BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Merangin resmi memulai pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Tahapan ini diawali dengan Entry Meeting Pemeriksaan yang diikuti Bupati Merangin, M. Syukur, secara virtual bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Kamis (2/4).

Acara berlangsung di Aula Kantor BPKAD Merangin, didampingi Sekda Zulhifni dan para Kepala OPD terkait.

Ketua Tim BPK Merangin, Yohanes Harry Kusmono Agung Christyanto, hadir secara langsung untuk memulai proses audit LKPD Kabupaten Merangin.

Dalam pengarahannya via Zoom, tim BPK menekankan pentingnya akuntabilitas, ketepatan waktu penyajian data, dan transparansi anggaran agar pertanggungjawaban keuangan berjalan objektif.

Bupati Merangin, M. Syukur, menegaskan komitmen Pemkab Merangin untuk bersikap kooperatif dan terbuka selama pemeriksaan.

Ia menginstruksikan seluruh OPD menyiapkan dokumen dan data pendukung tanpa menunda.

Fokus utama pemerintah saat ini adalah penertiban aset daerah, termasuk kendaraan dinas, tanah pemerintah, dan rumah dinas yang masih dikuasai pihak lain.

“Banyak aset yang tercatat secara administratif, tapi di lapangan sudah berpindah tangan. Padahal aset ini sudah puluhan tahun dibiayai pemerintah, seperti pembuatan taman dan fasilitas lainnya,” ujarnya.

Bupati juga menyoroti munculnya sertifikat sekunder di atas lahan milik pemerintah akibat kelalaian masa lalu.

Ia menyampaikan apresiasi atas dorongan tim BPK agar hak-hak aset daerah diprioritaskan dan tertata dengan baik.

“Semoga sinergi antara Pemkab Merangin dan BPK selama audit ini berjalan lancar, terutama terkait penertiban aset yang menjadi hak pemerintah,” pungkas Bupati M. Syukur.(*)

MUARASABAK, SEPUCUKJAMBI.ID – Kecamatan Nipah Panjang kini resmi menjadi pintu gerbang ekspor kelapa dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur ke Malaysia.

Selain terkenal dengan hasil laut, Kabupaten Tanjab Timur juga memiliki potensi kelapa tinggi di Provinsi Jambi.

Pemanfaatan potensi ini kini membawa komoditas lokal langsung ke pasar internasional, tanpa harus melewati jalur panjang ke provinsi tetangga.

Poniran, Kepala Pos Pelabuhan Nipah Panjang, mengatakan pengiriman resmi sudah dimulai sejak Juli 2023.

“Sebelumnya, petani harus menjual kelapa melalui Pelabuhan Guntung, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Kini rantai distribusi lebih pendek, keuntungan lebih besar bagi petani lokal,” jelasnya.

Volume ekspor kelapa per bulan mencapai 1.200–1.500 ton, dengan biaya retribusi yang terjangkau, yaitu Rp 30 ribu per kapal untuk proses bongkar muat selama 24 jam.

“Pengiriman ini menjadi angin segar bagi ekonomi daerah, terutama petani tradisional,” ujarnya.

Dengan akses ekspor langsung dari Kecamatan Nipah Panjang, sektor perkebunan kelapa di Kabupaten Tanjab Timur diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten.

“Kecamatan Nipah Panjang kini menjadi harapan baru bagi pengembangan perkebunan di Provinsi Jambi,” tutup Poniran.(*)

SENGETI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi melaksanakan rotasi dan mutasi pejabat birokrasi, dengan pelantikan 12 pejabat administrator dan pengawas oleh Wakil Bupati Junaidi Mahir, Rabu (1/4/2026).

