KUALATUNGKAL, SEPUCUKJAMBI.ID – Bupati Tanjung Jabung Barat, Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag., resmi melantik puluhan pejabat manajerial, non-manajerial, hingga pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjab Barat.

Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan tersebut digelar di Ruang Pola Utama Kantor Bupati, Senin (13/04/2026), dan berlangsung khidmat dengan dihadiri Sekretaris Daerah, para kepala OPD, serta jajaran pejabat lainnya.

Dalam sambutannya, Bupati Anwar Sadat menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pejabat yang baru dilantik.

Ia menegaskan bahwa jabatan yang diemban merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan dedikasi tinggi.

“Jabatan ini adalah amanah yang harus dijaga dan dijalankan dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.

Bupati juga menyoroti tantangan birokrasi yang semakin kompleks, terutama dalam kondisi keterbatasan anggaran dan tuntutan pelayanan publik yang semakin tinggi.

Karena itu, ia menekankan pentingnya kolaborasi antar perangkat daerah.

“Kita tidak bisa bekerja sendiri. Diperlukan kerja sama, responsivitas, dan sinergi yang kuat dalam menjalankan tugas,” tegasnya.

Selain itu, Anwar Sadat menyinggung adanya tantangan regenerasi ASN seiring banyaknya pejabat senior yang memasuki masa pensiun.

Hal ini menurutnya menjadi momentum untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan.

Ia menegaskan bahwa ke depan sistem promosi jabatan akan berbasis manajemen talenta, di mana kinerja dan kompetensi menjadi faktor utama.

“Tidak ada lagi jabatan yang bersifat formalitas. Semua berbasis kinerja dan potensi,” katanya.

Bupati juga memberikan waktu evaluasi selama enam bulan bagi pejabat yang baru dilantik untuk menunjukkan kinerja terbaiknya.

Ia meminta seluruh ASN segera beradaptasi dengan tugas masing-masing.

Selain kinerja, ia juga mengingatkan pentingnya menjaga etika, akhlak, serta nama baik institusi pemerintahan.

“Jaga sikap, jaga ucapan, dan jaga nama baik instansi. Karena apa yang kita lakukan mencerminkan diri kita,” pesannya.

Di akhir sambutan, Bupati berharap para pejabat yang dilantik dapat menjadi teladan serta mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan di Tanjab Barat.

SENGETI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi mulai memperkuat langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan melakukan pemetaan wilayah rawan di seluruh kecamatan.

Hasil pemetaan terbaru BPBD Muaro Jambi mencatat sebanyak 73 desa dan kelurahan teridentifikasi berada dalam zona rawan karhutla yang tersebar di delapan kecamatan.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Muaro Jambi, Anari Hasiholan Sitorus, mengatakan pemetaan ini merupakan pembaruan data yang menjadi dasar strategi penanganan di lapangan.

“Saat ini kami sedang memetakan wilayah rawan karhutla, dan totalnya ada 73 desa dan kelurahan,” ujarnya, Senin (13/4/2026).

Dari hasil pemetaan tersebut, Kecamatan Kumpeh tercatat sebagai wilayah dengan jumlah desa rawan terbanyak, yakni 16 desa dan 1 kelurahan.

Sementara Kecamatan Mestong menjadi wilayah dengan jumlah paling sedikit, yaitu 6 desa.

Anari menegaskan bahwa perbedaan jumlah bukan berarti wilayah tertentu lebih aman dari ancaman karhutla.

Seluruh daerah tetap memiliki potensi kebakaran, terutama saat memasuki musim kemarau.

“Walaupun jumlahnya berbeda, semua wilayah tetap berisiko, apalagi saat kondisi cuaca kering ekstrem,” jelasnya.

Ia juga menyebutkan bahwa hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi belum menetapkan status siaga karhutla.

Keputusan tersebut masih menunggu hasil rapat koordinasi lintas instansi yang dijadwalkan berlangsung dalam waktu dekat.

“Untuk status siaga masih menunggu hasil rapat besok bersama seluruh pihak terkait,” katanya.

