semua OPD/instansi bergerak bersama dalam mengentaskan wilayah desa rentan rawan pangan,” tegasnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, kepala perangkat daerah di lingkungan Pemkab Tanjung Jabung Barat, para camat se-Kabupaten Tanjung Jabung Barat, serta Ketua Tim Kerja Penyuluh Pertanian Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Melalui penyusunan FSVA, Pemkab Tanjung Jabung Barat diharapkan memiliki dasar pemetaan yang lebih jelas untuk menentukan prioritas pembangunan pangan.

Tantangan berikutnya adalah memastikan hasil pemetaan tersebut benar-benar diterjemahkan menjadi program yang menyentuh masyarakat, terutama desa-desa yang menghadapi kerentanan pangan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Penggunaan knalpot brong masih menjadi persoalan serius dalam ketertiban lalu lintas di Provinsi Jambi.

Selama pelaksanaan Operasi Patuh Siginjai 2026, Polda Jambi mencatat sebanyak 1.192 penindakan terhadap kendaraan yang menggunakan knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis.

Dari seluruh jajaran kepolisian, Polres Muaro Jambi mencatat penindakan terbanyak dengan 154 kasus.

Posisi berikutnya ditempati Polres Tanjung Jabung Barat dengan 131 penindakan dan Polres Bungo sebanyak 130 penindakan.

Data tersebut diungkap Kapolda Jambi Irjen Pol. Widodo dalam konferensi pers hasil Operasi Patuh Siginjai 2026 di Mapolda Jambi, Selasa 10 November 2026.

Tingginya angka penindakan tersebut menunjukkan penggunaan knalpot yang tidak sesuai spesifikasi teknis masih menjadi perhatian kepolisian. Selain melanggar ketentuan lalu lintas, kebisingan yang ditimbulkan juga berpotensi mengganggu kenyamanan dan ketertiban masyarakat.

Operasi Patuh Siginjai 2026 berlangsung selama 14 hari, mulai 26 Oktober hingga 8 November 2026. Sebanyak 441 personel Polda Jambi dan Polres jajaran terlibat dalam operasi tersebut.

Tidak hanya menyasar penggunaan knalpot brong, petugas juga mencatat 1.184 perkara tilang selama operasi berlangsung.

Rinciannya, 220 perkara melalui Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dan 964 perkara melalui tilang non-ETLE.

Selain itu, polisi memberikan 3.621 teguran kepada pengendara yang melakukan pelanggaran lalu lintas.

Kapolda Jambi Irjen Pol. Widodo mengatakan, Operasi Patuh Siginjai mengedepankan pendekatan preemtif, preventif, serta penegakan hukum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berkendara.

Pada pendekatan preemtif, Polda Jambi dan Polres jajaran melaksanakan 24.947 kegiatan berupa penyuluhan, sosialisasi, kampanye keselamatan, dan edukasi kepada masyarakat.

Sementara itu, kegiatan preventif mencapai 5.682 kegiatan melalui patroli, pengaturan lalu lintas, penjagaan di titik rawan, serta pemeriksaan kendaraan.

Di balik ribuan penindakan tersebut, Polda Jambi juga mencatat peningkatan kasus kecelakaan lalu lintas selama Operasi Patuh Siginjai 2026.

Sebanyak 49 kasus kecelakaan terjadi selama operasi berlangsung. Angka tersebut meningkat 145 persen atau bertambah 29 kasus dibandingkan periode 2025 yang mencatat 20 kecelakaan.

Jumlah korban meninggal dunia memang turun dari 11 orang menjadi 8 orang. Namun, korban luka berat meningkat dari 4 menjadi 8 orang, sedangkan korban luka ringan melonjak dari 12 menjadi 59 orang.

Kerugian materiil akibat kecelakaan juga mencapai Rp229,8 juta, meningkat Rp48,8 juta dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp181 juta.

Widodo menegaskan, keberhasilan operasi tidak semata-mata diukur dari jumlah pelanggaran yang ditindak, tetapi juga dari perubahan perilaku masyarakat dalam berlalu lintas.

