JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan potensi munculnya fenomena El Nino di Provinsi Jambi pada pertengahan tahun 2026.

Kondisi ini diperkirakan akan memengaruhi cuaca, terutama saat memasuki musim kemarau, meski hingga saat ini iklim masih tergolong normal.

Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Thaha Jambi, Ibnu Sulistyono, menjelaskan bahwa hingga Maret–April 2026, wilayah Jambi masih dalam musim hujan sehingga potensi dampak El Nino relatif aman.

Namun, memasuki awal musim kemarau pada Mei hingga awal Juni 2026, risiko kemunculan El Nino mulai meningkat.

“ENSO saat ini masih netral, tapi diprediksi menuju El Nino pertengahan tahun. Periode Maret–April masih musim hujan, jadi kondisi El Nino aman,” ujarnya.

BMKG memproyeksikan awal musim kemarau di Jambi mulai dasarian kedua Mei hingga dasarian pertama Juni 2026.

Beberapa wilayah diperkirakan mulai mengalami pengurangan curah hujan.

Mengantisipasi hal ini, BMKG mendorong pemerintah daerah untuk memanfaatkan sisa musim hujan untuk menjaga ketersediaan air, termasuk melalui operasi modifikasi cuaca.

“Periode Maret–April tepat untuk memanen air atau melaksanakan modifikasi cuaca, sehingga saat akhir Mei hingga Juni, persediaan air tetap terjaga,” kata Ibnu.

BMKG juga merekomendasikan penetapan status siaga bencana hidrologi kering paling lambat Mei 2026, dengan minimal dua wilayah sebagai dasar penetapan di tingkat provinsi.

Analisis BMKG menunjukkan empat wilayah berisiko tinggi munculnya titik panas mulai Juni 2026, yakni Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Muaro Jambi, Sarolangun, dan wilayah lain yang berpotensi meluas hingga Juli–September 2026.

Hingga 30 Maret 2026, BMKG mencatat 676 titik panas di Provinsi Jambi, dengan konsentrasi tertinggi di Tanjung Jabung Barat, Muaro Jambi, dan Sarolangun.

Menghadapi puncak musim kemarau pada Agustus 2026, BMKG mengimbau semua pihak meningkatkan kewaspadaan.

Fenomena El Nino kuat atau ekstrem berpotensi meningkatkan suhu, memicu kekeringan, dan memperbesar risiko kebakaran hutan dan lahan.

“Fenomena El Nino ekstrem ini menjadi perhatian utama karena dampaknya lebih besar dibanding kondisi normal, terutama terhadap suhu, kekeringan, dan risiko kebakaran hutan dan lahan,” tutup Ibnu.(*)

SENGETI, SEPUCUKJAMBI.ID – Sebanyak 64 desa di Kabupaten Muaro Jambi dijadwalkan menggelar pemilihan kepala desa (Pilkades) secara serentak pada 27 November 2027.

Pilkades ini diproyeksikan menjadi salah satu kontestasi demokrasi paling dinamis di tingkat desa dalam beberapa tahun terakhir.

Dari total 150 desa, 64 desa yang mengikuti Pilkades merupakan wilayah di mana masa jabatan kepala desanya telah genap delapan tahun.

Pemerintah daerah menilai pemilihan ini penting untuk memastikan kesinambungan pemerintahan desa sekaligus membuka ruang bagi regenerasi kepemimpinan lokal.

Kepala Bidang Bina Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Muaro Jambi, M. Umar, menyatakan seluruh tahapan Pilkades tengah dipersiapkan secara matang.

“64 desa akan mengikuti Pilkades karena masa jabatan kepala desanya telah selesai. Kami pastikan pelaksanaan berjalan lancar dan sesuai aturan,” ujarnya.

Kesiapan ini mencakup aspek administratif maupun teknis pelaksanaan di lapangan.

Koordinasi lintas sektor terus dilakukan untuk mengantisipasi potensi kendala, terutama saat hari pemungutan suara.