Menurutnya, penetapan status sangat penting karena akan menentukan langkah penanganan lebih lanjut, termasuk mobilisasi sumber daya dan bantuan dari pemerintah pusat.

Meski demikian, BPBD Muaro Jambi tidak menunggu penetapan status untuk bergerak.

Sejumlah langkah antisipasi seperti pemetaan wilayah, koordinasi lintas kecamatan, dan kesiapsiagaan lapangan sudah dilakukan sejak dini.

“Kami tetap bergerak. Pemetaan ini bagian dari kesiapsiagaan awal,” tegasnya.

Anari berharap pemetaan yang lebih detail ini dapat memperkuat upaya pencegahan sehingga potensi karhutla dapat diminimalkan sebelum terjadi kebakaran besar.

“Harapannya kita bisa mencegah sejak dini, jangan sampai sudah meluas baru kita bertindak,” pungkasnya.(*)

MUARASABAK, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur terus mempercepat pembangunan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) melalui kolaborasi antara Dinas Koperasi-UKM dan Kodim 0419/Tanjab.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Tanjab Timur, Hermantoni, mengatakan dari total 92 lokasi yang direncanakan untuk pembangunan KDKMP, sebanyak 49 lokasi telah masuk dalam portal pembangunan.

Sementara itu, 27 lokasi lainnya sudah dinyatakan lolos verifikasi lahan berdasarkan data terbaru per 8 April 2026.

“Masih terdapat 16 lokasi yang belum masuk verifikasi karena terkendala luas lahan yang tidak memenuhi syarat,” ujarnya.

Hermantoni menjelaskan, 16 lokasi tersebut tersebar di beberapa kecamatan, di antaranya Muarasabak Barat sebanyak 3 lokasi, Muarasabak Timur 4 lokasi, Dendang 2 lokasi, Kuala Jambi 1 lokasi, Mendahara Ulu 4 lokasi, Mendahara 1 lokasi, serta Berbak 1 lokasi.

Selain progres lahan, perkembangan pembangunan fisik KDKMP juga terus berjalan dengan capaian yang bervariasi.

Tercatat, 2 unit pembangunan telah mencapai progres di atas 80 persen, 2 unit di atas 50 persen, 8 unit di atas 30 persen, 13 unit di atas 20 persen, 17 unit di atas 10 persen, serta 7 unit masih berada di bawah 10 persen.

Menurut Hermantoni, pemerintah daerah bersama pihak Koramil akan segera melakukan peninjauan ulang terhadap lokasi yang belum memenuhi syarat verifikasi, khususnya terkait luas lahan.

“Kami bersama pihak Koramil akan turun langsung untuk meninjau lokasi yang belum memenuhi syarat agar segera ditindaklanjuti,” jelasnya.

Ia juga menyebutkan bahwa nantinya akan disiapkan satu lokasi KDKMP yang direncanakan menjadi titik peresmian atau launching serentak secara nasional yang rencananya akan dipimpin langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

Pemerintah daerah berharap percepatan pembangunan KDKMP ini dapat segera selesai sesuai target dan memberikan manfaat bagi penguatan ekonomi masyarakat desa dan kelurahan di Tanjab Timur.(*)

MUARABULIAN, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Batang Hari, Jambi, menyiapkan program pemeliharaan jaringan irigasi tersier sebagai upaya meningkatkan efisiensi pengairan lahan persawahan dan mendukung produktivitas petani.

Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Batang Hari, Bambang Satyono, mengatakan program tersebut saat ini sudah memasuki tahap akhir persiapan dengan progres mencapai sekitar 90 persen.

“Untuk pemeliharaan jaringan irigasi tersier ini sudah siap sekitar 90 persen dan tinggal proses pemberkasan,” ujarnya di Muara Bulian, Senin (2026).

Program ini akan dilaksanakan melalui dukungan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan total sekitar 10 unit jaringan irigasi yang tersebar di Kecamatan Muara Tembesi dan Muara Bulian.

Bambang menjelaskan bahwa sebelumnya program ini direncanakan menjangkau delapan kecamatan.

Namun, adanya regulasi terbaru membuat cakupan penerima menjadi lebih terbatas, termasuk ketentuan yang tidak memperbolehkan lahan tertentu seperti oplah dan CSR.

