JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Dalam rangka memperkuat implementasi budaya kerja dalam aktivitas sehari-hari, BRI Branch Office (BO) Cempaka Mas menyelenggarakan BRILiaN Culture Festival (BCF) yang dilaksanakan di Bandung dan diikuti oleh seluruh pekerja BO Cempaka Mas.

Kegiatan berlangsung dalam suasana penuh kehangatan, kebersamaan, dan kegembiraan. BRILiaN Culture Festival menjadi momentum bagi seluruh pekerja untuk mempererat hubungan antarpersonal, membangun engagement, serta menumbuhkan semangat kebersamaan di luar rutinitas pekerjaan.

Melalui kegiatan ini, seluruh pekerja BO Cempaka Mas diajak untuk semakin memahami dan menerapkan budaya kerja BRI dalam aktivitas sehari-hari. Nilai-nilai budaya kerja diharapkan dapat diwujudkan melalui sikap positif, komunikasi yang baik, kolaborasi, serta komitmen dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah.

Keceriaan dan kebersamaan yang tercipta selama pelaksanaan BCF menjadi energi positif bagi seluruh pekerja. Momentum ini diharapkan dapat memperkuat rasa kekeluargaan, soliditas, dan kolaborasi sehingga tercipta lingkungan kerja yang semakin positif dan produktif.

Melalui BRILiaN Culture Festival, BO Cempaka Mas terus mendorong agar budaya kerja tidak hanya dipahami sebagai nilai perusahaan, tetapi juga dihidupkan dan diterapkan dalam setiap aktivitas pekerjaan. Dengan semangat BRILiaN dan kebersamaan yang semakin kuat, seluruh pekerja BO Cempaka Mas diharapkan mampu membawa energi positif tersebut ke lingkungan kerja serta memberikan kontribusi terbaik bagi BRI dan nasabah.

Press Release ini juga sudah tayang di VRITIMES

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Dalam rangka memperkuat implementasi budaya kerja dalam aktivitas sehari-hari, BRI Branch Office (BO) Kalimalang menyelenggarakan BRILiaN Culture Festival (BCF) yang dilaksanakan di Bogor dan diikuti oleh seluruh pekerja BO Kalimalang.

Kegiatan berlangsung dalam suasana penuh kehangatan, kebersamaan, dan kegembiraan. BRILiaN Culture Festival menjadi momentum bagi seluruh pekerja untuk mempererat hubungan antarpersonal, membangun engagement, sekaligus menumbuhkan semangat kebersamaan di luar rutinitas pekerjaan.

Melalui kegiatan ini, seluruh pekerja BO Kalimalang diajak untuk semakin memahami dan menerapkan budaya kerja BRI dalam aktivitas sehari-hari. Nilai-nilai budaya kerja diharapkan dapat tercermin melalui sikap, komunikasi, kolaborasi, serta komitmen dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah.

Suasana penuh keceriaan selama pelaksanaan BCF menjadi energi positif bagi seluruh pekerja. Kebersamaan yang terbangun diharapkan semakin memperkuat rasa kekeluargaan, soliditas, dan kolaborasi sehingga tercipta lingkungan kerja yang positif dan produktif.

Melalui BRILiaN Culture Festival, BO Kalimalang terus mendorong agar budaya kerja tidak hanya dipahami sebagai nilai perusahaan, tetapi juga diterapkan dalam setiap aktivitas pekerjaan. Dengan semangat BRILiaN dan kebersamaan yang semakin kuat, seluruh pekerja BO Kalimalang siap membawa energi positif tersebut ke lingkungan kerja serta memberikan kontribusi terbaik bagi BRI dan nasabah.

Press Release ini juga sudah tayang di VRITIMES

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Dalam rangka memperkuat implementasi budaya kerja dalam aktivitas sehari-hari, BRI Branch Office (BO) Segitiga Senen menyelenggarakan BRILiaN Culture Festival (BCF) yang dilaksanakan di Bandung dan diikuti oleh seluruh pekerja BO Segitiga Senen.

Kegiatan berlangsung dalam suasana penuh kehangatan, kebersamaan, dan kegembiraan. BCF menjadi momentum bagi seluruh pekerja untuk membangun kedekatan, mempererat engagement, sekaligus menumbuhkan semangat kebersamaan dalam menjalankan aktivitas pekerjaan.

Melalui kegiatan ini, seluruh pekerja diajak untuk semakin memahami dan mengimplementasikan budaya kerja BRI dalam keseharian. Nilai-nilai budaya kerja diharapkan dapat tercermin melalui sikap, perilaku, kolaborasi, serta komitmen dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah.

