JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID — Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) tidak mengalami perubahan pada Rabu, 13 Oktober 2026.

Berdasarkan data laman Logam Mulia yang dipantau pukul 08.48 WIB, harga emas Antam bertahan di angka Rp2.574.000 per gram.

Harga jual kembali atau buyback juga tidak bergerak dan berada di level Rp2.383.000 per gram.

Kondisi tersebut menunjukkan harga emas Antam belum berubah dibandingkan posisi sebelumnya pada saat pemantauan.

Meski demikian, harga jual maupun buyback dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti pembaruan dari Logam Mulia.

Bagi masyarakat yang berencana membeli emas batangan, harga berdasarkan berat menjadi salah satu pertimbangan penting.

Selain harga dasar, pembeli juga perlu memperhitungkan ketentuan pajak yang berlaku.

Daftar Harga Emas Antam Rabu Ini

Berikut daftar harga dasar emas batangan Antam berdasarkan ukuran yang tercantum pada data Logam Mulia:

Harga tersebut merupakan harga dasar sesuai data yang diberikan. Total pembayaran pembelian dapat berbeda setelah memperhitungkan pajak yang berlaku.

Harga Buyback Emas Antam Bertahan di Rp2,383 Juta

Selain harga jual, investor juga perlu memperhatikan harga buyback, yakni harga yang menjadi acuan ketika pemilik menjual kembali emasnya kepada Antam melalui layanan yang berlaku.

Pada pemantauan Rabu pukul 08.48 WIB, harga buyback tercatat Rp2.383.000 per gram.

Selisih antara harga jual emas 1 gram dan harga buyback mencapai Rp191.000 per gram sebelum memperhitungkan pajak atau biaya lain yang mungkin berlaku.

Selisih ini perlu menjadi pertimbangan bagi pembeli yang ingin menjual kembali emas dalam jangka pendek.

Karena itu, keputusan membeli emas sebaiknya tidak hanya mengacu pada perubahan harga harian.

Pembeli juga perlu mempertimbangkan tujuan investasi, jangka waktu kepemilikan, dan selisih harga jual dengan harga pembelian kembali.

Ketentuan Pajak Pembelian dan Buyback

Transaksi emas Antam juga mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan informasi dalam data yang disampaikan, transaksi buyback dengan nilai di atas Rp10 juta dikenai Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen, yang dipotong langsung dari nilai transaksi.

Sementara itu, pembelian emas dikenai PPh sebesar 0,25 persen dari harga dasar sesuai ketentuan yang disebutkan dalam informasi tersebut.

Pembeli maupun penjual sebaiknya memeriksa kembali ketentuan pajak terbaru dan bukti transaksi melalui kanal resmi Logam Mulia sebelum melakukan transaksi.

Harga emas dapat berubah sewaktu-waktu. Oleh karena itu, masyarakat yang hendak membeli atau menjual emas perlu mengecek harga terbaru pada hari transaksi agar dapat menghitung nilai pembelian maupun hasil penjualan secara lebih akurat.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Tradisi adat Melayu mewarnai penyambutan Kapolda Jambi Irjen Pol. Drs. Widodo, S.H., M.H., di Markas Polda Jambi, Rabu 14 Oktober 2026.

Prosesi tersebut mengangkat kearifan lokal sebagai bagian dari penghormatan kepada pimpinan baru sekaligus menegaskan identitas budaya masyarakat Jambi.

Penyambutan berlangsung dengan sejumlah rangkaian adat, mulai dari jajar hormat, pedang pora, pertunjukan silat Melayu, hingga penyampaian kato bejawab dan penaburan beras kunyit.

Kegiatan itu dihadiri Wakapolda Jambi Brigjen Pol. K. Yani Sudarto, S.I.K., M.Si., Irwasda Polda Jambi Kombes Pol. Subandi, S.I.K., M.H., para pejabat utama Polda Jambi, para Kapolres dan Kapolresta jajaran, serta pengurus Bhayangkari Daerah Jambi.

Rangkaian kegiatan dimulai saat Kapolda Jambi beserta istri tiba di pintu masuk Mapolda Jambi dan menerima sambutan dari petugas adat Melayu.

Prosesi berlanjut dengan jajar hormat dan Lapsat, kemudian pedang pora sebagai bagian dari tradisi penyambutan di lingkungan kepolisian.

Saat memasuki lobi Mapolda, Kapolda juga menerima sambutan melalui pertunjukan silat Melayu Jambi.

Petugas Lembaga Adat Melayu (LAM) Jambi selanjutnya menyampaikan kato bejawab, yang menjadi bagian dari tata cara adat dalam prosesi tersebut.

Penaburan beras kunyit turut melengkapi rangkaian penyambutan.

Penggunaan unsur adat dalam kegiatan resmi ini menghadirkan identitas budaya lokal di lingkungan institusi kepolisian.

Tradisi tersebut sekaligus menjadi ruang untuk menjaga keberlanjutan nilai-nilai Melayu Jambi di tengah kehidupan masyarakat modern.

Kabid Humas Polda Jambi, Kombes Pol. Erlan Munaji mengatakan tradisi penyambutan itu tidak hanya berfungsi sebagai seremoni, tetapi juga mencerminkan penghormatan terhadap budaya daerah.