“Dengan aturan baru ini, yang memenuhi kriteria saat ini berada di Muara Tembesi dan Muara Bulian,” jelasnya.

Dalam pelaksanaannya, pemeliharaan jaringan irigasi akan dikerjakan oleh kelompok tani di masing-masing wilayah, sehingga masyarakat turut terlibat langsung dalam menjaga infrastruktur pertanian tersebut.

Bambang berharap, dengan adanya perbaikan irigasi ini, distribusi air ke lahan sawah dapat menjadi lebih merata dan stabil, sehingga hasil produksi pertanian di Batang Hari ikut meningkat.

“Harapannya, pengairan lebih efisien dan produksi petani juga meningkat,” katanya.

Ia menambahkan, program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperkuat sektor pertanian sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di Kabupaten Batang Hari.

Dengan perbaikan jaringan irigasi tersier ini, Pemkab Batang Hari optimistis produktivitas pertanian dapat terus meningkat dan mendukung ketahanan pangan daerah secara berkelanjutan.(*)

SUNGAIPENUH, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Sungai Penuh, Alfin, S.H., bersama Sekretaris Daerah Alpian dan jajaran Pemerintah Kota melakukan peninjauan langsung ke kawasan Pasar Tanjung Bajure, Sabtu (11/4/2026).

Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi pasar tetap tertata, bersih, dan nyaman setelah proses penataan kawasan yang telah dilakukan sebelumnya.

Dalam pemantauan itu, Wali Kota Alfin tidak hanya melihat kondisi lapangan, tetapi juga berdialog langsung dengan para pedagang dan pengunjung pasar.

Berbagai masukan disampaikan, mulai dari penataan lapak, kebersihan lingkungan, hingga akses bagi pembeli dan pedagang.

“Penataan ini kita lakukan agar pasar lebih rapi dan nyaman. Kami ingin pedagang tetap bisa berjualan dengan baik, dan masyarakat merasa aman serta nyaman saat berbelanja,” ujar Alfin.

Sejumlah pedagang menyampaikan apresiasi atas langkah pemerintah dalam melakukan penataan kawasan pasar.

Meski demikian, mereka juga memberikan beberapa catatan untuk penyempurnaan ke depan.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Alfin menegaskan bahwa Pemerintah Kota Sungai Penuh akan terus melakukan evaluasi secara bertahap guna memastikan penataan pasar berjalan optimal.

Ia juga mengimbau seluruh pedagang dan pengunjung untuk bersama-sama menjaga kebersihan dan ketertiban pasar agar manfaat penataan dapat dirasakan dalam jangka panjang.

Kegiatan peninjauan ini menjadi bagian dari komitmen Pemkot Sungai Penuh dalam meningkatkan kualitas fasilitas publik sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan pasar tradisional yang lebih tertata dan modern.(*)

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – DPRD Kabupaten Merangin memberikan sejumlah catatan strategis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Merangin Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Merangin, Jumat (10/4/2026).

Catatan dan rekomendasi tersebut disampaikan oleh juru bicara masing-masing panitia khusus (pansus), yakni Taufiq dari Pansus I, Patria Nusa Nanta dari Pansus II, serta Al Hanim Assadiqi dari Pansus III.

Sementara itu, tanggapan resmi DPRD dibacakan oleh Sekretaris DPRD Merangin, Dadang Hikmatullah.

Berbagai masukan tersebut merupakan hasil pembahasan mendalam melalui rangkaian rapat dengar pendapat antara pansus DPRD dengan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait sebelum paripurna digelar.

Secara umum, DPRD Merangin menyoroti beberapa sektor penting, di antaranya peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan, percepatan pembangunan infrastruktur strategis, serta pemerataan akses telekomunikasi hingga wilayah pedesaan dan pelosok.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Merangin M. Syukur menyampaikan bahwa seluruh rekomendasi DPRD akan menjadi bahan evaluasi penting dalam penyusunan program kerja pemerintah daerah ke depan.