Suasana penuh keceriaan yang tercipta selama pelaksanaan BCF juga menjadi kesempatan bagi seluruh pekerja untuk sejenak menikmati kebersamaan di luar rutinitas pekerjaan. Semangat positif yang terbangun diharapkan dapat dibawa kembali ke lingkungan kerja dan menjadi energi untuk meningkatkan kolaborasi serta produktivitas.

Melalui BRILiaN Culture Festival, BO Segitiga Senen terus mendorong terwujudnya budaya kerja yang tidak hanya dipahami, tetapi juga dihidupkan dan diterapkan dalam setiap aktivitas. Dengan semangat kebersamaan dan BRILiaN, seluruh pekerja diharapkan semakin solid dalam memberikan kontribusi terbaik bagi BRI dan nasabah.

Press Release ini juga sudah tayang di VRITIMES

SUNGAIPENUH, SEPUCUKJAMBI.ID — Wali Kota Sungai Penuh, Alfin meminta Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Sungai Penuh tidak berhenti pada aktivitas penghimpunan dan penyaluran zakat.

Baznas didorong menjadi salah satu kekuatan pemerintah daerah dalam mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, sekaligus membangun kemandirian masyarakat penerima zakat atau mustahik.

Pesan tersebut disampaikan Alfin saat melantik pimpinan Baznas Kota Sungai Penuh periode 2026–2031 di Aula Kantor Wali Kota Sungai Penuh, Selasa 6 Oktober 2026.

Pelantikan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Sungai Penuh Nomor 100.3.3.3/Kep.223/2026 tertanggal 14 September 2026 tentang Penetapan Ketua dan Wakil Ketua Baznas Kota Sungai Penuh periode 2026–2031.

Menurut Alfin, kepemimpinan baru Baznas membawa amanah besar untuk mengelola potensi zakat umat agar memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

“Baznas harus mampu menjadi garda terdepan dalam upaya pengentasan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta membangun kemandirian para mustahik di Kota Sungai Penuh,” ujar Alfin.

Alfin ingin pengelolaan zakat memiliki dampak yang lebih jauh bagi penerima manfaat.

Artinya, bantuan yang diberikan tidak hanya menyelesaikan kebutuhan sesaat, tetapi juga dapat mendorong mustahik menjadi lebih mandiri.

Untuk mencapai tujuan tersebut, ia meminta Baznas memperkuat koordinasi dan membangun kerja sama dengan berbagai pihak.

Kolaborasi dengan pemerintah daerah, perangkat daerah, dunia usaha, tokoh masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya dinilai penting agar potensi zakat dapat dikelola secara optimal.

“Untuk mewujudkan hal tersebut, pimpinan Baznas harus membangun kolaborasi dan kerja sama yang kuat dengan seluruh pemangku kepentingan,” kata Alfin.

Menurutnya, semakin kuat kolaborasi yang dibangun, semakin besar pula peluang pengelolaan zakat memberikan manfaat kepada masyarakat yang membutuhkan.

Dalam pelantikan tersebut, Muhammad Ajmain, S.Pd. dipercaya sebagai Ketua Baznas Kota Sungai Penuh periode 2026–2031.

Sementara tiga pimpinan lainnya menjabat sebagai wakil ketua, yakni Aulia, S.Pd., Samsudin, S.Pd.I., dan Yapendra, S.HI.

Keempat pimpinan tersebut kini mengemban tanggung jawab mengelola lembaga zakat daerah selama lima tahun ke depan.

Pemerintah Kota Sungai Penuh berharap kepengurusan baru dapat memperkuat tata kelola Baznas sekaligus meningkatkan manfaat zakat bagi masyarakat.

Dengan pengelolaan yang semakin optimal, zakat diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya memperluas jangkauan perlindungan sosial sekaligus membuka ruang bagi pemberdayaan masyarakat.

Pelantikan tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Sungai Penuh Azhar Hamzah, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Alpian, S.E., M.M., para asisten Setda, kepala perangkat daerah, camat, Ketua GOW Kota Sungai Penuh Marwati Azhar, tokoh masyarakat, serta tamu undangan lainnya.

Kepemimpinan Baznas periode 2026–2031 diharapkan mampu menerjemahkan amanah tersebut dalam program yang terukur, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat Kota Sungai Penuh.(*)

KERINCI, SEPUCUKJAMBI.ID — Modernisasi pertanian mulai didorong lebih serius Pemerintah Kabupaten Kerinci.

Bupati Kerinci Monadi bersama Wakil Bupati H. Murison turun langsung ke sawah untuk menanam padi bersama ratusan petani di Desa Tebat Ijuk, Kecamatan Depati Tujuh, Senin 5 Oktober 2026.

Penanaman tersebut melibatkan petani yang tergabung dalam Gapoktan Jaya Mandiri Dua melalui program Pertanian Modern Advanced Agriculture System (PM-AAS).