“Mulai dari regulasi, penganggaran, hingga teknis pelaksanaan terus kami matangkan agar seluruh tahapan tertib, transparan, dan akuntabel,” kata Umar.

Umar menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam menjaga kualitas demokrasi desa. Dinamika sosial dalam Pilkades dianggap wajar, namun harus dikelola agar tidak menimbulkan konflik.

“Partisipasi masyarakat sangat menentukan. Kami berharap warga tidak hanya aktif memilih, tetapi juga menjaga suasana tetap kondusif,” jelasnya.

Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi juga mengimbau seluruh elemen masyarakat menahan diri dan mengedepankan musyawarah jika terjadi perbedaan pilihan.

Dengan persiapan yang matang dan dukungan warga, Pilkades serentak 2027 diharapkan tidak hanya menjadi ajang kompetisi politik, tetapi juga sarana memperkuat demokrasi dan tata kelola pemerintahan desa.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kasus campak di Provinsi Jambi menunjukkan peningkatan signifikan sejak awal tahun.

RSUD Raden Mattaher mencatat terus bertambahnya pasien campak setiap bulan, dengan total lebih dari 20 pasien yang telah dirawat sejak Januari.

Wakil Direktur Pelayanan RSUD Raden Mattaher, dr. Anton TriHartanto, menjelaskan bahwa jumlah pasien meningkat dari 3 orang pada Januari, menjadi 4 pasien di Februari, 7 pasien di Maret, dan 9 pasien pada awal April.

Sebagian besar pasien merupakan rujukan dari daerah sekitar Kota Jambi, seperti Muaro Jambi, Batanghari, dan Tanjung Jabung.

Mengantisipasi lonjakan kasus, pihak rumah sakit telah menyiapkan ruang isolasi sejak ditemukannya kasus pertama.

“Kami siapkan dua sistem penanganan: ruang isolasi untuk pasien ringan hingga sedang, dan ICU isolasi untuk pasien yang membutuhkan alat bantu napas. InsyaAllah kami siap menangani,” terang dr. Anton.

Sebagian besar pasien telah menunjukkan perbaikan kondisi dan dapat dipulangkan untuk rawat jalan.

“Alhamdulillah sebagian besar pasien sudah sembuh,” tambahnya.

Dr. Anton menekankan bahwa kasus campak saat ini didominasi anak-anak.

Ia mengimbau masyarakat untuk tetap waspada, mengenali gejala campak sejak dini, seperti demam, batuk, mata merah, dan ruam kulit, serta melakukan isolasi mandiri bila terindikasi infeksi.

“Pencegahan utama adalah imunisasi, bahkan booster jika diperlukan. Campak mudah menular melalui droplet, jadi pasien yang masih infeksius tidak boleh dibawa keluar rumah,” tegasnya.

Rata-rata pasien campak membutuhkan waktu perawatan 1–2 minggu, tergantung kondisi masing-masing pasien.

RSUD Raden Mattaher terus meningkatkan kesiapan fasilitas dan pelayanan untuk menanggulangi tren kenaikan kasus campak di Jambi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Provinsi Jambi mulai mempersiapkan proses lelang jabatan untuk mengisi sejumlah posisi kosong di Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Langkah ini diambil agar roda pemerintahan tetap berjalan optimal, khususnya pada OPD yang saat ini masih dipimpin oleh pelaksana tugas (Plt).

Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Sudirman, menyampaikan bahwa pihaknya telah mengusulkan enam OPD untuk mengikuti lelang jabatan dan saat ini menunggu tahapan administrasi dari pemerintah pusat.

“Beberapa OPD yang akan dilelang sudah kita ajukan. Dari enam yang diajukan, lima sudah mendapatkan rekomendasi, satu masih menunggu dan akan diajukan kembali,” kata Sudirman.

Untuk tahap awal, proses lelang jabatan akan difokuskan pada OPD yang telah mendapatkan rekomendasi dari pemerintah pusat.