“Operasi Patuh Siginjai Tahun 2026 merupakan bentuk komitmen Polri dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan berlalu lintas. Kami telah mengedepankan langkah preemtif dan preventif, disertai penegakan hukum yang tegas, profesional, dan humanis,” ujar Widodo.

Ia mengakui peningkatan angka kecelakaan menjadi perhatian serius bagi Polda Jambi dan seluruh jajaran.

Karena itu, kepolisian akan terus memperkuat edukasi, pencegahan, dan pengawasan untuk menekan angka kecelakaan serta meminimalkan fatalitas korban.

Khusus penggunaan knalpot brong, Kapolda mengimbau masyarakat agar tidak menggunakan knalpot yang tidak sesuai spesifikasi teknis kendaraan.

“Kami mengimbau masyarakat untuk selalu mematuhi peraturan lalu lintas, melengkapi surat-surat dan kelengkapan kendaraan, menggunakan helm berstandar SNI, serta tidak menggunakan knalpot brong. Jadikan keselamatan sebagai kebutuhan utama dalam berkendara,” tambahnya.

Polda Jambi berharap penindakan tersebut dapat meningkatkan kesadaran pengendara untuk menggunakan kendaraan sesuai ketentuan dan tidak mengabaikan keselamatan maupun kenyamanan pengguna jalan lainnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Polda Jambi mencatat sebanyak 1.184 perkara tilang dan memberikan 3.621 teguran kepada pengendara selama pelaksanaan Operasi Patuh Siginjai 2026.

Angka tersebut menunjukkan masih tingginya pelanggaran lalu lintas di wilayah Provinsi Jambi meski kepolisian telah menggencarkan edukasi dan pencegahan.

Data tersebut disampaikan Kapolda Jambi Irjen Pol. Widodo dalam konferensi pers hasil Operasi Patuh Siginjai 2026 di Mapolda Jambi, Selasa 10 November 2026.

Operasi yang berlangsung selama 14 hari, mulai 26 Oktober hingga 8 November 2026, melibatkan 441 personel Polda Jambi dan Polres jajaran.

Dari total 1.184 perkara tilang, sebanyak 220 perkara tercatat melalui Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), sedangkan 964 perkara lainnya merupakan tilang non-ETLE.

Selain penindakan tersebut, petugas juga memberikan 3.621 teguran kepada pengendara yang melakukan pelanggaran.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya kepolisian untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat tanpa semata-mata mengandalkan penindakan hukum.

Kapolda Jambi menjelaskan, operasi tersebut mengedepankan tiga pendekatan, yakni preemtif, preventif, dan penegakan hukum.

Pada pendekatan preemtif, polisi melaksanakan 24.947 kegiatan berupa penyuluhan, sosialisasi, kampanye keselamatan, dan edukasi berlalu lintas.

Sementara itu, kegiatan preventif mencapai 5.682 kegiatan melalui patroli, pengaturan lalu lintas, penjagaan titik rawan, serta pemeriksaan kendaraan.

Meski berbagai upaya telah dilakukan, angka kecelakaan lalu lintas justru mengalami peningkatan.

Selama operasi berlangsung, Polda Jambi mencatat 49 kasus kecelakaan, naik 29 kasus atau 145 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025 sebanyak 20 kasus.

Jumlah korban meninggal dunia memang turun dari 11 orang menjadi 8 orang. Namun, korban luka berat meningkat dari 4 menjadi 8 orang, sedangkan korban luka ringan melonjak dari 12 menjadi 59 orang.

Kerugian materiil akibat kecelakaan juga meningkat menjadi Rp229,8 juta, atau bertambah Rp48,8 juta dibandingkan tahun sebelumnya.

Selain pelanggaran lalu lintas umum, penggunaan knalpot yang tidak sesuai spesifikasi teknis atau knalpot brong turut menjadi perhatian Polda Jambi.

Sepanjang Operasi Patuh Siginjai 2026, polisi mencatat 1.192 penindakan terhadap kendaraan yang menggunakan knalpot brong.