Bagi Pemkab Kerinci, penerapan PM-AAS tidak sekadar memperkenalkan metode baru dalam bercocok tanam.

Program ini diarahkan untuk mendorong peningkatan produktivitas sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.

Kehadiran Monadi dan Murison langsung di tengah petani juga menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun kolaborasi dengan kelompok tani dalam mendorong perubahan sistem pertanian.

Pemerintah Kabupaten Kerinci melihat modernisasi sebagai salah satu jalan untuk meningkatkan hasil pertanian.

Melalui PM-AAS, sistem pertanian diarahkan agar lebih efektif, produktif, dan berkelanjutan.

Penerapan teknologi dan pola kerja pertanian yang lebih maju diharapkan dapat membantu petani meningkatkan hasil panen sekaligus membuka peluang peningkatan pendapatan.

Potensi tersebut menjadi penting bagi Kerinci yang selama ini memiliki sektor pertanian sebagai salah satu penopang ekonomi masyarakat.

Karena itu, pemerintah ingin pengembangan pertanian tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga memperkuat daya saing petani dan komoditas daerah.

Dalam kegiatan di Desa Tebat Ijuk, Monadi tidak hanya hadir sebagai kepala daerah, tetapi turut turun ke lahan untuk melakukan penanaman padi bersama petani.

Momentum tersebut memperlihatkan keterlibatan pemerintah secara langsung dalam program modernisasi pertanian yang tengah dikembangkan.

Ratusan anggota Gapoktan Jaya Mandiri Dua ikut dalam kegiatan tersebut.

Pemerintah berharap pola kolaborasi seperti ini dapat memperkuat komunikasi antara petani, penyuluh, pemerintah desa, kecamatan, hingga pemerintah kabupaten.

Dengan dukungan tersebut, penerapan sistem pertanian modern diharapkan tidak berhenti pada satu kegiatan penanaman, tetapi berlanjut hingga proses pemeliharaan dan peningkatan hasil produksi.

Penerapan PM-AAS diarahkan pada tujuan yang lebih luas, yakni meningkatkan produktivitas sekaligus memperkuat ketahanan pangan Kabupaten Kerinci.

Jika produktivitas meningkat, pemerintah berharap manfaatnya ikut dirasakan petani melalui peluang peningkatan hasil dan kesejahteraan.

Program tersebut juga diharapkan memperkuat posisi Kerinci sebagai salah satu daerah yang memiliki potensi besar dalam sektor pertanian.

Untuk memastikan program berjalan, kegiatan tersebut turut dihadiri Camat Depati Tujuh Indra Hermawan, Ketua Tim Kerja Penyuluh Pertanian Kabupaten Kerinci, Koordinator BPP Kecamatan Depati Tujuh, unsur pimpinan kecamatan, pemerintah desa, serta tokoh masyarakat.

Keterlibatan unsur penyuluh dan pemerintah di tingkat kecamatan hingga desa diharapkan dapat memperkuat pendampingan kepada petani.

Pemkab Kerinci pun mendorong semangat kolaborasi antara pemerintah dan petani agar modernisasi pertanian benar-benar menghasilkan perubahan di lapangan.

Dari Desa Tebat Ijuk, program PM-AAS diharapkan menjadi bagian dari langkah Kerinci membangun sektor pertanian yang lebih produktif, adaptif terhadap perkembangan teknologi, dan mampu meningkatkan daya saing serta kesejahteraan masyarakat petani.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Penggunaan dana tanggap darurat menjadi salah satu sorotan dalam evaluasi Perubahan APBD Kota Jambi 2026.

DPRD Kota Jambi menegaskan anggaran tersebut tidak boleh digunakan tanpa dasar yang jelas dan harus benar-benar memenuhi kriteria kondisi darurat.

Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried mengatakan catatan tersebut menjadi bagian penting yang harus ditindaklanjuti DPRD bersama Pemerintah Kota Jambi setelah Pemerintah Provinsi Jambi mengevaluasi Perubahan APBD 2026.

Kemas menyampaikan hal itu usai rapat paripurna DPRD Kota Jambi terkait hasil evaluasi Perubahan APBD 2026, Selasa 6 Oktober 2026.

Menurutnya, penggunaan dana tanggap darurat harus memiliki dasar kebutuhan yang jelas.

emerintah daerah tidak bisa mengalokasikan atau menggunakan dana tersebut hanya karena suatu kebutuhan dianggap penting.

“Dana tanggap darurat itu ke depan harus disesuaikan dengan kriterianya. Jadi kita tidak bisa lagi memberikan dana tanggap darurat berdasarkan sesuatu hal, harus sesuai dengan kriteria ataupun yang mendesak,” tegas Kemas.