“Yang sudah siap, lima OPD itu akan jalan dulu,” tambahnya.

Selain itu, pemerintah daerah menyiapkan mekanisme lanjutan berupa job fit untuk mengisi jabatan yang masih kosong atau akan segera kosong.

Tahap pertama berupa lelang, tahap kedua job fit, dan tahap ketiga lelang kembali jika diperlukan.

Sudirman menegaskan bahwa daftar OPD yang akan dilelang telah dipetakan, termasuk sejumlah jabatan yang saat ini diisi Plt.

OPD yang masuk rencana lelang antara lain RSUD Raden Mattaher, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan, Biro Hukum, Badan Pendapatan Daerah, serta Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Langkah ini diharapkan mampu mempercepat pengisian jabatan strategis di Pemprov Jambi sehingga pelayanan publik dan kinerja OPD tetap maksimal.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kejaksaan Tinggi Jambi resmi menahan AS, mantan Kepala Kantor BPN Tanjung Jabung Timur sekaligus Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah, pada Rabu malam.

Penahanan dilakukan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan tanah untuk proyek pembangunan jalan menuju Pelabuhan Ujung Jabung.

AS ditahan bersama MD, mantan Ketua Satgas B sekaligus Kasi Penetapan dan Pendaftaran Hak di Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjab Timur pada periode 2019–2022.

Kedua tersangka diperiksa selama sekitar 10 jam sebelum resmi ditahan.

Menurut Asisten Intelijen Kejati Jambi, Dr. Muhammad Husaini, penahanan dilakukan setelah penyidik memperoleh dua alat bukti yang cukup.

“Kedua tersangka ditahan sesuai peranan masing-masing, AS sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan dan MD sebagai Ketua Satgas B,” jelas Husaini.

Kasus ini bermula dari proyek jalan akses Jambi–Pelabuhan Ujung Jabung sepanjang 80 km.

MD diduga menyusun Daftar Nominatif (DNP) tanah yang tidak valid, mencakup banyak tanah tanpa bukti kepemilikan sah.

AS tetap menggunakan data bermasalah ini sebagai dasar penilaian ganti rugi oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).

“AS mengajukan pembayaran ke Dinas PUPR Provinsi Jambi periode 2020–2022 senilai Rp55,6 miliar, sebagian besar mengalir ke pihak yang hanya memiliki surat keterangan penguasaan fisik tanah tanpa dokumen sah,” kata Husaini. Akibatnya, kerugian negara tercatat Rp11,648 miliar.

Berdasarkan KUHAP No. 20 Tahun 2025, penyidik telah mengumpulkan alat bukti berupa keterangan saksi, ahli, dokumen, dan barang bukti yang mendukung tuduhan tindak pidana korupsi.

Keduanya akan menjalani penahanan selama 20 hari, dari 8 April hingga 27 April 2026, di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi.

Tersangka dijerat Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU No. 20 Tahun 2001, serta pasal tambahan lain sesuai hukum pidana Indonesia.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Tidak semua Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Jambi bisa menikmati kebijakan work from home (WFH) setiap Jumat.

Pemerintah Kota Jambi menegaskan sejumlah sektor layanan publik dan pejabat tertentu tetap wajib bekerja dari kantor (WFO).

Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor 06 Tahun 2026 yang ditandatangani Wali Kota Jambi, Maulana, sebagai bagian dari transformasi budaya kerja ASN.

Dalam aturan tersebut, unit kerja yang dikecualikan dari WFH antara lain layanan kesehatan.

Seperti rumah sakit dan puskesmas, sektor pendidikan mulai dari PAUD hingga SMP, layanan administrasi kependudukan, perizinan, hingga unit kebersihan dan persampahan.

Selain itu, layanan ketertiban umum, penanggulangan bencana, serta unit yang berkaitan dengan pendapatan daerah juga tetap beroperasi penuh di kantor demi menjaga pelayanan publik tetap berjalan optimal.