“Tradisi penyambutan dengan adat Melayu Jambi ini merupakan wujud penghormatan dan penghargaan terhadap nilai-nilai budaya daerah. Kearifan lokal menjadi bagian penting dalam membangun kedekatan antara Polri dan masyarakat serta memperkuat semangat kebersamaan dalam pelaksanaan tugas,” ujar Erlan.

Menurutnya, nilai kebersamaan dan penghormatan terhadap budaya lokal dapat menjadi bagian dari upaya membangun hubungan yang lebih dekat antara kepolisian dan masyarakat.

Namun, kedekatan tersebut juga membutuhkan tindak lanjut dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Profesionalisme, kualitas pelayanan, respons terhadap pengaduan, serta kemampuan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) menjadi aspek penting dalam membangun kepercayaan publik.

Erlan berharap kepemimpinan Kapolda Jambi yang baru dapat mendorong seluruh personel meningkatkan soliditas, menjaga profesionalisme, dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Ia juga menegaskan komitmen Polda Jambi untuk menjaga situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta mewujudkan Polri yang humanis dan profesional.

Penyambutan melalui adat Melayu menjadi penanda awal kehadiran Widodo di Mapolda Jambi.

Tantangan berikutnya terletak pada penerjemahan harapan tersebut ke dalam kinerja kepolisian, termasuk konsistensi pelayanan, transparansi, dan respons terhadap kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian, pelestarian budaya dan penguatan profesionalisme dapat berjalan beriringan dalam mendukung hubungan yang lebih baik antara Polda Jambi dan masyarakat di Provinsi Jambi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Kesiapan personel dan koordinasi lintas instansi menjadi perhatian dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Jambi.

Untuk memperkuat kemampuan tersebut, Batalyon Infanteri (Yonif) 142/Ksatria Jaya bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Jambi menggelar latihan pemantapan penanggulangan kebakaran pada Selasa 13 Oktober 2026.

Latihan ini bertujuan meningkatkan kemampuan personel dalam menghadapi potensi kebakaran, terutama ketika kondisi kemarau dan vegetasi kering dapat meningkatkan risiko penyebaran api.

Selain mengasah keterampilan teknis, kegiatan tersebut menjadi sarana bagi prajurit TNI dan petugas BPBD untuk memperkuat koordinasi, memahami pembagian tugas, serta menyelaraskan langkah ketika menghadapi situasi darurat.

Komandan Yonif 142/Ksatria Jaya, Letkol Inf Aries Munandar Effendi, menegaskan bahwa kesiapsiagaan membutuhkan latihan berkelanjutan, penguasaan prosedur, dan kemampuan personel untuk bertindak secara terkoordinasi.

“Latihan ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kesiapsiagaan personel dalam menghadapi potensi kebakaran. Kemampuan yang dimiliki harus terus diasah agar prajurit dapat bertindak cepat, tepat, dan terkoordinasi ketika dibutuhkan dalam penanggulangan bencana,” ujarnya.

Menurutnya, kesiapan menghadapi kebakaran tidak hanya bergantung pada jumlah personel.

Penguasaan teknik penanganan, pemahaman prosedur operasional, serta penggunaan peralatan yang tepat juga menentukan efektivitas respons di lapangan.

Personel juga perlu mengutamakan keselamatan selama menjalankan tugas, mengingat penanganan kebakaran dapat menghadirkan risiko dari panas, asap, perubahan arah angin, hingga kondisi medan yang sulit.

Penanggulangan karhutla membutuhkan kerja sama berbagai unsur, mulai dari TNI, BPBD, pemerintah daerah, hingga pihak lain yang terlibat dalam penanganan bencana.

Melalui latihan bersama, setiap unsur dapat memperkuat pemahaman mengenai peran dan tanggung jawab masing-masing.

Koordinasi yang baik juga membantu mengurangi risiko tumpang tindih tugas ketika personel harus bergerak dalam situasi darurat.

Kolaborasi tersebut penting agar upaya penanganan tidak hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga mendukung pencegahan, pengamanan wilayah, dan perlindungan masyarakat di sekitar lokasi kebakaran.

Meski demikian, efektivitas kesiapsiagaan juga bergantung pada tindak lanjut setelah latihan, termasuk pemeliharaan peralatan, kesiapan personel, kejelasan jalur komunikasi, dan kemampuan merespons laporan kebakaran secara cepat.

Kebakaran hutan dan lahan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, serta aktivitas ekonomi.

Asap kebakaran berpotensi mengganggu kualitas udara, sedangkan api yang meluas dapat mengancam permukiman dan kawasan produktif.

Karena itu, latihan penanggulangan perlu berjalan seiring dengan upaya pencegahan. Pemantauan wilayah rawan, penyampaian informasi kepada masyarakat, pelaporan dini, serta penanganan sumber api sesuai prosedur menjadi bagian penting dalam mengurangi risiko.

Melalui kegiatan bersama BPBD Kota Jambi, Yonif 142/Ksatria Jaya diharapkan semakin siap mendukung penanggulangan bencana sesuai tugas dan kewenangannya.

Kesiapan personel, koordinasi antarlembaga, dan partisipasi masyarakat menjadi unsur penting untuk memperkuat perlindungan terhadap lingkungan serta mengurangi dampak kebakaran di wilayah Jambi.(*)

MUARASABAK, SEPUCUKJAMBI.ID – Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-130 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, resmi dimulai pada Selasa 13 Oktober 2026.