Kemas mengatakan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Jambi telah meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mengevaluasi kembali proses penganggaran dan penggunaan dana tanggap darurat.

Menurut dia, setiap penggunaan anggaran yang memiliki persyaratan khusus harus mengikuti aturan yang berlaku.

OPD yang mengajukan kebutuhan juga harus menyiapkan dokumen pendukung dan menyampaikannya melalui mekanisme pembahasan anggaran.

Langkah tersebut diperlukan agar penggunaan APBD memiliki dasar yang kuat sekaligus mencegah anggaran darurat bergeser dari fungsi utamanya.

“Setiap kebutuhan anggaran yang berkaitan dengan aturan dan persyaratan tertentu harus dilengkapi dokumen yang diperlukan oleh OPD terkait dan disampaikan kepada DPRD sesuai mekanisme,” ujar Kemas.

Selain dana tanggap darurat, pembahasan evaluasi juga menyoroti struktur pendapatan daerah, terutama Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kemas menilai optimalisasi PAD penting karena kemampuan daerah membiayai program pembangunan juga berkaitan dengan kekuatan pendapatan yang berhasil dihimpun pemerintah daerah.

Karena itu, sumber-sumber PAD perlu terus dievaluasi dan dioptimalkan tanpa mengabaikan ketentuan yang berlaku.

Catatan tersebut menjadi bagian dari pembahasan Banggar bersama TAPD dalam penyempurnaan Perubahan APBD 2026.

Di sisi lain, evaluasi Pemprov Jambi juga mengarahkan pemerintah daerah untuk memastikan APBD mendukung program nasional.

Kemas mengatakan, salah satu catatan yang disampaikan berkaitan dengan dukungan terhadap program seperti sekolah rakyat.

“Secara umum, secara garis besar kita diminta bagaimana bisa menyukseskan program nasional, seperti sekolah rakyat dan lain-lain,” katanya.

Pemerintah Kota Jambi sebelumnya menyatakan tambahan ruang anggaran dalam Perubahan APBD 2026 akan diarahkan untuk sejumlah program prioritas.

Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Aljosha menyebut, program tersebut mencakup penanganan kemiskinan ekstrem, pencegahan stunting, Makan Bergizi Gratis (MBG), sekolah rakyat, serta sektor kesehatan dan pendidikan.

Dengan demikian, pembahasan anggaran perubahan tidak hanya berkaitan dengan besaran belanja, tetapi juga memastikan setiap rupiah APBD memiliki arah penggunaan yang jelas.

Dalam Ranperda Perubahan APBD Kota Jambi 2026, belanja daerah dirancang mencapai sekitar Rp1,992 triliun.

Angka tersebut bertambah sekitar Rp184,02 miliar atau 10,18 persen dibandingkan APBD murni 2026 yang mencapai Rp1,808 triliun.

Sementara pendapatan daerah diproyeksikan sekitar Rp1,814 triliun, meningkat sekitar Rp40,99 miliar atau 2,31 persen dari APBD murni sebesar Rp1,773 triliun.

Ruang pembiayaan juga berubah signifikan. SiLPA dalam rancangan perubahan APBD meningkat dari sekitar Rp34,63 miliar menjadi Rp177,66 miliar.

Kondisi tersebut membuat DPRD perlu memastikan perubahan struktur anggaran tetap berjalan sesuai aturan dan memiliki arah belanja yang jelas.

Kemas mengatakan, hasil evaluasi Pemprov Jambi selanjutnya akan menjadi bahan penyempurnaan pembahasan antara DPRD dan Pemkot Jambi.

DPRD juga akan menindaklanjuti sejumlah usulan serta kritik terhadap program pemerintah daerah.

“Pemerintah menerima setiap kritik dan saran dari teman-teman DPRD dan ini akan menjadi pembicaraan di tingkat selanjutnya,” ujar Kemas.

Setelah rapat paripurna, DPRD akan melanjutkan tahapan pembahasan sesuai mekanisme yang berlaku, termasuk menjadwalkan pembentukan panitia khusus (pansus).

Kemas menegaskan evaluasi tersebut harus menghasilkan APBD yang lebih tertib, tepat sasaran, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung program prioritas daerah dan nasional.

Dengan demikian, perhatian DPRD kini bukan hanya pada besarnya anggaran yang tersedia, tetapi juga pada ketepatan penggunaan, dasar setiap belanja, serta manfaat yang benar-benar diterima masyarakat.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Pemerintah Kota Jambi menghadapi tantangan berlapis dalam menangani kekeringan yang melanda sejumlah wilayah.

Ketika kebutuhan air bersih warga meningkat, pemerintah justru terkendala jumlah armada distribusi dan kapasitas produksi air bersih.