Polres Muaro Jambi menempati posisi pertama dengan 154 penindakan. Berikutnya, Polres Tanjung Jabung Barat mencatat 131 penindakan dan Polres Bungo sebanyak 130 penindakan.

Kapolda Jambi Irjen Pol. Widodo menegaskan, keberhasilan operasi tidak hanya diukur dari jumlah tilang maupun teguran, tetapi juga dari perubahan perilaku masyarakat dalam berlalu lintas.

“Operasi Patuh Siginjai Tahun 2026 merupakan bentuk komitmen Polri dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan berlalu lintas. Kami telah mengedepankan langkah preemtif dan preventif, disertai penegakan hukum yang tegas, profesional, dan humanis,” ujar Widodo.

Ia mengakui peningkatan angka kecelakaan menjadi perhatian serius sekaligus bahan evaluasi bagi Polda Jambi dan seluruh jajaran.

“Dari hasil pelaksanaan operasi, kami mencatat masih adanya peningkatan angka kecelakaan lalu lintas. Ini menjadi perhatian serius bagi kami. Oleh karena itu, ke depan upaya edukasi, pencegahan, dan pengawasan akan terus ditingkatkan agar dapat menekan angka kecelakaan serta meminimalisir fatalitas korban,” tegasnya.

Widodo juga mengingatkan masyarakat agar mematuhi aturan lalu lintas, melengkapi dokumen kendaraan, menggunakan helm berstandar SNI, serta tidak menggunakan knalpot yang tidak sesuai spesifikasi teknis.

“Kami mengimbau masyarakat untuk selalu mematuhi peraturan lalu lintas, melengkapi surat-surat dan kelengkapan kendaraan, menggunakan helm berstandar SNI, serta tidak menggunakan knalpot brong. Jadikan keselamatan sebagai kebutuhan utama dalam berkendara,” tambahnya.

Polda Jambi memastikan akan terus meningkatkan edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum untuk menekan angka pelanggaran maupun kecelakaan lalu lintas.

Tingginya jumlah tilang dan teguran, ditambah peningkatan kasus kecelakaan, menjadi catatan penting bahwa upaya membangun budaya tertib berlalu lintas di Provinsi Jambi masih membutuhkan perhatian dan keterlibatan seluruh masyarakat.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Angka kecelakaan lalu lintas di Provinsi Jambi justru melonjak selama pelaksanaan Operasi Patuh Siginjai 2026.

Polda Jambi mencatat 49 kasus kecelakaan sepanjang operasi yang berlangsung selama 14 hari, terhitung 26 Oktober hingga 8 November 2026.

Jumlah tersebut meningkat 29 kasus atau 145 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025, ketika polisi mencatat 20 kasus kecelakaan.

Fakta tersebut menjadi perhatian serius Polda Jambi. Pasalnya, selama operasi berlangsung, ribuan kegiatan edukasi dan pengawasan telah dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas.

Kapolda Jambi Irjen Pol. Drs. Widodo, S.H., M.H., mengungkapkan hasil evaluasi tersebut dalam konferensi pers Operasi Patuh Siginjai 2026 di Jambi, Selasa 10 November 2026.

Dalam kegiatan itu, Kapolda didampingi Karo Ops Polda Jambi Kombes Pol. Vendra Riviyanto, Dir Lantas Polda Jambi Kombes Pol. Adi Benny Cahyono, serta Kapolresta Jambi Kombes Pol. Ananto Herlambang.

Menurut Widodo, peningkatan jumlah kecelakaan menjadi bahan evaluasi bagi Polda Jambi dan seluruh jajaran untuk memperkuat upaya pencegahan serta meningkatkan keselamatan pengguna jalan.

“Untuk jumlah korban meninggal dunia mengalami penurunan dari 11 orang pada tahun 2025 menjadi 8 orang pada tahun 2026. Namun, korban luka berat mengalami peningkatan dari 4 orang menjadi 8 orang, sedangkan korban luka ringan meningkat dari 12 orang menjadi 59 orang,” jelasnya.