Program yang digelar Kodim 0419/Tanjab ini menyasar peningkatan jalan sepanjang 2.690 meter serta perbaikan sejumlah fasilitas dasar di Desa Merbau, Kecamatan Mendahara.

Selain infrastruktur jalan, Satgas TMMD menargetkan tiga unit rumah tidak layak huni (RTLH), lima sumur bor, serta rehabilitasi tempat ibadah, fasilitas pendidikan, pos keamanan lingkungan, dan sarana olahraga.

Bupati Tanjung Jabung Timur, Hj. Dillah Hikmah Sari, S.T., memimpin upacara pembukaan di Lapangan Sepak Bola Desa Merbau. Dalam kegiatan tersebut, Komandan Satgas TMMD yang juga menjabat Dandim 0419/Tanjab, Letkol Inf Zulhiardi, S.I.P., M.Han., menyampaikan laporan kesiapan dan sasaran program.

Peningkatan kualitas jalan sepanjang 2.690 meter menjadi sasaran utama TMMD ke-130 di Desa Merbau.

Perbaikan akses tersebut diharapkan mempermudah mobilitas warga sekaligus mendukung distribusi hasil usaha dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Satgas juga menargetkan pembangunan tiga unit RTLH dan lima sumur bor. Kedua sasaran ini menyentuh kebutuhan dasar warga, terutama hunian yang layak dan ketersediaan akses air bersih.

Pada sektor fasilitas publik, TMMD ke-130 mencakup rehabilitasi satu bangunan mushola, satu sekolah madrasah, satu gedung sekolah dasar, serta satu pos kamling.

Program tersebut juga menyasar perbaikan satu lapangan sepak bola dan satu lapangan voli untuk mendukung kegiatan olahraga dan interaksi sosial masyarakat.

Dengan cakupan tersebut, TMMD di Desa Merbau tidak hanya berorientasi pada pembangunan jalan, tetapi juga mencakup perumahan, air bersih, pendidikan, tempat ibadah, keamanan lingkungan, dan sarana olahraga.

Dalam sambutannya, Bupati Dillah Hikmah Sari mengapresiasi pelaksanaan TMMD ke-130 dan mengajak masyarakat bekerja sama dengan personel Satgas TNI.

“TMMD ke-130 ini merupakan hal yang sangat positif. Saya berharap masyarakat bisa saling bekerja sama dan bersinergi dengan tim Satgas TNI untuk bersama-sama membangun desa yang kita cintai ini,” ujar Dillah.

Ajakan tersebut menempatkan partisipasi masyarakat sebagai bagian penting dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Kolaborasi antara TNI, pemerintah daerah, dan warga juga diharapkan membantu menjaga hasil pekerjaan agar dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang.

Namun, manfaat program nantinya tidak hanya bergantung pada penyelesaian target fisik.

Kualitas pekerjaan, kesesuaian pembangunan dengan kebutuhan warga, dan pemeliharaan fasilitas juga menentukan keberlanjutan hasilnya.

Upacara pembukaan TMMD ke-130 turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan jajaran pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Hadir mewakili Danrem 042/Gapu, Pasi Bhakti Ster Korem 042/Gapu Mayor Inf Adi Hernizam. Turut hadir Wakapolres Tanjab Timur Kompol M. Ridha, M.M., Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Suhas P., S.Sos., serta Camat Mendahara Junaidi.

Sejumlah pejabat organisasi perangkat daerah juga mengikuti kegiatan tersebut, antara lain Kepala Dinas PUPR Nasrul Efendi, Kepala Dinas Perkim Ulfi Rahmad, Kepala Dinas Kesehatan Nasrul Iman, Kepala Dinas Perhubungan M. Hatta, dan Kepala DPMPTSP Rina Mariana.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Satpol PP Gusti Wahyudi, tokoh agama, tokoh adat, para kepala desa se-Kecamatan Mendahara, serta masyarakat Desa Merbau turut menghadiri upacara.

Personel Yonif 142/Raider, Yon TP 844/KB, Kodim 0419/Tanjab, Polres Tanjab Timur, Satpol PP, Dinas Perhubungan, BPBD, pemadam kebakaran, dan siswa-siswi Pramuka Kecamatan Mendahara juga mengikuti upacara sebagai bagian dari unsur peserta.

Dimulainya TMMD ke-130 menandai pelaksanaan program pembangunan lintas sektor di Desa Merbau.

Sasaran berupa jalan, sumur bor, rumah layak huni, sekolah, dan fasilitas umum diharapkan menjawab kebutuhan masyarakat setempat.

Tahap selanjutnya menjadi penentu sejauh mana seluruh target dapat diselesaikan sesuai rencana.

Informasi mengenai progres pekerjaan, kualitas hasil pembangunan, serta manfaat yang dirasakan warga akan menjadi indikator penting untuk menilai keberhasilan program.

Melalui keterlibatan TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat, TMMD ke-130 diharapkan mendukung pemerataan pembangunan sekaligus memperkuat gotong royong di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.(*)

MUARASABAK, SEPUCUKJAMBI.ID – Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-130 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, menyasar pembangunan infrastruktur jalan sepanjang 2.690 meter serta sejumlah fasilitas dasar masyarakat di Desa Merbau, Kecamatan Mendahara.