Rotasi ini dilakukan sebagai bagian dari penyegaran organisasi sekaligus penguatan kinerja pelayanan publik. Dari 12 pejabat yang dilantik, dua posisi strategis menonjol berada di level Sekretaris Dinas/Badan:

• Hendri Wijaya – Sekretaris BKPSDM
• M. Amin – Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sepuluh pejabat lainnya menempati posisi pengawas dan fungsional di berbagai OPD:

• Rizky Iriansyah – Kabid Pengembangan Aparatur BKPSDM
• Yulita Lefni – Kabid Pengendalian Penduduk DPPKB
• M. Sugiarto – Kabid Sarpras Damkar
• Nanny Chairani – Kasi Mutu Pelayanan RSUD Ahmad Ripin
• Eko Sari Putra – Kasi Pencegahan Damkar
• Gusrizal Buantara – Kasi Peningkatan Kapasitas Damkar
• Doni Suhedi – Kasi Pengendalian Operasi Damkar
• Ario Anggoro – Kasi Pengadaan Sarpras Damkar
• Hendri – Kasi Informasi Damkar
• Musch Hiron – Kasi Pemadaman Damkar

Wakil Bupati Junaidi Mahir menekankan bahwa jabatan Sekretaris merupakan posisi penting “di balik layar”, yang mengatur administrasi, anggaran, dan memastikan program kepala dinas berjalan sesuai target.

“Jabatan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan, bukan hanya kepada pimpinan, tetapi juga kepada masyarakat Muaro Jambi. Pejabat yang baru dilantik harus cepat menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja,” ujar Junaidi Mahir.

Menurutnya, rotasi dan mutasi bukan sekadar rutinitas birokrasi, tetapi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang menjadi sorotan masyarakat.

“Sekretaris dinas adalah mesin penggerak internal OPD. Mereka harus mampu mengelola administrasi dengan baik dan mendukung visi-misi kepala dinas,” tambahnya.

Wakil Bupati berharap seluruh pejabat yang dilantik dapat bekerja sama dan bersinergi untuk mewujudkan arah pembangunan daerah sesuai visi-misi Bupati Muaro Jambi.(*)

SUNGAIPENUH, SEPUCUKJAMBI.ID – Wakil Wali Kota Azhar Hamzah menghadiri Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi, Kamis (02/04), secara virtual melalui Zoom Meeting.

Kegiatan ini digelar oleh Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V dan diikuti seluruh kepala daerah wilayah V, meliputi Jawa dan Sumatera.

Entry Meeting menjadi tahap awal pemeriksaan LKPD, sekaligus memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi.

Wakil Wali Kota Azhar Hamzah menegaskan komitmen Pemerintah Kota Sungai Penuh untuk bersikap kooperatif, proaktif, dan terbuka dalam menyediakan data dan informasi yang diperlukan oleh tim pemeriksa.

“Kami siap membuka ruang komunikasi seluas-luasnya bagi tim pemeriksa demi memastikan pemeriksaan berjalan berkualitas dan tepat waktu,” ujar Azhar Hamzah di hadapan tim BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi.

Langkah ini diharapkan memperkuat akuntabilitas keuangan pemerintah daerah serta mendukung tata kelola yang lebih profesional dan transparan, sekaligus membangun sinergi yang baik antara Pemkot Sungai Penuh dan BPK RI.(*)

KUALATUNGKAL, SEPUCUKJAMBI.ID – Bupati Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag., mengikuti Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2025 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI secara virtual, Kamis (02/04).

Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Bupati dan menandai awal rangkaian audit LKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Entry Meeting dimaksudkan untuk membangun komunikasi awal antara tim pemeriksa BPK dan pemerintah daerah, sekaligus memastikan kesiapan dokumen serta data pendukung selama proses audit.

Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V, Widhi Widayat, menyampaikan bahwa agenda ini adalah bagian dari pemeriksaan semester I tahun 2026 dan bertujuan menyamakan persepsi terkait prosedur pemeriksaan.

Bupati Anwar Sadat menegaskan komitmen penuh Pemkab Tanjung Jabung Barat untuk bersikap transparan, kooperatif, dan responsif.

“Kami menyambut baik kehadiran tim pemeriksa BPK RI. Ini bagian dari upaya bersama mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel, transparan, dan sesuai regulasi,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya koordinasi lintas OPD untuk memastikan sinkronisasi data sehingga pemeriksaan berjalan efektif dan tepat waktu.

Kegiatan ini diikuti secara virtual oleh Sekretaris Daerah, Staf Ahli, dan seluruh Kepala OPD di lingkungan Pemkab Tanjung Jabung Barat.

