Cegah Penyerobotan Lahan, Bupati Merangin Minta Program TORA Dikawal Ketat

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Merangin, Jambi, memperkuat upaya memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah masyarakat melalui optimalisasi program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).

Bupati Merangin, M. Syukur, menegaskan bahwa persoalan legalitas tanah masyarakat harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

Tidak hanya menyangkut lahan permukiman, kepastian hukum juga diperlukan untuk tanah fasilitas umum, tempat ibadah, hingga kawasan pertanian dan perkebunan rakyat.

Komitmen tersebut disampaikan M. Syukur saat memimpin Rapat Koordinasi Integrasi Penataan Aset dan Penataan Akses Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Merangin Tahun 2026, Kamis 12 November 2026.

Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Lantai II Kantor Bupati Merangin itu turut dihadiri Sekretaris Daerah Merangin Zulhifni, Kepala ATR/BPN Merangin Nur Adi Kusno, serta perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Dalam arahannya, Bupati menilai program TORA memiliki peran penting untuk membantu masyarakat memperoleh kepastian hukum atas tanah yang dimiliki.

Meski telah berjalan cukup lama, pelaksanaan program tersebut di daerah dinilai masih membutuhkan penguatan, terutama dalam mengatasi berbagai kendala teknis dan pembiayaan.

“Program TORA ini sebenarnya sudah lama, tapi memang belum maksimal di daerah. Kendala sebelumnya sering kali terkait siapa yang menganggarkan fasilitas tersebut di daerah, antara pemerintah daerah atau pemerintah pusat,” ujar M. Syukur.

Menurut M. Syukur, langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi berbagai persoalan yang selama ini menghambat pelaksanaan reforma agraria di lapangan.

Pemerintah daerah ingin memastikan masyarakat yang memiliki tanah, baik di kawasan perkampungan maupun wilayah pertanian dan perkebunan, mendapatkan kejelasan status hukum atas lahannya.

Untuk mendukung upaya tersebut, peran Badan Pertanahan Nasional (BPN) dinilai sangat penting, khususnya dalam menyediakan data dan melakukan identifikasi pertanahan secara akurat.

Bupati meminta agar proses pendataan dilakukan secara terarah sehingga pemerintah memiliki gambaran jelas mengenai wilayah yang masih membutuhkan penataan aset dan penyelesaian legalitas tanah.

Ia juga menyoroti perlunya perhatian terhadap daerah-daerah yang tingkat kepastian administrasi pertanahannya masih perlu ditingkatkan.

Dalam pembahasan tersebut, Papua, Bangka Belitung, dan Bengkulu turut disebut sebagai wilayah pembanding dalam melihat persoalan penataan pertanahan.

Selain mempercepat legalitas kepemilikan, Pemkab Merangin juga memberikan perhatian terhadap perlindungan tanah yang telah ditetapkan sebagai objek reforma agraria.

M. Syukur mengingatkan agar lahan yang telah dilegalkan melalui program TORA tidak berpindah tangan secara tidak sah atau dikuasai pihak yang tidak berhak.

Menurutnya, pengawalan diperlukan agar program reforma agraria benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang menjadi sasaran.

Karena itu, pemerintah daerah berencana melibatkan unsur kepolisian dan kejaksaan dalam mendukung proses identifikasi serta pengawasan pelaksanaan program.

“Kita perlu menjaga dan mengawal program ini agar jangan sampai lahan yang diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat ini berpindah tangan atau diserobot pihak luar. Oleh karena itu, program ini juga akan melibatkan pihak kepolisian dan kejaksaan untuk memastikan proses identifikasi berjalan transparan dan akuntabel,” tegasnya.

Melalui penguatan Gugus Tugas Reforma Agraria, Pemkab Merangin berharap penataan aset dan penataan akses dapat berjalan lebih terkoordinasi.

Upaya tersebut diharapkan mampu memperluas kepastian hukum kepemilikan tanah sekaligus melindungi hak masyarakat atas lahan yang menjadi sumber kehidupan dan penghidupan mereka.(*)




Bekas Tambang Emas Ilegal Disulap Jadi Sawah Produktif di Merangin

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merangin, Jambi, memperkuat upaya menjaga ketahanan pangan daerah dengan menyoroti ancaman kerusakan lahan pertanian akibat aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI).

Kabupaten Merangin diketahui memiliki sekitar 7.000 hektare lahan sawah yang menjadi salah satu penopang produksi pangan daerah.

Keberadaan lahan produktif tersebut dinilai perlu dilindungi agar tidak mengalami kerusakan maupun beralih fungsi.

Komitmen tersebut menjadi salah satu perhatian dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Ekspose Hasil Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan atau Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) Kabupaten Merangin Tahun 2026, Kamis 12 November 2026.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Dinas PUPR Kabupaten Merangin itu dibuka Sekretaris Daerah (Sekda) Merangin, Zulhifni. Dalam kesempatan tersebut, ia membacakan sambutan tertulis Bupati Merangin, M. Syukur.

Bupati menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan sektor strategis yang berperan penting dalam mewujudkan masyarakat sehat, produktif, dan sejahtera.

Karena itu, ketersediaan pangan, kemudahan akses masyarakat, serta pemanfaatan pangan berkualitas harus didukung informasi yang akurat hingga tingkat desa.

“Peta FSVA ini bukan hanya sekadar dokumen atau gambaran kondisi wilayah, tetapi harus menjadi kompas dan dasar dalam menentukan arah kebijakan serta program pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Merangin,” ujar Zulhifni saat membacakan sambutan Bupati.

Dalam penyusunan dan pemanfaatan FSVA 2026, Pemkab Merangin menekankan empat hal penting yang harus menjadi perhatian seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan pemangku kepentingan.

Pertama, seluruh OPD terkait diminta menyediakan data yang akurat, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga hasil pemetaan benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan.

Kedua, hasil FSVA harus menjadi dasar dalam menentukan wilayah prioritas yang membutuhkan penanganan karena masuk kategori rentan atau rawan pangan.

Ketiga, koordinasi antarperangkat daerah perlu diperkuat mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa agar penanganan persoalan pangan berjalan terarah.