Program tersebut juga mencakup pembangunan tiga unit rumah tidak layak huni (RTLH), lima sumur bor, serta rehabilitasi fasilitas pendidikan, tempat ibadah, keamanan lingkungan, dan sarana olahraga.

Komandan Satuan Tugas (Dansatgas) TMMD ke-130, Letkol Inf Zulhiardi, S.I.P., M.Han., yang juga menjabat Dandim 0419/Tanjab, memaparkan rencana kegiatan tersebut kepada Bupati Tanjung Jabung Timur, Hj. Dillah Hikmah Sari, S.T., sebelum upacara pembukaan berlangsung pada Selasa 13 Oktober 2026.

Pemaparan itu menjadi bagian dari koordinasi awal antara TNI dan pemerintah daerah untuk menyamakan pemahaman mengenai sasaran pembangunan serta pelaksanaan program di Desa Merbau.

Peningkatan kualitas jalan sepanjang 2.690 meter menjadi salah satu prioritas TMMD ke-130 di Desa Merbau.

Infrastruktur tersebut diharapkan mempermudah mobilitas warga, memperlancar distribusi hasil pertanian, serta mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

Selain pembangunan jalan, Satgas TMMD merencanakan pembangunan tiga unit RTLH dan lima sumur bor.

Kedua program tersebut menyasar kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari hunian yang lebih layak hingga akses terhadap air bersih.

Satgas juga akan merehabilitasi sejumlah fasilitas umum, yakni satu bangunan mushola, satu sekolah madrasah, satu gedung sekolah dasar, dan satu pos keamanan lingkungan atau pos kamling.

Pada sektor olahraga, program ini mencakup rehabilitasi satu lapangan sepak bola dan satu lapangan voli. Perbaikan fasilitas tersebut diharapkan mendukung kegiatan olahraga, interaksi sosial, dan aktivitas kepemudaan di desa.

Berbagai sasaran itu menunjukkan bahwa TMMD tidak hanya berfokus pada infrastruktur jalan, tetapi juga menyentuh kebutuhan perumahan, air bersih, pendidikan, tempat ibadah, keamanan, dan fasilitas olahraga.

Dalam paparannya, Letkol Inf Zulhiardi menekankan pentingnya sinergi lintas sektor untuk mendukung pembangunan di wilayah pedesaan.

Menurutnya, percepatan pembangunan membutuhkan keterlibatan TNI, pemerintah daerah, kepolisian, serta masyarakat.

Kolaborasi tersebut diharapkan tidak berhenti pada penyelesaian pekerjaan fisik.

Partisipasi warga dan semangat gotong royong juga memegang peranan penting dalam menjaga serta memanfaatkan fasilitas yang telah dibangun.

Dukungan pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat menjadi bagian penting dari pelaksanaan program, terutama agar pembangunan sesuai kebutuhan warga dan memberikan manfaat dalam jangka panjang.

Meski demikian, keberhasilan program nantinya perlu terlihat dari hasil pekerjaan di lapangan, kualitas infrastruktur, pemanfaatan fasilitas, serta kemampuan masyarakat menjaga hasil pembangunan.

Setelah pemaparan Dansatgas, Bupati Tanjung Jabung Timur bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) melanjutkan agenda menuju lapangan sepak bola Desa Merbau untuk mengikuti upacara pembukaan TMMD ke-130.

Program ini diharapkan mendukung pemerataan pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, khususnya di Desa Merbau, melalui peningkatan akses transportasi dan perbaikan fasilitas yang dibutuhkan masyarakat.

Pelaksanaan di lapangan akan menjadi tahap penting untuk melihat sejauh mana sasaran pembangunan dapat diselesaikan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata bagi warga.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) RI, Natalius Pigai menekankan bahwa pembangunan harus berjalan seiring dengan perlindungan hak masyarakat, penegakan hukum yang adil, dan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan.

Menurutnya, kemajuan daerah tidak cukup diukur dari pembangunan fisik dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menjaga martabat manusia.

Pesan tersebut disampaikan Pigai saat melakukan kunjungan kerja dan bertemu Wali Kota Jambi Maulana di Aula Griya Mayang, Rumah Dinas Wali Kota Jambi, Selasa malam 13 Oktober 2026.

Pigai menyoroti pentingnya integritas kepemimpinan dan penegakan hukum yang memberikan keadilan bagi masyarakat.

Pemerintah, menurutnya, perlu memastikan setiap warga memperoleh perlindungan, akses terhadap keadilan, serta perlakuan yang manusiawi.

Persoalan zona merah agraria di Kota Jambi menjadi salah satu isu yang dibahas dalam pertemuan tersebut.

Persoalan ini berkaitan dengan sekitar 5.506 Sertifikat Hak Milik (SHM) masyarakat di tujuh kelurahan yang bersinggungan dengan klaim aset eks Pertamina berstatus Barang Milik Negara (BMN).

Pigai Tekankan Hak Warga atas Perlindungan dan Keadilan

Pigai menilai pemahaman masyarakat mengenai hak asasi manusia perlu terus diperkuat melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan yang mudah dipahami serta dekat dengan kehidupan sehari-hari.

Masyarakat perlu memahami hak-hak dasarnya, mengetahui bentuk perlindungan yang tersedia, serta mengenali jalur pengaduan ketika menghadapi dugaan pelanggaran hak.