Selain jumlah kecelakaan dan korban, kerugian materiil akibat insiden lalu lintas juga mengalami peningkatan.

Polda Jambi mencatat total kerugian mencapai Rp229,8 juta, naik Rp48,8 juta dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp181 juta.

Operasi Patuh Siginjai 2026 melibatkan 441 personel Polda Jambi dan Polres jajaran. Selama 14 hari pelaksanaan, petugas menggabungkan pendekatan edukasi, pencegahan, dan penegakan hukum.

Pada aspek preemtif, polisi melaksanakan 24.947 kegiatan berupa penyuluhan, sosialisasi, kampanye keselamatan, serta edukasi kepada masyarakat.

Sementara itu, kegiatan preventif mencapai 5.682 kegiatan. Langkah tersebut meliputi pengaturan lalu lintas, patroli, penjagaan di titik rawan, pemeriksaan kendaraan, hingga penanganan gangguan arus lalu lintas.

Dalam penegakan hukum, polisi mencatat 1.184 perkara tilang. Rinciannya terdiri dari 220 perkara melalui Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dan 964 perkara tilang non-ETLE.

Petugas juga memberikan 3.621 teguran kepada pengendara yang melakukan pelanggaran.

Kapolda Jambi menegaskan, keberhasilan operasi tidak hanya bergantung pada jumlah pelanggaran yang ditindak.

Menurutnya, perubahan perilaku dan meningkatnya kesadaran masyarakat menjadi ukuran penting dalam menciptakan keselamatan di jalan raya.

“Operasi Patuh Siginjai Tahun 2026 merupakan bentuk komitmen Polri dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan berlalu lintas. Kami telah mengedepankan langkah preemtif dan preventif, disertai penegakan hukum yang tegas, profesional, dan humanis,” ujar Widodo.

Ia menambahkan, peningkatan angka kecelakaan menjadi peringatan agar seluruh jajaran tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga memperkuat pengawasan dan edukasi secara berkelanjutan.

“Dari hasil pelaksanaan operasi, kami mencatat masih adanya peningkatan angka kecelakaan lalu lintas. Ini menjadi perhatian serius bagi kami. Oleh karena itu, ke depan upaya edukasi, pencegahan, dan pengawasan akan terus ditingkatkan agar dapat menekan angka kecelakaan serta meminimalisir fatalitas korban,” tegasnya.

Selain pelanggaran lalu lintas secara umum, penggunaan knalpot yang tidak sesuai spesifikasi teknis atau knalpot brong juga menjadi perhatian dalam Operasi Patuh Siginjai 2026.

Hasil rekapitulasi Polda Jambi mencatat 1.192 penindakan terhadap pelanggaran knalpot brong di seluruh satuan wilayah.

Polres Muaro Jambi mencatat penindakan terbanyak dengan 154 kasus. Posisi berikutnya ditempati Polres Tanjung Jabung Barat sebanyak 131 penindakan dan Polres Bungo sebanyak 130 penindakan.

Kapolda Jambi mengingatkan masyarakat agar tidak menggunakan knalpot yang tidak sesuai spesifikasi teknis. Selain melanggar ketentuan, penggunaan knalpot brong juga berpotensi mengganggu kenyamanan dan ketertiban lingkungan.

“Kami mengimbau masyarakat untuk selalu mematuhi peraturan lalu lintas, melengkapi surat-surat dan kelengkapan kendaraan, menggunakan helm berstandar SNI, serta tidak menggunakan knalpot brong. Jadikan keselamatan sebagai kebutuhan utama dalam berkendara,” tambahnya.

Widodo menegaskan, Polda Jambi akan terus meningkatkan kegiatan edukatif, preventif, dan penegakan hukum untuk menekan angka kecelakaan serta membangun budaya tertib berlalu lintas.