Kondisi itu membuat penyaluran air ke masyarakat terdampak tidak bisa dilakukan sekaligus dan harus menyesuaikan kemampuan produksi serta tingkat kebutuhan masing-masing wilayah.

Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Aljosha, mengatakan Pemkot Jambi terus mengoptimalkan armada yang tersedia untuk mendistribusikan air kepada warga yang mengalami kekeringan.

Pemerintah juga berupaya menambah dukungan kendaraan operasional, termasuk melalui peminjaman armada untuk memperluas jangkauan distribusi.

Namun, persoalannya bukan hanya soal kendaraan.

Produksi air bersih juga ikut terbatas.

Diza menjelaskan, kondisi sumber air baku yang mengalami pencemaran membuat proses pengolahan harus dilakukan lebih hati-hati.

Dampaknya, volume air yang dapat diproses menjadi air bersih lebih sedikit dibandingkan kondisi normal.

“Biasanya kalau air yang bisa diproses lebih banyak, tentu yang bisa kita distribusikan juga lebih banyak. Tapi karena kondisi sumber air saat ini seperti ini, jumlah air bersih yang dihasilkan juga lebih sedikit daripada biasanya,” jelas Diza.

Kondisi tersebut membuat pemerintah harus menghadapi dua persoalan sekaligus: air bersih harus diproduksi dalam jumlah terbatas, sementara armada yang mengangkutnya ke warga juga tidak banyak.

Keterbatasan tersebut menjadi semakin terasa karena kekeringan tidak hanya terjadi di satu lokasi.

Diza mengatakan sejumlah wilayah di Kota Jambi menghadapi persoalan serupa.

Pemerintah kemudian mengatur distribusi secara bertahap berdasarkan kondisi dan tingkat kebutuhan masyarakat.

Salah satu kawasan yang mendapat bantuan adalah RT 43, Kelurahan Simpang Tiga Sipin, Kecamatan Kota Baru.

Di kawasan tersebut, warga mengaku sudah menghadapi kekeringan selama sekitar dua bulan.

Penurunan debit sumur membuat warga harus mencari alternatif untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Sebagian warga bahkan terpaksa membeli air dengan harga sekitar Rp70 ribu untuk 1.000 liter.

Kondisi sumur juga mulai berubah. Sejumlah warga menyebut air dari beberapa sumur mulai mengeluarkan bau akibat kondisi kekeringan.

Di tengah keterbatasan distribusi, bantuan air bersih dari Pemkot Jambi menjadi sangat berarti bagi warga.

Oma Oca, warga RT 43, mengaku bersyukur mendapat bantuan air bersih setelah selama dua bulan menghadapi kesulitan mendapatkan air.

Bagi warga, bantuan tersebut setidaknya mengurangi pengeluaran untuk membeli air yang selama ini harus mereka lakukan ketika persediaan sumur tidak mencukupi.

Warga berharap distribusi air dapat terus dilakukan selama kondisi sumur belum kembali normal.

Mereka juga berharap persoalan kekeringan segera berakhir sehingga kebutuhan air tidak lagi bergantung pada pasokan dari luar maupun pembelian air setiap hari.

Selain distribusi air bersih, Pemkot Jambi juga menunggu normalisasi layanan PDAM.

Diza mengatakan sebagian warga di kawasan terdampak sudah menjadi pelanggan PDAM.

Namun, terdapat gangguan pada jaringan atau fasilitas distribusi yang membuat pelayanan belum sepenuhnya normal.

Pemkot menargetkan layanan tersebut kembali normal pada November.

“Insyaallah pada November ini sudah kembali normal. Artinya, nanti akan ada pengurangan masalah bagi masyarakat yang sudah menjadi pelanggan PDAM,” ujar Diza.

Normalisasi PDAM diharapkan dapat mengurangi tekanan kebutuhan air bagi warga yang telah terhubung jaringan.

Sementara itu, warga yang belum menjadi pelanggan PDAM masih membutuhkan distribusi air bersih dari pemerintah.

Pemkot Jambi menyatakan akan terus memaksimalkan produksi dan distribusi air bersih selama kekeringan berlangsung.

Namun, keterbatasan armada dan produksi membuat penanganan harus dilakukan berdasarkan skala kebutuhan.

Bagi pemerintah, tantangannya kini bukan sekadar menyediakan air, tetapi memastikan air yang tersedia dapat diproduksi dan sampai kepada warga yang paling membutuhkan.

Sementara bagi masyarakat seperti warga RT 43, persoalan tersebut sudah menjadi kebutuhan sehari-hari.

Selama sumur belum kembali normal, pasokan air bersih tetap menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditunda.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Dua bulan terakhir menjadi masa sulit bagi warga RT 43, Kelurahan Simpang Tiga Sipin, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi.