Keempat, hasil pemetaan harus diterjemahkan menjadi program konkret, terencana, dan berkelanjutan.

Pelaksanaannya juga diharapkan mendukung upaya penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pencegahan stunting.

Selain pemetaan wilayah rawan pangan, perhatian Pemkab Merangin juga tertuju pada perlindungan sektor pertanian tanaman pangan.

Dari sekitar 7.000 hektare lahan sawah yang dimiliki, salah satu kawasan konsentrasi persawahan berada di wilayah Sungai Manau Lamo.

Kawasan tersebut mencakup Kecamatan Renah Pembarap, Sungai Manau, hingga Pangkalan Jambu.

Namun, keberadaan lahan pertanian produktif tersebut menghadapi tantangan berupa kerusakan lingkungan akibat aktivitas PETI.

Pemkab Merangin menyebut sejumlah lahan bekas aktivitas tambang ilegal telah berhasil direklamasi dan dikembalikan menjadi area persawahan produktif melalui metode penimbunan lubang bekas galian.

Salah satu lokasi yang menjadi contoh pemulihan tersebut berada di Desa Air Batu, Kecamatan Renah Pembarap.

Lahan yang sebelumnya terdampak aktivitas PETI itu kini kembali dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian dengan hasil yang cukup menggembirakan.

Bupati M. Syukur menegaskan bahwa upaya pemulihan lahan yang telah rusak harus diikuti dengan komitmen menjaga sawah yang masih dalam kondisi baik.

Menurutnya, jangan sampai lahan pertanian yang belum terdampak aktivitas tambang justru mengalami kerusakan atau beralih fungsi.

“Sawah yang sudah terlanjur rusak karena PETI kita reklamasi. Namun pesan pentingnya, bagi lahan sawah yang belum tersentuh, jangan sampai dirusak atau beralih fungsi,” tegasnya.

Pemkab Merangin berharap penyusunan FSVA 2026 tidak berhenti sebagai kegiatan pendataan semata.

Peta tersebut diharapkan menjadi instrumen penting untuk menentukan kebijakan perlindungan lahan pertanian, mengatasi kerentanan pangan, dan menjaga keberlanjutan produksi pangan daerah.(*)




Percepat Distribusi hingga Ujung Timur Jawa, KALOG Express Raih Rail Courier Award

JAKARTA,SEPUCUKJAMBI.ID – PT Kereta Api Logistik (KAI Logistik) memperoleh apresiasi dari PT Kereta Api Indonesia (Persero) selaku induk usaha atas kinerja layanan KALOG Express melalui optimalisasi pemanfaatan KA Blambangan Express. Apresiasi tersebut diberikan dalam ajang Gathering Mitra Angkutan Barang KAI, melalui penghargaan Rail Courier of the Year yang diterima oleh Aniek Dwi Deviyanti, Direktur Pengembangan Usaha KAI Logistik di Yogyakarta (05/11).

Agus Rindanisani, Manager of Marketing and Sales Courier, mengungkapkan ”Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas kontribusi KAI Logistik dalam mengoptimalkan layanan pengiriman barang berbasis kereta api, khususnya dalam memperkuat konektivitas distribusi menuju wilayah Jawa bagian timur. Hingga Oktober 2026, layanan angkutan barang melalui KA Blambangan Express mencatatkan tingkat okupansi sekitar 80%, dengan total volume angkutan lebih dari 6.200 ton. Capaian tersebut mencerminkan pemanfaatan layanan yang positif sekaligus potensi kereta api dalam mengakomodasi kebutuhan distribusi barang pelanggan secara lebih efisien.”

Kehadiran KA Blambangan Express memberikan kemudahan konektivitas pengiriman menuju wilayah timur Pulau Jawa, khususnya hingga Banyuwangi. Dengan dukungan jaringan perjalanan kereta api yang terintegrasi, layanan ini memungkinkan waktu pengiriman menjadi lebih singkat sekaligus memberikan alternatif distribusi yang andal bagi pelanggan.

Melalui layanan KA Blambangan Express, KAI Logistik dapat mengakomodasi kebutuhan pengiriman pelanggan setiap hari dari dan menuju berbagai wilayah yang dilalui jalur utara Pulau Jawa. Jangkauan layanan tersebut mencakup Jakarta, Bekasi, Karawang, Cirebon, Tegal, Pekalongan, Semarang, Ngrombo, Cepu, Bojonegoro, Lamongan, Surabaya, Sidoarjo, Bangil, Pasuruan, Probolinggo, Klakah, Tanggul, Rambipuji, Jember, Kalisetail, Rogojampi, Banyuwangi, hingga Ketapang.

Tidak hanya memperluas jangkauan pengiriman, pola operasi KA Blambangan Express juga memberikan nilai tambah dari sisi waktu distribusi. Pengiriman barang menuju Ketapang kini dapat dilayani dalam waktu sekitar 24 jam. Lebih lanjut, konektivitas tersebut turut mendukung percepatan arus distribusi barang menuju Pulau Bali, dengan estimasi waktu pengiriman sekitar 1–2 hari, lebih singkat dibandingkan sebelumnya yang membutuhkan waktu sekitar 2–3 hari.

”Optimalisasi layanan ini menjadi bagian dari komitmen KAI Logistik dalam memperkuat peran kereta api sebagai tulang punggung transportasi logistik, khususnya pada segmen midmile. Dengan kapasitas angkut yang besar, jangkauan jaringan yang luas, serta efisiensi waktu perjalanan, angkutan berbasis kereta api memiliki potensi untuk mendukung distribusi barang yang lebih kompetitif sekaligus memperkuat konektivitas antardaerah,” Lanjut Agus.

KAI Logistik menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada KAI selaku induk usaha atas penghargaan dan kepercayaan yang diberikan. Penghargaan Rail Courier of the Year ini menjadi motivasi bagi perusahaan untuk terus meningkatkan kualitas layanan, memperkuat sinergi dalam ekosistem perkeretaapian, serta menghadirkan solusi logistik yang semakin relevan dengan kebutuhan pelanggan.