Tidak hanya itu, sejumlah pejabat struktural juga tidak diperbolehkan WFH, seperti pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator (Eselon III), camat, dan lurah.

Sementara itu, ASN di luar kategori tersebut dapat menjalankan pola kerja fleksibel dengan skema WFH satu hari dalam seminggu, yakni setiap Jumat.

Kebijakan ini diterapkan untuk mendorong efisiensi anggaran sekaligus mempercepat digitalisasi birokrasi.

Pemkot Jambi juga menginstruksikan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengatur pembagian kerja WFH dan WFO secara proporsional.

Selain pengaturan kerja, Pemkot Jambi turut memangkas aktivitas perjalanan dinas hingga 50 persen untuk dalam negeri dan 70 persen untuk luar negeri.

Penggunaan kendaraan dinas juga dibatasi maksimal 50 persen, serta dianjurkan beralih ke transportasi ramah lingkungan.

Seluruh aktivitas pemerintahan seperti rapat dan bimbingan teknis pun diarahkan menggunakan sistem hybrid atau daring untuk mendukung efisiensi.

Melalui kebijakan ini, Pemerintah Kota Jambi berharap tercipta sistem kerja ASN yang lebih fleksibel namun tetap produktif, tanpa mengganggu kualitas pelayanan kepada masyarakat.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi resmi memberlakukan kebijakan kerja fleksibel bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan skema work from home (WFH) setiap hari Jumat.

Kebijakan ini menjadi bagian dari transformasi budaya kerja birokrasi yang lebih modern, efisien, dan berbasis digital.

Aturan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 06 Tahun 2026 yang ditandatangani Wali Kota Jambi, Maulana, sebagai tindak lanjut arahan pemerintah pusat terkait reformasi sistem kerja ASN.

Dalam kebijakan tersebut, ASN di lingkungan Pemkot Jambi diwajibkan menjalankan pola kerja kombinasi antara WFH dan work from office (WFO), dengan satu hari kerja dari rumah setiap pekan.

Wali Kota Maulana menegaskan, kebijakan ini tidak sekadar perubahan pola kerja, tetapi juga bagian dari strategi besar untuk meningkatkan kinerja berbasis hasil serta efisiensi anggaran daerah.

Beberapa tujuan utama penerapan WFH ini antara lain:

• Mendorong efisiensi penggunaan anggaran operasional seperti BBM, listrik, dan air
• Mempercepat digitalisasi layanan pemerintahan melalui sistem elektronik
• Menjaga kualitas pelayanan publik tetap optimal
• Mengurangi mobilitas dan dampak polusi di perkotaan

Pemkot Jambi juga menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengatur pembagian jadwal kerja ASN secara proporsional, serta memperkuat sistem digital seperti e-office, tanda tangan elektronik, absensi online, hingga Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Meski demikian, tidak semua ASN dapat menerapkan WFH. Sejumlah unit layanan publik tetap diwajibkan bekerja dari kantor (WFO), seperti sektor kesehatan, pendidikan, pelayanan administrasi kependudukan, perizinan, hingga layanan darurat dan kebencanaan.

Selain itu, pejabat struktural seperti pimpinan tinggi pratama, administrator, camat, dan lurah juga dikecualikan dari kebijakan WFH.

Untuk mendukung efisiensi, Pemkot Jambi turut menetapkan pembatasan perjalanan dinas, yakni pengurangan hingga 50 persen untuk perjalanan dalam negeri dan 70 persen untuk luar negeri.

Penggunaan kendaraan dinas juga dibatasi maksimal 50 persen, serta dianjurkan beralih ke transportasi ramah lingkungan.

Kebijakan ini juga mendorong pelaksanaan rapat dan kegiatan kedinasan secara hybrid atau daring guna memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi.