“Seluruh masukan DPRD akan kami jadikan bahan evaluasi untuk perbaikan program dan penyempurnaan kebijakan pembangunan daerah,” ujarnya.

Ia mengakui bahwa pelaksanaan pembangunan tahun 2025 masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi internal birokrasi maupun kondisi eksternal.

Meski demikian, ia optimistis masukan dari legislatif dapat mempercepat peningkatan kinerja pemerintah daerah.

Bupati juga menegaskan komitmen Pemkab Merangin untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan mengedepankan profesionalitas dan integritas aparatur.

Menurutnya, sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi faktor penting dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah.

“Sinergi ini menjadi kunci menuju Merangin Baru 2030, dengan daerah yang lebih berdaya saing, reformis, dan unggul,” tegasnya.

Di akhir rapat paripurna, Bupati menyampaikan apresiasi kepada seluruh elemen masyarakat, termasuk ASN, tokoh masyarakat, organisasi politik, hingga insan pers yang telah berkontribusi dalam mengawal pembangunan daerah sepanjang tahun 2025.

Ia berharap kolaborasi seluruh pihak dapat terus terjaga demi memastikan program pemerintah benar-benar memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Merangin.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah daerah di Provinsi Jambi resmi memperkuat langkah strategis dalam penanganan sampah melalui penandatanganan kerja sama Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) atau waste to energy, Sabtu malam (11/04/2026).

Program ini melibatkan Pemerintah Provinsi Jambi, Pemerintah Kota Jambi, serta Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi sebagai bagian dari upaya jangka panjang mengatasi persoalan sampah sekaligus mendukung ketahanan energi nasional.

Gubernur Jambi, Al Haris, menegaskan bahwa sistem pengelolaan sampah tidak lagi bisa dilakukan secara konvensional.

Menurutnya, diperlukan inovasi berbasis teknologi agar sampah memiliki nilai tambah sebagai sumber energi listrik.

“Persoalan sampah harus kita ubah pendekatannya. Dengan teknologi, sampah tidak hanya dibuang, tetapi bisa menjadi energi yang bermanfaat,” ujar Al Haris.

Ia juga mengakui bahwa tantangan terbesar bukan hanya pada aspek teknis, tetapi juga perubahan perilaku masyarakat dalam mengelola sampah.

Sejumlah program edukasi telah dilakukan, termasuk pelibatan pelajar dan komunitas untuk meningkatkan kesadaran lingkungan.

Namun demikian, tingkat kesadaran masyarakat masih bervariasi. Karena itu, kerja sama lintas daerah ini diharapkan menjadi solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Pemerintah Provinsi Jambi juga menyatakan kesiapan untuk mendukung implementasi Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 terkait percepatan pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik.

Jambi bahkan diproyeksikan sebagai salah satu daerah penyangga energi untuk sistem kelistrikan Sumatera.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, menilai bahwa persoalan sampah kini telah menjadi isu serius di hampir seluruh wilayah Indonesia.

Ia menyebutkan, volume sampah di Jambi mencapai sekitar 2.000 ton per hari, lebih rendah dibandingkan Jakarta dan Jawa Barat, namun tetap membutuhkan sistem pengelolaan yang lebih modern dan terintegrasi.

“Pengelolaan sampah tidak bisa hanya mengandalkan narasi bahwa sampah adalah berkah, tanpa sistem yang benar,” ujarnya.

Dari sisi daerah, Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi melalui Dinas Lingkungan Hidup menyatakan dukungan penuh terhadap program ini.

PSEL diharapkan dapat mengurangi beban Tempat Pembuangan Akhir (TPA), menekan pencemaran lingkungan, serta mengurangi emisi gas rumah kaca.

Pemerintah daerah juga menegaskan bahwa pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab bersama sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008.

Masyarakat diharapkan mulai memilah sampah dari sumbernya menjadi organik, anorganik, dan residu.

Selain itu, DPRD juga memiliki peran penting dalam mendukung kebijakan ini melalui fungsi regulasi, penganggaran, dan pengawasan, termasuk penyediaan infrastruktur pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

“Keberhasilan program ini sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan pihak swasta,” kata perwakilan DLH Muaro Jambi.