Akses terhadap keadilan juga menjadi bagian penting dalam memastikan masyarakat dapat menyampaikan persoalan yang mereka hadapi melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan hukum.

Dalam konteks pembangunan daerah, prinsip tersebut menuntut pemerintah untuk memperhatikan kepentingan masyarakat, menjaga integritas dalam pengambilan keputusan, dan menjalankan kewenangan secara bertanggung jawab.

Pigai juga mengingatkan bahwa penegakan hukum yang adil dan perlindungan terhadap martabat manusia harus berjalan beriringan.

Dengan demikian, pembangunan tidak hanya menghasilkan perubahan fisik, tetapi juga memberikan manfaat yang nyata bagi kehidupan masyarakat.

Integritas Pemimpin dan Kelestarian Lingkungan Jadi Perhatian

Selain menekankan perlindungan HAM, Pigai menggarisbawahi pentingnya integritas kepemimpinan.

Integritas menjadi unsur penting dalam menjalankan pemerintahan yang bertanggung jawab dan menjaga kepercayaan masyarakat.

Ia juga menyoroti kepedulian terhadap kelestarian lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab dalam pembangunan.

Kemajuan ekonomi dan infrastruktur perlu berjalan dengan perhatian terhadap keberlanjutan lingkungan serta kehidupan masyarakat.

Pesan tersebut menempatkan perlindungan manusia sebagai bagian penting dari arah pembangunan.

Pemerintah tidak hanya perlu mengejar capaian pembangunan, tetapi juga memperhatikan keadilan, hak masyarakat, dan dampak kebijakan terhadap lingkungan.

Zona Merah Agraria Jambi Menjadi Konteks Perlindungan Hak Warga

Dalam pertemuan dengan Pigai, Wali Kota Jambi Maulana memaparkan persoalan zona merah agraria yang telah berlangsung cukup lama.

Berdasarkan data yang disampaikan Pemkot Jambi, terdapat sekitar 5.506 SHM masyarakat di tujuh kelurahan yang berkaitan dengan persoalan status aset eks Pertamina.

Persoalan tersebut berkaitan dengan klaim aset berstatus Barang Milik Negara, sementara di atas lahan yang dimaksud terdapat sertifikat hak milik atas nama masyarakat.

Pemkot Jambi mengaitkannya dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 92/KMK.06/2008 tentang penetapan status aset eks Pertamina sebagai Barang Milik Negara.

Maulana menyampaikan bahwa penyelesaian persoalan tersebut membutuhkan koordinasi berbagai instansi, pemeriksaan dokumen kepemilikan, penelusuran riwayat penguasaan tanah, serta kajian terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

Pemkot Jambi berencana mengirimkan surat resmi kepada instansi terkait untuk mendorong pembahasan lebih lanjut.

Pemerintah kota juga berupaya menjadi penghubung antara masyarakat dan lembaga yang berwenang.

Sementara itu, Pigai menjelaskan bahwa persoalan lahan yang berkaitan dengan aset negara membutuhkan koordinasi lintas lembaga.

Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) perlu dilibatkan sesuai kewenangannya untuk membahas status serta pencatatan aset.

Pemeriksaan dokumen, aspek administrasi, dan ketentuan hukum menjadi bagian penting dalam proses tersebut.

Pertemuan itu belum menghasilkan keputusan final mengenai status SHM yang berkaitan dengan persoalan zona merah agraria di Kota Jambi.

Pembangunan Harus Memperhatikan Kebutuhan Masyarakat

Dalam kesempatan yang sama, Maulana memaparkan 11 program unggulan Pemkot Jambi yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan dan pemenuhan hak dasar masyarakat.

Program tersebut mencakup akses pendidikan dan kesehatan, perlindungan pekerja rentan, pengelolaan persampahan, perbaikan lingkungan, pemenuhan hak anak, serta pelayanan sosial bagi warga yang membutuhkan.

Pemkot Jambi mengarahkan program-program tersebut untuk mewujudkan Kota Jambi Bahagia, yakni kota yang bersih, aman, harmonis, dan agamis.

Pesan Pigai mengenai perlindungan hak warga, integritas kepemimpinan, penegakan hukum, dan kelestarian lingkungan menjadi pengingat bahwa pembangunan membutuhkan tanggung jawab yang menyeluruh.

Bagi masyarakat, pembangunan yang berkualitas tidak hanya terlihat dari infrastruktur yang berdiri atau pertumbuhan ekonomi yang tercapai.

Kepastian hukum, akses terhadap keadilan, perlindungan hak dasar, dan lingkungan yang terjaga juga menjadi bagian penting dalam menilai keberhasilan pembangunan daerah.(*)

MUARABUNGO, SEPUCUKJAMBI.ID – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro.

Fasilitas pembiayaan ini ditujukan bagi pelaku usaha produktif yang membutuhkan tambahan modal untuk mengembangkan bisnis sesuai ketentuan yang berlaku.

Jannes Sijabat, Mantri Bank BRI Muara Bungo, mengatakan program KUR diharapkan dapat membantu pelaku usaha lokal mengembangkan bisnis, meningkatkan kapasitas produksi, serta memperluas jangkauan pemasaran.