Dengan penerapan kebijakan ini, Pemkot Jambi berharap tercipta budaya kerja ASN yang lebih adaptif, produktif, serta mampu menjaga kualitas pelayanan publik di tengah tuntutan efisiensi dan digitalisasi birokrasi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Sekretaris Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Sri Purwaningsih, mengapresiasi kesiapan Pemerintah Kota Jambi dalam pengembangan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PSEL).

Bahkan, Kota Jambi kini masuk dalam 10 daerah prioritas nasional untuk peluncuran program tersebut.

Sri Purwaningsih menyampaikan, kunjungan pemerintah pusat ke Jambi dilakukan untuk memastikan kesiapan proyek secara langsung di lapangan, baik dari sisi teknis maupun administratif.

“Kami dari pemerintah pusat berkunjung ke Kota Jambi untuk verifikasi lapangan dalam menilai kesiapan proyek PSEL. Seluruh tim mendukung dan mempersiapkan secara administratif terkait program ini,” ujar Sri, yang juga pernah menjabat sebagai Pj Walikota Jambi ini.

Ia mengungkapkan, awalnya Kota Jambi tidak termasuk dalam prioritas utama.

Namun, berkat percepatan persiapan yang dilakukan pemerintah daerah, posisi Jambi melonjak signifikan hingga masuk dalam prioritas Danantara untuk gelombang pertama.

“Kota Jambi awalnya berada di urutan belakang, tetapi kesiapannya melaju pesat hingga masuk 10 daerah prioritas launching. Ini berkat kerja keras pemerintah kota dan dukungan DPRD Kota Jambi,” jelasnya.

Sri menegaskan, pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri juga memiliki peran penting dalam memastikan kesiapan objek proyek, termasuk ketersediaan bahan baku sampah.

Saat ini, produksi sampah Kota Jambi masih sekitar 450 ton per hari, sementara kebutuhan operasional PSEL mencapai 1.000 ton per hari.

Untuk itu, Pemkot Jambi menjalin kerja sama dengan daerah sekitar.

“Karena kapasitas sampah belum mencukupi, Kota Jambi bekerja sama dengan Muaro Jambi untuk memenuhi kuota. Ini terbuka luas bagi daerah lain untuk ikut bergabung,” katanya.

Ia juga mendorong konsep aglomerasi antar daerah dalam pengelolaan sampah, terutama bagi wilayah yang berdekatan seperti Batang Hari dan Muaro Jambi.

“Daerah sekitar seperti Batang Hari dan Muaro Jambi kami harap ikut dalam program ini. Dengan begitu, wilayahnya bisa lebih bersih tanpa harus bersusah payah, karena terintegrasi melalui PSEL,” tambahnya.

Proyek PSEL di Kota Jambi sendiri akan dikembangkan di kawasan TPA Talang Gulo sebagai solusi pengelolaan sampah sekaligus penghasil energi listrik ramah lingkungan.

Dengan dukungan pemerintah pusat dan kolaborasi lintas daerah, proyek ini diharapkan mampu menjadi model pengelolaan sampah modern di Indonesia.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Director Project and Stakeholder Management Danantara, Maulana Muhammad, menegaskan kesiapan pihaknya dalam mendukung pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PSEL) di Kota Jambi.

Proyek ini bahkan ditargetkan segera masuk tahap lelang pada April hingga Mei 2026 dan dilanjutkan groundbreaking pada tahun yang sama.

Maulana menyampaikan, hasil peninjauan lapangan menunjukkan kesiapan Pemerintah Kota Jambi sudah sangat baik, terutama dari sisi penyediaan lahan di kawasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Talang Gulo.

“Bersama Wali Kota, Wakil Wali Kota Jambi, Ketua DPRD Kota Jambi, dan pihak terkait lainnya, kami melihat Pemkot Jambi sudah cukup baik menyiapkan lahan. Bahkan dari hasil di lapangan, tersedia lebih dari 5 hektare yang kami butuhkan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, proyek ini akan dibangun sebagai fasilitas waste to energy berskala besar dengan kapasitas pengolahan sekitar 1.000 ton sampah per hari.