Sumur yang selama ini menjadi sumber air untuk kebutuhan sehari-hari mulai mengering akibat kekeringan.

Warga pun terpaksa mencari cara lain untuk memenuhi kebutuhan air.

Sebagian memilih membeli air dengan harga sekitar Rp70 ribu untuk 1.000 liter. Pengeluaran tersebut menjadi beban tambahan karena kebutuhan air tidak bisa ditunda.

Kondisi itu dirasakan langsung warga RT 43, termasuk Oma Oca.

Ia mengatakan, kekeringan telah berlangsung sekitar dua bulan dan membuat warga kesulitan mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari.

“Selama kondisi tersebut berlangsung, warga terpaksa membeli air ketika persediaan dari sumur tidak lagi mencukupi,” kata dia, Selasa 6 Oktober 2026.

Kini, kedatangan bantuan air bersih dari Pemerintah Kota Jambi menjadi kabar yang melegakan bagi warga.

Oma Oca menyampaikan terima kasih atas bantuan tersebut.

Menurutnya, pasokan air yang diberikan pemerintah sangat membantu warga yang selama ini harus mengeluarkan uang untuk membeli air.

Bagi warga, bantuan tersebut setidaknya meringankan kebutuhan air di tengah kondisi sumur yang belum kembali normal.

Kekeringan tidak hanya membuat debit air sumur berkurang.

Sejumlah warga juga mengeluhkan kondisi air sumur yang berubah.

Beberapa sumur disebut mulai mengeluarkan bau sehingga warga semakin ragu menggunakannya untuk kebutuhan sehari-hari.

Kondisi tersebut membuat pilihan warga semakin terbatas.

Ketika air sumur tidak lagi mencukupi atau kondisinya kurang layak digunakan, membeli air menjadi salah satu pilihan yang harus dilakukan.

Harga sekitar Rp70 ribu untuk 1.000 liter menjadi biaya yang harus dikeluarkan warga setiap kali membutuhkan pasokan tambahan.

Dalam kondisi kekeringan yang berlangsung hingga dua bulan, kebutuhan tersebut tentu tidak hanya muncul sekali.

Karena itu, bantuan air bersih dari pemerintah menjadi sangat berarti bagi warga RT 43.

Warga berharap kondisi kekeringan segera berakhir sehingga mereka tidak lagi bergantung pada pembelian air maupun bantuan distribusi.

Kebutuhan air bersih sendiri terus berjalan setiap hari, mulai untuk memasak, mandi, mencuci hingga kebutuhan rumah tangga lainnya.

Di sisi lain, Pemerintah Kota Jambi memastikan distribusi air bersih terus dilakukan ke wilayah yang mengalami kekeringan.

Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Aljosha, mengatakan RT 43 termasuk salah satu kawasan yang mengalami keterbatasan air cukup parah.

“Di RT 43 Kelurahan Simpang Tiga Sipin ini memang area yang airnya sangat kurang dan mengalami kekeringan. Sumur-sumur warga di beberapa lokasi juga terdampak,” ujar Diza.

Menurut Diza, persoalan juga dialami sebagian warga yang sudah menjadi pelanggan PDAM.

Pemerintah menargetkan layanan PDAM kembali normal pada November sehingga kebutuhan air bagi pelanggan dapat berangsur teratasi.

Sementara warga yang belum terhubung PDAM masih mengandalkan sumber air lain dan bantuan distribusi.

Pemkot Jambi juga menghadapi keterbatasan dalam mendistribusikan air bersih.

Armada pengangkut air yang tersedia terbatas sehingga pemerintah harus mengatur penyaluran berdasarkan kondisi dan kebutuhan masing-masing wilayah.

Kapasitas produksi air bersih juga belum maksimal karena kondisi sumber air baku.

Diza mengatakan, kondisi sumber air saat ini mengalami pencemaran sehingga proses pengolahan harus dilakukan lebih hati-hati.

Akibatnya, volume air bersih yang dihasilkan lebih sedikit dibandingkan kondisi normal.

“Biasanya kalau air yang bisa diproses lebih banyak, tentu yang bisa kita distribusikan juga lebih banyak. Tapi karena kondisi sumber air saat ini seperti ini, jumlah air bersih yang dihasilkan juga lebih sedikit daripada biasanya,” jelasnya.

Meski menghadapi keterbatasan, Pemkot Jambi menyatakan akan terus mengoptimalkan distribusi air kepada masyarakat yang membutuhkan.

Bagi warga RT 43, bantuan tersebut menjadi penyangga di tengah krisis air yang sudah berlangsung selama dua bulan.

Warga kini berharap bukan hanya bantuan air yang terus datang, tetapi sumber air mereka juga segera kembali normal agar kebutuhan dasar tersebut tidak lagi menjadi persoalan setiap hari.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Krisis air bersih belum berakhir di RT 43, Kelurahan Simpang Tiga Sipin, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi.