Menurutnya, akses pembiayaan formal memberikan kesempatan bagi pelaku UMKM untuk merencanakan pengembangan usaha secara lebih terarah dan berkelanjutan.

Buka Peluang Usaha Lokal

Kabupaten Bungo memiliki beragam sektor ekonomi masyarakat, mulai dari perdagangan, pertanian, peternakan, usaha jasa, hingga industri rumahan.

Berbagai sektor tersebut memiliki potensi untuk terus berkembang dengan pengelolaan usaha yang baik dan dukungan permodalan yang sesuai kebutuhan.

Melalui KUR Mikro, pelaku usaha dapat memanfaatkan pembiayaan untuk kebutuhan modal kerja maupun investasi produktif, seperti membeli bahan baku, menambah stok barang, menyediakan peralatan, serta meningkatkan kapasitas produksi.

Pemanfaatan dana secara tepat diharapkan mampu memperkuat operasional usaha sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal di pasar.

Bunga dan Persyaratan Sesuai Ketentuan

KUR merupakan program pembiayaan yang mendapat dukungan subsidi bunga atau margin dari pemerintah.

Besaran plafon, suku bunga, jangka waktu, dan persyaratan pengajuan mengikuti ketentuan program yang berlaku.

Calon debitur perlu menyiapkan dokumen identitas dan dokumen usaha sesuai persyaratan.

Pelaku usaha juga disarankan berkonsultasi dengan petugas BRI untuk memperoleh informasi terbaru, menghitung besaran angsuran, serta menyesuaikan jumlah pinjaman dengan kemampuan pembayaran.

Penggunaan dana secara produktif perlu diiringi pengelolaan keuangan yang disiplin, termasuk pencatatan pemasukan dan pengeluaran agar keberlangsungan usaha tetap terjaga.

BRI Muara Bungo Miliki Jaringan Unit Kerja

Untuk memudahkan masyarakat mengakses layanan perbankan, BRI Branch Office Muara Bungo memiliki jaringan unit kerja yang melayani masyarakat di sejumlah wilayah.

Unit tersebut meliputi Unit Muara Bungo, Unit Kuamang Kuning, Unit Rantau Pandan, Unit Sawmill, Unit KM Empat-Empat, Unit Muara Tabir, dan Unit Gapura Suci.

Melalui unit-unit tersebut, masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai KUR Mikro, mulai dari persyaratan, plafon pembiayaan, suku bunga, jangka waktu pinjaman, hingga mekanisme pengajuan sesuai ketentuan yang berlaku.

Masyarakat diimbau untuk mendapatkan informasi melalui kantor atau saluran resmi BRI serta memastikan seluruh persyaratan sebelum mengajukan pembiayaan.

Dukungan permodalan yang tepat dan pengelolaan usaha secara profesional diharapkan dapat mendorong UMKM Kabupaten Bungo tumbuh lebih produktif, memperkuat perekonomian lokal, membuka peluang kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) RI Natalius Pigai menekankan pentingnya koordinasi lintas lembaga dalam menangani persoalan zona merah agraria di Kota Jambi.

Persoalan ini berkaitan dengan sekitar 5.506 Sertifikat Hak Milik (SHM) masyarakat di tujuh kelurahan yang bersinggungan dengan klaim aset eks Pertamina berstatus Barang Milik Negara (BMN).

Pigai menyampaikan pandangannya saat melakukan kunjungan kerja dan bertemu Wali Kota Jambi Maulana di Aula Griya Mayang, Rumah Dinas Wali Kota Jambi, Selasa malam 13 Oktober 2026.

Dalam pertemuan tersebut, Pigai menjelaskan bahwa persoalan lahan yang berkaitan dengan aset negara memerlukan pemeriksaan dokumen, penelusuran aspek administrasi, serta keterlibatan instansi sesuai kewenangannya.

Menurutnya, satu kementerian atau lembaga tidak dapat menangani seluruh persoalan tersebut secara mandiri.

Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) menjadi bagian dari instansi yang perlu dilibatkan dalam pembahasan status dan pencatatan aset negara.

Pigai Tekankan Koordinasi untuk Menangani Persoalan Agraria

Persoalan zona merah agraria di Kota Jambi berkaitan dengan keberadaan sertifikat hak milik atas nama masyarakat di atas lahan yang diklaim sebagai aset negara.

Kondisi tersebut membutuhkan penelaahan menyeluruh agar status aset dan dokumen kepemilikan tanah memperoleh kejelasan.

Pigai menegaskan pentingnya proses yang cermat dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemeriksaan perlu memperhatikan status aset, administrasi pertanahan, dokumen kepemilikan, serta ketentuan hukum yang berlaku.

Koordinasi antarlembaga diharapkan membuka jalan bagi penyelesaian yang memperhatikan hak dan kepentingan pihak-pihak terkait.

Meski demikian, pertemuan tersebut belum menghasilkan keputusan final mengenai status ribuan SHM yang berkaitan dengan persoalan zona merah agraria di Kota Jambi.

Kepastian penyelesaian masih memerlukan pembahasan dan pemeriksaan lebih lanjut oleh instansi yang berwenang.

5.506 SHM di Tujuh Kelurahan Jadi Perhatian

Wali Kota Jambi Maulana memaparkan bahwa persoalan zona merah agraria telah berlangsung cukup lama.