Dengan dimulainya kerja sama ini, Jambi memasuki babak baru transformasi pengelolaan sampah menuju sistem modern yang tidak hanya mengatasi persoalan lingkungan, tetapi juga menghasilkan energi berkelanjutan bagi masyarakat.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Provinsi Jambi bergerak cepat menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun 2026 yang diperkirakan meningkat seiring datangnya musim kemarau lebih awal dari biasanya.

Kepala BPBD Provinsi Jambi, Bachyuni Deliansyah, mengatakan dirinya bersama Gubernur Jambi telah mengikuti rapat koordinasi nasional kesiapsiagaan karhutla di Jakarta yang dipimpin Kementerian Lingkungan Hidup serta melibatkan BMKG.

Dari hasil rapat tersebut, Provinsi Jambi masuk dalam enam daerah dengan tingkat kerawanan karhutla tertinggi di Indonesia.

Bahkan, awal musim kemarau diprediksi mulai terjadi pada awal Mei 2026, lebih cepat dari pola normal sebelumnya.

“Biasanya kemarau terjadi di pertengahan tahun, tetapi tahun ini diperkirakan sudah mulai lebih awal sekitar bulan Mei,” ujar Bachyuni.

Menindaklanjuti kondisi tersebut, Pemprov Jambi langsung melakukan pemetaan wilayah rawan karhutla hingga tingkat kecamatan dan desa.

Beberapa daerah yang menjadi perhatian utama meliputi Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, serta Bungo.

Sementara itu, wilayah seperti Kota Jambi, Sungai Penuh, dan Kabupaten Kerinci tetap masuk dalam pemantauan meskipun tingkat kerawanannya relatif lebih rendah.

Selain pemetaan, BPBD Jambi juga mendorong percepatan penetapan status siaga karhutla di daerah. Jika dua kabupaten lebih dulu menetapkan status siaga, maka provinsi akan mengikuti langkah serupa.

“Dengan status siaga, kita bisa lebih cepat mengajukan dukungan ke BNPB, termasuk operasi modifikasi cuaca jika diperlukan,” jelasnya.

Untuk memperkuat kesiapsiagaan di lapangan, BPBD Jambi telah menyiapkan 62 pos siaga karhutla yang tersebar di wilayah rawan.

Pos ini akan diisi tim gabungan dari BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, serta unsur masyarakat.

Tim tersebut bertugas melakukan patroli rutin, deteksi dini titik api, serta memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar.

Bachyuni juga menegaskan bahwa potensi karhutla tahun ini cukup tinggi akibat kombinasi musim kemarau lebih panjang, curah hujan rendah, dan meningkatnya suhu udara.

Selain itu, empat kabupaten didorong untuk segera meningkatkan status siaga, yakni Tanjung Jabung Timur, Muaro Jambi, Tebo, dan Sarolangun yang memiliki wilayah gambut luas dan rawan terbakar.

“Lahan gambut sangat rentan saat kering. Karena itu pembasahan harus dilakukan sejak dini agar tidak mudah terbakar,” tegasnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia pada tahun 2026 diperkirakan meningkat seiring kondisi cuaca ekstrem yang dipengaruhi fenomena El Nino dan musim kemarau yang lebih panjang.

Pemerintah pusat mengingatkan seluruh daerah untuk meningkatkan kewaspadaan sejak dini guna mencegah meluasnya titik api di berbagai wilayah rawan.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Hanif Faisol Nurofiq, menyampaikan bahwa hasil koordinasi dengan BMKG menunjukkan musim kemarau tahun ini berpotensi berlangsung lebih lama dan bertepatan dengan dampak El Nino, meski dalam kategori lemah.

“Meski El Nino tergolong lemah, karena terjadi bersamaan dengan kemarau panjang, dampaknya tetap signifikan dibanding tahun sebelumnya,” ujarnya saat kunjungan kerja di Jambi.

Ia juga mengungkapkan bahwa luas kebakaran hutan di Indonesia hingga awal April 2026 telah mencapai sekitar 32.600 hektar, meningkat tajam dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya sekitar 1.500 hektar.