Selama sekitar dua bulan, warga menghadapi penurunan debit sumur hingga kesulitan memenuhi kebutuhan air sehari-hari.

Pemerintah Kota Jambi kini turun tangan dengan mendistribusikan air bersih kepada warga terdampak.

Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Aljosha, mengatakan kawasan RT 43 termasuk wilayah yang mengalami kekurangan air cukup parah.

Persoalan tidak hanya menimpa warga yang masih mengandalkan sumur, tetapi juga menyentuh sebagian pelanggan PDAM.

“Di RT 43 Kelurahan Simpang Tiga Sipin ini memang area yang airnya sangat kurang dan mengalami kekeringan. Sumur-sumur warga di beberapa lokasi juga terdampak,” ujar Diza, Selasa 6 Oktober 2026.

Kondisi tersebut membuat kebutuhan air bersih warga semakin bergantung pada pasokan dari pemerintah.

Di tengah kekeringan, persoalan lain muncul pada layanan PDAM.

Diza mengatakan sebagian warga RT 43 sebenarnya sudah menjadi pelanggan PDAM.

Namun, berdasarkan laporan Direktur PDAM, terdapat gangguan pada jaringan atau fasilitas distribusi sehingga pelayanan belum berjalan normal.

Pemkot Jambi menargetkan layanan tersebut kembali normal pada November.

“Insyaallah pada November ini sudah kembali normal. Artinya, nanti akan ada pengurangan masalah bagi masyarakat yang sudah menjadi pelanggan PDAM,” kata Diza.

Normalisasi PDAM diharapkan dapat mengurangi tekanan kebutuhan air, khususnya bagi warga yang sudah terhubung dengan jaringan perusahaan daerah tersebut.

Namun, warga yang belum menjadi pelanggan PDAM masih membutuhkan alternatif pasokan.

Karena itu, Pemkot Jambi memilih mendistribusikan air bersih secara langsung ke kawasan yang mengalami kekeringan.

Pemkot Jambi menghadapi tantangan lain dalam memenuhi kebutuhan air warga.

Armada untuk mengangkut dan mendistribusikan air bersih masih terbatas.

Pemerintah pun berupaya mengoptimalkan kendaraan yang tersedia, termasuk memanfaatkan dukungan kendaraan operasional yang dipinjamkan.

Persoalan tidak berhenti pada distribusi.

Kapasitas produksi air bersih juga ikut terpengaruh oleh kondisi sumber air baku.

Diza mengatakan, kondisi sumber air saat ini mengalami pencemaran sehingga proses pengolahan membutuhkan penanganan lebih hati-hati.

Kondisi tersebut membuat volume air yang dapat diproses menjadi air bersih lebih rendah dibandingkan kondisi normal.

“Biasanya kalau air yang bisa diproses lebih banyak, tentu yang bisa kita distribusikan juga lebih banyak. Tapi karena kondisi sumber air saat ini seperti ini, jumlah air bersih yang dihasilkan juga lebih sedikit daripada biasanya,” jelasnya.

Situasi tersebut membuat Pemkot Jambi harus mengatur distribusi berdasarkan tingkat kebutuhan di lapangan.

Menurut Diza, persoalan kekurangan air juga muncul di sejumlah wilayah lain di Kota Jambi.

Karena itu, distribusi air tidak dapat dilakukan sekaligus ke seluruh lokasi. Pemerintah menyalurkan bantuan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan warga.

Untuk RT 43, laporan warga menyebut kekeringan telah berlangsung sekitar dua bulan.

Sumur yang selama ini menjadi sumber utama air mengalami penurunan debit.

Bagi warga yang belum mendapatkan layanan PDAM, kondisi tersebut membuat pasokan air untuk kebutuhan sehari-hari semakin sulit.

Diza memastikan Pemkot Jambi akan terus mengoptimalkan distribusi air bersih selama kondisi kekeringan masih berlangsung.

“Dengan kondisi yang ada, kami mencoba untuk terus memaksimalkan distribusi air ini sehari-hari kepada masyarakat yang memang membutuhkan,” ujarnya.

Pemerintah berharap normalisasi layanan PDAM pada November dapat menjadi solusi jangka lebih panjang bagi warga yang telah terhubung jaringan.

Sementara untuk warga yang masih bergantung pada sumur, distribusi air bersih akan terus disesuaikan dengan kondisi di lapangan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Pemerintah Kota Jambi mulai mendorong transformasi digital dari tingkat paling dekat dengan masyarakat, rukun tetangga (RT).

Melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Pemkot Jambi menggelar Sosialisasi Kampung Digital di Aula Grha Siginjai, Kantor Wali Kota Jambi, Selasa 6 Oktober 2026.

