Rp9 Miliar Digelontorkan! Ini Kata Walikota Jambi, Soal Tahap Ketiga Pembayaran Lahan Kolam Retensi

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi kembali merealisasikan pembayaran uang ganti kerugian tahap ketiga, kepada masyarakat terdampak pengadaan tanah untuk pembangunan drainase utama dan revitalisasi drainase Sungai Asam.
Pembayaran tahap ketiga tersebut dilaksanakan, Selasa 10 November 2026, sebagai bagian dari percepatan penyelesaian pembebasan lahan proyek pengendalian banjir di Kota Jambi.
Program pengadaan tanah ini merupakan salah satu tahapan penting dalam pembangunan kolam retensi dan revitalisasi drainase Sungai Asam yang diharapkan mampu mengurangi risiko banjir, khususnya di kawasan Kenali Asam Bawah dan wilayah sekitarnya.
Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Kota Jambi, Ridho, menjelaskan bahwa proses pengadaan tanah sebelumnya telah melalui sejumlah tahapan, mulai dari inventarisasi dan identifikasi objek tanah, penilaian oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), hingga musyawarah penetapan bentuk dan besaran ganti kerugian.
Pada tahap ketiga, tercatat sebanyak 25 objek bidang tanah telah menyelesaikan tahapan pengadaan tanah dan menyepakati nilai ganti kerugian.
Secara keseluruhan, pengadaan tanah tahap kedua mencakup luas sekitar 0,7 hektare dengan total nilai ganti kerugian mencapai Rp9 miliar.
Ridho mengatakan, pemerintah terus mengupayakan agar seluruh proses pengadaan tanah dapat diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga tidak menghambat tahapan pembangunan berikutnya.
Pembayaran ganti kerugian tahap ini menjadi bagian dari upaya melanjutkan penyelesaian lahan yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur pengendalian banjir tersebut.
Wali Kota Jambi, Maulana, menegaskan percepatan pembayaran ganti kerugian dan pembebasan lahan merupakan bagian penting dari upaya pemerintah menyelesaikan persoalan banjir yang selama ini dialami masyarakat.
Menurut Maulana, kawasan Kenali Asam Bawah dan sekitarnya menjadi salah satu wilayah yang kerap terdampak banjir karena menjadi tempat berkumpulnya aliran air dari kawasan yang lebih tinggi.
Selama ini, penanganan banjir lebih banyak dilakukan melalui bantuan darurat ketika bencana terjadi.
Karena itu, pemerintah kini mendorong solusi jangka panjang melalui pembangunan kolam retensi dan revitalisasi sistem drainase.
“Selama ini pemerintah hanya bisa datang setelah banjir dengan memberikan bantuan darurat. Yang kita inginkan sekarang adalah menyelesaikan akar masalahnya melalui pembangunan kolam retensi dan revitalisasi drainase,” ujarnya.
Maulana memastikan pemerintah tetap mengedepankan pemenuhan hak masyarakat dalam setiap proses pengadaan tanah.
Pembayaran ganti kerugian dilakukan berdasarkan hasil penilaian dan ketentuan yang berlaku.
“Prinsipnya, masyarakat harus mendapatkan haknya sesuai ketentuan, sementara pembangunan juga harus segera berjalan agar manfaatnya bisa dirasakan,” tegasnya.
Ia berharap percepatan pembebasan lahan dapat mendukung kelancaran pembangunan infrastruktur pengendalian banjir.
Dengan begitu, masyarakat tidak lagi terus-menerus menghadapi kerugian akibat genangan maupun banjir setiap musim hujan.
Pemerintah Kota Jambi optimistis pembangunan kolam retensi dan revitalisasi drainase Sungai Asam dapat menjadi salah satu solusi jangka panjang dalam mengurangi risiko banjir, sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.(*)