Dengan dimulainya Entry Meeting ini, diharapkan sinergi antara Pemkab Tanjung Jabung Barat dan BPK RI semakin kuat, mendukung peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, dan memastikan tata kelola keuangan yang lebih profesional serta akuntabel.(*)

MUARABUNGO, SEPUCUKJAMBI.ID – Kisah inspiratif muncul dari daftar pengumuman CPNS 2025 Kabupaten Bungo. Suci Lestari (26), anak bungsu dari lima bersaudara, berhasil menembus seleksi CPNS meski berasal dari keluarga sederhana.

Ayahnya seorang tukang ojek, sedangkan ibunya adalah ibu rumah tangga.

Sejak kecil, Suci dikenal rajin dan disiplin. Semasa SMP di SMP Negeri Muara Bungo, ia masuk kelas unggulan RSBI, mengikuti kursus bahasa Inggris, dan belajar komputer berkat dukungan kakak-kakaknya.

Saat teman seusianya bermain, Suci memilih fokus belajar untuk mewujudkan cita-citanya.

Perjalanan Suci tidak mudah. Saat ujian masuk perguruan tinggi, ia menghadapi fasilitas minim dan pencahayaan kurang memadai.

Namun, tekadnya tak tergoyahkan, hingga akhirnya diterima di jurusan Teknik Informatika Universitas Sriwijaya, Palembang, dengan beasiswa penuh.

Selama kuliah, Suci sempat menghadapi cibiran karena latar belakang ekonominya, tetapi ia tetap fokus dan membuktikan kemampuannya.

Setelah lulus, ia bekerja singkat di perusahaan software di Jakarta sebelum kembali ke Bungo untuk membantu usaha kakaknya selama tiga tahun.

Kesabaran dan kerja keras Suci akhirnya membuahkan hasil. Dalam seleksi CPNS Kabupaten Bungo, ia meraih peringkat kedua dan ditempatkan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan nilai gemilang.

Dari 132 peserta yang lolos, kisah Suci menjadi bukti nyata bahwa keterbatasan ekonomi bukan penghalang untuk sukses.

“Semua perjuangan itu indah pada waktunya,” ujar Suci penuh syukur. Kisahnya kini menginspirasi generasi muda Bungo untuk tidak menyerah mengejar impian, apapun latar belakang mereka.(*)

KERINCI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pasca Lebaran 2026, Kabupaten Kerinci masih menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan sampah.

Warga di berbagai kecamatan mengeluhkan tumpukan sampah yang belum terangkut meski armada pengangkut sudah tersedia di tingkat kecamatan.

Didin, salah seorang warga, menyatakan kekecewaannya.

“Mobil sampah sudah ada di kecamatan, tapi sampah tetap menumpuk di pinggir jalan. Penanganannya sepertinya belum efektif,” ujarnya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kerinci, Neneng, membenarkan adanya lonjakan volume sampah pasca Idulfitri.

Peningkatan ini terutama berasal dari rumah tangga dan pasar, melebihi kapasitas normal pengangkutan.

Faktor seperti kebiasaan membuang sampah sembarangan, keterbatasan armada dan SDM, serta sistem pengelolaan yang belum optimal menjadi penyebab utama.

Untuk menanggulangi masalah ini, DLH membentuk satuan tugas khusus dan melakukan pengangkutan intensif di titik prioritas.

Armada sementara juga ditambah, serta koordinasi dilakukan dengan kecamatan dan pengelola pasar untuk memastikan pengangkutan rutin. Penertiban lokasi pembuangan liar turut dilakukan bersama aparat dan pemerintah desa.

“Penataan sistem pengelolaan sampah di pasar dan edukasi masyarakat menjadi fokus utama. Kami juga mengkampanyekan agar warga tidak membuang sampah ke sungai,” ujar Neneng.

Langkah jangka menengah dan panjang DLH mencakup perbaikan sistem pengelolaan melalui pemilahan sampah dari sumber, optimalisasi Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) di tiap kecamatan, serta penguatan peran pemerintah kecamatan.