Program tersebut menjadi pintu masuk Kompetisi Kampung Digital dalam rangkaian Jambi Smart City Fest (JSCF) 2026.

Pemerintah tidak hanya ingin melihat seberapa banyak fasilitas digital tersedia di lingkungan warga, tetapi juga bagaimana teknologi benar-benar digunakan untuk pelayanan, ekonomi, keamanan, hingga kolaborasi masyarakat.

Kompetisi ini terbuka bagi perwakilan RT di setiap kelurahan di Kota Jambi. Sosialisasi diikuti perwakilan kecamatan, lurah se-Kota Jambi, serta Ketua Forum RT se-Kota Jambi.

Program tersebut sekaligus menjadi bagian dari persiapan Kota Jambi sebagai tuan rumah Forum Smart City Nasional pada 18–19 November 2026.

Mewakili Kepala Diskominfo Kota Jambi, Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Suhendri mengatakan Kampung Digital sejalan dengan program prioritas Pemkot Jambi, termasuk Kampung Bahagia yang telah berjalan di seluruh RT.

Menurutnya, transformasi digital tidak cukup berhenti pada penyediaan teknologi.

Masyarakat juga harus mampu menjadi pengguna sekaligus penggerak teknologi di lingkungan masing-masing.

“Harapan Pak Wali Kota, masyarakat bisa menjadi pegiat digital agar penyampaian informasi dan kebutuhan lainnya makin mudah. Salah satunya untuk menunjang ekonomi kreatif,” ujar Suhendri.

Karena itu, ia meminta lurah aktif mendorong RT di wilayahnya mengikuti kompetisi.

“Mohon peran aktif para lurah agar dapat mengikutsertakan RT di wilayah masing-masing,” katanya.

Kompetisi Kampung Digital tidak hanya melihat tampilan lingkungan atau keberadaan fasilitas teknologi.

Panitia menetapkan tujuh indikator penilaian, yakni tata kelola digital, infrastruktur digital, pelayanan digital, masyarakat digital, ekonomi digital, inovasi, dan kolaborasi.

Infrastruktur juga menjadi salah satu aspek penting. Kelengkapan CCTV dan Wi-Fi masuk dalam indikator yang akan dinilai.

Namun, fasilitas tersebut hanya menjadi bagian dari penilaian.

Peserta juga perlu menunjukkan bagaimana masyarakat memanfaatkan teknologi untuk mendukung pelayanan, aktivitas ekonomi, kreativitas, dan kebutuhan sosial di lingkungan RT.

Peserta mendaftar melalui formulir daring dengan mengisi data sekaligus mengunggah bukti pendukung sesuai indikator yang ditentukan.

Dewan juri kemudian melakukan penilaian dan verifikasi melalui peninjauan langsung ke lokasi.

Tim juri terdiri atas Fardhillah dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Jambi, Etdly Yulias dan Jody Afrini Saputra dari Satpol PP Kota Jambi, serta akademisi Universitas Jambi, Edi Saputra.

Kompetisi Kampung Digital menyediakan total hadiah Rp6 juta.

Tahapan pendaftaran, pelaksanaan, hingga penilaian dijadwalkan berlangsung sampai 31 Oktober 2026.

Para pemenang nantinya menerima penghargaan dalam Gala Dinner Jambi Smart City Fest. Acara tersebut dijadwalkan dihadiri Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) serta perwakilan pemerintah daerah dari berbagai wilayah Indonesia.

Suhendri berharap kompetisi tersebut tidak berhenti setelah pengumuman pemenang.

“Kita berharap kegiatan ini bukan sekadar seremonial, melainkan berkelanjutan,” pungkasnya.i

Kompetisi Kampung Digital menjadi salah satu dari sejumlah kegiatan yang disiapkan Diskominfo Kota Jambi dalam JSCF 2026.

Selain Kampung Digital, rangkaian kegiatan juga mencakup lomba video pendek, ideathon, lomba aplikasi, lomba foto, lomba mewarnai, e-sport, serta kompetisi media sosial terbaik tingkat kecamatan dan kelurahan.

Rangkaian tersebut dirancang untuk memperluas keterlibatan masyarakat dalam agenda kota cerdas.

Melalui Kampung Digital, Pemkot Jambi ingin mendorong teknologi hadir dalam aktivitas sehari-hari warga, mulai dari pelayanan dan komunikasi hingga pengembangan UMKM, promosi potensi lokal, keamanan lingkungan, serta kegiatan ekonomi kreatif.

Dengan pendekatan itu, transformasi digital diharapkan tidak hanya menjadi program pemerintah, tetapi tumbuh dari lingkungan masyarakat dan memberi manfaat langsung bagi warga.(*)