Ke depan, KAI Logistik akan terus mengoptimalkan potensi jaringan kereta api melalui pengembangan layanan yang terintegrasi, peningkatan kualitas operasional, serta kolaborasi dengan berbagai mitra strategis. Langkah ini diharapkan dapat memperluas aksesibilitas pengiriman, meningkatkan efisiensi rantai pasok, dan memberikan kontribusi nyata bagi penguatan ekosistem logistik nasional.

Tentang KAI Logistik

PT Kereta Api Logistik (KAI Logistik) dibentuk dengan tujuan melayani distribusi logistik berbasis kereta api, dengan kemasan bisnis door to door service untuk memberikan pelayanan yang paripurna bagi Pelanggan kereta api yang didukung dengan layanan pra dan purna. KAI Logistik fokus pada orientasi bisnis sebagai jasa layanan distribusi logistik terpadu (total logistics solution) melalui “End-to-End Services”. Dengan tagline KAI Logistik Ispossible yaitu semuanya menjadi mungkin, KAI Logistik menyediakan ragam layanan logistik melalui 3 segmentasi diantaranya KALOG Express, KALOG Plus dan KALOG Pro.

Press Release ini juga sudah tayang di VRITIMES




Emas Antam Turun Lagi! Harga 1 Gram Kini Rp2.509.000, Ini Daftar Lengkapnya

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) mengalami penurunan pada perdagangan Jumat pagi, 13 November 2026.

Berdasarkan pemantauan di laman resmi Logam Mulia pada pukul 09.17 WIB, harga emas Antam kini berada di level Rp2.509.000 per gram.

Nilai tersebut terkoreksi Rp9.000 dibandingkan harga sebelumnya yang mencapai Rp2.518.000 per gram.

Penurunan juga terjadi pada harga jual kembali atau buyback. Logam Mulia menetapkan harga buyback emas Antam sebesar Rp2.285.000 per gram.

Perlu diketahui, harga emas Antam dapat mengalami perubahan sewaktu-waktu mengikuti perkembangan pasar dan kebijakan harga yang berlaku.

Daftar Harga Emas Antam Terbaru Jumat

Bagi masyarakat yang berencana membeli emas batangan, berikut rincian harga dasar emas Antam berdasarkan ukuran yang tercantum di laman Logam Mulia:

Berat Emas Harga Dasar
0,5 gram Rp1.304.500
1 gram Rp2.509.000
2 gram Rp4.958.000
3 gram Rp7.412.000
5 gram Rp12.320.000
10 gram Rp24.585.000
25 gram Rp61.337.000
50 gram Rp122.595.000
100 gram Rp245.112.000
250 gram Rp612.515.000
500 gram Rp1.224.820.000
1.000 gram Rp2.449.600.000

Daftar tersebut merupakan harga dasar sebelum memperhitungkan pajak pembelian yang berlaku.

Ketentuan Pajak Pembelian dan Buyback Emas Antam

Selain memperhatikan pergerakan harga, calon pembeli maupun pemilik emas yang ingin menjual kembali perlu memahami ketentuan perpajakan.

Untuk transaksi pembelian emas Antam, berlaku Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 0,25 persen dari harga dasar yang tercantum di laman resmi Logam Mulia.

Sementara itu, transaksi penjualan kembali atau buyback dengan nilai lebih dari Rp10 juta dikenakan PPh Pasal 22 sebesar 1,5 persen.

Pajak tersebut dipotong secara langsung dari total nilai transaksi saat proses buyback dilakukan.

Dengan perubahan harga terbaru ini, masyarakat yang ingin membeli ataupun menjual emas Antam sebaiknya memeriksa kembali harga resmi sebelum melakukan transaksi agar memperoleh perhitungan yang sesuai.(*)




Kampung Bahagia Antar Kota Jambi Masuk 5 Besar I-SIM 2026, Ini Inovasi yang Dipamerkan

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Kota Jambi menembus lima besar Integrated Sustainability Indonesia Movement (I-SIM) 2026 kategori pemerintah kabupaten/kota.

Program Kampung Bahagia menjadi inovasi unggulan yang diandalkan Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi dalam bersaing dengan Surabaya, Semarang, Makassar, dan Mojokerto.

Capaian tersebut membawa Kota Jambi ke tahap pemaparan lanjutan di hadapan panelis I-SIM 2026.

Wali Kota Jambi, Maulana, mempresentasikan langsung konsep dan pelaksanaan Kampung Bahagia di Aula Lantai 4 Graha Surveyor Indonesia, Jakarta, Kamis 12 November 2026.

Di tengah persaingan lima daerah terbaik, Pemkot Jambi menawarkan pendekatan pembangunan yang tidak hanya bertumpu pada proyek fisik.

Kampung Bahagia menempatkan masyarakat sebagai pihak yang ikut menentukan, menjalankan, sekaligus mengawasi pembangunan di lingkungan tempat tinggalnya.

Maulana menjelaskan, program tersebut mengintegrasikan pemberdayaan masyarakat, pembangunan lingkungan permukiman, penguatan ekonomi warga, serta pemanfaatan teknologi digital.

Seluruh pendekatannya mengacu pada prinsip pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).

“Melalui Kampung Bahagia, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga terlibat langsung sejak proses perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan,” kata Maulana dalam pemaparannya.

Kampung Bahagia mengusung enam nilai utama, yakni Bersih, Aman, Harmoni, Agamis, Inovatif, dan Sejahtera.

Pemkot Jambi memiliki landasan regulasi berupa Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 36 Tahun 2025 dan Keputusan Wali Kota Jambi Nomor 835 Tahun 2025.

Program ini memulai tahap percontohan pada 67 rukun tetangga (RT) sepanjang 2025. Pada 2026, pemerintah memperluas cakupannya ke ribuan RT melalui dua periode pelaksanaan.

Pemkot Jambi mengandalkan APBD dan swadaya masyarakat untuk mendukung kegiatan tersebut.