Selain pembangkit listrik, proyek ini juga akan dilengkapi sejumlah fasilitas pendukung.

“Selain pembangkit listrik, akan dibangun juga fasilitas lain seperti pabrik FABA (Fly Ash dan Bottom Ash) serta zona hijau di kawasan tersebut,” jelas Maulana.

Menurutnya, Kota Jambi telah masuk dalam kategori daerah prioritas nasional, sehingga percepatan pembangunan menjadi fokus utama.

Danantara pun berkomitmen untuk mendukung penuh realisasi proyek ini.

“Kami berharap bisa bergerak cepat. Kota Jambi menjadi salah satu prioritas, lelang direncanakan April hingga Mei, lalu groundbreaking tahun ini, dan ditargetkan operasional paling lambat tahun 2028,” tegasnya.

Sementara itu, Pemerintah Kota Jambi sebelumnya telah menyiapkan berbagai kebutuhan dasar proyek, termasuk dukungan lahan seluas 21 hektare di kawasan TPA Talang Gulo.

Meski demikian, tantangan utama masih pada pemenuhan bahan baku sampah. Saat ini produksi sampah Kota Jambi baru sekitar 450 ton per hari.

Sehingga perlu kerja sama dengan daerah sekitar untuk memenuhi kebutuhan operasional PSEL.

Dengan dukungan Danantara dan sinergi pemerintah daerah, proyek ini diharapkan menjadi solusi jangka panjang dalam mengatasi persoalan sampah sekaligus menghasilkan energi listrik ramah lingkungan bagi masyarakat.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PSEL) di Kota Jambi.

Ia menilai langkah ini sebagai upaya strategis dalam mengatasi persoalan sampah sekaligus membuka peluang investasi di daerah.

“Pada prinsipnya kami mendukung langkah pengelolaan sampah di tiap daerah, khususnya di Kota Jambi. Pemerintah kota di bawah kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jambi telah menginisiasi dengan baik. Kami berharap ke depan akan banyak investasi yang masuk ke Kota Jambi,” ujar Kemas Faried.

Dukungan tersebut disampaikan dalam kegiatan rapat koordinasi dan peninjauan lapangan di kawasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Talang Gulo, Kamis (9/4/2026), yang membahas percepatan pembangunan PSEL sebagai bagian dari program nasional pengolahan sampah menjadi energi.

Dalam kegiatan itu, hadir sejumlah pihak dari pemerintah pusat seperti Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta PLN dan pihak pembiayaan. Dari daerah, turut hadir Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Aljosha dan jajaran pemerintah kota.

Wali Kota Jambi, dr Maulana, menyampaikan bahwa berbagai persiapan pembangunan telah dilakukan, termasuk kesiapan lahan seluas 21 hektare di TPA Talang Gulo, dengan kebutuhan proyek sekitar 5 hektare.

Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah ketersediaan pasokan sampah.

Untuk dapat beroperasi optimal, PSEL membutuhkan sekitar 1.000 ton sampah per hari, sementara produksi sampah Kota Jambi saat ini baru mencapai sekitar 450 ton per hari.

Untuk mengatasi hal tersebut, Pemkot Jambi berencana menjalin kerja sama dengan daerah sekitar, termasuk Kabupaten Muaro Jambi, serta membuka peluang kolaborasi dengan Batanghari dan Tanjung Jabung Timur.

Kota Jambi sendiri telah ditetapkan sebagai salah satu dari 33 lokasi prioritas nasional pengembangan PSEL, bahkan masuk dalam 10 daerah pertama yang akan diluncurkan langsung oleh Presiden.

Dengan dukungan DPRD dan sinergi lintas daerah, proyek ini diharapkan tidak hanya mampu mengatasi persoalan sampah, tetapi juga menghasilkan energi listrik ramah lingkungan serta menarik investasi baru ke Kota Jambi.(*)