Berdasarkan data yang disampaikan Pemkot Jambi, terdapat sekitar 5.506 SHM masyarakat di tujuh kelurahan yang berkaitan dengan persoalan tersebut.

Pemkot Jambi juga mengaitkan persoalan itu dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 92/KMK.06/2008 tentang penetapan status aset eks Pertamina sebagai Barang Milik Negara.

Maulana menilai penyelesaian persoalan tersebut membutuhkan keterlibatan berbagai instansi.

Pemerintah kota berencana mengirimkan surat resmi kepada pihak terkait untuk mendorong pembahasan lebih lanjut.

Pemkot Jambi juga berupaya menjadi penghubung antara masyarakat dan instansi berwenang agar aspirasi warga tersampaikan melalui mekanisme yang tepat.

Bagi masyarakat yang memiliki sertifikat atas tanah yang berkaitan dengan persoalan tersebut, kejelasan status lahan menjadi hal penting.

Namun, penentuan status masing-masing bidang tanah tetap membutuhkan pemeriksaan dokumen dan dasar hukum secara menyeluruh.

Menteri HAM Tekankan Pentingnya Perlindungan Hak Warga

Selain membahas persoalan agraria, Pigai menyoroti pentingnya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak asasi manusia.

Ia mendorong pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan HAM yang mudah dipahami serta dekat dengan kehidupan sehari-hari.

Menurut Pigai, masyarakat berhak memperoleh perlindungan, akses terhadap keadilan, dan perlakuan yang manusiawi.

Pemerintah juga perlu memastikan warga memahami hak dasarnya serta mengetahui jalur pengaduan ketika menghadapi dugaan pelanggaran hak.

Dalam konteks persoalan pertanahan, pemahaman mengenai hak masyarakat dan mekanisme hukum menjadi bagian penting agar warga dapat menyampaikan persoalannya melalui jalur yang tepat.

Pigai turut mengingatkan pentingnya integritas kepemimpinan, penegakan hukum yang adil, dan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan.

Ia menilai pembangunan tidak cukup hanya berorientasi pada kemajuan fisik dan ekonomi, tetapi juga harus menjaga kehidupan serta martabat manusia.

Pemkot Jambi Paparkan Program Pemenuhan Hak Dasar

Dalam pertemuan yang sama, Maulana memaparkan 11 program unggulan Pemkot Jambi yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memenuhi hak dasar warga.

Program tersebut meliputi peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, perlindungan pekerja rentan, pengelolaan persampahan, perbaikan lingkungan, pemenuhan hak anak, serta pelayanan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan.

Pemkot Jambi mengarahkan berbagai program itu untuk mewujudkan Kota Jambi Bahagia, yakni kota yang bersih, aman, harmonis, dan agamis.

Di sisi lain, persoalan zona merah agraria masih membutuhkan tindak lanjut khusus melalui koordinasi pemerintah daerah dengan instansi pusat yang berwenang.

Menunggu Kejelasan Penyelesaian Zona Merah Agraria

Pembahasan antara Pigai dan Maulana menjadi bagian dari upaya mendorong penanganan persoalan pertanahan yang berkaitan dengan aset negara dan sertifikat milik masyarakat.

Langkah berikutnya bergantung pada koordinasi antarlembaga, pemeriksaan dokumen, serta penjelasan resmi mengenai status aset dan bidang tanah yang menjadi persoalan.

Masyarakat membutuhkan informasi yang transparan mengenai proses tersebut, termasuk mekanisme penyelesaian dan perkembangan pembahasan dengan instansi terkait.

Penyelesaian yang berlandaskan hukum, disertai pemeriksaan yang cermat dan perlindungan terhadap hak pihak-pihak terkait, menjadi aspek penting dalam menjawab persoalan zona merah agraria yang telah lama menjadi perhatian warga Kota Jambi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Persoalan zona merah agraria di Kota Jambi kembali menjadi perhatian setelah Pemerintah Kota Jambi mengungkap adanya sekitar 5.506 Sertifikat Hak Milik (SHM) warga di tujuh kelurahan yang berkaitan dengan status aset eks Pertamina.

Pemerintah daerah mendorong penyelesaian melalui koordinasi lintas instansi agar status tanah dan hak masyarakat memperoleh kepastian hukum.

Wali Kota Jambi Maulana menyampaikan persoalan tersebut saat menerima kunjungan kerja Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) RI Natalius Pigai beserta rombongan di Aula Griya Mayang, Rumah Dinas Wali Kota Jambi, Selasa malam 13 Oktober 2026.

Pertemuan itu membahas klaim atas lahan eks Pertamina yang berstatus Barang Milik Negara (BMN), sementara di atas lahan tersebut terdapat sertifikat hak milik atas nama masyarakat.

Ribuan SHM dan Status Aset Negara

Besarnya jumlah sertifikat yang berkaitan dengan persoalan zona merah membuat kepastian status tanah menjadi isu penting bagi warga.

Di satu sisi, pemerintah perlu memastikan kejelasan administrasi dan pencatatan aset negara.

Di sisi lain, dokumen kepemilikan serta riwayat penguasaan tanah masyarakat juga memerlukan pemeriksaan yang cermat.

Dalam pertemuan tersebut, Pemkot Jambi mengaitkan persoalan ini dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 92/KMK.06/2008 tentang penetapan status aset eks Pertamina sebagai Barang Milik Negara.