Pelaksanaannya mencakup pembangunan serta perbaikan infrastruktur lingkungan, penyediaan fasilitas sosial, dan bantuan peralatan produktif bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Sejumlah bantuan usaha berupa gerobak, kompor, mesin pencuci, dan perlengkapan produktif lainnya menjadi bagian dari upaya memperkuat ekonomi warga.

Namun, pendekatan Kampung Bahagia tidak berhenti pada penyaluran bantuan.

Pemkot Jambi juga membentuk kelompok kerja (Pokja) yang melibatkan perempuan, pemuda, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pengurus RT.

Melalui kelompok tersebut, warga memiliki ruang untuk menyampaikan kebutuhan, menentukan prioritas kegiatan, dan mengawasi pelaksanaan program.

Selain pemberdayaan masyarakat, Pemkot Jambi memasukkan teknologi digital sebagai instrumen untuk memperkuat keamanan dan pelayanan publik.

Maulana memaparkan bahwa pemerintah telah memasang 1.187 unit kamera pengawas atau CCTV terintegrasi berbasis kecerdasan buatan (AI).

Pemkot Jambi juga menghadirkan Call Center Bahagia 112 sebagai layanan darurat bagi masyarakat.

Di bidang pengawasan pemerintahan, pemerintah mengembangkan SIMWASJAGA (Sistem Informasi Manajemen Pengawasan Jambi Bahagia).

Platform tersebut mendukung Inspektorat dalam memantau pelaksanaan program dan memperkuat transparansi serta akuntabilitas.

Penggunaan teknologi ini menjadi salah satu bagian dari pendekatan Kampung Bahagia dalam membangun lingkungan yang lebih aman dan meningkatkan respons pelayanan kepada masyarakat.

Persoalan sampah juga masuk dalam materi pemaparan Kota Jambi. Pemkot Jambi menjalankan Optimalisasi Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat (OPBM) dengan melibatkan komunitas dan warga di lingkungan masing-masing.

Program tersebut mendapat dukungan ratusan kendaraan roda tiga atau bentor untuk menunjang pengangkutan sampah. Pemerintah juga melakukan penertiban tempat pembuangan sampah (TPS) liar di sejumlah koridor jalan.

Untuk memperkuat sistem pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir, Pemkot Jambi mengembangkan sejumlah pendekatan, mulai dari sanitary landfill, pabrik Refuse Derived Fuel (RDF), hingga pengolahan sampah menjadi energi listrik melalui fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL).

Rangkaian inovasi tersebut menunjukkan bahwa Kampung Bahagia tidak hanya menyasar pembangunan di tingkat RT, tetapi juga menghubungkan persoalan lingkungan dengan kebijakan pengelolaan perkotaan.

Dalam penilaian lanjutan I-SIM 2026, Kota Jambi berhadapan dengan empat daerah lain yang juga masuk lima besar, yakni Surabaya, Semarang, Makassar, dan Mojokerto.

Panelis yang menilai pemaparan berasal dari berbagai latar belakang keahlian. Mereka antara lain Pungkas Bahjuri Ali dari Kementerian PPN/Bappenas, Suhajar Diantoro dari Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa, serta Zuzy Anna dari SDGs Center Universitas Padjadjaran.

Tim panelis juga melibatkan Teddy Poernama dari PT Petrosida Gresik, Adriadi Dimastanto dari Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia, dan Andi Muhyiddin dari Republika.

Maulana menyebut Kampung Bahagia mulai menarik perhatian sejumlah pemerintah daerah dan lembaga.

Beberapa pihak yang telah melakukan kunjungan studi tiru dan studi banding antara lain Pemerintah Kota Lubuk Linggau, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, DPRD Kota Yogyakarta, serta DPRD Kabupaten Belitung Timur.

Menurut Maulana, ketertarikan daerah lain menunjukkan bahwa pendekatan pembangunan berbasis partisipasi masyarakat memiliki peluang untuk diterapkan secara lebih luas.

Masuknya Kota Jambi dalam lima besar I-SIM 2026 menjadi capaian penting bagi pemerintah daerah.

Namun, keberhasilan program seperti Kampung Bahagia pada akhirnya perlu terlihat dari perubahan nyata yang dirasakan masyarakat.

Cakupan ribuan RT, bantuan produktif bagi UMKM, penguatan layanan publik, dan pengelolaan sampah menjadi sejumlah aspek yang perlu terus dijaga keberlanjutannya.

Dampak program juga perlu terlihat melalui peningkatan kesejahteraan warga, efektivitas penggunaan anggaran, pemerataan manfaat antarkawasan, serta kualitas lingkungan permukiman.

Dengan demikian, keberhasilan Kampung Bahagia tidak hanya bertumpu pada banyaknya kegiatan yang terlaksana atau penghargaan yang diperoleh, tetapi juga pada kemampuan program menjawab persoalan masyarakat secara berkelanjutan.

Maulana mengapresiasi penyelenggaraan I-SIM 2026 yang memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mempresentasikan inovasi pembangunan sekaligus bertukar pengalaman.

Ia berharap kompetisi tersebut terus berlanjut dan mendorong lahirnya berbagai praktik pembangunan yang inklusif serta berkelanjutan di Indonesia.

Bagi Kota Jambi, posisi lima besar I-SIM 2026 menjadi momentum untuk memperkuat Kampung Bahagia.

Tantangan selanjutnya adalah memastikan partisipasi warga, penggunaan teknologi, dan dukungan anggaran benar-benar menghasilkan perubahan yang terukur dalam kehidupan masyarakat.(*)




Dukung UMKM Naik Kelas, BRI Wonosari Perkuat Literasi Digital dan Akses Pembiayaan bagi Pelaku Usaha Mikro

GUNUNGKIDUL, SEPUCUKJAMBI.ID — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus memperkuat komitmennya dalam mendukung pengembangan usaha mikro melalui peningkatan literasi keuangan, pemanfaatan layanan digital, serta perluasan akses pembiayaan.

Komitmen tersebut diwujudkan oleh BRI Branch Office (BO) Wonosari melalui kegiatan sosialisasi QRIS dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada pelaku usaha mikro dan UMKM dalam rangkaian kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha Mikro Naik Kelas Angkatan 31.