Strategi ini diharapkan mampu menekan tumpukan sampah dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih serta sehat bagi masyarakat Kerinci.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, mengikuti Entry Meeting Pemeriksaan LKPD Tahun 2025 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Kamis pagi (02/04/2026).

Kegiatan ini digelar melalui zoom meeting di Ruang Rapat Wali Kota Jambi dan menandai dimulainya proses audit laporan keuangan daerah untuk tahun anggaran 2025.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Maulana didampingi Sekretaris Daerah Drs. H. A Ridwan, M., Si dan Kepala Perangkat Daerah terkait, serta Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi.

Kegiatan ini diikuti serentak oleh seluruh kepala daerah dan Ketua DPRD di Indonesia, baik secara langsung maupun daring.

Wali Kota Maulana menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan audit dan menegaskan bahwa seluruh OPD telah menyiapkan dokumen dan data pendukung. I

a menyoroti pencatatan aset lama sebagai tantangan utama, dan menekankan rencana sensus aset untuk memperbaiki akurasi data.

“Persoalan aset masih menjadi tantangan, terutama pencatatan aset lama. Kami akan melakukan sensus aset untuk memastikan data akurat,” ujarnya.

Maulana juga menyinggung implementasi UU HKPD, terutama tingginya belanja pegawai yang masih di atas 50 persen, jauh dari batas ideal 30 persen.

Menurutnya, hal ini menjadi salah satu stimulus ekonomi lokal, sehingga opsi ekstrem seperti PHK PPPK tidak menjadi pilihan.

Dalam kesempatan yang sama, Tim Pemeriksa BPK RI, Rosihan Enggrie Widyarsa, mengingatkan pentingnya efisiensi anggaran untuk menghadapi potensi instabilitas akibat kondisi geopolitik global.

Ia mendorong Pemkot Jambi untuk meningkatkan kegiatan yang berdampak langsung pada ekonomi masyarakat, seperti event olahraga yang dijadwalkan rutin tiap tahun.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK RI, Widhi Widayat, menegaskan tujuan audit adalah membangun pemahaman bersama antara BPK dan jajaran pemerintah daerah.

Proses pemeriksaan telah dilakukan sejak Januari 2026 guna memastikan kesiapan dokumen dan kelengkapan laporan keuangan.

Widhi mengapresiasi seluruh pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota di wilayah Direktorat Jenderal PKN V yang telah menyampaikan laporan tepat waktu.

Menurutnya, langkah ini mencerminkan disiplin, transparansi, dan akuntabilitas daerah, serta kemampuan mengelola keuangan secara mandiri tanpa ketergantungan pada transfer pusat.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Otoritas Jasa Keuangan terus mendorong penguatan literasi dan inklusi keuangan syariah melalui program Gebyar Ramadan Keuangan Syariah (GERAK Syariah) 2026.

Program ini menjadi salah satu langkah strategis dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis syariah.

Dalam acara penutupan yang digelar di Menara Radius Prawiro, Jakarta, Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menegaskan bahwa sektor keuangan syariah memiliki potensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Menurutnya, dengan jumlah populasi muslim Indonesia yang mencapai lebih dari 244 juta jiwa, peluang pengembangan ekonomi dan keuangan syariah sangat terbuka lebar.

Hal ini menjadi fondasi kuat dalam mendorong sistem keuangan yang lebih adil dan berkelanjutan.

OJK juga terus memperkuat perannya dalam mendukung program prioritas pemerintah melalui berbagai inisiatif, seperti pembiayaan syariah bagi pelaku UMKM, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta upaya pengentasan kemiskinan.

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan OJK, Dicky Kartikoyono, menekankan bahwa keberhasilan program ini tidak lepas dari kolaborasi lintas sektor yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Sepanjang pelaksanaan GERAK Syariah 2026, tercatat lebih dari 1.200 kegiatan literasi, ratusan program inklusi, serta ratusan kegiatan sosial yang menjangkau lebih dari 8,3 juta masyarakat.

Angka ini meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Dari sisi kinerja, penghimpunan dana keuangan syariah mencapai Rp6,83 triliun, sementara penyaluran dana menyentuh Rp6,86 triliun.