Namun, penyelesaian persoalan tersebut tidak cukup hanya dengan melihat status aset atau keberadaan sertifikat secara terpisah.

Instansi berwenang perlu menelaah dokumen kepemilikan, riwayat penguasaan tanah, pencatatan aset, serta dasar hukum yang relevan sebelum menentukan langkah penyelesaian.

Maulana menilai persoalan yang telah berlangsung cukup lama itu membutuhkan keterlibatan berbagai pihak.

Pemkot Jambi pun berencana mengirimkan surat resmi kepada instansi terkait untuk mendorong pembahasan lebih lanjut.

Pemerintah kota juga berupaya menjadi penghubung antara masyarakat dan lembaga yang memiliki kewenangan agar aspirasi warga dapat tersampaikan melalui jalur resmi.

Menteri HAM: Perlu Koordinasi Lintas Lembaga

Menteri HAM Natalius Pigai menjelaskan bahwa persoalan lahan yang berkaitan dengan aset negara membutuhkan pemeriksaan dokumen dan koordinasi antarlembaga.

Menurutnya, satu kementerian tidak dapat menyelesaikan seluruh aspek persoalan tersebut secara mandiri.

Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara menjadi bagian dari instansi yang perlu dilibatkan sesuai kewenangannya.

Pemeriksaan harus mencakup status serta pencatatan aset, dokumen kepemilikan, aspek administrasi, dan ketentuan hukum yang berlaku.

Pigai menekankan pentingnya proses yang cermat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Koordinasi tersebut diharapkan membuka jalan bagi penyelesaian yang memperhatikan hak dan kepentingan semua pihak.

Meski demikian, pertemuan tersebut belum mengumumkan keputusan final mengenai status 5.506 SHM yang berkaitan dengan persoalan zona merah agraria di Kota Jambi.

Pemkot Jambi masih mendorong pembahasan lebih lanjut bersama instansi yang berwenang.

Karena itu, kejelasan mengenai status setiap bidang tanah, hasil pemeriksaan dokumen, dan mekanisme penyelesaian menjadi hal penting yang perlu ditunggu masyarakat.

HAM Tidak Hanya soal Agraria

Selain membahas persoalan pertanahan, Pigai menyoroti pentingnya pemahaman masyarakat mengenai hak asasi manusia.

Menurutnya, pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan HAM perlu menjangkau masyarakat melalui pendekatan yang mudah dipahami dan dekat dengan kehidupan sehari-hari.

Masyarakat berhak memperoleh perlindungan, akses terhadap keadilan, dan perlakuan yang manusiawi.

Pemerintah juga perlu memastikan warga memahami hak dasarnya serta mengetahui jalur pengaduan ketika menghadapi dugaan pelanggaran hak.

Pigai turut mengingatkan pentingnya integritas kepemimpinan, penegakan hukum yang adil, dan perlindungan lingkungan.

Ia menilai keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh kemajuan infrastruktur dan ekonomi, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah menjaga martabat manusia.

Pemkot Paparkan 11 Program Unggulan

Dalam kesempatan yang sama, Maulana memaparkan 11 program unggulan Pemkot Jambi yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi hak dasar masyarakat.

Program tersebut mencakup akses pendidikan dan kesehatan, perlindungan pekerja rentan, pengelolaan sampah, perbaikan lingkungan, pemenuhan hak anak, serta pelayanan sosial bagi warga yang membutuhkan.

Pemkot Jambi menempatkan berbagai program itu sebagai bagian dari upaya mewujudkan Kota Jambi Bahagia, dengan lingkungan yang bersih, aman, harmonis, dan agamis.

Namun, bagi warga yang menghadapi persoalan zona merah agraria, kepastian mengenai status tanah tetap menjadi persoalan konkret yang membutuhkan tindak lanjut.

Koordinasi pemerintah perlu menghasilkan kejelasan prosedur, informasi yang transparan, serta penanganan berdasarkan dokumen dan ketentuan hukum.

Persoalan 5.506 SHM di tujuh kelurahan kini menuntut tindak lanjut yang jelas dari pemerintah daerah dan instansi pusat sesuai kewenangannya.

Rencana penyampaian surat resmi menjadi salah satu langkah yang disiapkan Pemkot Jambi untuk membuka pembahasan lanjutan.

Publik masih perlu menunggu hasil koordinasi, pemeriksaan dokumen, dan penjelasan resmi mengenai status bidang-bidang tanah yang terkait dengan klaim aset eks Pertamina tersebut.

Kejelasan proses menjadi penting agar masyarakat memperoleh informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, sementara pengelolaan aset negara tetap mengikuti ketentuan hukum.

Penyelesaian yang transparan dan adil akan menjadi bagian penting dalam menjawab persoalan agraria yang telah lama menjadi perhatian warga Kota Jambi.(*)

SURAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Ribuan pelari memadati Kota Surakarta, Jawa Tengah, dalam gelaran Solo Run Fest (SRF) 2026, Minggu (27/9/2026). Di tengah antusiasme sekitar 7.000 peserta dari berbagai daerah di Indonesia hingga mancanegara, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI melalui Region 11 Yogyakarta turut hadir memberikan pengalaman perbankan dan beragam promo menarik bagi masyarakat.