Kegiatan yang berlangsung pada Oktober 2026 di Hotel Santika Gunungkidul ini diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam kesempatan tersebut, BRI BO Wonosari berpartisipasi memberikan edukasi mengenai pemanfaatan QRIS sebagai alternatif pembayaran digital serta sosialisasi fasilitas pembiayaan KUR untuk mendukung kebutuhan pengembangan usaha.

Melalui sosialisasi QRIS, para pelaku usaha mikro diperkenalkan pada kemudahan transaksi nontunai yang dapat membantu proses pembayaran menjadi lebih praktis. Pemanfaatan kanal pembayaran digital juga menjadi salah satu langkah bagi pelaku UMKM untuk beradaptasi dengan perkembangan transaksi masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan.

Selain itu, BRI turut memberikan sosialisasi mengenai KUR melalui Relationship Manager (RM) KUR. Materi ini bertujuan memberikan pemahaman kepada pelaku usaha mengenai akses pembiayaan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan produktif dan pengembangan kapasitas usaha sesuai ketentuan yang berlaku.

Branch Office Head BRI Wonosari, M. Sayid N. Sidik, menyampaikan bahwa peningkatan kapasitas pelaku UMKM perlu didukung oleh pemahaman pengelolaan keuangan, pemanfaatan teknologi digital, serta akses terhadap sumber pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan usaha.

“BRI berkomitmen untuk terus mendampingi pelaku usaha mikro dan UMKM agar mampu mengembangkan usahanya secara berkelanjutan. Melalui edukasi QRIS, kami mendorong pelaku usaha untuk mulai mengoptimalkan transaksi digital. Sementara melalui sosialisasi KUR, kami berharap pelaku usaha memperoleh pemahaman mengenai akses pembiayaan yang dapat mendukung produktivitas dan pengembangan bisnis,” ujar M. Sayid N. Sidik.

Partisipasi BRI dalam kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan dalam mendorong UMKM naik kelas. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman pelaku usaha terhadap layanan keuangan formal, memperluas pemanfaatan transaksi digital, serta membuka peluang pengembangan usaha yang lebih luas.

Ke depan, BRI BO Wonosari akan terus mengoptimalkan peran sebagai mitra strategis pelaku UMKM melalui penyediaan layanan perbankan, edukasi keuangan, pemanfaatan solusi digital, dan akses pembiayaan. Dengan dukungan tersebut, UMKM diharapkan semakin produktif, berdaya saing, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Press release ini juga sudah tayang di VRITIMES




Kinerja Positif Penghimpunan Dana, BRI Region 6 Terus Perkuat Pertumbuhan Tabungan

JAKARTA,SEPUCUKJAMBI.ID – BRI Region 6/Jakarta 1 berhasil mencatatkan pencapaian positif dengan memenuhi target penghimpunan dana tabungan. Keberhasilan ini menjadi bukti nyata dari komitmen, kerja keras, serta sinergi yang solid antara Manajemen dan seluruh Pekerja BRI Region 6 dalam menjalankan strategi bisnis dan mengoptimalkan potensi penghimpunan dana di setiap unit kerja.

Pencapaian tersebut tentunya tidak terlepas dari konsistensi seluruh insan BRILiaN dalam memberikan layanan terbaik kepada nasabah, memperkuat hubungan baik dengan existing customer, serta terus memperluas basis nasabah baru. Berbagai upaya dan strategi yang dijalankan secara terarah menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan dana tabungan BRI Region 6.

Momentum positif ini akan terus dijaga sebagai motivasi untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan kinerja penghimpunan dana tabungan ke depannya. Seluruh jajaran Manajemen dan Pekerja BRI Region 6 berkomitmen untuk terus memperkuat kolaborasi, meningkatkan produktivitas, serta mengoptimalkan berbagai peluang bisnis yang ada.

Melalui semangat kerja keras dan kolaborasi seluruh insan BRILiaN, BRI Region 6 optimistis dapat terus mencatatkan pertumbuhan dana tabungan yang berkelanjutan sekaligus memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pencapaian target penghimpunan dana tabungan BRI secara nasional.

Tentang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Region 6/Jakarta 1

Jl. Veteran II No. 8 Gambir Jakarta Pusat 10110

Press Release ini juga sudah tayang di VRITIMES




Gubernur Lemhannas RI: Kesadaran Geopolitik Harus Menjadi Milik Seluruh Bangsa, Bukan Hanya Diplomat

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Kesadaran geopolitik bukan hanya milik diplomat atau pemimpin negara, tetapi kompetensi yang perlu dimiliki oleh setiap warga negara, terutama generasi muda. Pesan itu disampaikan oleh Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Indonesia (Lemhannas RI), Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si., kepada para mahasiswa saat memberikan Kuliah Umum bertema “Membangun Kesadaran Geopolitik Generasi Muda: Memahami Dunia, Menentukan Posisi, Memberi Kontribusi” di Institut Teknologi Bandung (ITB), pada Rabu (7/10).

Dalam paparannya, Ace menjelaskan bahwa kesadaran geopolitik merupakan kemampuan untuk membaca, memahami, dan menanggapi dinamika kekuatan global secara kritis dan strategis. Kemampuan ini semakin penting karena persoalan dunia kini terasa dekat dengan kehidupan sehari-hari. Karena itu, menurut Ace, kesadaran geopolitik tidak boleh dianggap sebagai urusan segelintir orang.

Sebagai contoh, ia menyebut gangguan di Selat Hormuz akibat konflik Iran-Israel yang membuat biaya logistik naik hingga 150—200 persen, serta longsor di tambang Grasberg, Papua, pada tahun 2025 yang mengurangi pasokan tembaga dunia. Dua peristiwa itu menunjukkan bahwa kejadian global berdampak pada Indonesia, sekaligus menegaskan bahwa Indonesia bukan hanya menjadi penerima dampak.