“Saya tegaskan bahwa keberhasilan operasi bukan hanya dilihat dari banyaknya tilang maupun teguran yang diberikan, tetapi sejauh mana kesadaran masyarakat tumbuh untuk tertib berlalu lintas. Saya mengajak seluruh masyarakat Provinsi Jambi agar menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas, karena keselamatan merupakan tanggung jawab kita bersama,” tutupnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Harga emas batangan PT Aneka Tambang (Antam) mengalami penurunan pada Rabu 11 November 2026.

Berdasarkan data laman resmi Logam Mulia yang dipantau pukul 08.54 WIB, harga emas Antam turun Rp30.000 menjadi Rp2.530.000 per gram dari sebelumnya Rp2.560.000 per gram.

Penurunan juga terjadi pada harga jual kembali atau buyback. Antam kini menetapkan harga buyback sebesar Rp2.338.000 per gram.

Pergerakan harga tersebut menjadi perhatian masyarakat, terutama investor dan pembeli emas yang memantau perkembangan harga logam mulia sebagai instrumen investasi.

Meski mengalami penurunan, harga emas Antam dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti perkembangan pasar dan kebijakan harga perusahaan.

Bagi masyarakat yang berencana membeli emas batangan, penting untuk memperhatikan harga berdasarkan ukuran.

Semakin besar berat emas yang dibeli, semakin besar pula nilai transaksi yang harus disiapkan.

Daftar Harga Emas Antam Rabu 11 November 2026

Berikut rincian harga dasar emas batangan Antam berdasarkan ukuran yang tercantum dalam data Logam Mulia:

Ketentuan Pajak Pembelian dan Buyback Emas Antam

Selain memperhatikan harga dasar, konsumen juga perlu memperhitungkan ketentuan pajak dalam transaksi emas Antam.

Untuk transaksi buyback dengan nilai di atas Rp10 juta, berlaku Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen. Pihak penyelenggara memotong pajak tersebut langsung dari nilai transaksi.

Sementara itu, pembelian emas batangan dikenakan PPh sebesar 0,25 persen dari harga dasar sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan perubahan harga terbaru ini, masyarakat yang ingin membeli maupun menjual kembali emas Antam sebaiknya mencermati harga transaksi dan potongan pajak agar dapat memperhitungkan nilai bersih yang diterima atau dibayarkan.

Informasi harga terbaru dapat dipantau melalui laman resmi Logam Mulia karena harga emas Antam berpotensi mengalami perubahan sewaktu-waktu.(*)

MUARABUNGO, SEPUCUKJAMBI.ID – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk melalui BRI Cabang Muara Bungo terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Bungo.

Berdasarkan data realisasi periode Januari hingga September 2026, BRI Muara Bungo telah menyalurkan KUR dengan total mencapai Rp370,36 miliar kepada 4.824 debitur.

Pimpinan Cabang BRI Muara Bungo, Sarimat, menyampaikan bahwa realisasi tersebut terdiri dari penyaluran KUR Ritel sebanyak 169 debitur dengan nilai mencapai Rp50,3 miliar.

Sementara itu, untuk KUR Mikro, BRI Muara Bungo telah menyalurkan kepada 4.655 debitur dengan total nilai sebesar Rp319,97 miliar.

Dengan demikian, secara keseluruhan penyaluran KUR BRI Muara Bungo hingga September 2026 telah mencapai 4.824 debitur dengan total realisasi Rp370,36 miliar.

Bapak Sarimat mengatakan, BRI secara konsisten terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan perekonomian daerah melalui penyaluran KUR kepada para pelaku UMKM di Kabupaten Bungo.

Menurutnya, pembiayaan melalui program KUR diharapkan dapat membantu pelaku usaha mengembangkan bisnis, meningkatkan kapasitas usaha, serta mendorong aktivitas ekonomi masyarakat.

“Harapannya, melalui penyaluran KUR ini, perekonomian masyarakat khususnya di Kabupaten Bungo bisa semakin tumbuh dan berkembang ke depannya,” ungkap Bapak Sarimat.

BRI Muara Bungo berharap penyaluran KUR dapat terus memberikan kontribusi positif bagi perkembangan UMKM sekaligus memperkuat perekonomian daerah.(*)