Selain itu, program sosial turut memberikan manfaat kepada lebih dari 266 ribu penerima dengan total dana puluhan miliar rupiah.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koperasi RI sekaligus Ketua Harian Masyarakat Ekonomi Syariah, Ferry Juliantono, menegaskan bahwa keuangan syariah harus berjalan seiring dengan sektor ekonomi riil seperti UMKM dan industri halal.

Selain itu, OJK bersama Kementerian Agama Republik Indonesia juga meluncurkan Buku Edukasi Keuangan Berbasis Agama (ESA) sebagai panduan praktis bagi masyarakat dalam mengelola keuangan sesuai nilai-nilai keagamaan.

Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar, mengungkapkan bahwa meskipun jumlah penduduk muslim Indonesia sangat besar, tingkat penerapan ekonomi syariah masih relatif rendah dibandingkan negara lain seperti Malaysia.

Ia menilai, peningkatan literasi keuangan syariah harus terus didorong agar masyarakat tidak hanya memahami, tetapi juga mampu menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari.

Melalui berbagai program dan kolaborasi yang terus diperkuat, OJK optimistis keuangan syariah akan semakin berkembang dan memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian nasional, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – PT Jasa Raharja Cabang Jambi mencatat kinerja pelayanan yang kuat sepanjang kuartal pertama 2026.

Lembaga ini terus menunjukkan perannya sebagai pelindung dasar bagi korban kecelakaan lalu lintas melalui penyaluran santunan dan respons cepat di lapangan.

Hingga 31 Maret 2026, total santunan yang telah disalurkan kepada masyarakat mencapai Rp8,17 miliar.

Nilai tersebut mencakup berbagai jenis bantuan, mulai dari santunan korban meninggal dunia, biaya perawatan luka-luka, hingga biaya pemakaman bagi korban tanpa ahli waris.

Kepala Jasa Raharja Cabang Jambi, A.A.N. Agung Abimanyu, menyebut capaian ini sebagai bentuk nyata kehadiran negara dalam membantu masyarakat yang terdampak musibah di jalan raya.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam kegiatan silaturahmi Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan Jambi yang berlangsung di Hotel Aston pada Kamis (2/4/2026).

Selain kinerja santunan, Jasa Raharja juga mencatat capaian signifikan dalam menekan angka fatalitas kecelakaan selama periode mudik dan arus balik Lebaran 2026.

Data menunjukkan penurunan drastis jumlah korban meninggal dunia, dari 26 orang pada 2025 menjadi hanya 4 orang di tahun 2026.

Penurunan sebesar 85 persen ini menjadikan Jambi sebagai salah satu daerah dengan tingkat kecelakaan terendah secara nasional pada momentum Lebaran tahun ini.

Agung mengapresiasi peran masyarakat yang semakin disiplin dalam berlalu lintas serta dukungan aparat kepolisian dan pemangku kepentingan lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, Jasa Raharja juga menegaskan pentingnya edukasi kepada masyarakat, khususnya terkait kewajiban membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jambi, Yan Iswara Rosya, yang memberikan apresiasi terhadap kinerja industri jasa keuangan di daerah, termasuk Jasa Raharja.

Menurutnya, kepercayaan masyarakat menjadi faktor utama dalam menjaga stabilitas sektor keuangan.

Ia juga menekankan pentingnya peran media dalam menyampaikan informasi keuangan agar lebih mudah dipahami publik.

Kegiatan ini turut dihadiri sejumlah pimpinan lembaga keuangan, seperti Khairul Suhairi, Benny Setiawan, serta perwakilan dari berbagai organisasi keuangan lainnya.

Secara umum, sektor keuangan di Jambi dinilai tetap stabil meskipun menghadapi tekanan ekonomi global.

Bahkan, Bursa Efek Indonesia mencatat nilai investasi masyarakat Jambi telah mencapai Rp3,3 triliun hingga Februari 2026.

Melalui kolaborasi antara Jasa Raharja, FKIJK, dan media, diharapkan literasi keuangan masyarakat terus meningkat.

Dengan begitu, masyarakat tidak hanya terlindungi saat berkendara, tetapi juga semakin cerdas dalam mengelola risiko keuangan di masa depan.(*)