Wujud sederhana dari kesadaran geopolitik adalah sikap kritis terhadap informasi. Ace mengajak mahasiswa untuk tidak berhenti pada membaca, tetapi juga menelusuri siapa yang membuat informasi tersebut dan apa kepentingannya. Caranya, dengan mengajukan lima pertanyaan: apa yang terjadi, mengapa terjadi, siapa yang berkepentingan, apa dampaknya bagi bangsa, dan apa yang bisa dilakukan. Dengan cara berpikir itu, generasi muda diharapkan berperan sebagai aktor, bukan sekadar sasaran informasi dan propaganda.

Agar kesadaran itu tumbuh, Ace menyampaikan lima kemampuan yang perlu dimiliki generasi muda menuju 2045, yaitu kesadaran strategis, berpikir kritis, kesadaran akan kepentingan nasional, kompetensi global, dan literasi digital.

Ace menegaskan bahwa kesadaran geopolitik tidak berhenti pada pengetahuan, tetapi juga perlu menjadi modal bagi ketahanan nasional. Upaya ini bukan hanya tugas mahasiswa, melainkan agenda bersama pemerintah, perguruan tinggi, generasi muda, ekosistem teknologi, masyarakat, dan organisasi kepemudaan. Karena itu, ia berharap ITB dapat mencetak generasi muda yang produktif, inovatif, serta menjadi pemimpin yang adaptif dan kompetitif. Menurutnya, kesadaran geopolitik inilah yang akan menentukan peran strategis Indonesia.

Ace juga menyoroti generasi muda yang mencapai 66 juta jiwa pada usia 15—29 tahun menurut data BPS 2025. Jika tidak dipersiapkan dengan baik, kelompok ini dapat melahirkan kesenjangan keterampilan, polarisasi, serta kerentanan terhadap informasi dan ketergantungan pada teknologi, karena ke depan dan hari ini teknologi adalah kekuatan.

“Sekali lagi, teknologi adalah kekuatan. Indonesia perlu mencipta, mengembangkan, menguasai, dan mengamankan teknologi,” pesan Ace.

Menutup paparannya, Ace menegaskan bahwa geopolitik bukan sekadar tentang apa yang terjadi di dunia, melainkan tentang bagaimana perubahan dunia berdampak pada Indonesia. Karena itu, ia berharap generasi muda tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga menjadi aktor, sehingga kesadaran geopolitik berkembang menjadi kemampuan beradaptasi dan berujung pada kontribusi nyata bagi ketahanan nasional.

“Indonesia Emas 2045 bukan hanya tentang Indonesia yang akan kita tinggali, tetapi juga tentang Indonesia yang kita bentuk hari ini,” tutup Ace.

Turut mendampingi Gubernur Lemhannas RI, yaitu Plt. Deputi Pengkajian Strategik Lemhannas RI, Mayor Jenderal TNI (Mar) Ipung Purwadi, M.M.; Tenaga Profesional Bidang Sumber Kekayaan Alam Lemhannas RI, Prof. Dr. Ir. Dadan Umar Daihani, D.E.A.; Tenaga Profesional Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Lemhannas RI, Marsekal Muda TNI (Purn) Andi Heru Wahyudi; Inspektur Lemhannas RI, Brigadir Jenderal Polisi Udin Zainudin, S.I.K., M.H.; serta sejumlah pejabat struktural dan fungsional Lemhannas RI.

Hadir dalam kegiatan di Universitas Hasanuddin, antara lain Rektor ITB, Prof. Dr. Ir. Tatacipta Dirgantara, M.T.; Wakil Rektor Bidang Komunikasi, Kemitraan, Kealumnian, dan Administrasi (WRKMAA), Dr. Andryanto Rikrik Kusmara, S.Sn., M.Sn.; serta jajaran pejabat ITB.

Tentang Lembaga Ketahanan Nasional

Kepala Biro Humas Settama Lemhannas RI Brigadir Jenderal TNI Muhammad Arif Nur
Press release ini juga sudah tayang di VRITIMES



Al Haris dan DPRD Jambi Sepakati Perubahan RPJMD 2025-2029, Ini Alasannya

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Provinsi Jambi bersama DPRD Provinsi Jambi menyepakati rancangan awal perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2025-2029.

Perubahan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan target pembangunan dengan dinamika dan kondisi yang berkembang.

Kesepakatan itu dibahas dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi yang dihadiri Gubernur Jambi Al Haris dan Wakil Gubernur Abdullah Sani di Ruang Sidang Utama DPRD Provinsi Jambi, Selasa 10 November 2026.

Selain membahas perubahan RPJMD, rapat paripurna tersebut juga menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengelolaan Sumber Daya Air menjadi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jambi.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas dukungan serta masukan dalam pembahasan rancangan awal perubahan RPJMD.

Menurut Sani, tantangan pembangunan daerah selama lima tahun ke depan tidak ringan.

Pemerintah membutuhkan upaya lebih besar untuk mencapai target kinerja sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Ia menilai diperlukan kesamaan pandangan antara eksekutif dan legislatif dalam menentukan kebijakan pembangunan yang lebih terarah, tanpa mengabaikan sasaran strategis daerah.

“Terhadap penyampaian laporan Bapemperda yang telah sama-sama kita dengarkan tadi, kami sangat menyadari bahwa kinerja yang harus dicapai lima tahun ke depan cukup berat. Sementara tuntutan pencapaian kinerja dan pelayanan publik yang lebih baik tentu memerlukan upaya yang tidak biasa,” ujar Abdullah Sani.

Ia menegaskan, penyempurnaan kebijakan pembangunan harus tetap berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik, serta keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan rakyat.

Sani juga mengakui bahwa menyatukan pandangan dalam proses penyusunan kebijakan bukan perkara mudah.

Namun, kesepakatan yang telah dicapai harus menjadi tanggung jawab bersama untuk dilaksanakan.

“Kebijakan yang telah disepakati tentu merupakan win-win solution yang akan menjadi tanggung jawab kita semua dalam mengimplementasikannya,” katanya.

Usai rapat paripurna, Gubernur Jambi Al Haris menjelaskan bahwa penyempurnaan rancangan awal perubahan RPJMD merupakan hasil kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Jambi dan DPRD.