Sejumlah wilayah seperti Riau dan Kalimantan Barat tercatat sebagai daerah dengan titik kebakaran tertinggi saat ini.

Namun, seluruh provinsi tetap diminta untuk tidak lengah.

Sebagai langkah mitigasi, Kementerian Lingkungan Hidup akan mengoptimalkan sistem pemantauan Tinggi Muka Air Tanah (TMAT) di lahan gambut.

Data ini akan diperbarui secara berkala dan menjadi dasar pengambilan kebijakan penanganan karhutla.

“Data TMAT akan dirilis secara rutin dan menjadi acuan, termasuk untuk operasi modifikasi cuaca,” jelasnya.

Operasi modifikasi cuaca dinilai penting untuk menjaga kelembapan lahan gambut agar tidak mudah terbakar, terutama di wilayah rawan.

Pemerintah juga meminta kepala daerah untuk tidak ragu menetapkan status darurat jika kondisi di wilayahnya mulai memburuk, agar bantuan pusat dapat segera digerakkan.

“Jika status darurat ditetapkan, bantuan akan lebih cepat turun. Jadi jangan ragu untuk mengambil langkah tersebut,” tegasnya.

Selain pemerintah, keterlibatan masyarakat dan perusahaan juga menjadi kunci dalam pencegahan karhutla.

Program Masyarakat Peduli Api (MPA) kembali didorong untuk diaktifkan, sementara perusahaan diminta memperkuat tim tanggap darurat di wilayah operasionalnya.

Pemerintah juga menegaskan akan memberikan sanksi tegas kepada perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban pencegahan kebakaran hutan dan lahan sesuai regulasi.

Sebagai bagian dari kesiapsiagaan nasional, Satgas Karhutla telah mulai diaktifkan dan apel siaga dilakukan di berbagai daerah untuk memperkuat koordinasi lintas sektor.

“Semua pihak harus bersinergi. Pencegahan karhutla tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri,” tutup Menteri LH.(*)

MUARATEBO, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Tebo mulai menerapkan sistem kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).

Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 800.1.5/3349/SJ tentang transformasi budaya kerja ASN di lingkungan pemerintah daerah.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKPSDM Kabupaten Tebo, Suwarto, membenarkan bahwa skema WFH sudah mulai diberlakukan secara bertahap di beberapa OPD.

“Mulai hari ini WFH sudah diterapkan di sejumlah OPD. Namun untuk pejabat struktural seperti kepala dinas, kepala badan, kepala bidang, sekretaris, serta tenaga pendidik tetap bekerja dari kantor seperti biasa,” ujar Suwarto.

Ia menjelaskan, penerapan WFH dilakukan secara selektif dan bergiliran agar pelayanan publik tetap berjalan optimal tanpa mengganggu aktivitas pemerintahan.

ASN yang mendapatkan jadwal WFH tetap diwajibkan menjalankan tugas dari rumah sesuai ketentuan masing-masing OPD.

Suwarto juga menegaskan pentingnya kedisiplinan selama menjalankan WFH. Seluruh pegawai diminta tetap siaga dan memastikan alat komunikasi aktif selama jam kerja.

“Jika tidak merespons saat dihubungi, akan ada sanksi mulai dari teguran lisan hingga tertulis sesuai pelanggaran,” tegasnya.

Sementara itu, untuk sektor pendidikan, kegiatan belajar mengajar di sekolah tetap berlangsung normal dan tidak terdampak kebijakan WFH tersebut.

Di sisi lain, kebijakan berbeda diterapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tebo yang tetap menjalankan sistem work from office (WFO) penuh.

Kepala BPBD Tebo, Joko Ardiawan, menyebutkan bahwa seluruh personel tetap siaga di kantor mengingat tugas kebencanaan bersifat darurat dan membutuhkan respons cepat.

“BPBD tetap WFO penuh. Seluruh personel standby karena kami harus siap menghadapi kondisi darurat kapan saja,” jelasnya.

Ia menambahkan, saat ini BPBD Tebo juga tengah mempersiapkan langkah antisipasi menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang diperkirakan meningkat pada periode April hingga Agustus 2026.(*)