Ia mengatakan, perubahan tersebut diperlukan untuk menyesuaikan sejumlah target pembangunan dengan perkembangan kondisi dan dinamika yang terjadi.

Namun, Al Haris menegaskan bahwa revisi RPJMD bukan berarti pemerintah mengubah arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya.

“Bukan merevisi arah kebijakannya, bukan. Tetapi mungkin volumenya kemudian juga targetnya mungkin ada yang kita perbaiki, supaya lebih terarah, lebih komprehensif. Nah ini yang sedang kita bahas dengan DPRD,” jelas Al Haris.

Menurutnya, penyempurnaan dokumen perencanaan tersebut penting agar program dan target pembangunan daerah dapat dilaksanakan secara lebih realistis, terukur, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Al Haris berharap RPJMD yang telah disempurnakan nantinya benar-benar menjadi pedoman dalam menentukan arah pembangunan Provinsi Jambi selama masa kepemimpinannya.

“Intinya kita berharap RPJMD ini betul-betul memandu arah kebijakan pembangunan selama kami menjabat,” pungkasnya.

Sementara itu, Abdullah Sani meminta tim penyusun perubahan RPJMD segera menindaklanjuti berbagai saran dan masukan yang telah disepakati dalam rapat paripurna.

Penyempurnaan dokumen tersebut selanjutnya akan menjadi bahan konsultasi kepada Menteri Dalam Negeri sebelum memasuki tahapan berikutnya.

Ia juga meminta seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jambi menjadikan rancangan awal perubahan RPJMD sebagai pedoman dalam menyusun rancangan awal perubahan Rencana Strategis (Renstra) masing-masing perangkat daerah.

Menurut Sani, perencanaan yang matang harus diikuti dengan komitmen, kerja keras, dan kolaborasi seluruh pihak agar target pembangunan dapat diwujudkan.

“Rencana yang baik adalah sebagian dari keberhasilan, dan untuk mewujudkan sebagian lainnya dibutuhkan komitmen, kerja keras dan kerja sama kita semua,” tegasnya.

Selain kesepakatan perubahan RPJMD, rapat paripurna tersebut juga menghasilkan penetapan Ranperda tentang Pengelolaan Sumber Daya Air menjadi Perda Provinsi Jambi.

Penandatanganan Nota Kesepakatan Rancangan Awal Perubahan RPJMD 2025-2029 serta penetapan Ranperda Pengelolaan Sumber Daya Air menjadi Perda dilakukan oleh Gubernur Al Haris bersama Ketua DPRD Provinsi Jambi Muhammad Hafiz dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi H. Ivan Wirata.

Penetapan Perda tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat landasan hukum pengelolaan sumber daya air di Provinsi Jambi agar dapat dilakukan secara lebih terarah dan berkelanjutan.

Dua agenda penting dalam rapat paripurna ini sekaligus memperlihatkan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam merumuskan kebijakan pembangunan.

Dengan penyempurnaan RPJMD dan penguatan regulasi pengelolaan sumber daya air, Pemprov Jambi diharapkan dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan sekaligus memastikan kebijakan yang dihasilkan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Rapat paripurna tersebut turut dihadiri anggota DPRD Provinsi Jambi, kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi, serta sejumlah undangan lainnya.(*)




XL Perluas Jaringan 5G di Lombok, Cakupan Kini Capai 94 Persen Wilayah

LOMBOK, SEPUCUKJAMBI.ID – Jaringan internet generasi kelima (5G) XL semakin luas di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Melalui layanan XL Ultra 5G+, PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk (XLSMART) mengklaim telah menjangkau sekitar 94 persen wilayah Lombok dengan dukungan hampir 900 BTS 5G.

Perluasan jaringan tersebut dilakukan menggunakan pendekatan 5G Blanket Coverage, yakni menghadirkan cakupan 5G yang lebih luas dan berkesinambungan.

Dengan konsep ini, pelanggan diharapkan dapat menikmati konektivitas 5G secara lebih konsisten ketika berpindah lokasi selama masih berada dalam area layanan.

Pengembangan jaringan ini menjadi bagian dari ekspansi XLSMART yang kini telah menjangkau 80 kota dan kabupaten di Indonesia.

Di wilayah NTB, perusahaan mengoperasikan lebih dari 7.300 BTS, termasuk sekitar 900 BTS 5G.

Khusus Pulau Lombok, tersedia lebih dari 4.800 BTS dengan hampir 900 di antaranya merupakan BTS 5G.

Selain memperluas jaringan generasi kelima, XLSMART juga terus meningkatkan kualitas jaringan 4G untuk memenuhi kebutuhan komunikasi masyarakat, termasuk di kawasan permukiman, pusat pendidikan, perdagangan, dan destinasi wisata.

Direktur sekaligus Chief Commercial Officer XLSMART, David Arcelus Oses, mengatakan Lombok memiliki potensi ekonomi yang besar, terutama pada sektor pariwisata, UMKM, dan ekonomi kreatif.

Menurutnya, sektor-sektor tersebut membutuhkan koneksi internet yang dapat diandalkan untuk menunjang berbagai aktivitas digital.

Melalui XL Ultra 5G+, perusahaan berharap masyarakat, pelaku usaha, pelajar, hingga kreator lokal dapat memanfaatkan konektivitas berkecepatan tinggi untuk mengembangkan aktivitas dan produktivitas mereka.

Apa Keunggulan 5G Blanket Coverage XL?

Salah satu hal yang ditawarkan XL Ultra 5G+ adalah konsep 5G Blanket Coverage. Berbeda dengan jaringan yang hanya tersedia di titik-titik tertentu, pendekatan ini berupaya menghadirkan cakupan 5G yang lebih menyeluruh dan saling terhubung.

Gambaran sederhananya seperti perjalanan melalui jalan tol.

Pada sistem spot coverage, pengguna bisa menikmati jalan tol hanya di beberapa ruas, kemudian harus berpindah ke jalan biasa sebelum kembali menemukan akses tol.

Sementara itu, Blanket Coverage diibaratkan seperti jalan tol dengan ruas yang lebih panjang dan terhubung.

Pengguna diharapkan tidak terlalu sering mengalami perpindahan dari jaringan 5G ke 4G selama berada di wilayah yang tercakup.

Kondisi tersebut berpotensi memberikan pengalaman internet yang lebih konsisten untuk berbagai aktivitas, seperti panggilan video, menonton layanan streaming, bermain game online, hingga mengunggah konten berukuran besar.

Cakupan jaringan yang lebih berkesinambungan juga berpotensi mengurangi aktivitas perangkat dalam mencari sinyal ketika berpindah jaringan.

Meski demikian, konsumsi baterai tetap dipengaruhi oleh jenis ponsel, kondisi sinyal, pengaturan jaringan, dan aktivitas pengguna.

Kehadiran jaringan ini juga dapat mendukung aktivitas masyarakat Lombok.

Pelajar dan mahasiswa bisa memanfaatkannya untuk mengakses pembelajaran digital dan aplikasi berbasis kecerdasan buatan (AI).

Pekerja profesional dapat menggunakan koneksi internet untuk konferensi video dan layanan penyimpanan cloud.

Sementara pelaku UMKM bisa memanfaatkannya untuk transaksi digital, pemasaran produk, hingga pengelolaan bisnis secara online.

Di sektor pariwisata, jaringan internet berkecepatan tinggi juga berpotensi membantu wisatawan mengakses navigasi, informasi destinasi, pemesanan layanan perjalanan, hingga membagikan pengalaman liburan mereka.

Paket XL Ultra 5G+ Mulai Rp50 Ribu

Tidak hanya memperluas infrastruktur jaringan, XL juga menyediakan sejumlah pilihan paket XL Ultra 5G+ untuk pelanggan prabayar.

Berdasarkan informasi paket yang disampaikan perusahaan, berikut beberapa pilihan yang tersedia:

  • Rp50.000 untuk 7 hari dengan kuota utama 100GB dan tambahan kuota 5G 100GB.
  • Rp100.000 untuk 28 hari dengan kuota 65GB.
  • Rp200.000 untuk 28 hari dengan kuota utama 400GB dan tambahan kuota 5G 400GB.

Paket tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan internet pelanggan, mulai dari komunikasi sehari-hari, pendidikan, pekerjaan, hingga hiburan digital.

Sejumlah paket juga dilengkapi berbagai manfaat tambahan, seperti akses layanan streaming Vidio, Viu, WeTV, Disney+, dan CATCHPLAY+.

Selain hiburan, pelanggan juga berkesempatan memperoleh akses Google Gemini serta penyimpanan Google Cloud hingga 400GB.

Fasilitas ini dapat dimanfaatkan untuk membantu pekerjaan, mengembangkan ide, merangkum informasi, hingga menyimpan dokumen dan foto secara online.

Manfaat tambahan tersebut mengikuti ketentuan masing-masing paket yang berlaku.

Ada Program Free eSIM XL dan Bonus Kuota

XL juga menawarkan program Free eSIM bagi pelanggan baru yang ingin mencoba layanan digital tanpa menggunakan kartu SIM fisik.

Melalui program tersebut, pelanggan dengan perangkat yang mendukung eSIM dapat melakukan pendaftaran secara online, memilih nomor XL, kemudian menerima kode QR melalui email untuk proses aktivasi.

Pelanggan juga berkesempatan memperoleh bonus kuota yang dapat diklaim melalui aplikasi myXL.

Bonus tersebut bisa digunakan tanpa harus membeli paket berbayar selama tujuh hari pertama.

Untuk melanjutkan penggunaan sisa bonus pada tujuh hari berikutnya, pelanggan perlu memiliki paket data berbayar sesuai ketentuan program.

XL Ultra 5G+ Dilengkapi Kuota Roaming Internasional

Bagi pelanggan yang sering bepergian ke luar negeri, XL Ultra 5G+ juga menawarkan manfaat roaming internasional pada sejumlah paket tertentu.

Kuota roaming tersedia untuk sembilan negara, termasuk Malaysia, Singapura, Hong Kong, dan Taiwan.

Pelanggan yang memenuhi persyaratan paket dapat menggunakan kuota roaming tanpa perlu membeli XL Pass tambahan.

Pengguna cukup mengaktifkan fitur data roaming dan menghubungkan perangkat ke jaringan operator mitra di negara tujuan.

Sementara itu, pelanggan yang membutuhkan layanan premium dapat memilih XL PRIORITAS Ultra 5G+.

Layanan ini menawarkan paket internet unlimited mulai Rp200.000, dengan sejumlah fasilitas tambahan seperti hiburan digital, akses Google Gemini selama enam bulan, serta penyimpanan Google Cloud sebesar 400GB.

Untuk kebutuhan perjalanan internasional, tersedia pula layanan PRIO PASS yang mendukung roaming di lebih dari 75 negara. Aktivasi dan biaya layanan mengikuti ketentuan yang berlaku.

XL Raih Empat Penghargaan Jaringan dari Ookla

Di tengah perluasan jaringan 5G, kualitas layanan XL juga memperoleh pengakuan melalui empat penghargaan Ookla Speedtest Awards pada semester pertama 2026.

Empat penghargaan tersebut meliputi Best Mobile Network in Indonesia 2026, Best 5G Network 2026, Fastest 5G 2026, dan Best 5G Video Experience 2026.

Penghargaan tersebut menjadi salah satu bentuk pengakuan terhadap performa jaringan XL dalam menyediakan layanan konektivitas bagi pelanggan.

Dengan semakin luasnya jangkauan XL Ultra 5G+ di Lombok, masyarakat kini memiliki tambahan pilihan layanan internet untuk mendukung aktivitas komunikasi, pendidikan, bisnis, hingga kebutuhan pariwisata.

Informasi lebih lanjut mengenai cakupan jaringan, pilihan paket, program eSIM, dan fasilitas roaming dapat diperoleh melalui aplikasi myXL maupun kanal resmi XL.

Perlu diketahui, pengalaman penggunaan jaringan tetap bergantung pada lokasi, perangkat yang digunakan, kondisi jaringan, serta ketentuan paket masing-masing.(*)